Ditemukan 122745 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0474/Pdt.G/2016/PA.RAP Tanggal 28 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
formil dan materiilterhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagaialat bukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yangsah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang teruSmenerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuanperkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai Suami isteri agarHalaman ke9 dari 14 halaman Putusan No. 474/Pdt.G/2016/PA.Rap.tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dansaling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat, maka
Register : 22-05-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PA MADIUN Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Mn Tanggal 23 Oktober 2017 — Pemohon dan Termohon
13 — 3
13 — 3
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Hal 7 dari 14 hal Put No 0162/Pat.G/2017/PA.MnMenimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang
Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
Register : 26-09-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0997/Pdt.G/2017/PA.RAP Tanggal 9 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 2
38 — 2
danpertengkaran di antara mereka, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisahsatu tahun lamanya, dan telah di upayakan damai oleh keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yangsah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuanperkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai Suami isteri agartercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dansaling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbuktidan
Register : 05-06-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 10-09-2014
Putusan PA BEKASI Nomor 1285/Pdt.G/2014/PA.Bks Tanggal 14 Juli 2014 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 8
12 — 8
resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugattersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR, sepanjang gugatan Penggugat beralasandan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganverstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek lex specialis dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan
Tergugat telah berpisah ranjang sertatidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak bulan Februari2014 sampai sekarang atau selama kurang lebih 6 bulan berturutturut;e Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai denganTergugat;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukanoleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentukkebahagiaan rumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 01-12-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PA KETAPANG Nomor 606/PDT.G/2015/PA.KTP Tanggal 22 Desember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
75 — 5
75 — 5
orangtuanya diPontianak ;e Bahwa, selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat ;e Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namuntidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat,dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus adacukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, danPengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salahsatu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusantara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk
Register : 09-10-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 26-06-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 14 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 3
8 — 3
No. 1Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasanperceraian yaitu pertengkaran terus menerus;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinyaperceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus;2.
Register : 11-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA BANTAENG Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Batg Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 13
35 — 13
jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggappembenaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalil gugatanHal. 7 dari 15 Hal,.Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.BatgPemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek lex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan
tempat tinggal sejakbulan Oktober 2013, Sudah pisah kurang lebih 6 tahun lamanya yang hinggakini Keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi; Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidakberhasil;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasadapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusahamembentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dansatu meja makan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Putus : 21-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/MIL/2017 Tanggal 21 April 2017 — SUHARTO;
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54UndangUndang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan KorbanPenyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial".Penggunaan kata wajib disini bukan hanya dibebankan kepada PecanduNarkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun juga pemerintahdalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, serta pihakpihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorangke dalam tempat rehabilitasi
Narkotika yang tidak dijatuhkan hukuman pemecatan dari Dinas Militer,faktanya mereka tidak menjadi residivis dan mendapatkan pembinaan sehinggamenjadi prajurit yang lebih baik.Sebelum mengakhiri pembahasan ini izinkanlah Pemohon Kasasi mengutipsalah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinaskeprajuritan di lingkungan TNIAD yang merupakan ringkasan SKEP KASADNomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku JukminPengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan
Register : 29-04-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Sak Tanggal 14 Mei 2019 — Pemohon:
NURHAYATI BR GINTNG
30 — 15
NURHAYATI BR GINTNG
30 — 15
menurutketerangan para saksi suami Pemohon meninggal karena sakit Jantung danmemiliki 2 (dua) orang anak kandung yang masih dibawah umur yang bernamaABDUL JAFAR,Dan SAFRIZAL KURNIAWAN yang merupakan ahli warisyang sah dari almarhum suami Pemohon yang dibawah umur (vide bukti P5);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan: untuk menjadi wali anakdilakukan melalui penetapan pengadilan,dan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UUNo. 1 Tahun 1974 ditegaskan
pendewasaan terbatas tidak akan diberikan;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 345 KUHPerdatayang berbunyi Jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi10hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yangbelum dewasa dan belum menikahMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa untuk menjadiwali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan dan berdasarkan Pasal 47ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 25
26 — 25
