Ditemukan 27401 data
MUNJIATI MUNAWAROH, SE, M.Si
Tergugat:
1.KIRNANTO
2.TRI SUMARYADI
3.MARDI WALUYO
4.KUSNIYAH SUTIANTI
5.WARUJU
6.FUJI ASTUTI
7.SUGENG MULYANTO
8.ENDANG SUPRIHATIN
78 — 76
Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatanb. Tidak jelasnya obyek sengketac. Petitum tidak jelasBahwa gugatan Penggugat telah nyata dan jelas menjelaskan dasarhukum dan dalil gugatan, kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini telahsangat jelas.,gugatan Penggugat telah menjelaskan dan menyebutkan posita(fundamentum petendi) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapatpersesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain.
32 — 2
Penggugat yaitu Purna Wiyata denganTergugat dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 208 atas namaTergugat Il adalah cacat hukum ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Rv merumuskan yang dimaksuddengan gugatan secara jelas adalah gugatan disertai kesimpulan yang jelasdan terang, selain itu pada prinsipnya apa yang dicantumkan dalam petitumharuslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan serta harusterperinci;Menimbang, bahwa dalam praktik di pengadilan, gugatan dinyatakantidak jelas apabila : 1) tidak jelasnya
dasar hukum dalil gugatan, 2) tidakjelasnya objek sengketa, 3) tidak jelasnya petitum gugatan;Menimbang, bahwa kekaburan objek sengketa sering terjadimengenai tanah, ada beberapa hal yang menyebabkan kekaburan itu yaitubatasbatasnya tidak jelas serta letaknya tidak pasti;Menimbang, bahwa setelah Majelis memperlajari dalildalil gugatanPara Penggugat dalam Posita maupun dalam Petitumnya, Para Penggugattidak menyebutkan secara jelas dimana batasbatas serta letak atas objeksengketa, Para Penggugat hanya
46 — 23
Bahwa dengan tidak jelasnya/tidak disebutkan Indentitas Tergugat makamembawa konsekwensi hukum bahwa Gugatan dari Penggugat cacatsecara formil. Bahwa dari uraian tersebut diatas, diketahui dengan jelas dan terangbahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan Indentitasdari Tergugatl dalam perkara ini. Bahwa dengan tidak jelasnya/tidak disebutkan secara jelas indentitas dariTergugat I, maka Gugatan dari Penggugattelah cacat hukum.
Mismanto
Tergugat:
1.Edi Suwito
2.Iskandar
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
2.PT. Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Medan Cq, PT. Permodalan Nasional Madani Persero Unit UlaMM Kuala Binjai
80 — 47
Untuk lebih jelasnya TURUT TERGUGAT II akanmengutip bunyi Posita angka 4, dari Penggugat sebagai berikut: aeeees Tanah terpekara merupakan harta peninggalan/warisan dan sudahmenjadi bagian warisan Penggugat yang telah dibagi, tanah warisantersebut menjadi bagian bagian milik Penggugat serta telah diketahuioleh saudaraSsaudar Penggugat yang menjadi ahli waris alm.Loso danalmh.Lasiyem yakni Penggugat(Mismanto), SUKIYEM (62 TAHUN,(MISNAH 59 TAHUN) dan WAGINI (43 TAHUN)....... 4.
Untuk lebih jelasnya, TURUTTERGUGAT II akan mengutip kaidah hukum dari YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15Mei 1977 Jo.
74 — 26
Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;Dalam hal ini Posita atau fundamentumpetendi tidak menjelaskan dasar hukum (rehts grond) dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan dan bisa juga dasar hukum jelas ,tetapi tidak dijelaskandasar faktanya (fetelijke grond); gugatan tidak tertentu ,dan dalil guhatan tidakmemenuhi syarat formil ;b.Tidak jelasnya objek sengketa .Hal ini terjadi dalam hal sengketa tanah,disebabkan oleh: tidak disebutnya letak tanah, batasbatasnya tidak jelas ataubatasbatasnya
38 — 20
190.820.630, sedangkan setahu Penggugathutang Pinjaman Fixed Loan Penggugat sisa outstandings Rp. 80.007.695,(delapan puluh juta tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) hal initidak mencerminkan tujuan lembaga keuangan Perbankan untuk membantudan menumbuhkan perekonomian di lingkungan masyarakat khususnyaPenggugat sebagai Debitur yang mempunyai usaha dagang/wiraswastamalah dapat membuat bangkrut, dan tindakan Tergugat ini seperti tindakanrentenir;Bahwa juga terlihat tidak transparan atau tidak jelasnya
Gugatan yang menyatakan perbuatan melawan hukum:e Bahwa gugatan khususnya yang ditujukan kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan in casu Turut Tergugat,yang menyatakan penetapan lelang tidak sah dan tidak berkekuatanhukum atas objek sengketa a quo, karena merupakan perbuatan melawanhukum, tidak jelas dasar hukum gugatan;Bahwa tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpetendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari
JENNY
Tergugat:
1.PT NARADA ASET MANAGEMEN
2.MADE ADI WIBAWA
3.BAYU PRASKORO NUGROHO
4.Bayu Prakoso Nugroho
Turut Tergugat:
1.Sdr MARTO
2.Sdr DENNY KOSASIH
3.Sdr SYAHID LIGA
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
5.Marto
6.Denny Kosasih
7.Syahid Liga
8.Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
524 — 920
Bahwa berdasarkan hal hal diatas dengan tidak jelasnya dasarhukum Gugatan A quo maka sudah seharusnya Gugatan A quo DITOLAKdan atau setidaktidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK);1. Bahwa setelah PARA TERGUGAT membaca dan mencermati gugatanPENGGUGAT diketahui gugatan PENGGUGAT error in persona olehkarena mendudukkan TERGUGAT II selaku Komisaris TERGUGAT danTERGUGAT III selaku Direktur TERGUGAT sebagai pihak dalam perkaraa quo;2.
