Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana membujuk anakuntuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anaksebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang PenetapanPerpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak

Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki pengertian bahwaSiapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampubertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukanalasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) bagi dirinya;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam uraianDakwaan Penuntut Umum adalah Anak;Menimbang, bahwa Anak merupakan subjek hukum orang;Menimbang, bahwa Anak tidak membantah identitasnya di dalamDakwaan

Hal ini mencerminkan kepribadian anak yang belum matang dankurang dapat berpikir secara mendalam akan untung rugi atau resiko yangharus ditanggung akibat perbuatan yang dilakukannya;3. Anak telah mengakui dan membenarkan bahwa pada bulan Desember2020 telah melakukan Persetubuhan dengan korban yang masih dibawahumur;4. Selama ini orang tua Anak memang sudah melakukan pengasuhan,pembinaan dan pengawasan serta pemenuhan akan kebutuhan Anaksebagaimana seharusnya hanya saja belum maksimal;5.

Bahwa tindak pidana dengan motif dan latar belakang sebagaimanatersebut diatas, menurut hemat kami terhadap Anak memang perlu diberikansanksi atau hukuman namun sifatnya untuk pembinaan, pembimbingan danpengawasan, dengan tujuan untuk menyadarkan atas keteledoran dankesalahan yang telah diperbuatnya serta mengupayakan untuk menjadikanAnak sebagai anak yang kembali baik dan taat hukum serta demiperlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan untukpembalasan atas perbuatan yang dilakukannya

No.301/ Pdt/2019/PT.DKI12.sebagaimana didalilkan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterimasampai kemudian adanya suatu putusan pengadilan dalamperselisihantersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang isinyaPenggantian biaya, kerugian dan bunga perikatan mulai diwajibkan bila debiturwalaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, ataujika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yangmelampaui waktu yang telah ditentukan.Bahwa

Kerjasama No. 903/90.n/SPK1/DPP/2015 tertanggal12 Mei 2015;Bahwa upaya kerja keras yang telah dirintis dan dilakukan PenggugatRekonpensi sejak tahun pertama (2015) dalam mempromomosikan/memperkenalkan diseluruh wilayah propinsi penugasan dan terus berlanjutpada tahun ke dua (2016) telah memberikan hasil penjualan yang meningkatsecara signifikan, dimana kemudian Penggugat Rekonpensi berhasilmeningkatkan penjualan sebanyak 173.880 kg atau senilai Rp. 9.153.463.000,dengan kata lain pada tahun kedua dilakukannya

Tergugat dan juga tidak menyebutkanmengenai ketentuan dari perjanjian yang dilanggar oleh salah satupihak, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur (obscuurlibel) ; Pasal 1243 KUHPerdata sebenarnya tidak membahaskualifikasiwanprestasi, dimana Pasal 1243 KUHPerdata justru berbunyi Penggantian biaya, kerugian dan Bungan karena tak dipenuhinya suatuperikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalaiuntuk memenuhi perikatan itu, atau jika Sesuatu yang harus diberikanatau dilakukannya

hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalamwaktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan ; Pasal 1443 KUHPerdata merupakan rangkaian bagian IV tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga karena Tidak DipenuhinyaSuatu Perikatan , dimana rangkaian dari Pasal 1243 KUHPerdataadalah Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KliHPerdata yangmembahas tentang klafikasi dan konsekuaensi force majeure dalamsuatu perjanjian, dikaitan dengan aspek biaya, kerugian dan bungadalam hal debitur tidak dapat memenuhi

KosKosan di Jalan ProvinsiKm. 162 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah BumbuProvinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentuatau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang manatempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksisaksi yangdipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempatkedudukan pengadilan Negeri Batulicin tempat dilakukannya

KosKosan di Jalan ProvinsiKm. 162 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah BumbuProvinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentuatau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang manatempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksisaksi yangdipanggil lebin dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempatkedudukan pengadilan Negeri Batulicin tempat dilakukannya

terdapat kesalahan orang (error in persona)yang diajukan ke muka persidangan;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampudengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan Majelis Hakimkepadanya. sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orangatau Subyek hukum yang dapat mempertanggung Jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya

pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sebagai korban daripencurian yang dilakukan oleh Anak; Bahwa Anak telah melakukan pencurian dirumah saksi lebin kurang 3(tiga) kali; Bahwa pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira Pukul04.00 Wib, kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira Pukul 04.00Wib dan yang ketiga kali terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018sekira Pukul 01.00 Wib; Bahwa pecurian yang dilakukan oleh Anak dilakukannya

handphone Nokia warna hitam No.imei 1 : 354864082529182, No.imei 2 : 354864082529190;Bahwa terjadi kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira Pukul04.00 Wib di rumah saksi di Pekon Tulung Bamban Kecamatan PesisirSelatan Kabupaten Pesisir Barat dengan kerugian saksi yaitu handphoneNokia warna hitam;Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira Pukul 01.00Wib di rumah saksi di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir SelatanKabupaten Pesisir Barat;Bahwa pecurian yang dilakukan oleh Anak dilakukannya

Anakyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Anak telah mengambil barang milik saksi PARNI Bin ABDULLAH(Alm);Bahwa Anak mengambil barang saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) sudah3 (tiga) kali;Bahwa pertama kali mengambil barang saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm)pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib, kedua padahari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib dan yang ketiga kaliterjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira Pukul 01.00 Wibyang dilakukan oleh Anak dilakukannya

Tegasnya kata barangsiapa menurut putusan Mahkamah AgungRI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barangsiapa identikdengan setiap orang atau hij sebagai siapa saja yang harus dijadikanTerdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakanyang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telahmenghadapkan

denganhukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus' adapertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, MajelisHakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapatmenjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaanpertanyaan yangdiajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehinggadengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakimbahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atasperbuatan yang dilakukannya

Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena ituTerdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalamPasal 5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar /landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara

Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukumdemi pengayoman warga masyarakat;2.

Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yangHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Pbr taat dan patuh pada segala peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitoir),meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanberapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesualdengan tindak pidana yang dilakukannya

Bahwa pada awalnya Ibu PEMOHON diam saja tidak ceritakemanamana, tapi karena sering dilakukannya kejadian tersebutoleh TERMOHON, akhirnya PEMOHON selaku suami tahu jugadan malu, akhirnya bertengkarPUG Dresser nero renee tenmneenanennennnemeneee.

Unsur Barang SiapaMenimbang bahwa dalam hal ini unsur barang siapa adalah setiap orang yangmenjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabannya menuruthukum atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwaTerdakwa Budi Firman telah didakwa penyidik selaku kuasa penuntut umum untuk tindakpidana cepat dan terdakwa telah mengakui seluruh identitasnya sesuai berkas penyidikyang diajukan kemuka persidangan yang mana terdakwa dalam

diaturdalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam BukuHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN KIkIl edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai haltersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv (Wetboek op deBurgerlijke Rechtvordering);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkanPenggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawabandan apabila dilakukannya

Rp. 230.615.000,(Dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan waktu 14hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambattanggal 29 April 2008.Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkanBerita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak gorengyang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir.LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namuntanpa dilakukannya

sebanyak 92.000 Liter senilai Rp. 230.000.000,(Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggalSPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 22 Juli 2008.Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkanBerita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak gorengyang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir.LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namuntanpa dilakukannya

sebanyak92.000 Liter senilai Rp. 230.000.000, (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) denganwaktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan palinglambat tanggal 22 Agutus 2008.Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkanBerita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak gorengyang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir.LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namuntanpa dilakukannya

senilaiRp. 132.500.000, (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) denganwaktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan palinglambat tanggal 30 Oktober 2008.Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkanBerita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak gorengyang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir.LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namuntanpa dilakukannya

SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm)bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIEPUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjagajaga di sekitar musholaseberang LDI Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuantersebut.Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Drs. H. M. A. HadyBin H.

SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm)bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIE PUTERAAls FERI Bin RANI bertugas berjagajaga di sekitar mushola seberangLDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut;Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Drs. H. M. A. Hady BinH.

Kunom) tidak pernahmenunjukkan surat tanah atas tanah yang dilakukan pengukuran tersebutdan selanjutnya diterbitkan SPT atas nama Hernal Kunom;Bahwa saksi tidak mengetahui Numan Kunom ada memiliki/mempunyaitanah di lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat denganpara Tergugat tersebut;Bahwa saksi kenal dengan Numan Kunom, pada saat sekarang ini sudahmeninggal dunia;Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan dan pengukuran tanah atasnama Penggugat (Hernal Kunom) tersebut pada waktu itu yang

Titus tersebutberada di Kapling tanah milik Hernal Kunom;Bahwa pada saat dilakukannya rapat oleh Mantir Adat tersebut pada waktuitu saksi ada dipanggil oleh Christopel Mangkai;Bahwa saksi ada ikut ke lapangan pada saat dilakukannya pengukurantanah oleh Mantir Adat tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi nama dari istri Hernal Kunom adalah Luisi THJanang;Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari Komisi tanah yang melakukanpengukuran atas tanah sengketa antara pihak Penggugat dengan paraTergugat tersebut;Bahwa

pada saat dilakukannya pengukuran oleh Mantir Adat terhadaptanah sengketa pihak Tergugat (sdr.

Hernal Kunom sendiri;Bahwa pada saat dilakukannya pengukuran tersebut yaitu pada tahun2008 sdr. Tergugat II (Titus) belum melakukan penambangan di atas tanahtersebut;Bahwa sepengetahuan saksi pada saat sekarang ini sdr. Tergugat Il(Titus) juga ada melakukan penambangan di sekitar lokasi tanah tersebutnamun sepengetahuan saksi sdr.

Labih;Bahwa benar pada saat menandatangani SPT tersebut saksi tidak adamembacanya dan saksi langsung menandatanganinya saja;Bahwa pada saat dilakukannya pengukuran tanah tersebut saksi samasekali tidak mengetahui bahwa tanah yang dikuasai oleh P. Siregar adalahtanah orang tua saksi Yesaya R.

di Soppeng pada tanggal 28 Nopember1973 di beri nama MUNIRA ;Bahwa, kemudian Pemohon bermaksud untuk membuat KartuKeluarga pada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil KBKabupaten Kotabaru ;Bahwa, Setelah Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan oleh BadanKependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabarudengan Nomor: K.63020019058 tanggal 8 Desember 2007ternyata terdapat kekeliruan pada Nama Pemohon,' dimanadalam Kartu Keluarga tersebut tertulis nama YUNIARTI yangbenar adalah MUNIRA ;Bahwa untuk dilakukannya

terdakwa agak menjauh anak korban dan di saat itu anakkorban melihat dari Kemaluan terdakwa IDRIS mengeluarkan cairan warnaHalaman 9 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lboputih (sperma) setelah itu dia langsung mengambil celananya danmemakainya kemudian dia keluar dari kamar meninggalkan anak korbandalam kamar dengan keadaan masih terbaring kemudian anak korbanmengambil celana anak korban dan memakainya setelah itu anak korbanhanya terdiam di dalam kamar tersebut sehingga perbuatan tersebut dilakukannya

Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yangmempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwatelah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akanapa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkansecara moral dan hukum ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula,temyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhiHalaman 19 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbokriteria subyektif dengan

bukan kepastian) bahwa suatu akibat akanterjadi (opzet bij mogelijkheidsbewusizijn) atau kKesengajaan secara keinsyafankemungkinan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT(Memorie van Toelichting)dari KUHP diartikan sebagai w//en en wetensyangmempunyaimaknaorang tersebut mengetahui dan menghendaki untukmelakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar normanorma hukum,kesusilaan, kebiasaan, dan juga normanorma agama dan menyadari akanakibat yang akan terjadi dari perobuatan yang dilakukannya

) bulan kurungan,,sedangkanTerdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwadiberikan keringananhukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya lagi, maka kini sampailah kepada berapa lamanyahukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang dianggappaling cocok, selaras dan tepat yang Kirakira sepadan untuk dijatuhkanHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbokepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yangtelah dilakukannya

menimbulkankeresahan pula dalam masyarakat;Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderitagangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal manatersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaanHakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderitasesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya

membuktikan dalil masing masing, dan Majelis melihatkepada ketentuan yang mengaturnya;Bahwa ketentuan yang mengatur Penggabungan Usaha (Merger)adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PKM.03/2008tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, AtauPemekaran Usaha.Pasal 5 ayat (1) Apabila Merger... dst...(2) Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan PajakPenghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihakpihakyang mengalihkan sebelum dilakukannya

Putusan Nomor 1399/B/PK/PJK/2016(2) Pembayaran, pemungutan, dan pemotonganPajak Penghasilanyang telah dilakukan oleh pihak atau pihakpihak yang mengalihkansebelum dilakukannya Merger atau pemekaran usaha dapatdipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, ataupemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerimapengalihan.Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangkapenggabungan usaha, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkanPersetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihnan Harta dalamRangka

membuktikan dalil masing masing, dan Majelis melihatkepada ketentuan yang mengaturnya;Bahwa ketentuan yang mengatur Penggabungan Usaha (Merger)adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PKM.03/2008tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihnan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, AtauPemekaran Usaha;Pasal 5 ayat (1) Apabila Merger... dst...(2) Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan Pajak Penghasilanyang telah dilakukan oleh pihak atau pihakpihak yangmengalihkan sebelum dilakukannya

Putusan Nomor 1399/B/PK/PJK/2016Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, AtauPemekaran Usaha;Pasal 5 ayat (1) Apabila Merger... dst...(2) Pembayaran, pemungutan, dan pemotonganPajak Penghasilanyang telah dilakukan oleh pihak atau pihakpihak yang mengalihkansebelum dilakukannya Merger atau pemekaran usaha dapatdipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, ataupemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerimapengalihan;Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangkapenggabungan

Nobel Industries:Bahwa sesuai dengan angka 14 SE45/PJ/2008 tanggal 28Agustus 2008 bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) Masa/Tahunan Pajak Penghasilan Dalam hal mergeratau pemekaran usaha dilakukan dalam tahun berjalan:a) kewajiban formal penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) Masa/Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajakyang mengalihkan harta berakhir sampai dengan masapajak/bagian tahun pajak dilakukannya merger;b) kewajiban formal penyampaian SPT Masa/TahunanPajak Penghasilan bagi Wajib Pajak

Sehingga tidak ada alasan belum dilakukannya pemeriksaanterhadap Anjuran Conciliator tersebut, hal manamerupakan dasar dari Termohon Kasasi di dalam mengajukanGugatannya .

ARARA Abadi Pasal 1 dan Pasal 2,maka dikarenakan ruang lingkup hukumnya berbeda sehingga terlebihdahulu harus adanya persetujuan dari Pemohon Kasasi apakah bersediadimutasikan ke Wilayah Hukum yang berbeda atau tidak, serta apakahsudah dibuatkan perjanjian tentang mutasinya ke mana, jabatan atauposisi kerjanya, upah atau gajinya dan lainlain yang harus disepakatiterlebin dahulu sebelum dilakukannya Mutasi tersebut.

Akan tetapitidak ada dasar hukum Termohon Kasasi mengajukan Gugatan tersebut.Sebab sampai dengan diajukannya Gugatan yang tuntutannya memintaagar dilakukannya PHK terhadap Pemohon Kasasi tersebut tidak pernahdilakukannya dan dibuatkannya Risalah Perundingan maupun Mediasiatau Konsiliasi tentang Perselisihan PHK sebagaimana yang diamanatkanoleh Pasal 3 dan Pasal 8 UU 2 Tahun 2004 tentang yaitu tentang RisalahHal. 20 dari 28 hal. Put.

Akan tetapiMajelis Hakim tidak objektif dalam menilai Perselisihan apa yangsebenarnya telah terjadi dan isi dari Anjuran Conciliator tanggal 01Februari 2010 tersebut sudah menegaskan bahwa Perselisihan yangterjadi adalah Perselisihan Kepentingan , dituliskan pada angka 4 (empat)," bahwa Pokok Perkara yang terjadi adalah Perselisihan Kepentingan,.Sehingga tidak ada dasar hukum bagi Termohon Kasasi untukmenuniut dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) sebagaimanatuntutannya di dalam gugatannya

Oleh sebab itu Majelis Hakim telah keliru didalam pertimbangan hukumnya, karena tidak melihat fakta hukum yangada akan tetapi masih menyebutkan harus ada pemeriksaan lebih lanjut.Lalu apa gunanya Majelis Hakim ditunjuk sebagai yang menanganiperkara Perselisihan Kepentingan yang terjadi jika tidak dapat memberikanpenilaian atas pemeriksaan perkara yang dilakukannya ?

Dairi dan berdasarkanketerangan RIDWAN PINEM (berkas terpisah) bahwa terdakwa KARYAGINTING ALS PA JAWAK merupakan bandar perjudian togel malamyang dilakukannya maka kemudian terdakwa KARYA GINTING Als PAJAWAK ditangkap oleh Brigadir JEPRI GINTING dan Briptu AFIRNANDOBRAHMANA pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul01.00 Wib pada saat terdakwa KARYA GINTING ALS PA JAWAK datangmengunjungi RIDWAN PINEM di kantor Polsek Tanah Pinem Kec. TanahPinem Kab.

Ismail alias Aco yangbesarannya dihitung dari prosentase keuntungan omzet penjualan kuponputih yang terjual.Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang telahmemberikan kesempatan dalam permainan judi kepada pemain ataupemasang dan telah dilakukannya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sertatelah menjadikannya sebagai mata pencaharian.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP.ATAUKE DUA:Bahwa ia Terdakwa Ansar alias Ansa bin Galliceng, pada waktu

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihakyang berwenang dan telah dilakukannya selama kurang lebih 3 (tiga)bulan;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahfaktafakta hukum tersebut memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif,maka berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan MajelisHakim dapat langsung memilih, dakwaan mana yang paling tepat diterapkandalam perkara ini;Menimbang

Terdakwa, orang yang dimaksud olehPenuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwasebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;Menimbang, bahwa dalam hal ini :** Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segalakelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapatmengerti, Serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;+ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatanyang dilakukannya

untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;Menimbang, bahwa merupakan otoritas Majelis Hakim untukmenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang palingringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti dengantidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harussebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, seSuai perannya terhadaptindak pidana yang dilakukannya

Labuhan Pering, Kecamatan Sadu,Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi dilakukannya di tiga tempat yaitu 1 (satu)kali di pondok yang berada di kebun, 1 (satu) kali di kebun kelapa tepatnya dibatang kelapa dan selebihnya dilakukannya di rumah orang tua (ibu kandung)saksi ; Bahwa Cara Terdakwa menyetubuhi saksi yaitu awalnya sekitar bukanOktober 2019, sekitar pukul 23.00 wib yang hari dan tanggalnya saksi lupa, saksisedang tidur di rumah ibu saksi dan kemudian saksi dibangunin

Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yangmampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan daripara saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnyasaling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkaraini adalah terdakwa AMBO UFE Bin PANNACOK (Alm) lengkap

Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN TjtMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menjadi faktahukum yang tidak terbantahkan dimana korban anak merasakan sakit padakemaluannya (vagina) akibat dari perbuatan terdakwa yang menyetubuhi korbananak ;Menimbang, bahwa saksi korban menyatakan bahwa terdakwa telahmelakukan persetubuhan dengannya lebih dari sepuluh kali, yang dilakukan di tigatempat yaitu di pondok yang berada di kebun, di kebun kelapa tepatnya di batangkelapa dan selebihnya dilakukannya

serta dapatmempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum ;Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan Terdakwa SUTRISNO Bin NGARIP yang mana setelahidentitasnya dibacakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yangdisebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;21Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keteranganTerdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyaihubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mengemudikankendaraan bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaanlalulintas dengan korban luka ringan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukanalasanalasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut,maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya sertadipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya

, sehingga dapatdipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikianmaka unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dari tindak Pidana yangdidakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi, sehinggaTerdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan,Majelis Hakim

Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demipengayoman warga masyarakat ;2.

Tanpa Mendapat Izin;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsurunsur tersebut satu persatu;UNSUR BARANGSIAPA Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa adalah adanyasubyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan13pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untukbertanggung jawab;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan Terdakwa NG SINKU Anak SANG THIN (Alm)

kepada orang lain untuk melakukan permainan juditersebut sudah sekitar (satu) bulan yang dilangsungkan untuk permaian nomor Parabolayang dibuka setiap hari Selasa dan Jumat dan jenis nomor Singapura yang dibuka setiap hariRabu, Sabtu dan Minggu dan dari perbuatannya tersebut terdakwa mendapat keuntungansebesar 7% (tujuh persen) dari hasil penjualan yang digunakannya untuk keperluan seharihari;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwaterdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya

kesempatan untuk bermaian judikepada orang lain sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untukitu;16Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa perbuatanmenawarkan atau memberi kesempatan untuk bermaian judi kepada orang lain tersebut yangdilakukannya untuk permaian nomor Parabola yang dibuka setiap hari Selasa dan Jum at danjenis nomor Singapura yang dibuka setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dilakukan secararutin akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukannya

kepada orang lain untuk melakukan permainan juditersebut sudah sekitar (satu) bulan yang dilangsungkan untuk permaian nomor Parabolayang dibuka setiap hari Selasa dan Jum at dan jenis nomor Singapura yang dibuka setiap hariRabu, Sabtu dan Minggu dan dari perbuatannya tersebut terdakwa mendapat keuntungansebesar 7% (tujuh persen) dari hasil penjualan yang digunakannya untuk keperluan seharihari;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwaterdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya