Ditemukan 40600 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 207/
Putus : 07-06-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 43/Pid.B/2017/PN.Pkj
Tanggal 7 Juni 2017 — HALIKE BACO Bin BACO
486
  • denganmeggunakan Kayu ke arah punggung Saksi korban beberapa kali; Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena marah sebab tanaman padiyang di tanam oleh Terdakwa dicabuti oleh Saksi Korban lantaran tanah sawahberstatus tanah sengketa; Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban hanya sebagai pelajaran agar SaksiKorban jera tidak mencabuti tanaman padi Terdakwa lagi; Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka luka memarkebiruan di sekitar punggung dan pinggang sesuai laporan Visum EtRepertum no. 207
    Labakang, Kab.Pangkep Terdakwa memukul Saksi Korban dengan meggunakan Kayu ke arah punggungSaksi korban beberapa kali;Menimbang bahwa perbuatan mana yang Terdakwa lakukan menurut SaksiKorban RAMLI menimbulkan rasa sakit memar di daerah punggung dan pingganghingga kebiruan sesuai dengan laporan Visum Et Repertum no. 207/PKMTRW/TU/III/2017 dan sempat dirawat di Rumah sakit selama 3 hari ;padi yang di tanam oleh Terdakwa dicabuti oleh Saksi Korban lantaran tanah sawahberstatus tanah sengketa; Menimbang
    bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Perbuatan Terdakwa yangsesuatu pada unsur ini telah terbukti;ceAd.3 Unsur Baik untuk diri sendiri maupun orang lain Menimbang bahwa yang dimaksud unsur imi ialah merusak kesehatan selamabeberapa waktu sehingga Korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya untuk sementaraWak tu; === === 222 n 2 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn enn nnn nnMenimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar saksoRAMLI sesuai dengan VET No 207/PKMTRW
Register : 18-03-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PA TERNATE Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tte
Tanggal 29 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
120
  • Menyatakan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.TTE dicabut;

    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

    207/Pdt.G/2021/PA.Tte
Register : 01-09-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 20-05-2022
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.B/2015/PT PLK
Tanggal 15 September 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : YANUAR FIHAWIANO, SH.
Terbanding/Terdakwa : TUFIK RAHMAN AlS TUFIK Als YANSEN Bin YASIR ( Alm )
7128
  • M E N G A D I L I:

    - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -------------

    • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 207/Pid.B/ 2015/PN.Spt, tanggal 6 Juli 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------
    • Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa
Register : 10-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 629 B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DELTA PACIFIC INDOTUNA;
2414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 629/B/PK/PJK/2015Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP585/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 berkenaan dengan Penolakan Keberatan terhadapSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00045/207/10/823/12 tanggal 20 Juni2012, maka bersama dengan ini perkenankanlah Pemohon Bandingmengajukan banding di Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan
    UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (KUP) dengan keterangan dan penjelasan sebagai berikut:Pengajuan atas formal banding:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00045/207/10/823/12 untuk masa Pajak Juni 2010diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2012 dan diterima oleh Pemohon Bandingpada tanggal 21 Juni 2012;Bahwa Pengajuan Keberatan melalui Surat Nomor 167/E/DPIBTG/VII/12tanggal 16 Juli 2012 dan diterima
    sebesarRp0,00 sehingga dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhiketentuan formal seperti apa yang dimaksud pada Pasal 36 ayat 4 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh PemohonBanding dalam hal banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP585/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 berkenaan dengan Penolakan Keberatanterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00045/207
    /10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 untukMasa Pajak Juni 2010 telah memenuhi ketentuan seperti apa yang dimaksuddalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Pengajuan Banding atas Materi Sengketa.Bahwa Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00045/207/10/823/12 tanggal 20Juni 2012 untuk Masa Pajak Juni 2010 adalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah MenurutNo.
    Jumlah 0,00 778.798,00 778.798,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 1.557.596,00 1.557.596,00 KEP585/WPJ.16/2013tanggal 17 April 2013 berkenaan dengan Penolakan Keberatan terhadap SuratBahwa Perhitungan Keputusan Terbanding NomorKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00045/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 Untuk Masa Pajak Juni2010 adalah sebagai berikut: Semula Ditambah/ MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 778.798,00
Putus : 25-03-2013 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
4136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /PK/Pjk/2012Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan TerbandingKEP503/WPJ.19/BD.05/2008 2008 yangmenerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas SuratNomor: tanggal 2 DesemberKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Agustus 2007Nomor: 00001/207/07/092/08 tanggal 23 Januari 2008, maka dengan iniPemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP503/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 2 Desember 2008,yang Pemohon Banding uraikan sebagai
    Pada halaman 41 Putusan, diketahui sebagai berikut:Semula tertulis:MENGADILIMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP503/WPJ.19/BD.05/2008tanggal 2 Desember 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor:00001/207/07/092/08 tanggal 23 Januari 2008, atas nama: PT. Indah Kiat PulpHalaman 4 dari 42 halaman. Putusan Nomor 299 B.
    Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00001/207/07/092/08tanggal 23 Januari 2008, atas nama: PT Indah Kiat Pulp & PaperTbk, NPWP: 01.000.566.8092.000 diterbitkan berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak Nomor: LAP.PSL005/WPJ.19/KP.0205/2008tanggal 23 Januari 2008 dengan jumlah Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2007 yang masih harus dibayar sebesarRp5.125.499.084,00 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.21925/PP/M.VII/16/2010 tanggal
    /IKPP/BANDING/II/2009tanggal 05 Februari 2009, Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding menyatakan (vide Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.21925/PP/M.VII/16/2010 tanggal 04 Februari 2010,Halaman 33 Alinea ke5 ):"bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP503/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 2Desember 2008 yang menerima sebagian permohonan keberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor:00001/207
    /PK/Pjk/2012Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEPS03/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 2 Desember 2008tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Ni/ai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor:00001/207/07/092/08 tanggal 23 Januari 2008, atas nama: PT IndahKiat Pulp & Paper Tbk, NPWP: 01.000.S66.8092.000, alamat:Plaza B/I Menara 11 Lt. 7, Jl. MH. Thamrin No.
Register : 18-02-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 105/PID/B/2015/PN.SKY
Tanggal 26 Mei 2015 — FAUZER, SH. BIN UMAR
5617
  • Samsul Bahri dan Rokiya sebanyak 6 (enam) Surat AktaPengoperan Hak 2 (dua) buah Surat Pelimpahan hak dengan nomor Register sebagai berikut:1 Akta Pengoperan Hak Nomor: 208/PHBS/VII/20132 Akta Pengoperan Hak Nomor: 207/PHBS/VII/20133 Akta Pengoperan Hak Nomor: 216/PHBS/VII/20134 Akta Pengoperan Hak Nomor: 210/PHBS/VII/20135 Akta Pengoperan Hak Nomor: 211/PHBS/VII/20136 Akta Pengoperan Hak Nomor:209/PHBS/VII/20137 Surat Pelimpahan Hak atas nama Samsul Bahri8 Surat Pelimpahan Hak atas nama Samsul BahriSelanjutnya
    surat SPH, Samsul Bahri 3 (tiga) surat SPH dan 1 (satu) SPH sebanyak 1 SPH yang manamasingmasing SPH tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kades Babat Banyuasindan diajukan ke Kantor Kecamatan Babat Supat dan diregister di Kecamatan dengan ArsifCopy Surat Pengakuan Hak An.Samsul Bahri dan Rokiya sebanyak 6 (enam) surat AktaPegoperan Hak dan 2 (dua) buah Surat Perlimpahan dak dengan nomor Register sebagaiberikut :1 Akta Pengoperan Hak Nomor : 208/PHBS/VII/20132 Akta Pengoperan Hak Nomor : 207
    )surat SPH, Samsul Bahri 3 (tiga) surat SPH dan (satu) SPH sebanyak 1 SPH yang manamasingmasing SPH tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kades Babat Banyuasindan diajukan ke Kantor Kecamatan Babat Supat dan diregister di Kecamatan dengan ArsifCopy Surat Pengakuan Hak An.Samsul Bahri dan Rokiya sebanyak 6 (enam) surat AktaPegoperan Hak dan 2 (dua) buah Surat Perlimpahan dak dengan nomor Register sebagaiberikut :1 Akta Pengoperan Hak Nomor : 208/PHBS/VII/20132 Akta Pengoperan Hak Nomor : 207
    Komri kemudian saksi mengajukan keSekdes;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPH tersebut;Bahwa SPH yang diajukan oleh saksi ke Sekdes yaitu Akta Pengoperan Hak nomor :208/PHBS/VII/2013, Akta Pengoperan Hak Nomor : 207/PHBS/VII/2013, Aktapengoperan Hak Nomor : 216/PHBS/VII/2013, Akta Pengoperan Hak Nomor :210/PHBS/VII/2013, Akta Pengoperan Hak Nomor : 211/PHBS/VII/2013, AktaPengoperan Hak Nomor : 209/PHBS/VII/2013, Surat pelimpahan Hak atas namaSamsul Bahri, Surat Pelimpahan Hak atas
    Samsul Bahri dan Rokiyasebanyak 6 (enam) Surat Akta Pengoperan Hak 2 (dua) buah Surat Pelimpahan hakdengan nomor Register sebagai berikut:1 Akta Pengoperan Hak Nomor: 208/PHBS/VII/2013;2 Akta Pengoperan Hak Nomor: 207/PHBS/VII/2013;3 Akta Pengoperan Hak Nomor: 216/PHBS/VH/2013;4 Akta Pengoperan Hak Nomor: 210/PHBS/VII/2013;5 Akta Pengoperan Hak Nomor: 211/PHBS/VII/2013;6 Akta Pengoperan Hak Nomor:209/PHBS/VII/2013;7 Surat Pelimpahan Hak atas nama Samsul Bahri;8 Surat Pelimpahan Hak atas nama Samsul
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1242/B /PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PD. TIRTA MUSI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
15744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2015Pajak Jakarta Nomor Put.52611/PP/M.XVIII.A/2014, Tanggal 20 Mei 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding bersama ini mengajukan banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP061/WPUJ.03/2013 tanggal 10 Januari 2013tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa,berkaitan dengan SKP Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2005 Nomor 00001/207
    masih harus dibayar menurutPemohon Banding RpNIHIL;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.52611/PP/M.XVIII.A/2014, Tanggal 20 Mei 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP061/WPJ.03/2013 tanggal 10 Januari2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2005 Nomor00001/207
    PajakPertambahan Nilai ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP061/WPJ.03/2013 tanggal 10 Januari 2013 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari 2005 Nomor : 00001/207
Putus : 18-12-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SHIRAISHI CALCIUM INDONESIA
4924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pdt/...Undang Nomor 28 tahun 2007 mengajukan banding atas Keputusan Terbanding NomorKEP374/WPJ.07/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang Pemohon Banding terima padatanggal 29 Maret 2010 dengan penjelasan sebagai berikut:1Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga menerbitkan SKPKB PPN Masa PajakOktober 2008 Nomor 00050/207/08/056/09 sebagai hasil pemeriksaan pajakPemohon Banding untuk Masa Pajak Oktober 2008;Bahwa lebih lanjut, atas SKPKB PPN tersebut
    telah dilunasi melaluipemindahbukuan sebesar Rp79.028.806,00 pada tanggal 11 September 2009dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK01022/IX/WPJ.07/KP.0403/2009 ;Bahwa pada tanggal 5 Februari 2010, KPP PMA Tiga menerbitkan SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP00026/WPJ.07/KP.0403/2010SKPKB yang SKPKB00050/207/08/056/09 tanggal 26 Agusus. 2009 menjadi sebagai berikut:tentangPembetulan atas membetulkan Nomor NOURAIANJUMLAH RUPIAH MENURUTTerbanding Pemohon Banding RO Dasar Pengenaan Pajaka.
    masih harus dibayar 13.629.888,001.655.596.311,002.842.624.448,004.511.850.647,004.511.850.647,00165.559.615,00297.932.406,00687.395.714,00985.328.120,00(819.768.505,00)819.768.505,00 13.629.888,002.050.740.009,00)2.842.624.448,00)4.906.994.345,004.906.994.345,00205.074.018,00297.932.406,00687.395.714,00985.328.120,00(780.254.102,00)819.768.505,0039.514.403,0039.514.403,0079.028.806,00 4Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas SKPKBPPN masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00050/207
    /08/056/09 tanggal 26 Agustus2009 tersebut kepada Kepala KPP PMA Tiga melalui Surat PermohonanKeberatan No. 0675/SC1/09 yang sudah diterima pada tanggal 19 November2009, dimana Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi yangdilakukan Terbanding;5 Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010, Terbanding menerbitkan Keputusan No.KEP374/WPJ.07/2010 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SKPKB PPNBarang dan Jasa No. 00050/207/08/056/09 tanggal 26 Agustus 2009 Masa PajakOktober 2008 sebagaimana telah dibetulkan
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan31706/PP/M.XII/16/2011, Tanggal 1 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP374/WPJ.07/2010 tanggal 24Maret 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober2008 Nomor: 00050/207
Register : 18-04-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-06-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Kdr
Tanggal 31 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
95
  • 207/Pdt.G/2016/PA.Kdr
    PUTUSANNomor 207/Pdt.G/2016/PA.KdrZW EVER 45
Putus : 04-05-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. OOCL LOGISTICS INDONESIA,
46434 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum danHalaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2016Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1543/WPJ.06/2012 tertanggal 14November 2012 yang diterima pada tanggal 23 Nopember 2012 yangmenyatakan menolak permohonan keberatan Perusahaan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Mei 2007 Nomor00034/207
    Sebagai hasil pemeriksaan pajaktahun 2007, Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00034/207/07/022/11tanggal 16 November 2011 dengan perincian sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut Urata Pemohon Banding Terbanding Kore!
    Dalam keputusan tersebut,Terbanding menolak keseluruhan permohonan keberatan yang diajukanPemohon Banding dan mempertahankan koreksi seperti yang tertera dalamSKPKB PPN No. 00034/207/07/022/11, dengan rincian sebagai berikut: Cicafan Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/ (Lebih) Bayar 8.827.159 8.827.159Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) 4.237.036 4.237.036Jumlah PPN yang masih harus 13.064.195 13.064.195 Pelunasan Sengketa PajakBahwa Pemohon Banding telah melunasi
    KEP1543/WPJ.06/2012 tanggal14 November 2012 yang yang merupakan penetapan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMei 2007 No. 00034/207/07/022/11 tanggal 16 November 2011 sebesarRp.13.064.195, tersebut seharusnya dikurangkan menjadi Rp. NIHIL.
    KUPJumlah sanksi administrasi Jumlah PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54600/PP/M.1A/16/2014, Tanggal 25 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1543/WPJ.06/2012 tanggal 14 November2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2007 Nomor00034/207
Putus : 30-04-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 /B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NUGRATAMA DAYAMITRA
2926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.33617/PP/M.III/16/2011, tanggal 20 September 2011 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor :00053/207
    PJKND/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009Pemohon Banding mengajukan banding;sehingga dengan Surat Nomor :Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut :Bahwa sehubungan telah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor :KEP659/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 7 Mei 2009 yang menolak permohonankeberatan Pemohon Banding yang tertuang dalam surat Pemohon BandingNomor : 002/NDACC/X/08 tanggal 30 Oktober 2008 terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00053/207
    Putusan Nomor 14 /B/PK/PJK/2014Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP659/WPuJ.22/BD.06/2009 tanggal 7 Mei2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2006 Nomor : 00053/207/06/403/08 tanggal 6 Oktober 2008, atasnama : PT.
    Putusan Nomor 14 /B/PK/PJK/2014=" Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP659/WPUJ.22/BD.06/2009 tanggal 7Mei 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2006 Nomor : 00053/207/06/403/08 tanggal 6 Oktober2008, atas nama : PT. Nugratama Dayamitra, NPWP01.560.503.3.403.001, Alamat : Jl.
    , bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkansebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP659/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 07 Mei 2009 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sd Desember 2006Nomor : 00053/207
Putus : 17-03-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72/B/PK/PJK/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PATRA TEKNIK
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menjadi dasar pengajuan banding PemohonBanding adalah sebagai berikut:Aspek Formal:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Septembertahun 2010 yang diterbitkan tanggal 1 Maret 2013 yang diterima tanggal 5Maret 2013 sehingga Surat Pengajuan Banding yang Pemohon Banding ajukantelah memenuhi jangka waktu 3 (tiga) Bulan seperti yang diatur dalamKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Aspek Material :Bahwa sesuai dengan SKPKB dari Kepala Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar Tiga Nomor 00141/207
    Sanksi Bunga 8.158.448, 00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 29.628.048,00 Bahwa demikian Pengajuan Banding Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa September Tahun 2010 Nomor00141/207/10/051/2012 tanggal 24 April 2012 dan KEP303/WPJ.19/2013Halaman 2 dari 18 halaman.
    kembali sesuai denganperhitungan tersebut.Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put52883/PP/M.IIIA/16/2014, tanggal 03 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP303/WPJ.19/2013 tanggal 28Februari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor00141/207
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.52883/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP303/WPJ. 19/2013 tanggal 28 Februari 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2010 Nomor 00141/207/10/051/12 tanggal 24April 2012, atas nama PT Patra Teknik NPWP 01.772.277.8051.000
    HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP303/WPJ.19/2013, tanggal 28 Februari2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak September 2010,Nomor 00141/207
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 189-K/PM II-08/AD/VIII/2013
Tanggal 10 Oktober 2013 — Koptu Japna
10068
  • Helenidasecara dinas dan agama pada tanggal 18 Agustus 1989 di daerahCisoka Balaraja Tangerang dengan Kutipan Akte Nikah Nomor :207/VIII/1988 tanggal 18 Agustus 1989, dari pernikahan tersebuttelah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama seorang lakilakibernama Sdr.. Ahmad Akbar Sanjani dan yang kedua seorangperempuan bernama Saksi8 Sdri. Nora Shela.3.
    Helenidasecara dinas dan agama pada tanggal 18 Agustus 1988 di daerahCisoka Balaraja Tangerang dengan Kutipan Akte Nikah Nomor :207/VIII/1988 tanggal 18 Agustus 1988, dari pernikahan tersebuttelah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama seorang lakilakibernama Sdr.. Ahmad Akbar Sanjani dan yang kedua seorangperempuan bernama Saksi8 Sdri. Nora Shela.3.
    Helenidadengan Kutipan akta nikah Nomor : 207 / VIII / 1988tanggal 18 Agustus 1988.2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat KPI Sdri. Helenida.3) 1 (satu) lembar foto pernikahan antara Koptu JapnaNRP. 599661 dengan Sdri. Yulianti dan foto anaknya.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesarRp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).Membaca : .
    Helenida denganKutipan akta nikah Nomor : 207/VIII/1988 tanggal 18Agustus 1988.b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat KPI Sdri. Helenida.c.1 (satu) lembar foto pernikahan antara Koptu JapnaNRP. 599661 dengan Sdri. Yulianti dan foto anaknya.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,( tujuh ribu lima ratus rupiah).5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.Il.
    Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri.Helenida secara dinas dan agama pada tanggal 18 Agustus 1988di daerah Tangerang Cengkudu, dan dalam pernikahan tersebutdibuat Surat nikah dari KUA nomor, sesuai dengan kutipan akte15nikah Nomor : 207 / VIII / 1989 tanggal 8 Agustus 1989 dan dansesuai dengan Kartu Penunjukan Istri nomor : 50 / PUPOM / 1990tanggal 11 Juli 1990 dan sampai saat ini Saksi Sdr. Helenida masihsebagai tercatat sebagai istri sah dari Terdakwa .2.
Putus : 26-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89/B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. Cakra Mandiri Pratama Indonesia
3021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pdt/...Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor:KEP1115/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang Pemohon Banding terimapada tanggal 1 Juli 2011, mengenai keberatan atas SKPKB PPN Masa Agustus 2008dengan Nomor: 00194/207/08/441/10 tanggal 18 Maret 2010, yang dikenakan kepadaPemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan yang PemohonBanding ajukan atas SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2008 yang dikenakan kepadaPemohon Banding telah ditolak
    terdapat kerugian negara yang timbul akibat kekhilafan ini.Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 37840/PP/M.IV/16/2012, tanggal 26 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1115/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 00194/207
    terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan Nomor: Put.37840/PP/M.IV/16/2012 tanggal 26 April 2012 yang amarnya memutuskan Menyatakanmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1115/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atauJKP Masa Pajak Agustus 2008 Nomor : 00194/207
    berdasarkan pemeriksaan Majelis dan fakta serta bukti yangada dalam persidangan Majelis, terbukti bahwa Terbanding tidak memenuhiketentuan formal penerbitan keputusan keberatan;"bahwa Majelis berkesimpulan untuk membatalkan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP1115/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2008 Nomor : 00194/207
    17PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1115/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Barang dan Jasa Masa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus2008 Nomor : 00194/207
Register : 29-06-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Gns
Tanggal 9 Juli 2020 — Penuntut Umum:
M.JUNIO RAMANDRE,S.H
Terdakwa:
EKO PRASETYO ALS MOKO BIN GIOTO
441393
  • Menyatakan terdakwa EKO PRASTYO Als MOKO Bin GIOTO secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadappenguasa umum melanggar Pasal 207 KUHP sebagaimana tercantumdalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRASTYO Als MOKO BinGIOTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetapditahan;3.
    Serta status terdakwa tersebutmendapatkan beberapa komentar;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 207 KUHP;ATAUKETIGABahwa ia terdakwa EKO PRASETYO Als MOKO Bin GIOTO pada harikamis tanggal 16 april 2020 atau setidak tidaknya dalam bulan april tahun 2020,bertempat di kamp bumi nabung ilir kecamatan bumi nabung kabupatenLampung tengah atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenangmemeriksa
    B/1590/IX / 2019/Reskrim, tanggal27 September 2019 danSurat TugasDekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor:2459/UN26.12/KP/2020 tanggal 8uni 2020; Bahwa ahli menerangkan dalam pasal 207 KUHP unsurnya adalah :1. Unsur barang siapa adalah adalah orang perorang yang dapatdipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana.2. Unsur dengan sengaja, yaitu Pelaku mempunyai maksud dantujuan atas perbuatannya serta pelaku mengetahui akibat dariperbuatannya;3.
    setelahselesai bermain game, saya mengakses Kembali facebook Terdakwa,dan Terdakwa menghapus postingan Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setting privacy akun Facebook milikTerdakwa yaitu Moko Isoka Robin (punya fina doang) tersebutadalah public atau semua orang, sehingga semua orang yangmenggunakan facebook dapat mengakses postingan Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapatdibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 207
    Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehinggamemperlancar proses persidangan ; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangilagi; Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segalahal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satukesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;Memperhatikan, Pasal 207
Putus : 13-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Mei 2015 — PT DSM KALTIM MELAMINE, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
14431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 161/B/PK/PJK/2015Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008, Terbanding menerbitkan SKPKB PPNBarang dansenilai Rp5.531.236.390,00 dengan perincian sebagai berikut:Jasa Nomor 00007/207/07/725/08 Masa Pajak Februari 2007 No. URAIAN atin ona ia aei) Pie Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 30.355.070.038,00 33.418.399.055,00b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah 1.535.524.480,00 1.535.524.480,00c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :c.1.
    Jumlah yang masih harus dibayar (6 + 7.d)/lebih dibayar (6 2.244.117.482,00 5.531.236.390,00 Bahwa atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00007/207/07/725/08 tersebutPemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Nomor DKMJ209/V1/08tanggal 6 Juni 2008 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 11 Juni 2008;Bahwa pada tanggal 5 Juni 2009, Terbanding menerbitkan Surat KeputusanKEP401/PJ.07/2009 yangPemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPN Barang dan Jasa NomorTerbanding Nomor isinya menolak keberatanHalaman
    Putusan Nomor 161/B/PK/PJK/201500007/207/07/725/08 Masa Pajak Februari 2007 dengan perincian sebagaiberikut: Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) Dikurangi (Rp)(Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 4.460.674.508,00 0,00 4.460.674.508,00Sanksi Bunga (13 ayat (2) UU KUP) 1.070.561.882,00 0,00 1.070.561.882,00Sanksi Kenaikan (13 ayat (3) UU KUP) 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN ymh dibayar 5.531.236.390,00 0,00 5.531.236.390,00 Bahwa atas keputusan Terbanding Nomor KEP401/PJ.07/2009 tersebut,Pemohon Banding mengajukan
    disetujui 3,110,361 ,282Pajak yang dapat diperhitungkan 3,370,563,015PPN yang lebih dibayar 2,244,107,482Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.37286/PP/M.1/16/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding NomorKEP401/PJ.07/2009 tanggal 5 Juni 2009 mengenai Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Pebruari 2007 Nomor 00007/207
Register : 15-05-2011 — Putus : 24-10-2011 — Upload : 07-11-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 141-K/PM II-08/AL/VI/2011
Tanggal 24 Oktober 2011 — Klk Ttg Musman
10064
  • Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpaijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejaktanggal 8 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010 atauselama 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturutturut atau setidaktidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga sekarang Terdakwabelum kembali ke kesatuan.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jin dariDansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang danTerdakwa maupun Kesatuannya
    Terdakwa membenarkan seluruhnyaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangBahwa sejak di penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannyasebab melarikan diri maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkanketerangan Terdakwa.Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sahsebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpaalasan yang sah karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa jindari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Pebruari 2010 sampai dengantanggal 2 September 2010 atau selama 207
    Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinastanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal2 September 2010 atau selama 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturutturut atau setidaktidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampaisekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.MenimbangMenimbangBahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jjindari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang danTerdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang
    Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinastanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal2 September 2010 atau selama 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturutturut atau setidaktidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampaisekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima Lebihlama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.Berdasarkan halhal yang diuraikan di atas merupakan faktafakta yangdiperoleh
