Halaman 2 dari 4 Bahwa berdasarkan uraian diatasdapat disimpulkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasikepada Penggugat, sehingga petitum ke2 dapat dikabulkan; Bahwa terhadap petitum ke3 dan ke5sepanjang mengenai pelelangan harta benda milik Para Tergugat danpenjualan SHM No. 6229/ Kel.

Kitab Undang Undang Hukum Perdatayang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara A quo Pengadilan Negeri Kisaran)untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang memintakepada KPKNL);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210K/Pdt/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwapelaksanaan pelelangan

Bahwa Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atasagunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang Undang HakTanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut;Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan ataspelunasan kredit Termohon Keberatan, apabila atas

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumHal 24 dari 52 hal Put. Nomor 372 K/Pdt.SusBPSkK/2017atau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahalsecara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut;5.

Selain itukonsumen merasa tidak mendapat informasi yang jelas mengenai isi dariperjanjian kredit terutama dalam kaitannya dengan angsuran bulanan danjuga perihal pelelangan;Berdasar pada faktafakta hukum yang sebenarnya terjadi, dapat PemohonKeberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Undang Undang Perlindungankonsumen dimana Pemohon keberatan sudah memperlakukan termohonKeberatan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, oleh

Pasal tersebut memberikan pengertian menjual objek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyaiarti tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan;Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertianparate eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses(pengadilan atau hakim), sehingga eksekusi objek jaminan tanpa melalui fiatdari ketua pengadilan;Sehingga sudah sejalan dengan maksud undangundang hak tanggungan,dimana tujuannya menyempurnakan

perpanjangannya, baik yang dibuat secaranotariil maupun yang dibuat secara dibawah tangan, serta baik karenahutang hutang pokok, bungabunga, bunga denda, denda, provisidan biaya biaya lain sehubungan dengan hutang dimaksud.Pasal 6 dan Pasal 20 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang BerkaitanDengan TanahPasal 6Apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertamamempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan

Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukpelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahuludari pada kreditorkreditor lainnya.Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 24 /Padt.G/2015/PN.SmdMaka Tergugat berhak untuk melaksanakan haknya untuk menagihseketika dan sekaligus seluruh hutang Para Penggugat, sehingga

Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukHalaman 30 dari 54 Putusan Nomor 24 /Pat.G/2015/PN.Smdpelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hakmendahulu dari pada kreditorkreditor lainnya.Bahwa berdasarkan~ ketentuan tersebut, maka undangundangmemberikan hak kepada Tergugat untuk mengajukan lelang eksekusi

PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka pelelangan tersebut sahsecara hukum.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap lelang yangdiperantarai Tergugat Il telah sesuai berdasarkan Peraturan Lelang yangdimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No.56,sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah,sehingga sah menurutUndangundang dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini juga telahsesual dengan ketentuan pada halaman 149 Buku Il Mahkamah Agungtentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adiministrasi Pengadilanyang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telahdilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapatdibatalkan".

ADITYAWAN PRAPTOMO (dalam berkastersendiri/DPO)menjabat sebagai Kepala Cabang ternyata baru didirikan tanggal 29September 2006 sesuai dengan Akte Notaris Dirhamdam, SH No.56 padahaldokumen penunjukan/pelelangan telah dibuat mendahului sehingga pihakPT. Dharma Dwiputra Cabang Jayapura tidak berhak menandatangani SPKatau Kontrak yaitu :a.

Surat Panitia pelelangan kegiatan belanja modal peralatan dan mesinpekerjaan pengadaan Speedboat dua unit untuk DPRD dan EksekutifTahun Anggaran 2006 Nomor : 03/PANPEL/PSB/DISHUB/2006 tanggal1 September 2006 perihal undangan mengikuti penunjukan langsung ;b. Surat penawaran PT. Dharma Dwiputra Cabang Jayapura Nomor :02/DDCJPR/IX/2006 tanggal 7 September 2006 ;c. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 07/PANPEL/PSB/DISHUB/2006 tanggal 7 September 2007 ;d.

ADITYAWAN PRAPTOMO (dalam berkas tersendiri/DPO)menjabat sebagai Kepala Cabang ternyata baru didirikan tanggal 29September 2006 sesuai dengan Akte Notaris Dirhamdam, SH No.56 padahaldokumen penunjukan/pelelangan telah dibuat mendahului sehingga pihakPT. Dharma Dwiputra Cabang Jayapura tidak berhak menandatangani SPKatau Kontrak yaitu :a.

