Ditemukan 191058 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pasal 81 ayat (1) undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
Pasal 12 ayat (2) undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Pasal 115 ayat (2) uu ri no. 35 tahun 2009
Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana
Undang-undang nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 uu ri no. 35 tahun 2009 tentang narkotika
Pasal 111 ayat (1) uu ri no. 35 tahun 2009
Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.
Pasal 80 ayat (1) uu no.23 tahun 2002 tentang
Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Putus : 21-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 460/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 21 Nopember 2017 — R. Widjanarko melawan PT. BPR Sabar Artha Prima, Kantor Cabang Klaten dkk
72 — 26
72 — 26
yang terletak diDesa Gergunung, Kecamatan Klaen Utara, Kabupaten Klaten atas namaTergugat tersebut kepada Penggugat, apabila enggan makapelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa melalui bantuankepolisian dan atau tentara berdasarkan kekuasaan kehakiman;Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 460/PDT/2017/PT SMGMenghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill untuk taat dan tundukterhadap putusan ini;Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill secara tanggungrenteng untuk membayar biaya yang
yangterletak di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, KabupatenKlaten atas nama Tergugat tersebut kepada Penggugat apabilaenggan maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksamelalui bantuan kepolisian berdasarkan kekuasaaan kehakiman;7. Menghukum TERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill untukHalaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 460/PDT/2017/PT SMGtaat dan tunduk pada putusan ini;8.
Hakim Tingkat Banding dapatmenyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Juli 2017, Nomor :44/Pdt.G/2017/PN.KIn., haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugatsebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan;Mengingat, ketentuan Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman
Register : 19-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 P/HUM/2018 Tanggal 17 Desember 2018 — GANJAR PURNAMA SIDIK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI;
154 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundangundangandi bawah undangundang terhadap undangundang;3.
tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena obyek permohonan keberatan hak ujimateriil a quo bukan merupakan' peraturan perundangundangansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1),dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, dan Mahkamah Agung tidak berwenangmenguji obyek permohonan keberatan hak uji materiil tersebut,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka permohonankeberatan hak uji materiil a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanyapermohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansipermohonan keberatan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Register : 19-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA BIMA Nomor 1687/Pdt.G/2020/PA.Bm Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 7
17 — 7
dikabulkannya gugatan Penggugat tersebutmaka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinansesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdiubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.Memperhatikan pasalpasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 656/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK
vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D/H PT KENCANA
INTERNUSA ARTHA FINANCE),
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidakditerima;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kemballikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan KembaliKedua:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Register : 12-11-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0491/Pdt.P/2020/PA.Lmg Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 5
13 — 5
;Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, makadiperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam Registerperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 Undangundang Nomor 7Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon,;Memperhatikan, pasal 10 ayat (1 dan 2) Undangundang Nomor 48 tahun2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;Hal. 4 dari 6 Hal.
Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/Ag/2018 Tanggal 31 Januari 2018 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 59 K/Ag/2018Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasidibebankan kepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 225/Pdt.P/2017/PA.Dgl Tanggal 7 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
Jurusita PenggantiPengadilan Agama Donggala telah mengumumkan bahwa para Pemohon akanmelaksanakan sidang itsbat nikah pada tanggal 7 April 2017 di Kantor UrusanAgama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, namun para Pemohon tidak hadirdan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/Kuasanya yang sah untukhadir di persidangan, ketidakhadiran para Pemohon tersebut tanpa ada alasanyang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4)UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Register : 06-09-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 569/Pdt.P/2016/PA. Mmj Tanggal 27 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
13 — 7
13 — 7
selanjutnyadianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon Iladalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah dipanggil secararesmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwaketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mamuju adalah pelaksanakekuasaan kehakiman
Register : 08-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 17-04-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 152/Pdt.P/2017/PA. Mmj Tanggal 5 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 7
11 — 7
selanjutnyadianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon Iladalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah dipanggil secararesmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwaketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mamuju adalah pelaksanakekuasaan kehakiman
Register : 10-03-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 27-07-2017
Putusan PA MOROTAI Nomor 0901/Pdt.P/2016/PA.MORTB Tanggal 5 April 2016 — Idham Djamaludin Bin Djamal Hasan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Rahmat Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut Pemohon I;
Maria Buamona Binti Adi Buamona, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rahmat, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut Pemohon II;
16 — 9
16 — 9
berdasarkan persetujuan bersama antara DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, PengadilanAgama Morotai dan Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016tentang pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalampelayanan terpadu (Itsbat Nikah Terpadu), maka biaya perkara dibebankankepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotaimelalui DIPA tahun 2016;Memperhatikan pasalpasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman
Putus : 11-07-2008 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 19/Pdt.P/2008/PN Rap Tanggal 11 Juli 2008 — PERDATA
- BISMA HARAHAP
20 — 4
20 — 4
Pemohon dapatmemiedi wali dari anak kandungnya tersebut yang belum dewasa atau yang masih@Seweh umur dan j juga dapat diberi ijin untuk bertindak hukum atas nama anakanakPemohon tersebut; Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon telah terbukti dan nyata pulaaie sepentingan yang beralasan hukum maka oleh karena itu permohonan pemohon@apet dikabulkan untuk seluruhnya; Memperhatikan peraturanperaturan hukum yang berkenaan dengan halhalsesupa ini dan pasalpasal dari Undangundang Pokok Kekusaan Kehakiman
Register : 12-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/TUN/2019 Tanggal 4 April 2019 — HASNA Dg. TARRING., DKK VS ABD. KADIS BIN HAKIM., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS;
65 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
kalahPara Pemohon Peninjauan Kembali dinukum membayar biaya Perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas, makapermohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembalidinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali iniharus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putus : 19-03-2013 — Upload : 17-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 59/Pdt/2013/PT.Smg Tanggal 19 Maret 2013 — SURONO, dkk melawan ERINA MILDAWATI, dkk
11 — 13
11 — 13
;Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan denganpemeriksaan perkara ini, khususnya UUPA HIR dan UU Nomor 48 tahun2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari PEMBANDING/Penggugat I Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20Nopember 2012 Nomor : 142/Pdt.G/2012/PN.Ska. yang dimohonkanbanding tersebut. Hal. 4 dari 6 Hal.
Register : 09-01-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PDT/2015/PT.DKI Tanggal 16 April 2015 — MAMAN KURNIAWAN >< NY.ANGGRAINI SULIARTA
33 — 17
33 — 17
berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal23 Oktober 2013. nomor 164/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR yangdimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semulaTergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus puladihukum untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatpengadilan;Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 sertapasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman
Register : 01-03-2011 — Putus : 18-05-2011 — Upload : 16-09-2011
Putusan PTA BANDAR LAMPUNG Nomor 3/Pdt.G/2011/PTA.Bdl Tanggal 18 Mei 2011 — PEMBANDING VS TERBANDING
85 — 33
85 — 33
keberatan pembanding telah dibantah olehterbanding dalam kontra memori bandingnya, oleh karenaitu. keberatan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas maka putusan hakim tingkat pertama harusdikuatkan 5Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan /Pembandingadalah pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal192(1)RBg, patutlah dihukum untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding :Memperhatikan pasal pasal dari Undangundang No. 48tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Register : 03-03-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PA BIMA Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Bm Tanggal 18 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 9
19 — 9
dikabulkannya gugatan Penggugat tersebutmaka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinansesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdiubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.Memperhatikan pasalpasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman
Register : 26-02-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA MANOKWARI Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Mw Tanggal 21 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 5
9 — 5
No. 0044 /Pdt.G/2016/PA.MwMenimbang, bahwa Pengadilan Agama Manokwari adalah pelaksanakekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biayaringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 963/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D/H PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE)
118 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kemballikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (d/h PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE)
198 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
198 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 360/B/PK/Pjk/2020berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembalikedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebutdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kemballikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14
Putus : 27-02-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/Ag/2018 Tanggal 27 Februari 2018 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
59 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
,tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak danPemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua