Atas Nama ACHMAD HUSAINI, S.Pt, terhadap haltersebut sesuai pula dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a danhuruf b UndangUndang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UndangUndang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :Pasal 53 ayat (2) hurufa : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Pasal 53 ayat (2) hurufb : badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1

Putusan 18/G/2013/PTUN.PLKmendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangatdirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. nen en ne one ae ne an en enn nen ae ne aeTerhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam halini :> Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku atau ; b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ; erbeebneeeosere Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalildalil para pihaktersebut menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi HukumAdministrasi Negara (rechtmatigeheid) yang meliputi aspek : KewenanganTergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perudanganundangan

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)1.Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) karenadalam surat gugatan yang digugat sebagai Turut Tergugat adalahKEPALADINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MALANGyang tidak dikenal nama Perangkat Daerah tersebut, yang dikenal adalahKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHANDAN PERMUKIMAN KOTA MALANG sesuai Peraturan Walikota MalangNomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas danFungsi

serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Perumahan dan Permukiman Kota Malang.Bahwa gugatan yang diajukan harus memenuhi syarat formil dan materiildan salah satu syarat formil gugatan adalah menyebutkan dengan benardan jelas siapa subyek hukum yang digugat, tetapi dalam perkara a quoPara Penggugat tidak benar dan tidak jelas dalam menuliskan pihak TurutTergugat.Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) olehkarena tidak dijelaskan jenis proses perijinan mengenai

Bahwa gugatan yang diajukan harus memenuhi syarat formil dan materiil,dan salah satu syarat formil gugatan adalah menyebutkan dengan lengkapdan jelas siapa subyek hukum yang digugat, tetapi dalam perkara a quoPenggugat tidak lengkap dan tidak jelas dalam menuliskan pihak TurutTergugat Il serta salan satu syarat materiil gugatan adalah menyebutkandengan lengkap dan jelas keterangan tentang Para Pihak yang terkaitdalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya gugatanPenggugatdinyatakan tidak dapat

Gugatan Penggugat Kurang Pihak1.3.Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap para pihak yang digugat (gugatanPenggugat kurang pihak), karena Penggugat tidak menarik KEPALA DINASTENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATUPINTU KOTA MALANG sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal dalamposita gugatan angka 10, Penggugat mendalilkan seluruh proses perijinanharus ditangguhkan, karena yang memiliki Kewenangan perijinan dan nonperijinan adalah KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODALdan PELAYANAN

waktupengajuan gugatan adalah selambatlambatnya 30 hari sejak surat diterimayaitu tanggal 05 Desember 2013;bahwa dengan demikian jangka waktu penerimaan surat dan jangka waktupengajuan gugatan Penggugat masih memenuhi syarat sebagaimana diaturdalam Pasal 40 ayat 3 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak yaitu Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadapKeputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat

Pasal 40 (8) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusanselain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat;c. Pasal 40 (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu)Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;d.

Pasal 41 (1) Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorangpengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasanalasan yang jelas,mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusanyang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat;B.

dilibatkan dalam perkara ini;Bahwa ketidak sempurnaan dan ketidak lengkapan subyekhukum atau pihakpihak yang ada hubungan hukum dengantanah obyek sengketa di dalam surat gugatan yang diajukanoleh Penggugat, telah melanggar hukum acara Perdata danpraktek peradilan dalam putusannya tanggal 861976 No.1424K/Sip/1975 yang berbunyi sebagai berikut :abees Mahkamah Agung Republik Indonesia, membenarkanpertimbangan Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwagugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat

ataudilibatkan dalam perkara iniBahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yangtersebut diatas, yang dihubungkan dengan surat gugatanPenggugat, nampak dan jelas kesalahan kesalahan formal,Surat gugatan Penggugat, yaitu tidak sempurna dan tidaklengkap subyek hukum atau pihak pihak yang seharusnyadigugat, tetapi tidak digugat dalam perkara ini;Bahwa sehubungan dengan ketidak sempurnaan danketidaklengkapan subyek hukum surat gugatan Penggugat,maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini

NUMBA Bin Tasakka (Penggugat) tidakberhak di atas tanah obyek sengketa, melainkan berhakPUTUSAN Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.Skg Page 9untuk dituntut atau digugat adalah bagian tanah milik LaMekka Bin Tasakka bukan tanah milik La Wilo Bin Tasakkahal ini obyek sengketa; Bahwa Tergugat , II dan III mempertahankan tanah obyeksengketa, karena tanah milik sah ayah Tergugat Ill (Arifin)atau kakek Tergugat I, II (Sanu / Suri); Bahwa perbuatan Tergugat I, Il dan Ill yang menguasai,menempati / menggarap tanah

menggugat semua ahiwaris Tasakka atau pihakpihak yang seharusnya terlibat, sehubungandengan objek sengketa yang masih ada hubungannya dengan La WiloBin Tasakka dan Sammaila Bin Tasakka, majelis berpendapat adalah hakdari penggugat untuk memasukkan Siapasiapa saja yang akan digugatsepanjang pihakpihak tersebut oleh penggugat dirasa telah merugikankepentingan penggugat; Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena dalil dariPenggugat adalah berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah,sedangkan yang digugat

19 ha 6.352 (Sembilan belashektar enam ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai peta / kaart No 17hal9 dari 22 Putusan No 14/ PDT/ 2017/ PT JAP.11.12.13.tahun 1971 tanggal 29 Januari 1971 yang terletak di wilayah KPS Dafonsoro distrikSentani kabupaten Jayapura dan obyek eksekusi adalah masingmasing bidang /persil tanah Para Tergugat serta masingmasing bidang/ persil tanah pihak lainnya yangtidak ikut di dalam gugatan tetapi amar Putusan juga meliputi / menjangkau pihak yangtidak ikut digugat

Terlawan yaituberupa Peta Dasar tahun 1990 dari BPN Kabupaten Jayapura di mana bukti inidimasukan dalam tahun 1999 yang kondisi peta dasar tersebut pada tahun 1999dimasukan keberadaan Pelawan dan Pelawan II tidak tergambar di dalamnya;hal10 dari 22 Putusan No 14/ PDT/ 2017/ PT JAP.14.15.16.17.Bahwa asas amar putusan dapat meliputi / menjangkau pihak ketiga yang tidak ikutdigugat harus memenuhi tiga syarat dan ketiganya harus terpenuhi yaitu : Barang sengketa berada di tangan pihak yang tidak ikut digugat

; Amar Putusan memuat rumusan :"dan setiap orang yang mendapat hak dariTergugat; Adanya barang di tangan pihak yang tidak ikut digugat karena memperoleh hak dariTergugat;(penjelasan M.

Yahya Harahap, SH hal. 367370 dalam buku Ruang lingkuppermasalahan eksekusi bidang perdata, Penerbit PT Gramedia Jakarta 1988);Bahwa dengan melihat amar putusan yang dapat meliputi / menjangkau pihak ketigayang tidak ikut digugat berdasarkan rumusan gugatan dan amar putusan dalam hal iniPelawan dan Pelawan II memenuhi syarat di mana barang sengketa Pelawan danPelawan II yang masingmasing "mempunyai luas tanah seluas 1.473 m2 dan seluas2.100 m2 berada di tangannya masingmasing dan Pelawan dan Pelawan

Nomor 2652 K/Pdt/2015saja, tetapi dikuasai oleh pihak ketiga lainnya yang tidak ikut digugat olehPenggugat. Maka seharusnya Penggugat menggugat orangorang yangsecara langsung menguasai sebagian dari objek perkara atau pihak ketigayang nyata menguasai objek perkara.

Anis, Mis , Er, Yanti , Linda, Mis Angah,Tri Pujosusangko; Bahwa oleh karena pihak ketiga yang menguasai objek tumpak ,II, IIItersebut diatas tidak ikut digugat dalam perkara ini , maka gugatandinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium yaitu kurang pihak,sesuai kaedah hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RIvide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3189 K/Pdt/1983 tanggal 30November 1993, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1985, Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, maka

Nomor 2652 K/Pdt/2015dikuasai oleh orang lain yaitu Miswarni , Lindawati (Upik), Syamsuir(Mak Win), Mardianis (Anis), Miswarti (Mis Anggah) Er , Afriyenti (Yanti),Tri Pujo Sangsuko , maka sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 211 K/Sip/1970 menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,jikalau seseorang yang menguasai sebagaian dari harta sengketatidak ikut digugat dan Yurisprudensi Nomor 76/1970/PT.Pdg yangmenyatakan sesuatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh oranglain selain Tergugat

diambil alin oleh Hakim banding adalah tidak benar dan tidak tepatsecara hukum, maka mohon diperiksa kembali dan dipertimbangkankembali pada tingkat kasasi ini;Bahwa sesuai dengan pendapat dari Abdulkadir Muhammad, S.H. dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia terbit tahun 1978khususnya pada halaman 140 sampai 141 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa jika pihak yang berperkara itu ada yang tidak lengkapdalam bentuk kurang pihak, sehingga pihak lawan mengajukan eksepsibahwa pihak yang digugat

Servinus Sero, adalah Yoseph Nong Erik, anak Tergugat dengandemikian, ke2 (dua) orang tersebut justru "mutlak" harus digugat olehPenggugat. Karena akibat dari perbuatan/tindakan dari ke 2 (dua)nya, Y.Levidon selaku Ketua TKBM pelabuhan L. Say Maumere mengeluarkansurat larangan berkerja terhadap Penggugat merasa diinginkan karenatidak dapat bekerja dan akibat daripada tidak bekerja, berarti tidakmendapat uang sebagai upah TKBM;2.

Yang digugat justru Ferdinandus iuang, yangsesungguhnya tidak ada hubungan sama sekali dengan pokokpermasalahan yang ada Karena itu jelas terbukti bahwa gugatan salahsasaran (Eror In Personom);Maka berdasarkan apa yang tergugat paparkan ini secara yuridis/ formil/proseduregugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaktidaknya dapat dinyatakan "tidakdapat diterima" (niet onvankelijk veklaard);3. EXCEPTIO AD OBSCURUM LIBEL(Eksepsi Karena Gugatan Yang Kabur/ Tidak.lelas)1.

Dan kalau itu harus teriadi, dan demi hukum dan kepastian hukumharus terjadi maka Penggugat .iustru harus digugat karena biangkeladi/biang kerok dari permasalahan ini adalah penggugat karena ituditiniau dari segi teori consalirzs (sebab musabab), maka penarikkanPenggugat sebagai Tergugat jelas merupakan CONDITIO SINE QUANoN (syarat mutlak) karena surat Penggugat Tanggal 26 Agustus2013 Nomor: 0/PRB/2013 (vide: Bukti T.3)lah yang mengakibatkanSdr. Y.

Bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensiini, jelas merupakan perbuatan/tindakan yang bisa dikwalifikasi sebagaiperbuatan melawan hukum, karena itu bisa digugat dan/atau digugatRekonvensi seperti yang Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat DalamKonvensi lakukan ini.

pembagiansebagian tanah sawah Napudemu i tersebut, maka PenggugatKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi salut menerima putusan MahkamahAgung, Pengadilan Tinggi Kupang dan putusan Pengadilan Negeri Bajawatersebut yang mana sesuai Hukum Acara Perdata dalam praktek gugatan tidakdapat diterima karena kurang pihak atau masih dianggap kurang sempuma,maka diberi peluang bagi Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekovensidapat mengajukan gugatan baik untuk melengkapi data yurdis mauoun datafisik subyek hukum mana yang belum digugat

Bahwa lokasi tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya samadengan lokasi tanah yang sama, dimana lokasi yang sama telah digugat dua (2)kali dengan nomor perkara terdahulu perkara Nomor : O06/Pdt.G/1994/PN.Biwdan perkara Nomor : 05/PdtG2012/PN.Biw dan keduaduanya telah memilikikekuatan hukum tetap, bahkan perkara Nomor : 05/PdtG/2012/PN.Bw telahsampai pada tingkat kasasi dan telah pula memiliki kekuatan hukum tetap.

Mohon putusan lain yang seadiladilnya ;JAWABAN TERGUGAT VIII :Gugatan para penggugat salah sasaran baik obyek maupun subyek hukumnya : 1.Bahwa obyek perkara yang digugat oleh Penggugat dengan nama TanahSawah Napudemu dengan batasbatas yang disebutkan antara lain sebelahutara berbatasan dengan Desa Uhu dan sebelah Timur berbatasan dengan kalikering / Lowo Hoda adalah tidak benar karena Desa Uhu dan Lowo Hoda tidakada di wiayah atau sekitar wilayah Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo

Selain itu disebutkan oleh Penggugat pada poin 24 yang antara lainmenyatakan tanah ulayat Ndora adalah tanah Lea Wala, hal ini sangatbertentangan dengan apa yang digugat oleh Penggugat karena setahu sayayang juga orang Ndora, Penggugat tidak memahami art dari falsafah Tana LeaWala, karena falsafah tanah Lea Wala melarang orang Nodora salingmengecilkan,merendahkan, dan menggeser saudara sendii atau dikenaldengan pepatah adat : " Mae Coo Kae, Mae Bhoko Az, Mae Pi Dhi Mae ZeteZai."

Bahwaluas dan letak tanah milik Penggugat tidak sesuai dengan luas dan letak Sertipikattanah yang digugat oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebutharuslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel); Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atas subyek dan obyek sengketa. Bahwadidalam praktek maupun doktrindoktrin hukum yang berlaku bahwa setiap orangatau badan hukum yang akan mengajukan suatu tuntutanhukum...13hukum haruslah memiliki buktibukti dan alas hak yang sah.

Oleh karenyagugatan Penggugat tidak beralasan hukum;Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili.Bahwa sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat apabiladidasarkan alasanalasan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004sebagai berikut :a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik ;Materi

Putusan Nomor 210 K/Pdt.SusHKI/2013Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanahterperkara diperoleh Tergugat;Tergugat memperoleh tanah sah berdasar Sitrat Penyerahan Tanah(SPT) Nomor SHPT 554 12 58, tanggal 16121959 yang dikeluarkanPenguasa Perang Daswati 1 Sumut atas Persil Nomor 585;Semula yang memperoleh dari penguasa perang adalah J.B. danmengalinkan kepada B.S., kKemudian Tergugat memperolehnya dariB.S. dengan membayar ganti rugi berdasarkan Surat Ganti Rugi 1031972;Memerhatikan

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 138 Mei 1975 Nomor 151K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat Terbanding adalahdua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orangtersebut;Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanyaseorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;.

Sebab untuk menentukan ada tidaknyaiktikad tidak baik, atau untuk memastikan apakah suatu merek meniru ataumembonceng suatu merek terkenal, terlebin dahulu harus dipastikanapakah merek yang digugat pembatalannya dengan merek milik dijadikandasar gugatan (perbandingan) sama;Faktanya, dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti sama sekali tidakmemeriksa dan mengadili sama atau tidaknnya antara merek milikHal.17 dari 27 hal.

telah salah/keliru menerapkan hukum karena samasekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yangberbunyi:Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya denganmerek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasasejenis;Sesuai dengan ketentuan tersebut seharusnya Judex Facti memastikanterlebih dahulu mengenai ada tidaknya persamaan pada pokoknya dan/ataukeseluruhan antara merek yang digugat

mempelajari putusan PengadilanTingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Bandingmenyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalamputusannya membuat pertimbangan hukum yang keliru karenapertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta persidangan,sebab antara pertimbangan hukum dalam putusan dengan faktapersidangan tidak sesuai dengan berita acara dan sangatkontradiktif, sebab alasan hukum majelis hakim dalam putusanmenyatakan adanya perbedaan luas tanah objek perkara sengketadari apa yang digugat

Tidak ada ketentuan membatasi boleh tidaknya untukmenarik seseorang atau, perusahaan ataupun lembagapemerintah untuk digugat dalam suatu perkara perdata,sehingga alasan dari pihak Turut Tergugat tersebut tidakdapat diterima sebagai dalil eksepsi dalam perkara ini, dandalam point ke7 halaman 6 surat gugatan Penggugatmenguraikan dengan jelas tentang keterlibatan TurutTergugat dalam perkara ini yaitu sekalipun tanah terperkaramasih dalam persoalan Turut Tergugat tetap menerbitkanSurat atas tanah untuk

pihak Tergugat sehingga TurutTergugat digugat sebagai lIembaga yang melakukanperbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukumtersebut diatas seluruh dalil eksepsi dari Para Tergugat dan TurutTergugat tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolakseluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah dinyatakanditolak seluruhnya, maka pokok perkara akan dipertimbangkan ;DALAM POKOK PERKARA.Menimbang, bahwa dalam pokok perkara pihak Penggugattelah mengajukan gugatan sebagaimana

dan Turut Tergugat selakuLurah Pelintung tidak membantah ada menerbitkan surat surat atastanah terperkara untuk atas nama pihak Tergugat;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatanPara Penggugat demikian juga dalil jawaban dari pihak Tergugatdan Turut Tergugat, Majelis Hakim Banding akanmempertimbangkan apakah tuntutan dari paihak Pengguatdapat dikabulkan sebagaimana diuraikan dalam petitumgugatan;Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2016/PT.PBRMenimbang, bahwa dari apa yang digugat

Gugatan Penggugat diskualifikasi in persona:Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan karena sesuaidengan isi gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa yang digugat Penggugatbukan dari harts. peninggalan Bapak SM dan Ibu BN akan tetapi Tergugatmendapat HARTA tersebut dan pemberian Negara/Kepala Kanwil BPNPropinsi Jawa Timur No.XXXXXX tgl 1251997 No.Urut :15 dan sekarangsudah terbit sertipikat hak milik atas nama Tergugat ;4.

Apabila Tergugat bukan ber AgamaIslam maka Tergugat tidak boleh digugat di Pengadilan Agama, Umur apabilaTergugat masih dibawah umur maka hams menulis walinya, Kewarganegarannapabila bukan warga negara indonesia maka tidak boleh mengajukan gugatanwarisan di Pengadilan Agama, RT/RW harus juga ditulis dengan benar janganjangan yang bernama TERGUGAT di Desa Panggungasri bukan satu orangakan tetapi banyak orang ;6.

Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo PERMA NO.1 Tahun 2008;Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalamjawabannya selain mengajukan jawaban/bantahan terhadap pokok perkara jugamengajukan eksepsi, baik eksepsi kompetensi Pengadilan Agama Blitar tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maupun eksepsi yangberkaitan dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR yangmenyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh orang yang digugat

Gugatan Penggugat Diskualifakasi in personaMenimbang, bahwa materi dari eksepsi Tergugat tersebut terletak padaasalusul obyek sengketa, dengan dalil bahwa harta yang digugat tersebut bukanmerupakan harta milik Pewaris, melainkan milik Tergugat, sehingga Penggugattidak mempunyai kapasitas menggugat.

pertimbangan denganpertimbangan yang lain;e Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Bandingtelah menyatakan secara tegas bahwa pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Pertama yang menolak seluruh eksepsi ParaTergugat adalah sudah tepat dan benar akan tetapi di lain sisikhususnya mengenai eksepsi error in persona memberikanpertimbangan hukum yang berbeda dengan pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan pada halaman 8alenia ke 3 baris ke 6, 7 8 yang berbunyi Pihak yang digugat

PDC sedangkanpertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pihak yangseharusnya digugat adalah bukan perseroan melainkan ParaTergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang kebetulanHal. 23 dari 28 hal. Put.

PDC sedangkan di dalampertimbangan hukumnya dalam pokok perkara menyatakan TergugatIl dalam kapasitasnya selaku pemegang saham;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebutinkonsistensi yaitu menolak eksepsi error in persona Para Tergugatdengan alasan yang digugat adalah pribadi yang menduduki jabatandi PT.

PDC sedangkan di dalam pertimbangan hukumnya dalampokok perkara menyatakan Tergugat Il dalam kapasitasnya selakupemegang saham;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebutinkonsistensi yaitu menolak eksespsi error in persona Para Tergugatdengan alasan yang digugat adalah pribadi yang menduduki jabatan diPT.

Bahwa Gugatan Para PARA PENGGUGAT sangatlah kabur dan tidak jelasbahwa tanah yang digugat oleh Para PARA PENGGUGAT, luas dan batasbatasnya tidak sama dengan luas dan batasbatas tanah yang dikuasai olehTergugat dan Tergugat II. Ketua HakimParaf Majelis Anggota Hal 8 dari 30 Hal. Putusan No:77/Pdt.G/2020/PN Gto3.

Bahwa Para PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan kePengadilan, karena tanah yang digugat oleh Para PARA PENGGUGATbukanlah hak milik dari para PARA PENGGUGAT, melainkan tanah yangdigugat oleh Para PARA PENGGUGAT adalah tanah milik Pemerintah kotaGorontalo.5. Bahwa di dalam posita gugatan Para PARA PENGGUGAT tidakmenjelaskan secara jelas siapa saja yang menjadi ahli waris dari Alm.Suleman Zakaria sehingga gugatan Para PARA PENGGUGAT dikategorikankabur atau tidak jelas (obscuur libel).

Meyatakan menolak sita jaminan untuk objek sengketaMenghukum Para PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yangtimbul akibat adanya perkara iniMenimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, TurutTergugat memberikan jawaban sebagai berikut:1.Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan pengugat, kecuali terhadap halhal yang secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Tergugat 1 ;Bahwa objek perkara yang digugat olen Penggugat adalah Sertifikat HakMilik No. 148 yang terletak di Desa Wongkaditi

Bahwa Gugatan Para PARA PENGGUGAT sangatlah kabur dan tidak jelasbahwa tanah yang digugat oleh Para PARA PENGGUGAT, luas dan batasbatasnya tidak sama dengan luas dan batasbatas tanah yang dikuasai olehTergugat dan Tergugat II.3. Bahwa Gugatan para PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas karenakurangnya para pihak seharusnya masih ada pihak lain yang harus di gugattapi oleh Para PARA PENGGUGAT tidak dimasukan di dalam gugatannya.4.

Dan dari permohonan sita tambahan tersebut, tanpa pertmbanganyang matang Majelis Hakm Pemeriksa Perkara aquo mengabukan permohonansita atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang sama sekali tidak pernahdimintakan dalam gugatan Penggugat.Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksaperkara No. 387 /Pdt.G/2015/PN.Mnd. telah menjatuhkan keputusan atau perkarayang tidak digugat, atau mengabulkkan lebih dari yang digugat karena telahmengabukan permohonan sita jaminan terhadap

Pasal 178 (3) HIR disebutkan : Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atau perkara yang tidak digugat, ataumengabukan lebih dari yang digugat Bahwa kata dilarang adalah merupakan penegasan mutlak yang tidak bolehtidak harus diakukan Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan (perkara perdata)yang tidak digugat.Bahwa arti ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh Hakm atas perkara yangtidak dituntut atau memutus melebihi dari yang diminta.

Malaysia telah mengatur hai ini dengan Undangundang yaitu Section 14 Courts of Judicature act 1964 Seorang hakimatau seorang pejabat yang bertindak sebagai Hakim TIDAK AKAN DAPATdipertanggung jawabkan dan digugat di depan Pengadilan secara Perdatauntuk tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas peradilannya,tanpa dihiraukan apakah tindakan tersebut melampaui batasbataskewenangannya, begitu pula tidak dafat diperintahkan pada HakimHalaman 16 dari halaman 30 Putusan Nomor 11 / PDT / 2020 / PT.BDGpembayaran

ganti rugi.asal saja hakim tersebut pada waktu itu secaraitikad baik berpendapat bahwa ia berwenang untuk melakukan ataurnemerintahkan perbuatan yang digugat tersebut.

Seorang pejabatPengadilan atau orang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan suratperintah pelaksanaan yang sah perintahperintah yang diberikan olehHakim atau pejabat lain yang bertindak sebagai Hakim, tidak akan dapatdipertanggungjawabkan dan digugat didepan Pengadilan secara Perdata,karena pelaksanaan surat perintah yang sah atau surat perintah yangwajib dilaksanakannya kalau berada dalam batasbatas wewenang Hakimatau pejabat yang bertindak sebagai Hakim.

Seorang Pejabat Kepolisian,Jurusita atau pejabat Pengadilan lain yang mempunyai kewajiban untukmelaksanakan suatu keputusan Hakim, perintah atau pelaksanaan sitaan,atau menyarahkan harta sebagai jaminan, sebelum ada keputusan Hakim,tidak akan dapat dipertanggungjawabkan dan digugat Pengadilan secaraPerdata, karena harta yang disita olehnya, atau karena terjadi kerusakanpada hak milik dalam usaha melaksanakan sitaan, kKecuali kalau ternyatabahwa ia dengan sengaja bertindak melampaui batas kewenangannyayang

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 1424k/Sip/1975 tanggal 8Juni 1976 yang menyebutkan : bahwatidak dapat diterima Gugatan ini adalah karena ada kesalahan mengenaipihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat JoYurisprudensi Mahkamah agung RI No.1566 K/pdt/1983 yangmenyebutkan : Gugatan tidak adapat diterima atas alasan gugatanmengandung cacat Plurium Litis Consortium. Oleh karena itu, Sudahsepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;3.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 1424k/Sip/1975 tanggal 8Juni 1976 yang menyebutkan : bahwatidak dapat diterima Gugatan ini adalah karena ada kesalahan mengenaipihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat JoYurisprudensi Mahkamah agung RI No.1566 K/pdt/1983 yangmenyebutkan : Gugatan tidak adapat diterima atas alasan gugatanPutusan No 6/Pdt.G/2019/PN.Mjk Halaman ke27mengandung cacat Plurium Litis Consortium.

Bahwa menurut azas hukum acara perdata, berdasarkan ketentuanPasal 118 ayat (1) HIR, gugatan seharusnya diajukan pada PengadilanNegeri di tempat Tergugat tinggal / berdomisili (asas actor sequiturforum rei).Azas tersebut untuk melindungi hakhak Tergugat, karena tidaklah adilapabila Tergugat harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempatPenggugat tinggal karena digugat oleh penggugat yang belum tentuterbukti kebenaran gugatannya.

Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang Kabur /Tidak Jelas (Obscuur Libel), karena TIDAK SECARA JELASMENCANTUMKAN IDENTITAS para Tergugat :Bahwa dalam Perkara ini, Para Penggugat dalam gugatannyadengan tegas menentukan pihak yang digugat atau yang ditarik danditempatkan sebagai TERGUGAT adalah 1. Hj. RUKYATI, 2. HJ.MUZDALIFAH, 3. H. CHOIRUL ANAM, 4. HALIMATU ZUHRO, 5.TAUFIQ HIDAYAT dalam hal ini bertindak sebagai Para Ahli WarisAlmarhumah HJ.

Bahwa menurut azas hukum acara perdata, berdasarkan ketentuan Pasal118 ayat (1) HIR, gugatan seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat Tergugat tinggal / berdomisili (asas actor sequitur forum rei).Azas tersebut untuk melindungi hakhak Tergugat, karena tidaklah adilapabila Tergugat harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempatPenggugat tinggal karena digugat oleh penggugat yang belum tentuterbukti kebenaran gugatannya.

Melihat dari orang yang digugat dapatdikwalifikasikan Para Tergugat adalah Tergugat utama sedangkan BadanPertanahan Kota Tangerang sebagai Turut Tergugat bukan Tergugat Utama,karena Badan Pertanahan sifatnya mengikuti dari gugatan pokok ataupermasalah pokok antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dengandemikian gugatan yang diajukan dialamat Turut Tergugat adalah kurang tepat,karena seharusnya diajukan didomisili atau alamat Para Tergugat yaitu diJakarta Pusat, sedangkan dalil Para Penggugat

hitam kalaudibenarkan menurut hukum tetapi sesuai dengan surat bukti P.20 hitamhalaman 2 poin 2, yang jelas merupakan penguasaan yang tidak dapatdibenarkan dan berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat JusufKoamesah, sebagai bertentangan dengan hukum dan dalam kenyataanfaktanya;Dilanjutkan pada pertimbangan hukum halaman 74;Menimbang bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat adalah sesuaidengan bukti P.11 hitam dan p.12 hitam dan setelah diadakan pengukurandan pemetaan atas tanah sengketa

sah dan berharga;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun TergugatTergugat menyatakan banding dan kasasi:Menghukum Tergugat dan Tergugat Ill secara tanggung renteng untukmembayar biaya yang timbul dari perkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Tentang status atau kKedudukan Penggugat terhadap bidang tanah yangdigugat;Bahwa tanah objek sengketa yang digugat

Nomor 54/Pdt/1981, maka kedudukan Penggugatdalam perkara a quo adalah tidak sah, demikian pula tidak mempunyaikepastian sebagai Penggugat dan oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah dinyatakan tidak jelas dan tidak lengkap dan atau tidak sah;Bahwa karena kedudukan Penggugat terhadap perkara a quo adalah bukansebagai Ketua Suku Oematan, maka Penggugat tidak berhak mengajukangugatan terhadap objek tanah sengketa, maka gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Tentang pihakpihak yang digugat

Koamesah pada tanggal 15 Juni 1959, makaanggota Suku Oematan juga harus ikut pula di gugat dalam perkaraperdata ini, sehingga telah membuktikan bahwa gugatan Penggugatadalah cacat formil dalam bentuk p/urium litis consortium yaitu ditariksebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang dan oleh karenagugatan Penggugat masih kurang pihak yang digugat, maka secarahukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;3.

Tentang status bidang tanah yang digugat oleh Penggugat:Bahwa bidang tanah yang disengketakan oleh Penggugat Cornelis Eduard LuisOematan dalam perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/1983, adalah didalilkansebagai tanah adat Suku Oematan dan oleh Tergugat dengan cara melawanhukum telah mengambil sebagian tanah milik adat Suku Oematan tanpa alashak lalu dijual kepada Tergugat II seluas 1.500 m?

Bahwa Penggugat mempunyai 5 orang anak Kandung Tergugat Tergugat Il Tergugat IllSedangkan yang digugat oleh Penggugat hanya 3 Orang maka dengandemikian gugatan penggugat dalam perkara a quo yang hanyamenggugat Tergugat l.....................sebagal TERGUGAT Tergugat Il...........................Sebagai TERGUGAT II Tergugat Ill..................:2::.... sebagai TERGUGAT IIITelah menunjukan bahwa gugatan penggugat Kurang pihak4.

Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa dalil Para Tergugat pada poin 3 yang menyatakan dariPerkawinan Penggugat dengan memililki 5 anak Kandung,sedangkan yang digugat oleh Penggugat hanya 3 Orang yaitu ParaTergugat menunjuk gugatan penggugat kurang pihak, adalah tidakberalasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak.Bahwa Para Tergugat telah salah memahami isi Gugatan dalamperkara aquo.

Tergugat II3 Tergugat Ill4.Sedangkan yang digugat oleh Penggugat hanya 3 Orang didalamgugatan penggugat dalam perkara a quo yaitu:Tergugat sebagai TERGUGAT Tergugat Il sebagai TERGUGAT IlTergugat Ill sebagai TERGUGAT IllPada hal harus ikut di tarik;1. Binti Anak PenggugatHalaman 19 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb2.

Oleh karenanya, Majelis Hakim menilaialat bukti P9, dan P10 tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P11 merupakan aktaakta otentik, telahbermeterai cukup dan dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinyasebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani olehPejabat yang berwenang untuk itu, bukti P11 menjelaskan bahwa Penggugatpernah digugat oleh Para Tergugat dalam perkara gugatan waris di PengadilanNegeri dengan putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/

Majelis Hakim menilaiterhadap alat bukti P11 tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara a quo,Maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P11 tersebutharus dinyatakan dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P12 merupakan aktaakta otentik, telahbermeterai cukup dan dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinyasebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani olehPejabat yang berwenang untuk itu, bukti P12 menjelaskan bahwa Penggugatpernah digugat oleh Para