Putus : 22-09-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT. KALIMANTAN RIA SEJAHTERA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor166/ROI/EXT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut ini:Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat KeputusanKeberatan oleh Terbanding Nomor KEP313/WPJ.29/2013 tanggal 19 April2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juli 2008 Nomor 00058/207
    0,00Sanksi Administrasi Pasal 13(3) KUP 0,00Jumlah Yang Masih Harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52775/PP/M.XIV.A/16/2014, tanggal 28 Mei 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP313/WPJ.29/2013 tanggal 19 April 2013, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juli 2008 Nomor 00058/207
    Jumlah Masih Harus Dibayar 0 PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, Karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonanPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP313/WPJ.29/2013, tanggal 19 April 2013, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai, Masa PajakJuli 2008, Nomor 00058/207/08/711/12
    Putusan Nomor 460/B/PK/PJK/2015April 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Juli 2008, Nomor 00058/207/08/711/12, tanggal1 Februari 2012, atas nama: PT.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 748/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BISMA NARENDRA
4640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • stempel pos tidak jelas, atas nama PemohonBanding, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding,penjelasan, perhitungan dan alasan banding sebagai berikut:Formal:Bahwa SPT PPh Badan Tahun Pajak 2009, status Lebih BayarRp2.885.377.185,00; dilaporkan pada tanggal 27 September 2010;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRINPL416/WPJ.22/KP.0705/ RIK.SIS/2010 tanggal 18 November 2010, telah diterbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00166/207
    Bapak Kepala Kantor KPP MadyaBekasi diterima tanggal 22 Desember 2011, tentang permohonan keberatanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00166/207/09/431/11tanggal 26 September 2011;Bahwa permohonan Pemohon Banding telah diproses oleh Kantor Wilayah DJPJawa Barat Il dan berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP1360/WPJ.22/BD.06//2012 tanggal 20 Desember 2012 telah diterbitkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1321/WPJ.22/ BD.06/2012tanggal 20 Desember 2012, tentang keberatan
    Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00166/207/09/431/11 tanggal26 September 2011;Bahwa keputusan Terbanding Nomor KEP00031/WPJ.22/KP.0703/2012tanggal 20 Desember 2012 tentang pembetulan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00166/207/09/431/11 tanggal26 September 2011;Bahwa sesuai hak yang dimiliki Pemohon Banding sebagaimana diatur padaPasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d.
    tersebut di atas, disimpulkanbahwa koreksi Terbanding hanya berdasarkan asumsi dengan mengabaikanazas materiality yang dianut, sehingga tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perpajakan yang berlaku;Bahwa dalam memenuhi rasa keadilan Wajib Pajak, Pemohon Bandingmengusulkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani sengketapajak Pemohon Banding, untuk mengabulkan permohonan PemohonBanding dengan mengurangkan/membatalkan perhitungan koreksi padaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00166/207
    Putusan Nomor 748/B/PK/PJK/2017Dan/Atau JKP Masa Pajak April 2009 Nomor 00166/207/09/431/11tanggal 26 September 2011 sebagaimana dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00031/WPJ.22/KP.0703/2012 tanggal 20 Desember 2012, atas nama PT Bisma Narendra,NPWP: 01.719.600.7431.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100Jalan Sumba Blok A3, Mekar Wangi, Bekasi 17520 (alamatkorespondensi: Wisma Agro Manunggal Lt.12, Jalan Jenderal GatotSubroto Kav.22 Jakarta 12930);Adalah tidak benar dan
Register : 28-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SASAKURAN INDONESIA;
4934 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 578/B/PK/Pjk/2021 Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak April 2008 sampai dengan Maret 2009 Nomor:00220/207/08/055/10 tanggal 15 April 2010, atas nama: PT. SasakuraIndonesia, NPWP 01.070.899.8055.000, beralamat di JI. Pulokambing II/7,Pulo Gadung Jakarta Industrial, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak...........
    Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP378/WPJ.07/2011 tanggal 17 Februari 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atauJKP Masa Pajak April 2008 sampai dengan Maret 2009 Nomor:00220/207/08/055/10 tanggal 15 April 2010, atas nama: PT.Sasakura Indonesia, NPWP 01.070.899.8055.000 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah
    Putusan Nomor 578/B/PK/Pjk/2021mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP378/WPJ.07/2011 tanggal 17 Februari 2011mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPMasa Pajak April 2008 sampai dengan Maret 2009 Nomor:00220/207/08/055/10 tanggal 15 April 2010 atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.070.899.8055.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi lebih bayar sebesar