pandang yang berisikan Narkotika Jenis sabusetelah ditimbang diKantor Ditresnarkoba Polda Sumut masingmasing 1(satu) paket seberat 1,22 (Satu koma dua puluh dua) gram bruto, 1 (satu)paket seberat 0.40 (nol koma empat puluh) gram bruto dan 7 (tujuh)paket lagi masing seberat 0.20 (nol koma dua puluh) gram bruto jumlahtotal seluruhnya seberat 3,02 (tiga koma nol dua) gram bruto, 5 (lima)buah plastik klif Kosong, 1 (satu) buah pipet sedotan sebagai alatmenyendok sabusabu dan 1 (satu) unit timbangan elektronik

kemudian Terdakwa serta barang buktidibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu barang bukti tersebutditimbang dengan berat masingmasing 1 (Satu) paket seberat1,22 (Satu koma dua puluh dua) gram bruto, 1 (Satu) paket seberat0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto dan 7 (tujuh) paket lagimasingmasing seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto,total keseluruhannya seberat 3, 02 (tiga koma nol dua) gram bruto,5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) buah pipet sedotan dan1 (Satu) buah timbangan elektronik

kemudian Terdakwa serta barangbukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu barang buktitersebut ditimbang dengan berat masingmasing 1 (satu) paketseberat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram bruto, 1 (Satu) paketseberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto dan 7 (tujuh)paket lagi masingmasing seberat 0,20 (nol Koma dua puluh) grambruto, total keseluruhannya seberat 3, 02 (tiga koma nol dua) grambruto, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipetsedotan dan 1 (satu) buah timbangan elektronik

yang berisi narkotika jenis shabu danHalaman 8 dari17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Mdnsetelah ditimbang dengan berat masingmasing 1 (Satu) paket seberat 1,22(satu koma dua puluh dua) gram bruto, 1 (Satu) paket seberat 0,40 (nol komaempat puluh) gram bruto dan 7 (tujuh) paket lagi masingmasing seberat 0,20(nol koma dua puluh) gram bruto, total kKeseluruhannya seberat 3, 02 (tiga komanol dua) gram bruto, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) buah pipetsedotan dan 1 (satu) buah timbangan elektronik

kemudian Terdakwa serta barangbukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu barang buktitersebut ditimbang dengan berat masingmasing 1 (satu) paketseberat 1,22 (Satu koma dua puluh dua) gram bruto, 1 (satu) paketseberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto dan 7 (tujuh)paket lagi masingmasing seberat 0,20 (nol koma dua puluh) grambruto, total keseluruhannya seberat 3, 02 (tiga koma nol dua) grambruto, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipetsedotan dan 1 (satu) buah timbangan elektronik

EkonomiTergugat tidak terbuka dalam masalahpenghasilan dengan Penggugat, Tergugat bekerjadan mempunyaipenghasilan sebagai Service Elektronik, dan hanya memberi uang untukkebutuhan keluarga sebesar Rp. 50.000, per empat hari sehinggakebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi,sisanya dipakai sendiri olehTergugat untuk bersenang senang sendiri.

adalah suami istri;bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakancepu selama 5 tahun dan di rumah orangtua Penggugat selama 4tahun;bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran sejak Agustus 2019;bahwa saksi tahu karena pernah melihat/ mendengar Penggugat danTergugat bertengkar;bahwa penyebab perselisinan dan pertengkaran karena Tergugat tidakterouka dalam masalah penghasilan dengan Penggugat, Tergugatbekerjadan mempunyai penghasilan sebagai Service Elektronik

adalah suami istri;bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakancepu selama 5 tahun dan di rumah orangtua Penggugat selama 4tahun;bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran sejak Agustus 2019;bahwa saksi tahu karena pernah melihat/ mendengar Penggugat danTergugat bertengkar;bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidakterbuka dalam masalah penghasilan dengan Penggugat, Tergugatbekerjadan mempunyai penghasilan sebagai Service Elektronik

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejakAgustus 2019, penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka dalam masalahpenghasilan dengan Penggugat, Tergugat bekerjadan mempunyaipenghasilan sebagai Service Elektronik, dan hanya memberi uang untukkebutuhan keluarga sebesar Rp. 50.000, per empat hari sehinggaHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1021/Padt.G/2021/PA.Blakebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi,sisanya dipakai sendiri olehTergugat untuk bersenang senang sendiri;3.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim memberi pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta antara Penggugat danTergugat sering terjadi pertengkaran sejak Agustus 2019, penyebabnya karenaTergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan dengan Penggugat,Tergugat bekerjadan mempunyai penghasilan sebagai Service Elektronik, danhanya memberi uang untuk kebutuhan keluarga

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

PUTUSANNomor 5797/Pdt.G/2020/PA.CbnSes 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkansecara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraCerai Talak antara:Pemohon, tempat/tangal lahir Jakarta/O5 Desember 1969, umur 51 tahun,agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di XXxXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan KebayoranLama

dan bukti dokumen Elekronik;Menimbang, bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulandata elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, Suara, gambar,peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,angka, kode akses, simbul atau perforasi yang telah diolah yang memiliki artiatau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesuai denganpasal 1 angka 1 Undangundang nomor 11

tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undangundang nomor 19tahun 2016;Menimbang, bahwa yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiapInformasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpandalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yangdapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau systemelektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta,rancangan, foto

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atauperforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yangmampu memahaminya, sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undangundangnomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telahdiubah menjadi Undangundang nomor 19 tahun 2016;Menimbang, bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronikdan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sesuai denganketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang nomor

11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undangundangnomor 19 tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk menjadi sahnya alat bukti Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik, telah ditentukan syarat formil (pasal 5 ayat (4),dan syarat materiil (pasal 6, pasal 15, pasal 16), Undangundang nomor 11tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubahHalaman 29 dari 37, Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2020/PA.Cbnmenjadi Undangundang nomor 19 tahun 2016

Ds.Winong, Kec.Winong,Kab.Pati atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Pati telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yangdiketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26ayat (3).Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa terdakwa Kasnoto alias Tolok alias Aji bin Kaspri pada hari Rabu, 16Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib datang ke toko Nafis Elektronik milik saksiMasrukin yang ada dikomplek

Dari hasil pemeriksaan Terdakwa Kasnoto als Tolok bin Kasprimengaku kalau ia bersama dengan Gepeng telah membeli megicom dankacamata di Toko Nafis Elektronik di kecamatan winong dengan mengunakanuang palsu pecahan Rp. 50.000, Bahwa sewaktu digeledah ternyata terdakwa telah mengenakan ikat pinggangdan saat dicek ternyata ikat pinggang tersebut berisi sebuah samurai ataupedang tipis panjang, Senjata tersebut tidak ada ijin dari pihak yangberwenang; Bahwa Samurai tersebut bukan alat untuk melakukan

Dari hasilHalaman 17 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Ptipemeriksaan Terdakwa Kasnoto als Tolok bin Kaspri mengaku kalau iabersama dengan Gepeng telah membeli megicom dan kacamata di TokoNafis Elektronik di kecamatan winong dengan mengunakan uang palsupecahan Rp. 50.000,;Bahwa sewaktu digeledah ternyata terdakwa telah mengenakan ikat pinggangdan saat dicek ternyata ikat pinggang tersebut berisi sebuah samurai ataupedang tipis panjang, Senjata tersebut tidak ada ijin dari pihak yangberwenang

Dari hasil pemeriksaan Terdakwa Kasnoto als Tolok binKaspri mengaku kalau ia bersama dengan Gepeng telah membeli megicom dankacamata di Toko Nafis Elektronik di kecamatan winong dengan mengunakanuang palsu pecahan Rp. 50.000.;Menimbang, bahwa Ahli M.

milik saksi yang berada di dekat terminal Winong,Kecamatan Winong, Kabupaten Pati dengan harga keseluruhan Rp 355.000.dengan caracara sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga Majelis HakimHalaman 25 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Ptiberpendapat Terdakwa telah melepas kekuasaan atas Rupiah palsu denganmembelanjakanmagic com dan kacamata ditoko Nafis elektronik milik saksi yangberada di dekat terminal Winong, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati denganharga keseluruhan Rp 355.000,.

1. Menyatakan Terdakwa ARY ARDYA PUTRA Bin YULIATMOKO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

PENETAPANNomor 89/Pdt.P/2021/PA.LKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yangdilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraPengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:Pemohon I, NIK 122003, tempat dan tanggal lahir: Napa Gadung Laut/ 02November 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanBuruh Harian Lepas, tempat kediaman

di Kabupaten LimaPuluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik denganalamat email a@gmail.com, sebagai Pemohon ;Pemohon II, NIK 1213064, tempat dan tanggal lahir: Simangambat/ 01 Juli1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan MengurusRumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima PuluhKota, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II dan memeriksa alatbukti di persidangan.DUDUK PERKARAMenimbang

telah menyarankan kepada Pemohon danPemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimanapernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebutPemohon dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di KantorUrusan Agama setempat;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah mengajukan perkara ini diPengadilan Agama Tanjung Pati secara ecourt, lalu Majelis Hakim telahmemberikan penjelasan kepada Pemohon dan Pemohon Il tentangadministrasi perkara dan persidangan secara elektronik

, demi terwujudnyapersidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakimmemberikan saran kepada Pemohon dan Pemohon II untuk beracara secaraelektronik (elitigasi) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan diPengadilan secara Elektronik, atas saran tersebut Pemohon dan Pemohon IImenyetujui melakukan persidangan di Pengadilan Agama Tanjung Pati secaraelektronik (elitigasi);Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti

dokumen elektronik yang telahPemohon I dan Pemohon II unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, danternyata dokumendokumen tersebut telah memenuhi syarat formil, KemudianHalaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LKHakim Ketua menyampaikan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar)kepada Pemohon dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaansurat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon danPemohon

Tanda Penduduk, KartuKeluarga dan pindah serta datang penduduk.e Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.24 tahun 2013 yaitumeminta data kepada calan pemohon yakni suratpengantar dari Desa, Foto Copy KK, Foto Copy SuratNikah serta bio data pemohon sedangkan yang belummenikah Foto Copy Akta Kelahiran dan mengisi formulir.e Bahwa jika seseorang memiliki KTP Manual laludigantikan dengan KTP Elektronik maka Otomatis KTPManual tidak berlaku lagi dan Jika seseorang hendakmengambil KTP Elektronik seharusnya KTP

Sino S.Rombe dipergunakan untuk urusan dengan perusahaansedangkan KTP Elektronik an. Sino dipergunakan untukidentitas PNS.Bahwa Diantara kedua KTP tersebut sekarang ini yangterdakwa gunakan adalah hanya KTP Elektronik an. Sinosedangkan KTP Manual an. Sino S.

Konawe Selatan untuk dibuatkan KTPdengan menyerahkan data identitas kepada salahseorang pegawai yang terdakwa tidak ingat lagi namanyadan terbitlah KTP atas nama SINO S.ROMBE.Bahwa terdakwa juga memiliki KTP elektronik atas namaSINO sesuai dengan identitas pada SK Kepegawaaianterdakwa.Bahwa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapuntentang penggunaan rumpun ROMBE pada diri terdakwakarena terdakwa memang benar berasal dari rumpunROMBE.Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak terdakwa

SINO adalahKTP elektronik sehingga terjadi perbedaan nama antara KTP manual dan KTPelektronik.Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti danmemeriksa serta mendengarkan keterangan saksisaksi dimana darikesesuaiannya diperoleh faktafakta hukum berupa :e Bahwa benar terdakwa memiliki KTP manual atas nama SINO S.ROMBE dan KTP elektronik atas nama SINO saja.e Bahwa benar KTP manual atas nama SINO S.

.Menimbang bahwa saksi ASHAR alias BIO menerangkan danmengetahui bahwa terdakwa telah memiliki 2 (dua) buah KTP dimana dalamKTP manual atas nama SINO S.ROMBE dan dalam KTP elektronik atas namaSINO dan mengetahui pula bahwa KTP manual atas nama SINO S.ROMBEdipergunakan untuk kepentingan mengurus royalti atas tanah rumpun ROMBEyang dipergunakan oleh perusahaan sedangkan KTP elektronik atas namaSINO adalah untuk kepentingan terdakwa sebagai PNS.Menimbang bahwa saksi ASHAR alias BIO juga menerangkan

PUTUSANNomor: 1/G/2020/PTUN.KDI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasayang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:Nama : KIKILA ADI KUSUMA:;Kewarganegaraan : IRIGIOIES TAS eeenee seen eecrsrensnerennaaemeeemnnennasamennnnatnaaaemanneTempat

ZION NATONGAM TAMBUNAN, S.H., M.H.5kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantorAdvokat Kores Tambunan & Partners, berkantor di Jalan Jalan Cikini RayaNomor 91E, Jakarta Pusat;20domisili elektronik (email): putrilestariborusimanjuntak@gmail.com;selanjutnya disebut PENGGUGAT;melawan:Nama Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA:;Tempat Kedudukan : Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Poasia, KotaKendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/634, tanggal

., sehingga keterangan saksitersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil jawabannya,Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3 danmenghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akanmempertimbangkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3berupa fotofoto yang telah dinazegelen serta merupakan foto/print out atauhasil cetak dari dokumen/informasi elektronik

Pasal 6 UndangUndang Nomor 11 tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yangsah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan HukumAcara yang berlaku di Indonesia, olen karenanya bukti tersebut dapat diterimasebagai bukti;Menimbang, bahwa meskipun bukti T.1, T.2, dan T.3 telah diterimasebagai bukti hukum

yang sah, namun perlu dipertimbangkan pula agar buktitersebut dinyatakan sah diajukan di muka sidang sebagaimana yang dimaksudpada Pasal 5 ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19Tahun 2016 yakni /Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikdinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik, oleh karenanyadiperlukan ahli yang mengetahui perihal sistem elektronik guna menjaminkeaslian dari bukti yang diajukan

Tjs9.10.2019, supaya hadir pada tanggal 27 April 2019 ke Kantor Termohon untuk dimintaiketerangan sebagai SAKSI dalam Perkara :barang siapa dengan menyiarkan berita atau pembentahuan bohong, dengansengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dan/atau Setiap orang dengansengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan,perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/atau dokumenelektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan /atau dokumen elektroniktersebut

PENYITAAN BARANGBARANG MILIK PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEHTERMOHON TIDAK SAH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDURBahwa Termohon dalam melakukan Penyitaan barang elektronik dan akun mediasosial milik Pemohon tidak pernah menunjukan Surat Perintah dari Penyidik dantidak ada Surat ijin dari Pengadilan Negeri setempat (Pengadilan Negeri TanjungSelor) sebagaimana diatur dalam pasal 38 Ayat (1) KUHAP yang berbunyihalaman 9Qdari46 Putusan No.3/Pid.Pra/20 19/PN.

Sementara dalam konteks UU ITE sendiri bohong adalahtidak sesuai dengan fakta;Bahwa UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 masih bisa digunakan sepanjang tidakdigunakan UU yang lainnya;Bahwa maksud dari rumusan pasal 35 UU ITE terdapat beberapa unsur untukterpenuhinya suatu perbuatan yang melanggar hukum bisa salah satu dan bisa keseluruhan.Diantara unsur tersebut adalah manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;Bahwa benda yang dapat disita

dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ataudokumen elektronik tersebut seolaholah data yang otentik sebagaimana dimaksuddalam rumusan Pasal 51 ayat (1) jo.

TjsHak Melawan Hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agarinformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolaholah data yangotentik sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 51 ayat (1) jo.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perungangundangan yang berlaku;Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan,Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik serta hadirdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipunmenurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan

Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbuktidisebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, Tergugat dipanggiltidak melalui panggilan secara elektronik, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat dimintakan persetujuannya untuk berperkarasecara secara elektronik, dengan demikian Tergugat tidak dapat didengarketerangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapatmendamaikan

Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Mab.kemudian diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan AgamaMuara Bungo memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secaraelektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMANomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan diPengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RINomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat tidakdipanggil secara panggilan elektronik karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya, oleh karena itu Tergugatdipanggil secara manual, hal mana Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctisPasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun

, dan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor129/KMA/SK/VIII/2019Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dalam persidangan secaraelektronik harus ada persetujuan Penggugat dan Tergugat dan di persidanganTergugat tidak dapat dimintai persetujuannya karena tidak hadir di persidangan,dengan demikian Hakim berpendapat

PUTUSANNomor 2/Pdt.G/2022/PA MshDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik (elitigasi)telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, NIK. 8101175907850003, Tempat/tanggal lahir di Ambon 19Juli 1985, Umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan XXxXxxXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,bertempat tinggal di xxxxx

Dalam Hal inimemilih Domisili Elektronik pada alamat email : Xxxxx,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, NIK. 8101172108880004, Tempat tanggal lahir di Siri Sori Islam21 Agustus 1988, Umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikanS1, pekerjaan xXXxXXxXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, bertempattinggal di KOTA MASOHI, KAB. MALUKU TENGAH.

Dalam Halini memilin Domisili Elektronik pada alamat email : xxxxx ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksaalatalat bukti yang diajukan di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di KepaniteraanHalaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA MshPengadilan

berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat di persidangan agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namuntidak berhasil;Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugatuntuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernamaRifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. tanggal 26 Januari 2022, ternyata mediasitidak berhasil;Bahwa setelah melakukan konfirmasi tentang pendaftaran akunTergugat pada aplikasi ecourt, Ketua Majelis menetapkan proses persidanganakan dilakukan secara elektronik

(elitigasi) dan agenda persidangan yang telahdisepakati Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam BeritaAcara Sidang;Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan petitumangka 3 surat gugatan Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabansecara elektronik sebagai berikut; Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat pada poin pertama adalah benaradanya;Halaman 4 dari 19 halaman

Selanjutnya Para Pemohon danPara Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 108/Pat.P/2021/PA.BlicnPengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April2021 yang didaftarkan secara elektronik (eCourt) di Kepaniteraan PengadilanAgama Batulicin dengan register perkara nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Blcntanggal

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturanhukum yang berlaku ;SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya ExAequo et bono)Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohontelah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya;Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Para Pemohondan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara aquo yang didaftarkansecara ecourt;Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat

sebagai Pengguna Terdaftar, makaHakim telah memeriksa identitas kKuasa Para Pemohon dan kelengkapanpendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuanhuruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan Secara Elektronik;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 09 April2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhiunsur kekhususan

sebagaimana diatur dalam Pasal 8Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang AdministasiPerkara dan Persidangan Secara Elektronik;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke hadapan sidangberdasarkan ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik,panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai denganPasal

Penetapan ini disampaikanpada hari itu juga secara elektronik kepada Para Pemohon melalui KuasaHukumnya.Hakim Tunggal,Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.Panitera Pengganti,Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.Rincian Biaya Pekara: 1. Pendaftaran :Rp 30.000,002. Proses :Rp 50.000,003. PNBP Surat Kuasa :Rp 10.000,004. PNBP Panggilan :Rp 10.000,005. Redaksi :Rp 10.000,006. Meterai :Rp10.000,00 +Jumlah :Rp 120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah)Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 108/Padt.P/2021/PA.Bicn

Dengan demikian terhadap buktibuktitersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun buktibukti informasi/dokumenelektronik tidak secara tegas di atur dalam sistem hukum acara perdata, MajelisHakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengaturbahwa Informasi/Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakanalat bukti hukum yang sah, dengan

demikian bukti P.3 dan P.4 dapat diterimasebagai bukti yang sah.Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah pula memenuhi syarat formilsuatu alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) poin aUndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik (ITE), yaitu Informasi/Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atausurat yang menurut peraturan perundangundangan harus dalam bentuktertulis.Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yangberwenang untuk

Dengandemikian terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipunbuktibukti informasi/dokumen elektronik tidak secara tegas di atur dalamsistem hukum acara perdata, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5Ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Informasi/Dokumen elektronikdan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dengandemikian

bukti T.5, T.6, T.7, T.9, T.10, 7.11, T.12, dan T.13 dapat diterimasebagai bukti yang sah.Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6, T.7, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13 telahpula memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik sebagaimana diaturdalam Pasal 5 ayat (4) poin a UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Informasi/Dokumen Elektronikbukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundangundanganharus dalam bentuk tertulis.Menimbang, bahwa bukti

elektronik T.5, T.6, T.7, T.9, T.10, T.11, T.12 danT.13 secara materiil diakui kebenarannya dan keasliannya oleh Penggugatserta berhubungan dengan pokok perkara, namun bukti elektronik T.5, T.6, T.7,T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13 tidak cukup menjelaskan keadaan rumah tanggaHalaman 40 dari 50, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.SkwPenggugat dan Tergugat yang masih harmonis, oleh karena itu bukti elektroniktersebut membutuhkan bukti sah lainnya sebagai pendukung, sehingga MajelisHakim berpendapat bukti

1. Menyatakan Terdakwa Wanda Belianita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Tidak memiliki KTP-Elektronik Kota Jayapura;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama PUGUH DWI TJAHJONO, ST dengan PUGUH DWI TJAHYONO, ST. adalah satu orang yang sama, sehingga dalam selanjutannya akan memakai nama PUGUH DWI TJAHJONO, ST. sesuai dengan yang tertera di KTP Elektronik;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menyatakan Terdakwa I IMAM ALAMSYAH dan Terdakwa II ROSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;2.

IMAM ALAMSYAH dan Terdakwa Il ROSIDI,dengan identitas tersebut diatas, terobukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sengaja memberi kesempatan, sarana atauketerangan untuk melakukan kejahatan, tanpa hak menyebarkan beritabohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalamtransaksi elektronik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28ayat (1) Jo.

Sidoarjo atau setidak tidaknya termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sidoarjo, mereka yang sengaja memberi kesempatan,sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan , dengan sengaja dantanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkankerugian konsumen dalam transaksi elektronik , yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut:Bahwa awalnya terdakwa ROSIDI menyampaikan kepada terdakwaIMAM ALAMSYAH bahwa temannya yang bernama ADUL (DPO) mintaagar dibukakan rekening

YUDA EKAPUTRA pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 5.000.000, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban SIT MUAMAROHmengalami kerugian sebesar Rp. 58.740.000, (lima puluh delapan jutatujuh ratus empat puluh ribu rupiah).Perbuatan para terdakwa sebagaimana diaturdan diancam pidana dalamPasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat 1 UndangUndang RI Nomor 19 Tahun2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 ke2 KUHP .ATAUKeduaBahwa

Nomor: 19 Tahun2016 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ke2 KUHP.Menimbang, bahwa adapun unsurunsur pasal tersebut adalah sebagaiberikut: Unsur Ke Setiap orang Unsur KeIl Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keteranganuntuk melakukan kejahatan , Unsur Ke Ill dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan beritabohong dan menyesatkan yang mengakibatkankerugian konsumen dalam transaksi elektronik.Unsur keI : Setiap orangMenimbang

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Dea Debora, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Tidak memiliki KTP-Elektronik Kota Jayapura;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, yang dimohon banding; 3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah);

(ecourt) melalui Sistem InformasiPengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lainnya yang bertalian;Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Surabaya Nomor168/G/2020/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum dengan persidangan elektronik (ecourf) melalui Sistem InformasiPengadilan

tanggal 1 Desember 2020 telahmengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 30 November; SedangkanTerbanding dahulu Tergugat Il Intervensi dalam persidangan elektronik tanggalHalaman 11 dari32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.15 Desember 2020 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal15 Desember 2020;Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum

dengan persidangan elektronik(ecourt) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April2021, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:MENGADILI:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat Il Intervensi mengenai Para Penggugat tidakmempunyai kepentingan (/egal standing) untuk mengajukan gugatan;Dalam Pokok Perkara:1.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp 8.474.000, (delapan juta empat ratus tujuh puluhempat ribu rupiah)Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 168/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum dengan persidangan elektronik (ecourt) melalui Sistem InformasiPengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, dengan dihadiri oleh KuasaHukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor168/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum dengan persidangan elektronik (ecourf) melalui Sistem InformasiPengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, yang dimohon banding;3.