Bahwa berdasarkan hal hal diatas dengan tidak jelasnya dasarhukum Gugatan A quo maka sudah seharusnya Gugatan A quo DITOLAK danatau setidaktidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;C. ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK);1.
111 — 22
Il tidak ada kepasitas apapun dalam perkara Aquo,untuk itu mohon agar Majelis Hakim dapat mengeluarkan Turut Tergugat Ilsebagai pihak dalam perkara Aquo.Gugatan Penggugat KaburBahwa, keseluruhan rumah yang dibangun oleh Tergugatberdasarkan Akta Perjanjian Membangun dan Bagi Hasil No.239 berjumlah10 (sepuluh) unit, namun Penggugat hanya menggugat 5 (lima) unit sajayaitu atas nama Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, TurutTergugat IV dan Turut Tergugat V, hal ini membuat tidak jelasnya
rumah diatas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 561 dan 504 milik Penggugat,sehingga dengan tidak dicantumkannya seluruh bagian objek yang tercantumdalam Akta Membangun dan Bagi Hasil Nomor: 239, tanggal 28 Agustus 2008,mengakibatkan objek sengketa menjadi tidak jelas/kabur sehingga menyulitkanpada saat pelaksanaan eksekusi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa bentuk gugatan penggugat tersebut merupakanbentuk gugatan yang kabur karena tidak jelasnya
111 — 24
x 50 M namun hanyaberukuran Panjang 25 M x Lebar 21,5 M namun Penggugat tidakmenjelaskan batasbatas tanah sebagaimana termuat dalam Surat RooiadvisNo:11/57 tanggal 31 Djanuari 1957 maka dengan tidak jelasnya objek yangdipermasalahkan Penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dantidak jelas, sehingga patut apabila Gugatan Penggugat dinyatakan di Tolakatau setidakidaknya tidak dapat diterima:IllGUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMAKARENA SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).
NETSUKO HAERANI tidak ada yangbemama RITA KALOKE dan NITA KALOKE, maka jelasnya GugatanPenggugat dalam perkara a quo adalah salah orang (Enror in Persona)dan Penggugat tidak mempunyai dasar apapun untuk menuntut kepadaTergugat VI dan Tergugat VII;Bahwa adannya kesalahan orang dalam penempatan pihak selakuTergugat yang mana teroukii bahwa nama RITA KALOKE Tergugat VI danNITA KALOKE Tergugat VII bukanlah bagian dari Ahli Waris NetsukoHaerani, namun adannya perubahan Gugatan Penggugat tertanggal 26April
Perubahan Gugatannya terlanggal 07 Juni 2018 yangmana HIWU KALOKE sebagai Tergugat Il jelaslan salah alamatsehingga alamat di Jalan Danau Poso, Kelurahan Bungin, ProvinsiSulawesi Tengah pada perubahan Gugatan adalah keliru dan tidak benarnamun dengan kehadiran Tergugat Il dalam perkara a quo dikarenakanKuasa Penggugat menghubungi melalui telepon, akan tetapi tidakmerubah terkait dengan alamat Tergugat Il yang senyatannya beralamatpada Desa Binsil, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, makadengan tidak jelasnya
Gugatan sehingga Gugatan menjadi kabur dan tidak jelassehubungan dengan perubahan Gugatan tersebut melalui RelaasPanggilan Sidang terlanggal 28 Juni 2018 telah tegaskan oleh LurahBungin Nomor: 474/263/PEM/KLB/2018 tanggal 20 Juli 2018 dinyatakan:eee bahwa benar yang nama tersebut aiatas adalah bukan Penduduk/masyarakat yang BERDOMISILI di Kelurahan Bungin, Kecamaian Luwuk,Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan saat ini yangbersangkutan tidak diketahui keberadaannya.Sehingga dengan tidak jelasnya
yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan,dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguhsungguh dan dalamhal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi;Menimbang, bahwa setelan Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonvensibaik yang diajukan oleh Tergugat , VIII, IX, X, Xll dan XIll, maupun yang diajukan olehTergugat Il dan Xl, gugatan tersebut tidak menguraikan dengan jelas posita atau dalilgugatan rekonvensi terutama dasar peristwa yang mendasari gugatan, selain itu pulatidak jelasnya
200 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cipta Intiperdana;Bahwa pada tahun 2002 ini, jelasnya tanggal 29 Agustus2002 mobil pribadi Penggugat disita sesuai dengan BeritaAcara pelaksanaan No.S.06. BAS/WPJ.05/KP .0708/2002sedangkan Penggugat tidak pernah berurusan' baik secaralangsung maupun tidak langsung dengan Tergugat ;Bahwa seharusnya Tergugat terlebih dahulu' menyitainventaris Peruhasaan PT.
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
B.Ika/Tergugat dan ia telah mendirikan bangunan rumah bilik diatasnyayang kini rumah tersebut dijadikan sebagai rumah tinggal oleh Tergugat;6 Bahwa, adapun sebagai jelasnya yang dimaksud sebagian objek tanahyang telah dikuasai dengan tanpa hak oleh Tergugat sebagaimanadimaksud dalam posita gugatan point5 diatas yaitu adalah atas sebagiantanah khususnya seluas: + 120 m? dengan batasbatas sebagai berikut:Utara: jalan/gang/P.
23 — 10
Tty.tinggal tanopa ada komunikasi yang baik dan keduanya pun tidak salingmengunjungi lagi;Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibatperselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasitidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapatdipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebabperselisihan dan pertengkaran
18 — 2
Tentang Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan dan error in persona ;Bahwa posita atau fundamentum petendi gugatan Para Penggugat tidak rnenjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tidakmemenuhi syarat formil.
51 — 9
2017/PNTpgsayang diantara Penggugat dengan Tergugat telah putus dan sulit untukmewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, sehinggamempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkankebaikan, juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagianakanak Penggugat/ Tergugat;10.Bahwa, oleh karena rumah tangga yang dibina antara Penggugat danTergugat sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dipertahankan, makaperceraian adalah satusatunya jalan yang terbaik yang harus ditempuhdemi jelasnya
82 — 7
Bahwa pada nomor 6 Penggugat tetap pada gugatansemula dan untuk lebih jelasnya Penggugat katakan bahwa tergugatbenar selingkuh pada tahun 2008 itu dengan orang Belauran yaitu MamaAyu dan kemudian pada tahun 2009 Tergugat kembali berselingkuhdengan orang Belauran lagi bernama Mama Devi dan memilih keluarrumah pada tahun 2009 dengan selingkuhannya, namun kemudiankembali lagi kepada Penggugat, untuk usaha Tergugat, Penggugatmemberikan modal untuk berdagang bakso, namun ternyata jualan ditinggal ngojek
25 — 15
Dan dengan jelasnya penyebab, bentuk, dan akibatperselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka majelis hakimmenilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhikualifikasi tidak harmonis karena terusmenerus terjadi perselisinan danpertengkaran;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah menempuhupaya mediasi dalam persidangan meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakandan selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah berupayamerukunkan dengan menasihati pihak
157 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seharusnya Ketsya Hokola Hallatu ditarik sebagai pihak yangberperkara, ini berarti hakim telah salah menerapkan hukum karena ketidak ikutnyaKetsya Hokola Hallatu yang adalah anak kandung pewaris bidang tanah dan jugaberperan dalam proses peralihan hak yang merupakan objek sengketa DusunAhuralo Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dalamperkara ini, jelasnya pertimbangan putusan ini patut ditolak;4.
94 — 36
Bina Peri Permai Nomor :13, bukti P6;Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, KuasaPenggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksisaksi dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaanobyek sengketa dengan melihat langsung obyek sengketa ke lokasi, danhasil pemeriksaan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkankesimpulannya tertanggal 31 Oktober 2013 ;Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya tentang segala
212 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakimtingkat banding hanya mengutip Point yang ada dalam Surat PerikatanPerjanjian Jual Beli (SPPJB) yang ditandatangani oleh Terdakwa danRAHWA Als WAH, yaitu Brosur yang memuat Sarana dan Prasaranalengkap, dan tenggang waktu Perjanjian selama 18 (delapan Belas) bulantelan berakhir, rumah belum siap, pertimbangan ini merupakanpertimbangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, dan dipandangMajelis Hakim Tingkat Banding tidak mengerti dan tidak mau mempelajaritentang materi perkara, untuk lebih jelasnya
15 — 15
huruf (a) tersebut di atas,meskipun Termohon dalam jawabannya tidak meminta untuk ditetapkan mutah,namun karena hal ini merupakan kewajiban suami yang akan mentalakisterinya, maka Majelis Hakim secara ex offficio dapat menetapkan hal tersebut,apalagi mengingat usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudahberjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan, waktu yang cukup untuksebuah pengabdian bagi masingmasing pihak, dengan demikian terlepas darisiapa yang salah dan siapa yang benar, jelasnya