terhadap perkara permohonan isbat nikah olehPara Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan daripihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
.143/Padt.P/2020/PA.BrkNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; 6. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Register : 01-11-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 2524/Pdt.G/2019/PA.Tng Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 0
15 — 0
menghadap hakim Islam, kKemudiantidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlahhaknya;Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidak keberatandengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalildalil gugatan Penggugatdianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian(person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilaimoral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan
majelis hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai denganketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formalgugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 09-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 04-11-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.RAP Tanggal 11 Maret 2015 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 2
47 — 2
formil dan materiil terhadap suatukesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sahdan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehinggaharus. dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuanperkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai suami isteri agartercapai Kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dansaling menyayangi, tidak akan tercapai;Halaman ke10 dari 13 halaman Putusan No. 146/Pdt.G/2015/PA.Rap.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat,
Register : 15-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0191/Pdt.P/2021/PA.Pwt Tanggal 3 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
26 — 12
26 — 12
Penjelasan yang samajuga ditegaskan oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islamtersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapakemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) Pasal tersebut,dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 0191/Pat.P/2021/PA.PwtMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah
Register : 03-06-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0102/Pdt.P/2020/PA.Pkj Tanggal 11 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
28 — 6
28 — 6
ahli waris, penentuan mengenai hartapeninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakanpembagian harta peninggalan tersebut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c KompilasiHukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saatmeninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinandengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untukmenjadi ahli waris.Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
Padt.P/2020/PA.Pkjpermohonan Pemohon hanya dapat diperuntukkan sebagaimana maksuddan tujuan Pemohon tersebut, oleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandungsengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diaturmengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan
Register : 23-09-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN LABUHA Nomor 85/Pid.B/2013/PN.LBH Tanggal 3 Oktober 2013 — penuntut umum : GAMA PILIAS, SH
terdakwa : LA BINTA
91 — 19
91 — 19
Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatanyang dilakukan oleh terdakwa La Binta terhadap La Onso adalah perbuatan yangbertentangan dengan hukum sebagaimana ditegaskan dalam ajaran teori melawanhukum.
pula pemeriksaan barang bukti di persidangan, antara lain:Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 85/Pid.B/2013/PN.LBH Bahwa benar terdakwa La Binta menjepit leher saksi La Onso denganmenggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan kepala La Onsomendongak ke atas dan juga dengan cara yang sama yakni menjepit leher La Onsodan menyeret La Onso sejauh 25 (dua puluh lima) meter di dalam sabuah pestatersebut; Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa La Onso merasakan sakit nyeri di lehersebagaimana ditegaskan
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Lbs Tanggal 2 April 2019 — Pemohon:
1.Liswardi Bin Kurus
2.Samsimar Binti Sapa
22 — 4
1.Liswardi Bin Kurus
2.Samsimar Binti Sapa
22 — 4
Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon II telah
Register : 06-11-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA MUNGKID Nomor 1979/Pdt.G/2020/PA.Mkd Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 41
135 — 41
Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBaqarah ayat 241:aq roll Elio oiledArtinya:Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:Hal 10 dari 15 hal Put.
Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanyakepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yangtidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlahsebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.
Register : 22-04-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Lbs Tanggal 13 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 2
17 — 2
Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon II telah
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 26-06-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 19 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 8
16 — 8
No. 1Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasanperceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerusantara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinyaperceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :1.
Putus : 19-12-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 19 Desember 2017 — TINUR Br. ARITONANG VS PT. BANK RIAU KEPRI,
89 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undangundangini, bahwa sebelum adanya peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diaturdalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanLelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri):4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam Perkara a quo Pengadilan Neseri Rokan Hilir)untuk memerintahkan Kantor Lelang
undangundang.Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui/menyetujui dilakukannyaperubahan domisili hukum dalam penyelesaian sengketa antara Penggugatdengan Tergugat dari yang telah disepakati melalui Pasal 15 PerjanjianKredit Pengusaha Kecil Nomor 031.1.44. 2015.129 tanggal 25 Mei 2015 diPengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir menjadi BPSK Kabupaten BatuBara, penunjukkan BPSK Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikansengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pilihan sepihakTergugat sebagaimana yang ditegaskan
Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini,bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yangdiatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri:Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriRokan Hilir) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantar