Fairco Bumi Lestari 04 Agustus2004 sampai dengan 11 November 2008 (4 tahun 9 bulan) bagian kebersihandengan menerima upah terakhir Rp.905.240, (sembilan ratus lima ribu duaratus empat puluh rupiah) ;Bahwa pada tanggal 11 November 2008 Tergugat selaku Majikan telahmemberhentikan Penggugat dengan alasan dituduh mangkir, padahal patutdiketahui Tergugat bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) itu tidak beralasanhanya untuk mencaricari alasan untuk pemberhentian pekerja danpengurangan hak kerja bertentangan

No. 117 K/PDTSUS/2010Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan oleh Tergugat tanpamenjelaskan sebabsebab yang dapat diterima oleh Penggugai ;Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tibatibatanpoa adanya prosedur dan skorsing terlebin dahulu pada Penggugat, jelasmerupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yangberlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secaraBipartit pertama tanggal 17 November 2008 dan kedua tanggal 03 Desember2008, akan tetapi

Peradilan Hubungan Indusirial oleh karenanyapengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan ;Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugattanpa kesalahan jelas merugikan Penggugat, Kerugian mana harus dibayarTergugat sesuai Pasal 156 ayat (2) UndangUndang No.13 Tahun 2003 yaituTergugat diwajibkan membayar hakhak Penggugat sebagai berikut :a. Pesangon 2x5 Bulan x Rp.905.240, = Rp. 9.052.400,b. Uang Penggantian Masa Kerja 2 x Rp.905.240, = Rp. 1.810.480,c.

Penggugat ; Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Judex Factie dalamputusan yang dimohonkan kasasi a quo, telah lalai melaksanakan syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan a quo ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Termohon Kasasi di PHK

Apabila Termohon Kasasi melakukan kesalahan yangmengakibatkan kerugian Pemohon Kasasi, karena itu PHK yang dilakukanoleh Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang ada ; Bahwa karena Termohon Kasasi tidak tebukti melakukan kesalahan, makaTermohon Kasasi berhak mendapatkan Uang Pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), UPMK 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang No.13 Tahun 2003 ;Menimbang

Nokep: 22/ KIXII/ AUM/ 07/ 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kerena Pekerja Mencapai Usia Pensiun tertanggal 11 Juli 2014yang ditujukan kepada Sdr.

Badan hukum publik atau badan hukum privat"Pemohon telah di PHK karena Pensiun berdasarkan SK Inspektur PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Nokep: 22/KIXII/AUM/07/2014tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai UsiaPensiun pada tanggal 11 Juli 2014 bukti T4 sehingga dengandemikian pada saat pengajuan permohonan uji materiil pada tanggal 29Juli 2015, Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon;SK Direksi BRI berlaku khusus untuk Pekerja BRI, sehingga Pemohonbukan merupakan

Cuti Biaya/ Ongkos+UPMk) Tahunan Pulang TOTALSesuai1 x9x Upah Ix 1Ox Upah 2,85 x Upah Ix UpahKetentuan*f=l k=Mae g=1x10xe h=2,85xe i=1xe jf+g+h+itj92.331.423 102.590.470 29.238 .284 10.259.047 2.000.000 236.419.224 Ybs diterima bekerja di Kanca SRI Gombong dan PHK di Kantor Inspeksi SRIYogyakarta, sehingga diasumsikan biaya/ ongkos pulang dari kota yogyakarta keGombong dengan 1 istri dan 2 anak sebesar Rp. 500.000,/ orang.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor22/KIXII/AUM/07/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) KarenaPekerja Mencapai usia Pensiun, (Bukti T4);Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor S.27DIR/SDM/05/2005 tentangPemutusan Hubungan Kerja (PHk), (Bukti T5);Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor : S.29DIR/SDM/05/2002 tentangPeraturan Perjalanan Dinas Pindah dan Pindah Menetap Di Dalam NegeriBagi Pekerja PT.

$me Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, merekahidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon Di DesaKaranggedang selama sekitar 7 tahun dan telah dikaruniai 2e Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat denganTergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitarbulan Agustus 2003 saksi sering mendengar antara Pemohondengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak cukup,lantaran Pemohon diberhentikan bari bekerja (PHK

dalam duduk perkara ini, yang pada pokoknya memperkuatdalildalil permohonan Pemohon j ~777777 7773737333Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sertaketerangan keluarga kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas, maka telah diperoleh faktafakta di persidangan yang padapokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Agustus2003 diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalahekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi Jlantaran Pemohondiputuskan hubungan kerja (PHK

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukanoleh Tergugat tertanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 001/PEKSI/VII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018adalah Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum;Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf(c) dan (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menghukum

Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukanoleh Tergugat tertanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 001/PEKSI/VII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018adalah Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum;Menetapkan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi karena Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal169 ayat (1) huruf (c) dan (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

saat asesmenmedis, Para Penggugat mengakui telah mengkonsumsi shabu dan ganjabeberapa hari sebelum pemeriksaan tes urine, hal mana dikuatkandengan bukti T9A, T9B dan T9C berupa Berita Acara Pemeriksaandimana Penggugat dan Penggugat II mengaku menggunakan shabusedangkan Penggugat III mengaku menggunakan ganja;Bahwa pekerjaan Para Penggugat adalah di bidang transportasisehingga keselamatan adalah hal yang utama, oleh karenanya sudahtepat putusan judex facti yang menyatakan pemutusan hubungan kerja(PHK

) dengan memberikan kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 karena Para Penggugattelah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 45 dan Pasal 46 PeraturanPerusahaan PT.

Nomor 817 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Karyawan dari PT Buana SriwijayaSejahtera (PT BSS) sejak diangkat menjadi karyawan tetap tanggal 1Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 13/BSS/POMP/SKDIII/2010;Menyatakan PHK sepihak dengan kualifikasi mengundurkan diri,

dari PT.Buana Sriwijaya Sejahtera (PT BSS) bertentangan dengan hukum;Menyatakan menerima permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK)yang diajukan oleh Penggugat, dan telan memenuhi persyaratan yangdimaksud Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat secara tunaiuang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak

menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat yangbelum dibayarkan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai denganbulang Maret 2019, sebesar:a) 7 (tujuh) bulan upah = Rp9.872.357,00 (Sembilan juta delapan ratustujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);b) Dan tetap membayarkan upahupah selanjutnya setiap bulan kepadaPenggugat hingga perkara ini dinyatakan selesai ataudikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde);Menetapkan Putus Hubungan Kerja (PHK

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai dansekaligus kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada PenggugatKonvensi sebesar Rp182.972.372,00 (seratus delapan puluh dua jutasembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);5.

Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak ParaPenggugat akibat PHK dengan rincian sebagai berikut:Penggugat (Syamsuddin ); Uang Pesangon;9 x 2 x Rp2.800.000,00 = Rp50.400.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja;8 x 1 x Rp2.800.000,00 = Rp22.400.000,00 Uang penggantian perobatan/perumahan15%x Rp72.800.000,00 = Rp10.920.000,00 Upah Lembur otomatis;(Rp93.333,00/hari x 4 hari x 12 bulan) =Rp 4.479.984,00 Cuti Tahunan, tahun 2015;(Rp2800.000,00/25) x 12 = Rp 1.344.000,00 +Jumlah = Rp89.543.984,00Terbilang

Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hakPara Penggugat akibat PHK dengan rincian sebagai berikut:Penggugat (Syamsuddin);Uang Pesangon; 9 x 2 x Rp2.800.000,00 =Rp50.400.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja;8 x 1x Rp2.800.000,00 =Rp22.400.000,00Uang penggantian perobatan/perumahan15% x Rp72.800.000,00 =Rp10.920.000,00Upah Lembur otomatis;(Rp93.333,00/hari x 4 hari x 12 bulan) =Rp 4.479.984,00Cuti Tahunan, tahun 2015;(2800.000/25) x 12 =Rp 1.344.000,00 +Jumlah =Rp89.543.984,00Terbilang

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan:1.Adanya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") dimanaberdasarkan kepada Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.1599 / PTTX/GOV/2013 (bukti T1 / P7).Bahwa dalam Bukti T1 / P7 tersebut, jelas menerangkan bahwa hubungankerja antara Tergugat dengan Penggugat berakhir demi hukum dengansendirinya dan apabila akan diperpanjang, akan diberitahukan olehTergugat dalam waktu 7 hari sebelum perjanjian kerja berakhir (mohonperiksa Pasal 7 pada

Bukti T1 / P7);Bahwa dengan dilakukannya PHK oleh Tergugat kepada Penggugat, makadiajukanlah Gugatan in casu oleh Penggugat.2.Bahwa disamping itu, Penggugat mengajukan Gugatannya juga dengan daliadanya hak yang belum dibayarkan atau apabila ada kesepakatan yangtidak terlalu merugikan Penggugat (mohon periksa Gugatan Penggugatpada angka 10 Gugatannya);3.Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, jelastampak bahwa Penggugat pada dasarnya tidak memiliki dalil hukum yangcukup kuat

Putusan Nomor 80/PHI.G/2014/PN.JKT.PSTMenimbang, bahwa selain alasan diatas, Majelis berpendirian bahwa upahPenggugat serta hakhak lainnya tersebut berkaitan erat dengan alasan Tergugatmelakukan PHK kepada Penggugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan didalam pokok perkara, apakah PHK tersebut telah sesuai atau tidak denganperaturan perundangundangan yang berlaku in casu UU Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan Jo UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial

Jo Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku diperusahaan Tergugat, dan karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsidisamping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara;Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakangugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dikarenakanhalhalsebagai berikut :1.Bahwa perselisihan PHK berdasarkan Perpanjangan Perjanjian Kerja WaktuTertentu No. 1599

/PTTX/GOV/2013, dan dengan dilakukannya PHK olehTergugat, maka diajukan Gugatan oleh Penggugat;.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Penggugat menerima surat dari PT.Graha Agro Nusantara (GAN) No. 003/HCOHO//GAN/PHK/XII/2019 tertanggal 9Desember 2020 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yangmemberitahukan kepada Penggugat bahwa terhitung mulai tanggal 9 Desember2019 hubungan kerja Penggugat telah terputus dengan perusahaan. Suratpemberitahuan ini adalah aneh dan tidak berdasar hukum karena Penggugattidak pernah menjadi Karyawan pada perusahaan PT. Graha Agro Nusantara(GAN);.

Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat tidak didukung dasar hukum yang cukup serta tidak sesuaidengan prosedur atau bertentangan dengan ketentuan Undangundang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat (1, 2, 3) dan pasal 155ayat (3), maka secara hukum Penggugat berhak mendapatkan hakhaksebagaimana diatur dalam ketentuan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yakni berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan yang

Graha Agro Nusantara No. 003/HCOHO/GAN/PHK/XII/2019 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja, tidak berdasar hukumdan tidak sesuai ketentuan perundanganundangan tentang ketenagakerjaan;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdiletakkan;6.

Graha Agro Nusantara No. 003/HCOHO/GAN/PHK/XII/2019 perihal pemberitahuan pemutusan hubungan kerja,tanggal 09 Desember 2019, fotokopi dari fotokopi yang selanjutnya diberi tandadengan P5;Fotokopisurat dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBatanghari Nomor : 056/402/Disnakertrans/2019 perihal himbauan, tanggal 9Desember 2019, sesuai dengan aslinyayang selanjutnya diberi tanda dengan P6;Fotokopisurat dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBatanghari No. 056/402/

Graha AgroNusantara No. 003/HCOHO/GAN/PHK/XII/2019 tentang pemberitahuan pemutusanHalaman 19dari27 halaman Putusan No. 17/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jmbhubungan kerja, tidak berdasar hukum dan tidak sesuai ketentuan perundangundangan tentang ketenagakerjaan dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa suratpemberitahuan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan Undangundangketenagakerjaan, karena merupakan surat pemberitahuan atas ketidakhadiranPenggugat selama 5 (lima) hari berturut sejak 18 November

dan ataspermohonan PHK tersebut apa hak yang didapat Penggugat ?.

Menimbang, bahwa, oleh karena dalil pokok Penggugat telah disangkal olehTergugat maka Penggugat untuk membuktikan dalil pokok gugatannya telahmengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P25 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannyaTergugat telah mengajukan bukti surat berupa T1 s/d T11 dan mengajukan 1 (satu)saksi ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan PHK yangtelah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat Terlebih dahulu Majelis

No. 10/Pdt.SusPH1/2014/PN.BglDemosi yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan dan oleh karenanya haruslahdibatalkan maka, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahPermohonan PHK yang telah diajukan oleh Penggugat terhahap Tergugat telah sesuaidengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau telah sesuai dengan ketentuanUndangundang ketenagakerjaan yang berlaku ? ;Menimbang, bahwa silang sengketa dalam perkara Aquo bermula dariTergugat mengeluarkan SK.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemutusan hubungan kerja yangdiajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat 1 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 maka sesuai ketentuan Pasal 169 ayat 2 PHK denganalasan sebagaimana dimaksud ayat 1 pekerja/buruh berhak mendapat pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat 3. dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal

Dan terhadap PHK tersebutmaka sesuai sesuai ketentuan Pasal 169 ayat 2 PHK dengan alasan sebagaimanadimaksud ayat pekerja/buruh berhak mendapat pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 4 Undangundang Nomor 13Tahun 2003.

Pekerja, denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Pekerja telah bekerja sejak tanggal 25 Mei 2002 sampai dengan 17April 2005 (3 tahun), jabatan sebagai Security dengan upah per bulansebesar Rp 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) terakhir menerima untukbulan Maret 2005 :Bahwa Pekerja disuruh cari pekerjaan di tempat lain dengan cara disuruhcuti dahulu sejak tanggal 18 April 2005 sampai dengan 29 April 2005,setelah cuti selesai perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja danmenawarkan uang PHK

karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sejakbulan Mei 2002 sampai dengan sekarang ini dapat dibuktikan dengan buktipembayaran iuran jamsostek ;Bahwa karena kontrak kerja tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003,maka status Pekerja menjadi karyawan tetap, Pekerja menuntut Uangpesangon dan hakhak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian PerburuhanDaerah Propinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.692/P.444/14/IX/PHK

Industrialpada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor154/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn, tanggal 28 Oktober 2019, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena pemutusan hubungan kerja (PHK

PT Wira Kencana Berjaya Abadi) untukmembayar secara tunai hakhak normatif Penggugat akibat pemutusanhubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 169Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupauang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) danupah proses dengan total Rp99.367.142,00 (sembilan puluh sembilanjuta tiga ratus enam

Industrial padaPengadilan Negeri Gresik telan salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga.Sby tanggal 9 September 2019, kondisi kKeuanganperusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan pemutusanhubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp57.824.716,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah)4.

Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatadalah karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secarasepihak oleh Tergugat;4. Menghukum Tergugat c.g.

Kurator PT Mitra Manggalindo untuk membayarPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian HakPenggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat sebagai berikut:Masa kerja 9 Tahun 6 bulan; Pesangon (9 x Pasal 156 ayat (2)> 9x Rp3.940.473,00 = Rp35.464.257,00 Uang Penghargaan Masa Kerja> 4x Rp3.940.473,00 = Rp15.761.892,00 Uang Penggantian Hak> 15 % x Rp51.226.149,00 =Rp 7.683.922,00Total = Rp58.910.071,005. Menghukum Tergugat c.g.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;4. Menghukum Tergugat (Ic.

Yayasan Sari Mutiara) untuk membayar secaratunai hakhak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja(PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kaliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai denganketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut; Uang Pesangon 5 bulan x Rp3.266.807,00 = Rp16.334.035,00 Uang Penghargaan

WIM CYCLE) sejumlah 212 (dua ratus dua belas)orang anggota pada tanggal 13 Agustus 2019 (vide Bukti T5); Bahwa Tergugat terbukti telah mengalami kerugian sebagaimana PutusanNomor 47/PdtSusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 September2019 (vide Bukti T7) maka adalah patut dan adil hakhak Penggugatdidasarkan pada adanya kerugian yang telah dialami oleh Tergugat; Bahwa dengan demikian hakhak Penggugat akibat PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang disebabkan karena perusahaan (Tergugat)mengalami sebagaimana

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat, berupa uang pesangon 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sejumlah Rp53.376.661,00 (lima puluh tiga juta tigaHalaman 6 dari 7 hal. Put.

Bukti P 33.DARI PERBANTUAN DIUBAH MENJADI PHK (MUTASI KEPADA PIHAK KETIGA)19.Pada tanggal 6 Januari 2017, PARA PENGGUGAT, para pegawai lainnya yangmengalami hal serupa, SP dan TERGUGAT yang diwakili oleh Nia Agustiniselaku VP Human Capital & General Affair dari TERGUGAT kembalimengadakan pertemuan.

Bahwa benar Pasal 151 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelahmemperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial. Dan PHK tanpa penetapan batal demi hukum (vide Pasal 155 ayat 1UU No. 13 tahun 2003).

Sehingga telah tepat apabila demi kepastian hukumatas pengakhiran hubungan kerja ini Para Penggugat mengajukan gugatanPHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat agar ditetapkan PHK dan besaran hakhak yang diperolah ParaPenggugat karena faktanya Para Penggugat telah menyatakan bersediadiakhiri hubungan kerjanya apabila dipindah ke PT Aero Globe Indonesia (PTAGI)..

Bahwa tidak benar apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa dariSurat Keputusan Perbantuan diubah menjadi PHK. Para Penggugatpenuh dengan asumsi dan penafsiran yang negatif dengan terbitnyaSurat Keputusan Tergugat tentang pemindahan pegawai atau mutasiPara Penggugat ke PT Aero Globe Indonesia.

Sehingga terbit Anjuran yang bahwasurat mutasi perlu diperbaharui, karena Para Penggugat tetap tidak maumutasi dan tidak mau PHK maka ada mediasi ke II kKemudian terbit Anjuranyang ke II tentang PHK Para Penggugat.

sebagaimanadalam Pasal 155 ayat 2 dan pengganti uang cuti karena Penggugatmengalami keguguran kandungan sebagaimana dalam Pasal 82 ayat 2Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang belum dibayar oleh Tergugat;Bahwa terhadap perkara antara Penggugat dengan Tergugat MediatorDinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau telahmengeluarkan putusan anjuran sebagai berikut: Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dengan masa terhitungdari tanggal 18 Juli 2012 s/d 19 Januari 2016 (Surat PHK

, karenaPenggugat sudah jelas tidak akan bersedia pindah (mutasi) ke Jakartamengingat Penggugat adalah Istri dari seorang Polri dan merupakan ibu dari2 (dua) orang anak yang masih kecil atau balita;Bahwa berdasarkan halhal tersebut dia atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbarumemberikan putusan sebagasi berikut:Primair:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

Menghukum Tergugat membayar untuk Kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugat secara tunai, seketika, sekaligus sebagaiberikut: Uang pesangon Rp 4.700.000,00 x 2x4 (Rp37.600.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 4.700.000,00 x 2 Rp 9.400.000,00 c Tunjangan Perumahan dan Rp 37.000.000,00 x 15% Rp 7.050.000,00Pengobatan 15% d Pengganti Cuti karena gugur Rp 4.700.000,00 x 10/25 Rp 1.680.000,00 kandungane Upah bulan Februari, Maret dan Rp 4.700.000,00 x 3 Rp14.100.000,00April 2016Total

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengantegas jenis perselisihan yang diajukan kepada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, apakah gugatan a quoadalah atas perselisihan tentang Hak, Kepentingan, PHK atau antaraSerikat Pekerja di dalam satu Perusahaan;2. Bahwa mengacu pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:a. Perselisihan hak;b.

Termohon Kasasi karena alasan disharmoni sudahtidak dapat digunakan sebagai dasar PHK (vide Putusan MahkamahAgung Nomor 173 K/Padt.Sus/2012);Bahwa Judex Facti keliru mendasarkan perhitungan hak TermohonKasasi berupa uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) UndangHalaman 26 dari 29 hal.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah total sebesar Rp 86.940.000 (Delapan