Dokumen Kontrak/Pelelangan dan Dokumen Pembayarandisebutkan jenis barang yang dibayar berupa Speedboat akantetapi fisik barang yang diserahkan merupakan jenis Hovercraft ;e. Kondisi Hovercraft Zempoo73 sampai dengan berakhirnya masapenghitungan kerugian Negara/Daerah pada tanggal 23 Oktober2009 dalam keadaan rusak serta tidak diperbaiki karena kesulitansparepart (Suku cadang) serta tidak ada operator yang terlatihsehingga barang tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimanamestinya ;f. PT.

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam perkara a quo Pengadilan negeri Sibolga)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan untuk menjualnya(bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor PelelanganKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menjualnya.5.

Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanHalaman 5 dari 50 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus/2017/PN Sbgatas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG,sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui fiat ketua pengadilan negeri.6.

oleh UndangundangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa,Majelis aquo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan(Ultra Vires) didalam Petitumnyadengan memutuskan antara lainMenyatakan PEMOHON telah melakukan perbuatan yang melanggarundangundang, Menyatakan batal demi hukum suatu Perjanjian Kredit,Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan

bantuan Kantor Pelayanan danKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar, yang hasilnyadigunakan sebagai pelunasan hutang kredit TERMOHON kepadaPEMOHON, sehingga PEMOHON selaku kreditur yang beritikad baiklayak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum.Lebih lanjut, menurut Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah jelas mengaturbahwa apabila Debitur/TERMOHON cidera janji maka pemegang haktanggungan in casu PEMOHON mempunyai hak untuk menjual obyekHak Tanggungan aquo atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harusmelalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui PerantaraKantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 3210.K/PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangandengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH.

DARWISDJAFAR, SP. mempersiapkan perusahaan yang merupakan grup keluarganyauntuk mengikuti tender/pelelangan pekerjaan tersebut yaitu PT. GUNAKARYANUSANTARA, PT. BUMI ACEH LESTARI dan PT. HAKA UTAMA,selanjutnya saksi T.M. IQBAL, SKH. selaku Kepala Perwakilan ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam PT. GUNAKARYA NUSANTARA menyetujuiperusahaannya untuk dibawa/diikutkan pelelangan oleh saksi T. DARWISDJAFAR, SP. dan menyerahkan dokumendokumen milik perusahaan PT.GUNAKARYA NUSANTARA kepada saksi T.

., denganmaksud untuk dimasukkan dalam dokumen pelelangan/penawaranmengatasnamakan saksi T.M.

Guna Karya Nusantara tanpa adanya sanggahan;e Bahwa pada saat pelelangan ada dilakukan klarifikasi dan saksi hadir saat itudengan membawa dokumen;Bahwa pada saat pelelangan, saksi tidak berjumpa dengan Ir. Irwansyah, dansaksi baru kenal dengan Ir. Irwansyah pada saat pelaksanaan tender;Bahwa pada saat melakukan penawaran, saksi tidak ada berhubungan denganTerdakwa Ir. Irwansyah;Bahwa tidak ada pernyataan Ir.

GunaKarya Nusantara ada mengikuti pelelangan dan mengajukan penawaran;Bahwa dalam penawaran, tidak ada pekerjaan yang disubkontrakkan;Bahwa kalau perusahaan saksi menang, maka yang mengelolanya yang saksiT. Darwis;Bahwa pada saat pelelangan, saksi tidak berjumpa saksi dan tidak adaberhubungan dengan Ir. Irwansyah;Bahwa tidak ada pernyataan Terdakwa Ir.

Bahwa saksi Wan zulham ST, M Fadil Amd,Rinaldo Jaya Syah Putra Amd, dan Abdul Aziz di persidangan menerangkan setelahterdakwa I menetapkan panitia pelelangan, panitia pelelangan ada menerima HPSdari KPA, dan setelah itu panitia lelang telah melaksanakan tugas dengan benar untukmemperoleh pemenang lelang.

Rapat Penjelasan, Berita Acara Pembukaan, Surat Penawaran,HPS, dan Nota Kesepahaman yang semula tertanggal 10 November 2003dirubah menjadi tanggal 1 Desember 2003 dan memerintahkan AFRIANJAFAR dengan mengatakan: tolong dicarikan beberapa perusahaan yangnanti akan dijadikan seakanakan sebagai peserta tender dan sekaliandisiapbkan proposalnya, sehingga seolaholah telah ada proses pelelangandan seolaholah telah ada beberapa perusahaan yang mengajukan suratpenawaran, padahal semua kelengkapan dokumen pelelangan

dibuat secaraformalitas belaka guna melengkapi Kontrak Nomor: 239.PJ / 612 / WIL.LPG /2003, karena pada kenyataannya pelelangan tidak pernah dilakukan dansemua prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai dengan ketentuanPengadaan Barang dan Jasa di PT.

(Persero) PLN WilayahLampung yang memerintahkan GOERGIE KUMAAT untuk membuatkelengkapan dokumen pengadaan guna melengkapi dokumen KontrakNomor : 239.PJ/612/WIL.LPG/2003 tanggal 1 Desember 2003 seolaholahtelah ada proses pelelangan serta memerintahkan JUDI WINARDI WIJAYA,EDI HARTONO, DJAYATAS UTAMA dan PARLUHUTAN SAMOSIRmenandatangani Surat Keputusan General Manager PT.

dibuat secaraformalitas belaka guna melengkapi Kontrak Nomor : 239.PJ / 612 / WIL.LPG /2003, karena pada kenyataannya pelelangan tidak pernah dilakukan dansemua prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai dengan ketentuanPengadaan Barang dan Jasa di PT.

PLN (Persero) Wilayah Lampung yang memerintahkanGEORGIE KUMAAT untuk membuat kelengkapan Dokumen Pengadaan gunamelengkapi Dokumen Kontrak Nomor : 239.PJ / 612 / WIL.LPG / 2003 tanggal1 Desember 2003 seolaholah telan ada proses pelelangan sertamemerintahkan JUDI WINARDI WIJAYA, EDI HARTONO, DJAYATASUTAMA dan PARLUHUTAN SAMOSIR menandatangani Surat KeputusanGeneral Manager PT.

Berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat tidak melaksanakan14.15.16.20prestasi/perbuatan sesuai perjanjian/akad kredit yang telah mereka sepakati.Selanjutnya pasal 1338 KUH Perdata menyatakan perjanjian yang dibuat secara sahberlaku sebagai undangundang bagi mereka = yang membuatnya sehingga harusdilaksanakan dengan itikad baik;Bahwa pelelangan tersebut dilalukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian HakTanggungan yang berbunyi

seluruhnya atau sebagian untuk melunasiutang dibitor tersebut di atas dan;f. melakukan halhal yang menurut undangundang dan peraturan hukum yang berlakudiharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangkamelaksanakan kuas tersebutBahwa Tergugat I telah memberitahukan pelaksanaan lelang kepada debitur/ParaPenggungat melalui surtanya nomor : 062/COLL/SKTN/2013 tanggal 20 Pebruari 2013dan Pemberitahuan Lanjutan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Ulang;Bahwa selain itu, terhadap pelelangan

Bank Mega Tbk Cabang Solo Slamet Riyadi incasu Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana ditegaskan padaketentuan pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996 tentan Hak Tanggungandinyatakan dengan tegas bahwa Apabila debitor cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan lelang tersebutBahwa dalam pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun

Bahwa TergugatII sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pelelangan hanyamenjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;21.ade23.24.ZaBahwa dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TergugatII telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Olehkarenanya perbuatan tesebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakanpembatalannya.

Hal ini sesuai dengan ketentua Buku If Mahkamah Agung tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Admunistrasi Pengadilan halaman 149 yang dengantegas menyatakan bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai denganperaturan yang berlaku tidak dapat dibatalkanBahwa dalam alasan gugatan Para Penggugat angka 13 dan 14 haruslah ditolak ataudikesampingkan, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No, 4 Tahun2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbarbij vooraad

diberi pinjamansebagaimana perjanjian kredit No : 031/PKUKM/PBL/12 sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 3.020.000,selama 5 tahun ;Bahwa, setelah sertifikat tersebut diagunkan, dan dibayarkan angsurannyahingga bulan ke 7 (tujuh), Pada bulan ke 8 (delapan) akhirnya mengalamimacet dan tidak bisa membayar sehingga oleh pihak bank dilakukanpenjualan umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jember/Turut Tergugat ;Bahwa, sebelum dilaksanakan Pelelangan

tidak menjelaskan secara terperinci mengenaidasar hukum (rechtgrond) dan unsurunsur Perbuatan Melawan Hukumyang dilakukan oleh Tergugat IV Pada gugatan aquo, Penggugat hanyamembahas mengenai proses atau peristiwaperistiwa menurut hemat danakal Penggugat tanpa menguraikan secara jelas dan terperinci terhadapdalil gugatannya mengenai unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan oleh Tergugat IV tersebut;Bahwa dalam posita ke 7 pada surat gugatannya, Penggugat mendalilkan .,.Sebelum dilaksanakan Pelelangan

Oleh karenannya dalil Penggugat yangmenyatakan Tergugat IV bertanggung jawab untuk tanggung renteng, adalahdalil yang tidak berdasar secara hukum oleh karenanya mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo untukmenolaknya;Bahwa Tergugat IV menolak keras dalil Penggugat didalam posita gugatanpoin 7 pada halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa :heen Sebelum dilaksanakan Pelelangan oleh Turut Tergugat I, telah terjadipersekongkolan jahat yang dilakukan oleh Tergugat

Tanggungan memuat irahirah dengan katakata "DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yangsama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positifyang berlaku di Indonesia.Juncto Pasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan, sebagai berikut :Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyal hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaansendin melalui pelelangan

Hal ini sebagaimana disebutkan dengan tegasdalam ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman PelaksanaanTugas Administrasi Pengadilan halaman 100 yang dengan tegasmenyatakan:bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturanyang berlaku tidak dapat dibatalkan.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas jelas tidak ada satupuntindakan Turut Tergugat dalam melaksanakan Lelang Eksekusi HakTanggungan atas objek sengketa yang ditolak oleh Majelis dan melanggarhukum dan ketentuan

., untuk mengikuti proses lelang dikantor BMKG KotaAmbon; Bahwa dalam pelelangan tersebut Terdakwa . Moksin Poulhaupessy, S.T.,yang membuat penawaran untuk pekerjaan pembangunan Tower tahun 2010dan setelah selesai membuat dokumen penawaran kemudian menyerahkanHal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1865 K/PID.SUS/2014kepada Terdakwa Il. Walgito, S.T., untuk ditanda tangani karena Terdakwa Il.selaku Direktur PT. Wahana Pembangunan Megawe;Bahwa setelah proses tender selesai maka PT.

MoksinPoulhanapessy, S.T., untuk mengikuti proses lelang di kantor BMKG KotaAmbon; Bahwa dalam pelelangan tersebut Terdakwa . Moksin Poulhaupessy, S.T.,yang membuat penawaran untuk pekerjaan pembangunan Tower tahun 2010dan setelah selesai membuat dokumen penawaran kemudian menyerahkankepada Terdakwa Il. Walgito, S.T., untuk ditanda tangani karena Terdakwa Il.selaku Direktur PT. Wahana Pembangunan Megawe; Bahwa setelah proses tender selesai maka PT.

No. 1865 K/PID.SUS/201423.24.25.26.27.28.20.30.31.32.33.34.35.Foto copy 1 (satu) lembar surat Panitia Lelang Nomor PL07/KU.103/Tower/AAV2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Pelelangan Ulang;Foto copy 1 (satu) lembar surat PPK Nomor 02/KU.103/PPK/Tower/AAV/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemberitahuan PelelanganUlang;Daftar Rekanan yang mendaftar Pekerjaan Pembangunan Tower RadarCuaca Ambon (lanjutan) bulan Juli 2010 Tahun Anggaran 2010;Foto copy 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pelelangan

21 Juli 2009 perihal Sanggahan;Foto copy 1 (satu) lembar Surat Daftar Rekanan yang Rizalah DokumenLelang tanggal 20 Juli 2010;Foto copy 1 (satu) Jepitan Rizalah Rapat Penjelasan tanggal 16 Juli2010 tentang Penjelasan Administrasi dan Penjelasan Teknis;Foto copy 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pemberian Penjelasan(AANWIJZING) Nomor PL03/KU.103/Tower/AAV2010 tanggal 16 Juli2010;Foto copy 1 (satu) lembar surat Panitia Lelang Nomor PL07/KU.103/Tower/AAV2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Pelelangan

Ulang;Foto copy 1 (satu) lembar surat PPK Nomor 02/KU.103/PPK/Tower/AAV/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemberitahuan PelelanganUlang;Daftar Rekanan yang mendaftar Pekerjaan Pembangunan Tower RadarCuaca Ambon (lanjutan) bulan Juli 2010 Tahun Anggaran 2010;Foto copy 1 (satu) jepitan Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (lanjutan) Tahun Anggaran 2010;Foto copy 1 (satu) jepitan BILL of QUANTITY (BoQ) PekerjaanPembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran2009

Umum (PengadilanNegeri).Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriPadang) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang) untuk menjualnya(Bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang / KPKNL).Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pelelangan

Oleh sebab itu, tata cara pelaksanaan eksekusi HakTanggungan harus mempedomani Peraturan Menteri Keuangantersebut diatas.Bahwa lebih lanjut dalam Huruf A angka 4 Rumusan Hukum Hasil RapatPleno Kamar Perdata pada Surat Edaran Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 04/BUA.06/HS/SP/IIV2014 Tanggal 28 Maret2014 menyatakan bahwa apabila terhadap pelelangan Hak Tanggunganoleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang dimana terlelang HakTanggungan tidak mau mengosongkan objek lelang, maka pemenanglelang

dapat secara langsung mengajukan eksekusi pengosongan objeklelang tersebut kepada Pengadilan Negeri tanoa melalui gugatan.Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 04/BUA.06/HS/SP/IIV2014 tersebutsecara implisit dapat disimpulkan bahwa pelelangan Hak Tanggunganoleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang merupakan pelelangan HakTanggungan yang dilakukan berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo.

Undangundang Hak Tanggungan sebagaiPasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranyadari Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnyaharus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan MelaluiPerantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan

Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Padang)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang/KPKNL Padang) untuk menjualnya (Bukan PelakuUsaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang/KPKNL Padang);Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

Bahwa, oleh karena TERGUGAT tidak mengembalikan % atau separoh daripinjamannya pada PENGGUGAT untuk di bayarkan ke BRI Cabang Kediri,maka obyek jaminan berdasar Sertifikat Hak Milik No. 1290/Desa Sukorejoatas nama JULLY CHANNIJ, akan dilakukan pelelangan sesuai denganPemberitahuan Pelaksanaan Lelang No.

Dengan mengingat asas rightman in the right place.Dan kesebalikannya, Majelis Hakim menolak mediator yang diberi kuasauntuk mediasi perdamaian di Pengadilan, yang sudah dinilai oleh Tergugat memiliki11bidang khusus tentang asasasas perkreditan, perfidusiaan, serta pelelangan umum.Yang diberi tugas oleh Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan MasyarakatReclaseering Indonesia (RI) yang memberi bantuan hukum di luar dan di dalampengadilan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 105/1954 KEP.MENHukum

Majelis Hakim menolak mediator yang diberi kuasa untukmediasi perdamaian di Pengadilan, yang sudah dinilai oleh Tergugat memiliki bidangkhusus tentang asasasas perkreditan, perindustrian serta pelelangan umum.

(dan titiktitik) ini semestinya ditulissisanya tetap menjadi hak Pemberi Hak Tanggungan atau untuk dimanfaatkannasabah, namun Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 6 dalam Undangundang RINomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan jelasjelas telah dihapus olehnotaris/ PPAT penerbit dimaksud, sehingga pihak Kreditur atau pemberi pinjaman Penggugat dalam hal ini BRI Cabang Kediri dapat memanfaatkanuntuk dasar pelelangan di KPKN Malang dan menghilangkan sisa dan hasilpenjualan SHM Nomor 1290 / Desa Sukorejo atas

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak mengembalikan % atau separoh danpinjamannya pada Penggugat untuk di bayarkan ke BRI Cabang Kediri, makaobyek jaminan Sertifikat Hak Milik No. 1290/Desa Sukorejo atas nama JULLYCHANNI. akan dilakukan pelelangan sesuai dengan Pemberitahuan PelaksanaanLelang No. 83576KCVI/ADK/07/2011 tertanggal 25 Juli 2011. dan tertera padaSelebaran Lelang PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseru), Tbk Cabang Kediri.tertanggal 20 Juli 2011.

KK dengan total dana sebesarRp1.251.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah).e Bahwa kemudian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa membentukpanitia tender sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial PropinsiMaluku Nomor: Nomor 050/ 121 tanggal 12 Januari tahun 2005 yang terdiri dari:Ketua : Wingson Lalu,SESekertaris : E.Unola,S.sosAnggota : J.A.Patty, AKS.Ricko Latuperissa.Sunoto,AKS.Hendrik Maitimu.Dopy Stevanus.e Bahwa kemudian panitia tender melaksanakan metode pelelangan

No. 1363 K/Pid.Sus/2013tender panitia hanya secara formalitas karena rekanan yang mengerjakan sudahditetapkan dalam Surat Gubernur Maluku sebelum proses lelang dilaksanakan.Bahwa kemudian panitia tender melaksanakan proses tender dengan tahapanpengumuman pelelangan dimulai pada tanggal 7 Oktober 2005 yang ditempelkan di papan pengumuman Dinas Sosial Propinsi Maluku dan sampaipada penetapan pemenang tanggal 21 Oktober 2005 semuanya berdasarkan SuratGubernur Maluku tersebut.Bahwa kemudian berdasarkan

usulan panitia pelelangan Terdakwa selakuKepala Dinas Sosial Propinsi Maluku menetapkan C.V.Balvir sebagai pemenangdalam pengadaan bahan bangunan rumah 139 KK di Kota Ambon sesuai denganSurat Nomor: 050 /10619 perihal Penetapan Penyedia Barang dan Jasa KepadaConstansa Risampessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selakuDirektur C.V.Balvir.Bahwa pengadaan bahan bangunan rumah untuk 139 kk berupa:Seng gelombang BJLS 60 lembar Rp.36.800,00 Rp 2.208.000Seng datar BJLS 0,206 lembar Rp.38.400,00

139 KK dengan total dana sebesarRp1.251.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah)Bahwa kemudian selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa membentukpanitia tender sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial PropinsiMaluku Nomor: Nomor 050/ 121 tanggal 12 Januari tahun 2005 yang terdiri dari:Ketua : Wingson Lalu,SESekertaris : E.Unola,S.sosAnggota : J.A.Patty,AKS.Ricko Latuperissa.Sunoto,AKS.Hendrik Maitimu.Dopy Stevanus.Bahwa kemudian panitia tender melaksanakan metode pelelangan

dimulai pada tanggal 7 Oktober 2005 yang ditempelkan di papan pengumuman Dinas Sosial Propinsi Maluku dan sampaipada penetapan pemenang tanggal 21 Oktober 2005 semuanya berdasarkan SuratGubernur Maluku tersebut.Bahwa kemudian berdasarkan usulan panitia pelelangan Terdakwa selakuKepala Dinas Sosial Propinsi Maluku menetapkan C.V.Balvir sebagai pemenangdalam pengadaan bahan bangunan rumah 139 KK di Kota Ambon sesuai dengansurat Nomor: 050/10619 perihal Penetapan penyedia Barang dan Jasa kepadaConstansa

Sungai Pagu, Kontraktor Pelaksana: PTYAEK IFDA CONT.126) 1 (satu) bundle asli Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP),kegiatan Pembangunan masjid Agung Kabupaten Solok Selatan, PekerjaanPembangunan Masjid Agung Solok Selatan, Lokasi Kecamatan Sangir,Kelompok Kerja ( POKJA) ULP Kabupaten Solok Selatan.127) 1 (satu) bundle asli Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP),kegiatan Pembangunan Jembatan Ambayan, Pekerjaan Jembatan Ambayan,Lokasi Kecamatan Sungai Pagu, Kelompok Kerja ( POKJA) ULP KabupatenSolok

Pada tanggal 323 April 2018 pelelangan paket Pembangunan Masjid AgungSolok Selatan diumumkan oleh Pokja ULP Kabupaten Solok Selatan. SelanjutnyaPT Zulaikha sebagai perusahaan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa untukmengikuti pelelangan paket Pembangunan Masjid Agung Solok Selatanmemasukan penawaran.Kemudian SUHANDDANA PERIBADI alias WANDAmenghubungi HAZWINEN GUSRIselaku Ketua Pokja ULP agar PT Zulaikhadibantu untuk dimenangkan.

Pada tanggal 323 April 2018, pelelangan paket Pembangunan Masjid AgungSolok Selatan diumumkan oleh Pokja ULP Kabupaten Solok Selatan. SelanjutnyaPT Zulaikha sebagai perusahaan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa untukmengikuti pelelangan paket Pembangunan Masjid Agung Solok Selatanmemasukan penawaran. Kemudian SUHANDDANA PERIBADI alias WANDAmenghubungi HAZWINEN GUSRI selaku Ketua Pokja ULP agar PT Zulaikhadibantu untuk dimenangkan.

Menetapkan pemenang untuk: 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsunguntuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yangbernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah); 2) Seleksiatau PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yangbernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah);8. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui KepalaULP;9.

Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan ataspenetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.SusBPSk/2017Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;6.

Bahwa Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atasagunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang UndangHak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:Apabila debitor cidera janjii, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut.Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan ataspelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon

pada ketentuan terdahulu (lembagahipotiktentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yangterjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagaiperkembangan pembangunan ekonomi;Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudahpelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 UU HT).Selanjutnya Pasal 6 Undang Undang HT menyatakan:apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan

Nomor 249 k/Pdt.SusBPSK/2017tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umummempunyai arti tanpa harus minta fiat dari Ketua Pengadilan;Hal ini sesuai dengan pengertian didalam kamus hukum bahwapengertian parate eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpamelewati proses (Pengadilan atau Hakim), sehingga eksekusi objekjaminan tanpa melalui fiat dari ketua pengadilan.Sehingga sudah sejalan dengan maksud Undang Undang HakTanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahuluserta

Atas lahirnya undang undang tersebut yang memilikikekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini,maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tidakberlaku sebagai peraturan umum karena telah di tur secara khususdalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan ObjekHak Tanggungan Secara Parate Eksekusi Melalui Bantuan KPKNL(Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 256

Dengan rasa kekeluargaan Tergugat menceritakan sejujurnya kepada pihak Tergugat Il, di antaranya mengenaiadanya pihak yang pernah datang ke rumah Tergugat menanyakan danmenawar objek sengketa.Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BGL.Dengan informasi yang didapat dari Penggugat I, maka Tergugat mendugaTergugat Il langsung mencari alamat Penggugat serta untuk melakukanpenawaran kepada objek sengketa dengan melakukan pelelangan tanpadisetujui oleh Tergugat 3.

Bahwa hal dimaksud ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan yaitu:Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantorlelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusipengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeritanpa melalui gugatan.d.

Bahwa akar permasalahan perkara aquo berawal dari pelelangan terhadap objek sengketa a quo sebagai akibat daritindakan wanprestasi Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian kredit Nomor0002279SPK70970512 tanggal 29 Mei 2012 berikut segala penambahan,perubahan, perpanjangan dan pembaharuannya antara Tergugat denganTergugat Il.5.

tidak mengindahkan suratsurat peringatanpelunasan kewajiban, maka Tergugat II memiliki hak untuk menjual berdasarkanketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah(UU Hak Tanggungan), yang mengatur sebagai berikut:Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluiHalaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BGL.10.pelelangan

memori bandingnya, Pembanding semulaTergugat menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamaantara lain tentang : Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkanhubungan hukum antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan Tergugat/Pembanding yang merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawabbersama sama atas objek sengketa bukan hanya dibebankan kepada TergugatI/Pembanding,karena pemegang hak tanggungan Tergugat II,Tergugat III yangmelakukan pelelangan

MentariUfuk Timur Berdasarkan berita acara rapat umum luar biasa para pemegang sahamPerseroan Terbatas Mentari Ufuk Timur Akta Nomor 35 Tanggal 22 Agustus 2013yang mengikuti Penawaran dan mengikuti Proses Pelelangan untuk PaketPerkerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing Muara Aman;2. Bahwa setelah seluruh tahapan Proses pelelangan yang diikuti oleh Penggugat atasnama PT. Mentari Ufuk Timur, dan saat diumumkan oleh panitia lelang ternyataPT.

Mentari Ufuk Timur keluar sebagai pemenang lelang pada paket PeningkatanJalan Atas Tebing Muara Aman sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) Nomor : 242/PokjaVIN/ULP/2013 tertanggal 08 Juli 2013;3. Bahwa Penggugat mulai melaksanakan pekerjaan untuk Paket PekerjaanPembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong berdasarkan:a. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 242/PokjaVII/ULP/2013tertanggal 08 Juli 2013;b.

Mentari Ufuk Timur adalah pemenang lelang peningkatan jalan AtasTebing Muara Aman Kabupaten Lebong dengan Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) Nomor : 242/POKJAVIII/ULP/2013 tanggal 08 Juli 2013;Bahwa benar telah dibuat perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran BidangBina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dengan PT.

Kabupaten Ketapang dan KoperasiLEPP M3, Surat PT Ketapang Mandiri no = :35KMO01/V1II/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihalpengelolaan kapal, 1 = (satu) bundel SuratPermintaanPembayaran.........Pembayaran (SPP), Akta Pendirian Koperasi LEPPM3(Mikro Mina Mitra) Ketapang, Realisasi fisik dankeuangan kegiatan DAK 2007, Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan Nomor : 915/1044/ APBD/DKPE/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang PekerjaanPengadaan Kapal Perikanan Tangkap 20 GT di lokasiKabupaten Ketapang , Dokumen Pelelangan

Laik Simpan, dalam hal pemenuhan persyaratantehnis penyimpanan ikan hasil tangkapanuntuk mempertahankan mutu ikan~ meliputi,konstruksi palka, sistem pendinginan,11material pendingin, dan suhu ruang palkad Bahwa selanjutnya Penetapan Penyedia Barang/jasauntuk pekerjaan pengadaan kapal tangkap ikan20 GTdilakukan melalui Pelelangan Umum, berdasarkan hasilevaluasi Panitia Pengadaan Barang dan JasaKelautan dan Perikanan Kabupaten KetapangDinastahun2007, telah ditetapkan PT.TRIYOGA BUANA sebagaipemenang

Laik Simpan, dalam hal pemenuhan persyaratantehnis penyimpanan ikan hasil tangkapanuntuk mempertahankan mutu ikan~ meliputi,konstruksi palka, sistem pendinginan,material pendingin, dan suhu ruang palka ;Bahwa selanjutnya Penetapan Penyedia Barang/jasauntuk pekerjaan pengadaan kapal tangkap ikan 20 GTdilakukan melalui Pelelangan Umum, berdasarkan hasilevaluasi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapangtahun 2007, telah ditetapkanPT.TRIYOGA BUANA sebagai pemenang

antara Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Ketapang dan Koperasi LEPPM3.Surat PT Ketapang Mandiri no :35KM01/VII/2008tanggal 31 Juli 2008 perihal pengelolaan kapal .1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Akta Pendirian Koperasi LEPPM3 (Mikro Mina Mitra)Ketapang.Realisasi fisik dan keuangan kegiatan DAK 2007.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor915/1044/ APBD/DKPE/2007 tanggal 3 Desember 2007tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap20 GT di lokasi Kabupaten Ketapang.Dokumen Pelelangan

Kelautandan Perikanan Kabupaten Ketapang dan KoperasiLEPP M3, Surat PT Ketapang Mandiri no = :35KMO01/V1II/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihalpengelolaan kapal , 1 (satu) bundel SuratPermintaan Pembayaran (SPP) , Akta PendirianKoperasi LEPPM3 (Mikro Mina Mitra) Ketapang,Realisasi fisik dan keuangan kegiatan DAK 2007,Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor915/1044/ APBD/DKPE/2007 tanggal 3 Desember 2007tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal PerikananTangkap 20 GT di lokasi Kabupaten Ketapang ,Dokumen Pelelangan

Bahwa dalildalil gugatan perlawanan Pelawan mengemukakan tentang tentangkeberatan keberatan atas pelaksanaan Parate Eksekusi pelelangan yang akandilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Lelang.153.

Oleh karena itu terhadap pengembalianuang sejumlah Rp.1. 475.000.000, adalah menjadi tanggung jawab pihakTERLAWAN I( Tn Andi Rinaldi) .Bahwa terhadap tanah dan bangunan SHM Nomor ; 9452/Caturtunggal ,Luas 204 m2 atas nama Ny.Hj.SRI ESTUTI terletak di Perum Jogja TownHouse I Kav C.6 , Caturtunggal, Depok ,Sleman, adalah menjadikewenangan dari pihak TERLAWAN II untuk diajukan pelelangan karenadari pihak dan SHM TERLAWAN I ( Tn Andi Rinaldi) sebagai Debiturdari TERLAWAN II ( PT Bank Panin Tbk Cabang

Bahwaterhadap perumahan yang dibangun dengan pinjaman Modal Kerja antaraPELAWAN dengan pihak TERLAWAN I,dari pihak TERLAWAN II ( PT BankPanin Tbk Cabang Yogyakarta) bersikap netral dan tidak akan mencampuri urusanyang diperjanjikan antara PELAWAN dengan TERLAWAN I.11.Bahwa terhadap pelelangan sebagaimana yang diumumkan melalui harianKedaulatan Rakyat (Bukti P.10) dari PELAWAN.

Pelelangan sudah dilaksanakanoleh juru lelang dari KPKNL Yogjakarta, dalam pelaksanaan lelang tersebutterhadap barang milik TERLAWAN I tidak ada penawaran dari peminat lelang,yang waktu pelaksanaan lelang tersebut dihadiri juga oleh Kuasa HukumPELAWAN.12.

dengan pokok perkara ;Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 136HIR tersebut, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Kuasa Terlawan IIdan III tersebut sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Terlawan II yang mengatakanbahwa seharusnya diajukan suatu gugatan terhadap parate eksekusi bukan suatu gugatanperlawanan karena tidak sesuai dengan Pasal 195 ayat 6 HIR maupun Pasal 378 makaMajelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa suatu pelelangan

maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diaturdalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan NegeriBertentangandengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua PengadilanNegeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriPadangsidimpuanBertentangan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PD1T/1984, tertanggal 30Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

berbunyi sebagai berikut:Menimbang bahwa Pelaku Usaha yang akan dan/telah melakukan LelangEksekusi di muka umum berupa agunan yang menjadi jaminanpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan olehPelaku Usaha pada konsumen adalah merupakan perbuatan melawanhukum.Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara lagilagi telah bertindak layaknya institusiPengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mempunyai kewenangan untukmemutus perkara pelelangan

telah18melanggar ketentuanketentuan tentang pelaksanaan lelang terhadap objekhak tanggungan yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL), adapun dasar hukum pelaksanaan lelangtersebut adalah sebagai berikut:e UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan(selanjutnya disebut UndangUndang Hak Tanggungan), Pasal 6menyebutkan, Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan

tersebut.e UndangUndang Hak Tanggungan Pasal, 14 ayat (2) menyebutkan,Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...e UndangUndang Hak Tanggungan, Pasal 20 ayat (1) huruf bceemenyebutkan, Apabila debitor Cidera Janji maka berdasarkan TitelEksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek HakTanggungan dijual melalui pelelangan

Pasal6 Undangundang Hak Tanggungan tidak dapatberdirisendirikarenaPasal 26 Undangundang Hak Tanggungansebagai Pasal Pelaksanaannya dan oleh karena Pelaksanaan atauhukum acaranya dari Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan adalahmerujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinyamaupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri.Bahwa menurut Jurisprudensi~ Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 Tanggal 30 Januari 1986yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan