Ditemukan 41942 data
18 — 2
nikahnya).Akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon IItersebut belum dicatat oleh pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Idan Pemohon II dapat dikabulkan sebagaimana bunyi amarpenetapan di bawah ini;Menimbang oleh karena perkawinan Para Pemohontersebut belum dicatat oleh Pejabat yang berwenang makauntuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 1974jis pasal 5 ayat (1 ) dan (2) Kompilasi Hukum Islam makaPara pemohon diharuskan
101 — 39
Bahwa dikarenakan perkawinan antara Tergugat dan Tergugat Il(yang ketika itu masih berusia 17 Tahun) sama sekali tidak pernahmendapatkan izin dari Penggugat maupun Istri Penggugat selaku OrangTua dari Tergugat II, sehingga proses pelaksanaan perkawinan tersebutpun telah melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan yang pada intinya apabila anak yang hendakmenikah belum berusia 21 Tahun diharuskan mendapatkan izin terlebihdahulu dari Orang Tua;5.
13 — 4
Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan Pemohon yang tercantum dalam petitumnyadapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan Pasal 149R.Bg;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) danPasal 36 Undangundang Nomor: 26 tahun 2006 tentangAdministrasi kependudukan, maka Pemohon diharuskan untukmelaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan AgamaKOTA SOLOK;Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 284/Pdt.G/2012/PA.SIk284/Pat.G/2012/PA.SIkMenimbang, bahwa perkara ini
30 — 5
Bahwa, dikarenakan waktu pengurusan Akta Kelahiran di CatatanSipil sudah terlambat, maka diharuskan ada Penetapan dariPengadilan Negeri terlebih dahulu yang menyatakan tentang halitu;6.
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
khusus tanggal 01 Agustus 2010 diajukan permohonan Kasasisecara lisan pada tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan Kasasi No. 25/Pdt.G/2009/PN.Spt yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sampit ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak mengajukanMemori Kasasi yang memuat alasanalasannya, sebagaimana tertera dalamKeterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi No. 25/Pdt.G/2009/PN.Spttanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit,sebagaimana yang diharuskan
14 — 5
menyatakan :Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hakdari padanya untuk segera meninggalkan dan mengosongkan kedua objeksengketa tersebut, lalu mengembalikan kepada Para Penggugat dalamkeadaan sempurna, bebas dari segala tanggungan beban dari pihakmanapun setelah berakhirnya masa kontrak yaitu sampai tahun 2045 ; Bahwa sebagaimana Petitum angka 2 dan angka 3 ada kaitannyadengan Petitum 4, maka seyogyanya pengembalian dan pengosongankedua objek sengketa tersebut tidak diharuskan
10 — 0
Wonosoboagar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon;Menimbang; bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalildalil permohonan Pemohon ; Halaman7 dari 12 halamanMenimbang; bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon namun karenaperkara in casu didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga,maka sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka keduabelah pihak diharuskan
17 — 2
Bahwa dikarenakan waktu pengurusan akta kelahiran di Catatan Sipilsudah terlambat, maka diharuskan ada Penetapan dari PengadilanNegeri terlebin dahulu yang menyatakan hal itu ;6.
56 — 14
;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidanganpertama karena itu sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 makakedua belah pihak diharuskan menjalani proses Mediasi;Menimbang bahwa berdasarkan laporan hakim mediator MOH. MUJTABA,S.Ag.
18 — 4
Juas5Artinya: Apabila seorang laki laki berkataperempuan ini adalah isteri saya tanpamemperincinya dan dibenarkan oleh perempuantersebut atau oleh wali mujbir maka dipandangcukup (sah nikahnya).Akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut belumdicatat oleh Pejabat yang berwenang;Menimbang oleh karena perkawinan Para Pemohontersebut belum dicatat oleh Pejabat yang berwenang makauntuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 1974jis pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam makaPara pemohon~ diharuskan
14 — 0
Bahwa Pemohon selaku saudara kandung almarhum bermaksud akanmengambil/mencairkan uang pensiun tersebut, namun oleh pihak PTTaspen diharuskan melampirkan penetapan ahli waris dari almarhumRahmad Priyanto Anu Geraha bin Moh.7.
7 — 3
Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat kerja ke Jakarta atasseizin Tergugat namun tiap bulan diharuskan pulang hal ini Penggugat tidakbisa karena kerja ikut orang;.
13 — 4
tanggal 13 Oktober 1997 ( yaitu anak Pemohon ); Bahwa karena kelalaian Pemohon, maka hingga saat ini anak Pemohon tersebut belummemiliki Akta Kelahiran ; 9 25 225 220 n5 nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne neBahwa guna tertib administrasi aktaakta catatan sipil, khususnya akta kelahiran makaPemohon bermaksud mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo ; Bahwa dikarenakan waktu pengurusan akta kelahiran di Catatan Sipil sudah terlambat,maka diharuskan
6 — 5
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipilsehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
23 — 4
Bahwa, dikarenakan waktunya sudah terlambat, maka diharuskan adaPenetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu yang menyatakantentang hal itu ;6. oleh karena itu Pemohon sangat mengharapkan Pengadilan NegeriSukoharjo dapat memberi Penetapan kepada Pemohon = yangdipergunakan untuk mencatat kelahiran anak Pemohon di dalam bukukelahiran di Kantor Catatan Sipil tempat anak Pemohon dilahirkan ;Berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan tersebut di atas, makaPemohon mohon Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo
6 — 5
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipilsehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
28 — 10
Bahwa, dikarenakan waktu pengurus akta Kelahiran di Catatan Sipilsudah terlambat maka diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeriterlebih dahulu yang menyatakan tentang hal itu;6.
8 — 0
Darimi dan Ibnu Qayyim berkata sanadnya bagus);Yang kemudian nilai penegasan hadits diatas diambil alih oleh Majelis sebagaipertimbangan sendiri, maka penyebutan nama yang benar sebagai identitas seseorangadalah hal yang sangat mutlak diharuskan; Menimbang,bahwa oleh karena pejabat pencatat ada kewajiban melakukanperubahan dengan dasar putusan Pengadilan dan pula akta nikah telah memiliki kodedan seri tertentu yang menjadi ciri akta itu sendiri, apa bila Pemohon memohon agarPengadilan Agama menyatakan
11 — 2
jika pemohon terlambat tiba di rumah;e Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2008,akhirnya antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir di persidangan atautidak menyangkali dalildalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini adalahmenyangkut perceraian yang telah diatur secara khusus, sehingga untukmembuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawanhukum, maka pemohon diharuskan
8 — 5
berpendapatperselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipildan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal manamengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanaditentukan pasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, danmasingmasing fihak diharuskan