XIIIA/16/2015 tanggal 3 Desember 2015, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3. 2.

Putusan Nomor 828/B/PK/Pjk/2021undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastianhukum dan asas kecermatan, karena in casu terkait pemenuhan syaratformal atas Faktur Pajak yang lebih bersifat administrasi semata dantidak terdapat unsur adanya kerugian atau hilangnya penerimaan negaradan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51971/PP/M.VB/16/2014 tanggal 21 April 2014, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

Putusan Nomor 19/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2008 Nomor 00215/207/08/308/10 tanggal 4 Agustus 2010, atasnama: PT Istana Kenten Indah, NPWP : 01.669.190.9308.000adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang diawali dengan UjiBukti oleh Para Pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupapembayaran pengurusan biayabiaya legal (AJB, IMB, Bea Balik Namadan pemecahan sertifikat) dan perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001358.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019. untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Mengabulkan permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;3.2.

Wahidin Sudiro HusodoNomor 728A Kebomas Kabupaten Gresik, dengan alamatkorespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor 21, Sidoarjo,adalah telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidaksah dan tidak memiliki kekuatan Hukum;3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00189/207/16/641/18, tanggal 25 April 2018, Masa Pajak Juni 2016, atas namaPT Semen Indonesia Distributor

Wahidin Sudiro Husodo Nomor 728A KebomasKabupaten Gresik, dengan alamat korespondensi di Graha AnggrekMas B2 Nomor 21, Sidoarjo,, adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya tidak sah dan berkekuatan hukum;3 4.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.80717/PP/M.IVA/16/ 2017 tanggal 7 Februari 2017 atas sengketa aquo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3.

Rasuna Said BlokX Kav.03, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12950,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo.Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono ).

sebesarRp18.207.894,00; yang telah dilakukan pengujian dan penilaian sertapertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a@ quo dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT102040.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2019 tanggal 23 April 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP419/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00051/407/13/058/14 tanggal 30 Desember2014, atas nama PT Bumi Sawit Kencana, NPWP 02.111.132.3058.000, beralamat di Gedung Multivision Lt.15 Jalan KuninganMulia Blok 9B, Setiabudi Jakarta Selatan 12980 adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 950 B/PK/Pjk/20209B, Setiabudi Jakarta Selatan 12980 adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87470/PP/M.XVIA/15/2017 tanggal 10 Oktober 2017 terkait sengketa a quo, karenaputusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1261/B/PK/Pjk/20183.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;3.2.

Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan, 12980), terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Putusan Nomor 1261/B/PK/Pjk/2018Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4, dan Pasal6 ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan;b.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108071.16/2013/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 25 Januari 2018 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00182/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 25 Juli 2016, tentangHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4379/B/PK/Pjk/2019keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2013 Nomor 00049/207/13/643/15 tanggal 5 Mei 2015, atasnama PT Dwijaya Selamat Mandiri, NPWP 01.743.698.1643.000,beralamat di Jalan Industri Nomor 12A, Sukorejo, Sidoarjo, JawaTimur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena telahdidukung dengan bukti yang cukup memadai, sehingga lebih bersifatkebenaran materill yang telah dilakukan pengujian oleh Majelis Hakimdengan benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79385/PP/M.VA/16/2016 tanggal 19 Desember 2016, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2187/WPJ.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011Nomor: 00043/207/10/029/14 tanggal 17 Desember 2014 atasnama: PT Tambang Damai, NPWP: 01.614.652.4029.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

lanjut berupa pemecahan,disliming, Konsentrasi dan penyaringan bahan galian merupakan BarangKena Pajak (BKP) sehingga proses penyerahan terutang PPN yangdapat dilakukan melalui mekanisme pengkreditan dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79389/PP/M.VA/16/2016 tanggal 19 Desember 2016, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3. 2.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2166/WPJ.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor: 00047/207/11/029/14 tanggal 17 Desember 2014atas nama: PT Tambang Damai, NPWP: 01.614.652.4029.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

lanjut berupapemecahan, disliming, konsentrasi dan penyaringan bahan galianmerupakan Barang Kena Pajak (BKP) sehingga proses penyerahanterutang PPN yang dapat dilakukan melalui mekanisme pengkreditandan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dengan Mengadili Sendiri : Menerima Permohonan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat); Menyatakan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) Nomor KEP 01760/NKEB/WPJ.11/2017 tanggal 22 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor 00001/207/06/618/16 tanggal 11 April2016 atas nama PT Tiga Daratan (dalam Pailit) NPWP02.208.826.4618.000 adalah putusan yang tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga

faham yang menempatkan nemo debet bis vexari pro una eteadem causa (tiada seorangpun dapat dituntut dua kali dalam perkarayang sama), di samping faham nemo debet bis puniri pro uno delicto(tidak ada seorangpun dapat dipidana dua kali dalam perkara yangsama), sehingga ne bis in idem dimaknai merupakan suatupenghapusan hukuman untuk kedua kalinya (Cursif Majelis vide Pasal76 KUHP), sehingga walaupun hukum pidana di bidang perpajakanmerupakan suatu) asas ultimum remedium, sedangkan hukumadministrasi perpajakan

menempatkan asas primum remedium makadipandang perlu untuk di saneer, oleh karenanya melakukan eksekusikedua kalinya dari hukum pidana ke hukum administrasi terhadapkekurangan perhitungan atas kewajiban pajak yang harus dibayar adalahmerupakan mencerminkan kewajiban konstitusi dan menempatkannilainilai keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan sertatidak mengurangi harkat yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia,karena Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali walaupuntelah melakukan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85616/PP/M.XIB/16/2017 tanggal 9 Agustus 2017 terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1328 B/PK/Pjk/20193.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

., NPWP 01.604.618.7054.000,beralamat di Jalan Pecenongan Nomor 84, Gedung Panin BankLantai 3, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

sematamata ataskenikmatan yang diterima pembayar dalam manfaat asuransi danpenggunaan QQ dalam polis asuransi adalah bersifat administrasisemata yang tertuang dalam Perjanjian Penutupan Asuransi danolehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.106070.16/2010/PP/M.VIIIB Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019, karena PutusanPengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:a. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding);Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3868/B/PK/Pjk/2019b.

koreksi positif atas objek PPN Keluaransebesar Rp3.538.325.420,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkanbuktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali telah melakukan kegiatan di daerah pabean, maka aktivitas,fasilitas, kKemudahan, dan manfaat dimaksud diserahkan, diproduksi,dan dikonsumsi di daerah pabean, maka sesuai ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 3868/B/PK/Pjk/2019Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat(1) dan (2) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;b.

Putusan Nomor 840 B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar DaerahPabean sehingga Dasar Pengenaan Pajak objek Pajak Pertambahan Nilaiatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakNopember 2012 adalah menjadi sebesar Rp0,00 dan jumlah PajakPertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp0,00, ataumohon dihitung kembali sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put./7665/PP/M.XIIB/16/2016 tanggal 23 November 2016, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 840 B/PK/Pjk/20193.2.

adalah harga FOB Singapore dan harga kontrak FOB Pontianak,sehingga terjadi perbedaan harga (selisin harga) tersebut bukanpemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean yangterutang PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007643.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019 tanggal 24 April 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat10330, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Karena PermohonanWajib Pajak Nomor 00013/103/14/092/17 tanggal 14 Desember2017, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.

Putusan Nomor 1377/B/PK/Pjk/2020ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00016/107/17/058/19, tanggal 17Januari 2019 Masa Pajak April 2017 atas nama PT Kencana SawitIndonesia, NPWP 01.071.361.8058.000, dengan alamat diMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, KaretKuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan alamatkorespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, Jalan Putri HijauNomor 10, Kesawan, Medan Barat 20111, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 2137/B/PK/Pjk/2021tanggal 17 Januari 2019 Masa Pajak April 2017 atas nama PTKencana Sawit Indonesia, NPWP 01.071.361.8058.000, denganalamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok9B, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan alamatkorespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, Jalan Putri HijauNomor 10, Kesawan, Medan Barat 20111, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum

atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karenamasalah a quo merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti dipersidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh JudexFactie, sehingga diambil alin dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, denganpertimbangan: Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Sdr Budi Alim, JabatanAccounting Manager (Staf Akuntansi) telah mendapat kuasa khusus dariTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk melakukan hakdan/atau memenuhi kewajiban perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008720.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2019, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Bea Meterai Nomor00001/159/16/543/17 tanggal 6 Juni 2017 Masa Pajak September2016, atas nama PT PLN (Persero) Distribusi Jateng 86 DIY AreaYogyakarta, NPWP 01.001.629.3543.004, alamat JalanGedongkuning Nomor 3, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:;3.4.

Putusan Nomor 2204/B/PK/Pjk/2020sudah benar dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 8 yat (1) UndangUndang BeaMeterai:.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007055.99/2018/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019, karenaPutusan Pengadilan Pajak tersebut telan dibuat secara bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:a. Mengabulkan permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Penggugat);b.

Menyatakan Surat Kepala Kantor Wilayan DJP Jakarta KhususNomor $S3637/WPJ.07/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal:Pemberitanuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,atas nama PT Takenaka Indonesia, NPWP 01.000.217.8059.000,adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidaksah dan dibatalkan demi hukum; danc.

Sedangkan pengajuan keberatan olehPenggugat (Ssekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah melampauijangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan, dan oleh karenanyakoreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, Pasal 25 ayat (4), Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85620/PP/M.XIB/16/2017 tanggal 09 Agustus 2017 terkait sengketa a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

PecenonganNo.84, Gedung Panin Bank Lt.3, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 7 halaman.

sematamata atas kenikmatan yangditerima pembayar dalam manfaat asuransi dan penggunaan QQdalam polis asuransi adalah bersifat administrasi semata yang tertuangdalam Perjanjian Penutupan Asuransi dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003430.15/2018/PP/M.XIA Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00015/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 22 Januari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00002/206/12/007/17 tanggal 27 Januari 2017, atas nama PTGobel Dharma Nusantara, NPWP 01.300.702.6007.000, beralamatdi Jalan Dewi Sartika 14 Cawang II, Jakarta Timur terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

dan benar, karenain casu berdasarkan Berita Acara uji bukti di antaranya biaya PanasonicAwards, profesional fee dan Management Fee telah didukung denganbuktibukti yang memadai dan dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

./15/2012 tanggal 28 November 2012 sepanjang menyangkut sengketaaquo karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding );3.2.

Premier Distribution, NPWP:02.414.533.6056.000, telah dibuat sesuai dengan ketentuanperundangundangan perpajakan yang berlaku, sehinggakarenanya adalah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2287/B/PK/Pjk/20193. 3.

dikurangkan sebagai biaya karena dalam rangka 3M(Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dalammenghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) untuk menentukanperhitungan Pajak yang seharusnya terutang dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan