Anwar, S.H. menyatakan pembuktian ataspenganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengansengaja melakukan perbuatanperbuatan tertentu yang dapat menimbulkanrasa Sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelchting (MvT)bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opset adalah willen enwitens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukanperbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dariperbuatan

Teori bayangan atau pengetahuan (voorstellings theorie) dari Frankatau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat,akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapatdiharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akandapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktekpradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapagradasinya, atau coraknya (Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana

Si pembuat menghendakiperbuatan beserta akibatnya,e Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn ataunoodzakelijkheidbewustzijn), maksudnya adanya akibat yang tidak diinginkandari perbuatan si pembuat, tetapi hal itu merupakan suatu keharusan yang harusdilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama si pembuat, akibat ini pastitimbul,e Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijkopzet), maksudnya suatu perbuatan yang dilakukan si pembuat dapatmengakibatkan

menyakinkanmenurut hukum;2 Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan KayuYang Tidak Di lengkapi Bersamasama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan didalamMemori Penjelasan (Memori Van Teolichting) bahwa mengenai Kesengajaan (opzet) secaratradisional dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni :1 Sengaja sebagai maksud ( opzet als oogmerk).Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabilasi pembuat

Ia tidak pernah melakukanperbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akanpernah terjadi.2 Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheidof noodzakelijkheid).Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwaakibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidakdimaksud.3 Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet metwaarschijnlijkheidsbewustzijn).Menurut HazewinkelSuringga

, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi, terjadijika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibatlain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Sedangkan menurutPOMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan(bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaanantara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk)dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doe/) dari pembuat, berarti pengertianmaksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet).

Dan pengertiansengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS dimaksudkanapabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. la tidak pernah melakukanperbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidakakan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari wedderrehtctelijkyang menurut Prof. Mr. D.

Nomor : HK.00.06/I/II/3/00041/2011 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Tagihan Kepada Negara Penandatangan Spm Dan Pejabat Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara ;7.

Msc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Politeknik Kesehatan Maluku sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :HK.00.06/1/11/3/00041/2011 tanggal 03 Januari 2011, bersamasama dengan HAMDAN TUNNY,S.Kep.

Ita La Tho, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK)3. Fauzia Peluw selaku Bendahara Penggeluaran, danKetua4. Ety Y. Ristianti, SKM, MPH selaku Pejabat Penandatangan SPMBahwa untuk kegiatan pemeliharaan gedung kampus ini dibentuk panitiapemeliharaan berdasarkan SK Direktur Politeknik Kesehatan Maluku No.KR.02.01/1/0327/2011 dengan struktur sebagai berikut :: Supriono Serang, Akp.

Msc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Politeknik ....Politeknik Kesehatan Maluku sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :HK.00.06/1/11/3/00041/2011 tanggal 03 Januari 2011, bersamasama dengan HAMDAN TUNNY,S.Kep.

Ita La Tho, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK)adFauzia Peluw selaku Bendahara Penggeluaran, dan4. Ety Y. Ristianti, SKM, MPH selaku Pejabat Penandatangan SPMBahwa untuk kegiatan pemeliharaan gedung kampus ini dibentuk panitiapemeliharaan berdasarkan SK Direktur Politeknik Kesehatan Maluku No.KR.02.01/1/0327/2011 dengan struktur sebagai berikut :: Supriono Serang, Akp. M.KesSekretaris : La Dul Hadji, SEAnggota : Agustinus WattimenaIrhamdi AhmadAgnes Batmomolin, S.Kep, Ns.

Adiyasa Pratama melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedungtanpa adanya kontrak melainkan atas perintah lisan dari terdakwa dan HamdanTunny, S.Kep, M.Kes, kemudian dokumendokumen terkait pelelangan dankontrak baru dibuat setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atas perintahterdakwa Ita La Tho, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)beserta Hamdan Tunny, S.Kep, M.Kes selaku Direktur sekaligus KPA sertadokumen pelelangan dan kontrak tersebut dibuat sendiri oleh rekananyaitu CV.

KASROH adalah Sebagai pemilik alat pencetakansekaligus pembuat sampul dan isi lembaran buku nikah kosongdan pembuat sticker Hologram palsu, dan untuk 1 pasanglembaran buku nikah tsb di jual kepada DOYO seharga Rp. 30.000Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr Bahwa benar kalua diperhatikan dengan seksama,benar bahwa para pelaku tersebut yaitu sdr. SULAEMAN, sdr. ASEPHERI, sdr. BANGUN, sdr. AHMADI, sdr. SUMARNO, Terdakwa dansdr.

KASROH adalah Sebagai pemilik alat pencetakansekaligus pembuat sampul dan isi Jlembaran buku nikah kosongdan pembuat sticker Hologram palsu, dan untuk 1 pasanglembaran buku nikah tsb di jual kepada DOYO seharga Rp. 30.000 Bahwa benar kalua diperhatikan dengan seksama, benarbahwa para pelaku tersebut yaitu sdr. SULAEMAN, sdr. ASEP HERI,sdr. BANGUN, sdr. AHMADI, sdr. SUMARNO, Terdakwa dan sdr.KASROH adalah pelaku yang saksi tangkap bersama MUHAMMADRIZKY FAHRESI.

KARSO berperan sebagai pembuat buku nikah palsutersebut yang seolah olah seperti aslie Sdr. BANGUN berperan sebagai penyedia dan pencetak bukunikah palsu tersebut Bahwa barang 1 (satu) Unit Handphone Realme warna birudengan nomor handphone 0838 1155 6292, adalah handphone yangdigunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan sdr. BANGUN untukmemesan buku nikah kosong, dan sdr.

KASROH bin TARMUJIadalah orang yang mencetak dan pembuat sampul/cover buku nikah danjuga setiap halaman buku nikah dan Sdr.SUMARNO adalah pemesan. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan adalah Rp.20.000. (dua puluhribu rupiah) dari 1 pasang buku nikah palsu sedangkan sisanya Rp.30.000.(tiga puluh ribu rupiah) untuk sdr KASROH bin TARMUJI biaya jasa untukmencetak.

KASROH bin TARMUJIadalah orang yang mencetak dan pembuat sampul/cover buku nikah danjuga setiap halaman buku nikah dan Sdr.SUMARNO adalah pemesan. Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan adalah Rp.20.000. (duapuluh ribu rupiah) dari 1 pasang buku nikah palsu sedangkan sisanyaRp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah) untuk sdr KASROH bin TARMUJI biayajasa untuk mencetak.

(dua ribu delapan ratusdua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 15 April1983 dibeli dari Turut Tergugat berdasarkan Akte Pejabat Pembuat AktaTanah Raden Bambang Soegeng, S.H., Nomor 65/Lwkr/X/2003 tanggal14 Oktober 2003;b. Sertifikat Hak Milik Nomor 135, seluas 2.215 m?

(dua ribu delapan ratusdua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 15 April1983 dibeli dari Turut Tergugat berdasarkan Akte Pejabat Pembuat AktaTanah Raden Bambang Soegeng, S.H,. Nomor 65/Lwkr/X/2003 tanggal14 Oktober 2003;b. Sertifikat Hak Milik Nomor 135, seluas 2.215 m?

(dua ribu delapan ratusdua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 15 April1983 dibeli dari Turut Tergugat berdasarkan Akte Pejabat Pembuat AktaTanah Raden Bambang Soegeng, S.H., Nomor 65/Lwkr/X/2003 tanggal14 Oktober 2003;b. Sertifikat Hak Milik Nomor 135, seluas 2.215 m? (dua ribu dua ratus limabelas meter persegi), Gambar Situasi Nomor 603 tanggal 15 April 1983dibeli dari Turut Tergugat berdasarkan Akte Pejabat Pembuat AktaHalaman 12 dari 52 hal. Put.

(dua ribu delapan ratusdua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 15 April1983 dibeli dari Turut Tergugat berdasarkan Akte Pejabat Pembuat AktaTanah Raden Bambang Soegeng,S.H., Nomor 65/Lwkr/X/2003 tanggal14 Oktober 2003;b. Sertifikat Hak Milik Nomor 135, seluas 2.215 m?

Adanya novum berupa Risalah Lelang Nomor 62/19951996 tanggal 12Oktober 1995 (bukti bertanda P1), Akta Jual Beli Tanah Nomor65/Lwkr/X/2003 yang dibuat dinadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Raden Bambang Soegeng, S.H., (bukti bertanda P2) dan AktaJual Beli Tanah Nomor 66/Lwkr/X/2003 yang dibuat dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Raden Bambang Soegeng, S.H.

JORISTUMILANTOUW, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat KecamatanTombolu dengan dihadiri oleh saksisaksi bernama : ROLEX TATUNOHdan SONI SAINA ;Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut pada posita angka 2 diatas,tanah / objek sengketa tersebut pada posita angka 1 diatas, secara fisiklangsung dikuasai oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugatmemohon peningkatan hak / penerbitan sertipikat melalui TurutTergugat Il, akan tetapi permohonan Penggugat tersebut belum ditindakHalaman 4 dari 67 Halaman Putusan

Namgoy,SE, Camat Kecamatan Tikala selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)dan juga berdasarkan bukti surat tertanda T.l.15 berupa SuratPernyataan tertanggal 21 Desember 2004, yang ditulis tangan danditandatangani oleh Charles B.

Namgoy, SE, Camat KecamatanTikala selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan jugaberdasarkan bukti surat tertanda T./.15 berupa SuratPernyataan tertanggal 21 Desember 2004, yang ditulis tangandan ditandatangani oleh Charles B.

Anthon Pinontoan dan Alm.Johan Pinontoan, maka bidang tanah objek sengketa tersebut dijualkepada Terbanding /Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :O1/KT/III/2004, tanggal 21 Desember 2004, yang dibuat oleh dandihadapan Steven D Nangoy, SE, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah( PPAT ) Kecamatan Tikala Kota Manado ( Bukti T.

Johan Pinontoan, yang didasarkanatas Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh masingmasing ahli waristersebut, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 01/KT/III/2004, tanggal21 Desember 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Steven DNangoy, SE, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) KecamatanTikala Kota Manado (Bukti T. 2) adalah sah menurut hukum, olehkarena telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yangberlaku.

Waginah sebagai isterinya telah meninggal dunia pada tahun1997 sehingga tidak mungkin keduanya bisa menghadap Tergugat IV,maka Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah telah melanggarPeraturan Perundangan yang berlaku dan melakukan pelanggaranberat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun2006 Tentang ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perka BPN 1/2006sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun2006

P.I Letter C No. 142 /Gorongan seluas 1267 atas nama Wakidin / Somoharjo yangakta jual belinya dilakukan dihadapan Tergugat IV selakuPejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sleman kemudianditerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 8246/Desa Condongcatur;b.

Bahwa demikian pula peralinan hak atas tanah SertifikatHak Milik No. 8246/Desa Condongcatur dari Tergugat Ilmenjadi atas nama Tergugat III yang akta peralihannya dibuatdihadapan Tergugat V selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah diKabupaten Sleman. Akta peralihannya sudah sah dan danmengikat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;d.

Secara terang apabilajual beli tersebut dilakukan dihadapan pejabat yangberwenang yang dengan berlakunya UndangUndang Agrariadilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Secaratunai apabila pembayaran dan penyerahan tanah dilakukansecara seketika atau pada saat Itu juga.f.

Bahwa prosesproses jual beli atas tanah persil 112.P.1Letter C No. 142/ Gorongan seluas 1267 atas nama WAKIDIN/ SOMOHARJO telah dilakukan secara terang dan tunaisebagaimana amanat hukum pertanahan yaitu dihadapanTergugat IV dan Tergugat V selaku Pejabat Pembuat AktaTanah di Kabupaten Sleman dan penyerahan hak dan uangdilakukan seketika itu juga.

atau diperolehnya dengan paksaan ataupenipuan, mengingat apa yang dilakukan oleh Tergugat pada saat menyuruhmelakukan tanda tangan yang tidak diberitahu maksud dan isi dari yang ditandatanganinya maka kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat TIDAK SAH danDIANGGAPNYA TIDAK PERNAH ADA.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 539/K/Sip/1971tanggal 03 November 1971 menyatakan : Sesudah berlakunya Undang undang pokok Agraria maka hanya perjanjian Jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat

perkara ini;Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat, pihak Penggugat telahmengajukan Replik tertanggal 28 Oktober 2014, dan atas Replik dari Penggugattersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 04 Nopember 2014;Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/20 14/PN GprMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa:1 Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No. 1072/Pagu/2004, tanggal 7Nopember 2004 dari Pejabat Pembuat

Tergugat ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surattersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan NegeriKabupaten Kediri sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah diberi tanda P1sampai dengan P5; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksiMenimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Tergugattelah mengajukan bukti surat berupa : 1 Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No.1072/Pagu/2004, tanggal 7 Nopember2004 dari pejabat Pembuat

Karena pada saatTuan Biantoro meminta tanda tangan Lulus Puji Wijayanto hanya digunakan untukpersyaratan pinjam di Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Pagu Kabupaten Kediri, namunMajelis memandang bahwa bukti dimaksud hanyalah bukti sepihak yang dibuat olehPenggugat, karena timbulnya akta jual beli melalui Pejabat Pembuat Akta TanahKecamatan Pagu dilakukan kedua pihak merupakan bentuk perjanjian jual belisebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdt dan berdasar pada pasal 1338persetujuan tidak dapat ditarik

sehinggapencabutan yang dilakukan hanya sepihak tidak dapat membatalkan jual beli terhadapobyek tanah sengketa karena jual beli dilakukan Penggugat dan Tergugat berlakudengan ketentuan tersebutdiatas; Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telahmengajukan bukti berupa bukti T1 sampai dengan T2 dan 2 (dua ) orang saksi ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat berupasurat bukti T1 berupa Akta Jual Beli No : 1072/Pagu/2004, tanggal 7 Nopember 2004dari Pejabat Pembuat

ituTergugat/Notaris hanya memberikan blanko Akta Jual Beli untukditanda tangani oleh Tergugat dan II, di Kantor Kepolisian Sektor(POLSEK) Kranji, Bekasi Barat ;Bahwa atas Akta Jual Beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukumsebagai Akta Otentik, karena tidak dibacakan oleh Notaris/PPAT dihadapan para pihak dan para pihak tidak hadir di hadapanNotaris/PPAT, tetapi Notaris/PPAT lah yang hadir menghampiri parapihak (diluar kantornya), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.37tahun 1998, tentang Pejabat Pembuat

Pejabat yang berwenang disini adalah Pejabat Pembuat AktaTanah, Camat, atau Pejabat lain yang ditunjuk khusus untuk itu, sepertiPejabat Lelang Negara. Tunai, yang berarti Pembayaran dilakukansekaligus pada saat itu juga. Pada saat penyerahan rumah uang pun harusdibayarkan kepada Penjual.Bahwa pada Pasal 1513 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dikatakan:"kewajiban utama si Pembeli adalah membayar harga pembelian, padawaktu dan ditempat sebagaimana yang ditetapkan menurut persetujuan."

No. 690 K/Pdt/2010dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi, telah dinyatakanoleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny.

Dikatakan pula oleh PPAT tersebut, bahwaPihak Penggugat menyatakan AKTA JUAL BELI tanggal 07 Mei 2007Nomor 6, adalah tidak benar, karena PAJAK Penjual dan Pembeli, biayaNotaris belum diserahkan kepada saya, selaku Pejabat Pembuat AktaTanah, dan baru dilunasi pada tanggal 09 Agustus 2007.Bahwa hingga saat ini belum pernah terjadi Jual Beli antara Penjual denganPembeli, seperti yang dijelaskan oleh PPAT Ny.

Karena dasar kepemilikan hak berdasarkan Akta JualBeli yang dibuat oleh/di hadapan Pejabat yang berwenang, dalam hal iniadalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Karena tidak adanyaperalinan hak, berdasarkan Akta Jual Beli, maka hingga saat ini, menuruthukum masih milik/kepunyaan Pemohon Kasasi.Hal. 16 dari 19 hal. Put.

No. 1381 K/Pdt//2009dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanahyang berwenang;Selanjutnya Pemohon Kasasi mengurus Sertipikat Hak Milik Nomor 139,membuat Akta Jual Beli dan melakukan balik nama melalui Kantor NotarisMUDA MAHENDRAWAN Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akta TanahKabupaten Pontianak.

Dari Kantor Notaris MUDA MAHENDRAWANSarjana Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten PontianakPemohon Kasasi memperoleh Akta Jual Beli Nomor 385/2008 01 April 2008yang dibuat oleh dan dihadapan MUDA MAHENDRAWAN Sarjana HukumPejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak dan memperoleh Izinpemindahan hak Nomor 410278412008 tanggl 27032008, kemudianSertifikat Hak Milik Nomor 139 tersebut dibalik nama ke atas namaH.MACHMUD HS.

(Pemohon Kasasi) tertanggal 17 April 2008;Adanya Akta Jual Beli dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah sebagai tindak lanjut dari perpindahan hak atas tanah secara dibawah tangan tersebut sebagaimana yang disyaratkan (Pasal 26 UUPA joPasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961) sudah terpenuhi oleh PemohonKasasi;Jadi semua yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sudah jelas danbenar perbuatan hukumnya dan sah menurut hukum, sesuai denganprosudur, dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang

Bahwa sebagai bukti Pelawan menyerahkan Sertifikat HGB No.571 dan572 sebagai jaminan hutang Sudin adalah pelawan dengan persetujuanisterinya yang bernama Nyonya Juliana memberi kuasa kepada Terlawanuntuk memasang Hak Tanggungan atas tanah yang dimaksud dengansertifikat HGB No.571 dan 572 dengan menandatngani akta Surat Kuasamembebankan Hak Tanggungan No.18 dan 19 tanggal 5 Mei 2012 yangdibuat dihadapan Njong Deddy Iskandar ,SH pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Daerah Kerja Kota Medan ;6.

Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 124/2012 yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah LINA HUWAN, S.H., yang telah dinazegel dan dilegalisir sesuai dengan aslinya di beri tandabukti T4.Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 4482/2012 Penerbitan Sertifikattanggal 30 Juli 2012 yang telah di nazegel dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi taidia, BURT =ee manne iene aicteeieen tronics T=.Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 571 Penerbitan Sertifikat tanggal28 Oktober

PIETER SULISTIO, yang telah di nazegeldan dilegalisir sesuai dengan aslinya di beri tanda buktiwoman nnn nn nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nanan nna manana manana nana nana nanan ne nnncann T6;Foto copy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 18 tanggal 05Mei 2012, yang dibuat dihadapan Notaris TIONG, DEDDY ISKANDAR, yangtelah di nazegel dan dilegalisir sesuai dengan aslinya di beri tanda Foto copy Pembebasan Hak Tanggungan Nomor 125/2012 tanggal 25 Mei 2012,yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat

SULISTIO ;Menimbang,bahwa dari Bukti T3 dan T7 berupa Surat Kuasamembebankan Hak Tanggungan Nomor 19 dan Nomor 18 tanggal 05 Mei 2012dihadapan Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR diketahui bahwa Tuan PieterSulistio (Pelawan) telah memberikan kuasa kepada Terlawan sesuai dengan aktapengakuan hutang Nomor 17 bahwa HGB Nomor 571 dan HGB Nomor 572 telahdijadikan sebagai objek Hak Tanggungan atas akta Pengakuan hutang Nomor 17tanggal 05 Mei 2012 dan dikuatkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungandihadapan Pejabat Pembuat

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Deli Serdang pada tanggal 28101994 terdaftar atas nama PIETERSULISTIO (Pelawan) yang dijadikan jaminan atas pelunasan hutang pihakPertama sebagaimana Pelawan telah memberikan kuasa kepada Terlawan untukHalaman 19 dari 21 Putusan Nomor 99/PdtG/Plw/2014/PN.Lbp.membebankan Hak Tanggungan terhadap objek HGB Nomor 571 dan HGBNomor 572 atas nama Pelawan dengan Akta Notaris kemudian dikuatkan denganAkta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat

Oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada Akta Otentik yaituAktaPernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris(lin Rohini, SH) Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di KabupatenIndramayu, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara a quodapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upayahukum (uitvoerbaar bij voorraad);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan

jaminan (conservatoir beslag) yangdiletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Mei2015, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juni 2015 danJuru Sita Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 Mei 2015 berdasarkanPenetapan Nomor 165/PEN/PDT.G/2015/PN.TNG, tanggal 27 April 2015;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepadaPenggugat;Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuatdi hadapan lin Rohini, SH Notaris dan Pejabat Pembuat

Nomor 2100 K/Pdt2016Rohini, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah di KabupatenIndramayu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);b. Kerugian immateriil berupa tertekan dan depresinya Penggugat akibatdari permasalahan ini mengakibatkan kerugian sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuhribu rupiah);8.

Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuatdi hadapan lin Rohini, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah diKabupaten Indramayu, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;5. Menghukum Tergugat (Hj. Yossy Binti Carkiyah) untuk membayar gantikerugian materiil dan kerugian immateriil secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat (Tan Sing Hock), antara lain:a.

Nomor 2100 K/Pdt2016Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat di hadapan linRohini, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah di KabupatenIndramayu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);b. Kerugian immateriil berupa tertekan dan depresinya Penggugat akibatdari permasalahan ini mengakibatkan kerugian sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);6.

termasuk didalamnya tanah objek sengketadalam perkara Ini ;022 nner nnn nnn nnn n nnn ne ne Bahwa transaksi jual beli antara Penggugat dengan Mase atas tanahseluas + 242 M*termasuk didalamnya tanah objek sengketa didalam perkara ini,dilakukan sesuai prosedur peraturan perundangundangan yang berlaku, yaknidilakukan dihadapan Camat Tempe selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)dengan Akta Jual Beli dengan No. 70/I/1978, tanggal 12 Januari 1978 menuruthukum merupakan AKta Autentik ; Bahwa selanjutnya

Pasal 19 Peraturan PemerintahNo.10 Tahun 1961 yang mensyaratkan bahwa semua peralihnan hak atas tanahharus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).hal 19 dari 24 hal .Put.Nomor.248/Pdt/2016/PT.MKSHal tersebut di atas sesuai pula dengan Penggarisan Yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI. yang dianut dalam Praktek Peradilan di Indonesia yangmenggariskan bahwa semua Peralihan hak atas tanah harus dilakukandihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Putusan Mahkamah Agungtermaksud kini dikutip

No. 380 K / Sip / 1975, tanggal 19 5 1976 menyatakanUntuk sahnya jual beli / Suatu perjanjian jual beli tanah diperlukan syaratterang dan penguatan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) / Notaris. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 312 K/ Sip / 1974, tanggal 19 8 1975 menyatakanPeranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pertimbangan Pengadilan Tinggidibenarkan Mahkamah AgungBahwa Pengoperan hak atas tanah dan rumah sengketa manurut Pasal 26UUPA Jo.

Herman Kontorowich, yang ajarannya diperkenalkan Prof.Moeljatno menyebutkan : Untuk adanya suatu penjatuhan pidanaterhadap pembuat (strafvorrasseizungen) diperlukan lebih dahulupembuktian adanya perbuatan pidana (strafbarehandlung), lalusesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya schuld ataukesalahan subyektif pembuat.

Unsurunsurkesalahan itu sendiri dalam arti luas adalah : Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; Hubungan bathin antara si pembuat dengan perbuatannyayang berupa kesengajaan/dolus atau kelalaian/culpa; Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidakada alasan pemaaf (Dr. Dwija Priyatno, S.H., M.Hum., Sp.N,Kebijakan Legislasi tentang Sistem PertanggungjawabanPidana Korporasi di Indonesia, CV.

tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalampasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susuntermasuk peralihannya, pembebanan dan hapusnya hak atas bidangtanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftarkan;Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 menyebutkan :Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional ;Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 menyebutkan :Dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahandibantu oleh Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lainyang ditugaskan untuk melaksanakan kegitankegiatan tertentumenurut Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan;Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 37 tahun 1998 tentangperaturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan :Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok melaksanakansebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat Akta sebagaibukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atastanah atau

hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikandasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yangdiakibatkan oleh perbuatan hukum itu ;Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 37 tqhun 1998menyebutkan :Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas adalah jualbeli dan seterusnya sampai dengan huruf h ;Dengan demikian setiap perbuatan hukum ( misalnya jual beli tanah ) yangberakibat beralihnya atau berpindahnya hak atas bidang tanah harus dilakukandihadapan Pejabat Pembuat

pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 23/Pdt.G/2015/PNBjb tanggal 17 Maret 2016 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akanmengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat, ketentuan Pasal 199 RBg, Pasal 204 RBg, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 2dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftarantanah, Peraturan Pemerintah Nomor: 37 tahun 1998 tentang PeraturanJabatan Pejabat Pembuat

P / 2013 / PN.Bgr pada tanggal 04Oktober 2013 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bogor, Selanjutnyadibuatlah suatu AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No : 692 / 2014 danAKTA HAK TANGGUNGAN NO : 693 / 2014 pada tanggal 29 September 2014di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Maria DianaLinggawidjaja.SH terhadap ketiga Obyek Tanah Dan Bangunan tersebut olehBUDI HARYANTO SARMILI (Kakak Ipar dan Paman Para Pemohon) (ditulisJuga LIE BUDI SARMILI) (DIREKTUR PT.

Budi Haryanto Sarmili (Kakak lIpar dan Paman ParaPemohon)pada tanggal 29 (dua Puluh Sembilan ) Bulan September tahun2014 membebankan Hak tanggungan dengan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 692 / 2014 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Maria Diana Linggawidjaja.SSH yang berkedudukan di KotaBogor yang telah mendapat persetujuan Istrinya yaitu RINA TRIWATI RUSALI(ditulis juga RINA TRIWATI RUSALY) (Kakak Ipar dan Tante Para Pemohon) ,Ny SUBEKTI TRANAWATI (PEMOHON) untuk diri dan untuk

Andri Haryanto Sarmili dan Subekti Trianawati, FerdianaHaryanto dan Dhisca Haryanto (PEMOHON) selanjutnya dibuatlan PermohoanPenetapan Penetapan No: 18/ Pdt.P / 2018 / PN.BGR yang isinya bahwaPermohonan selaku wali dari anak anak nya yang masih dibawah umur untukmenjual tanah warisan dari Ssuami pemohon.Bahwa Selanjunya dibuatlan Akta Jual Beli Nomor 314/2018 tanggal 4 juni2018 di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny Natalia LinHandayani.SH yang menerangkan telah terjadi jual beli antara

(diberi tanda P11);Foto copy tidak ada aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 571/Batutulis yang terletak di Kelurahan Batutulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, KotamadyaBogor, Propinsi Jawa Barat (diberi tanda P12);Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bogor dengan Nomor Perkara 1130/Pdt.P/2013/PN.BGR (diberi tanda P13);Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan No:692/2014 pada tanggal 29 September 2014 di buat oleh Pejabat Pembuat

(diberi tanda P15);Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:913/2014 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Maria DianaLinggawidjaja, S.H. yang berkedudukan di Kota Bogor (diberi tanda P16);Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 169/Padt.P/2020/PN.Bgr16.17.18.19.20.Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No: 017/OLPTBC/JKT/III/2015 tanggal24 Maret 2015 tentang persetujuan Penurunan Plafond Fasiltas Overdraft danPerubahan Agunan dari Commonwealth Bank (diberi tanda

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad);

Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membellitanah tersebut dari SUARDJO (pemilik awal/nama yang tertera di SertifikatHak Milik) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2005/2000 Tertanggal 27Juni 2000 yang dibuat ole Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat TelukMengkudu);5.

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2005/2000 Tertanggal 27Juni 2000 yang dibuat ole Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat TelukMengkudu), Tergugat telah Menjual tanah tersebut kepada Penggugatdengan harga Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) Sebagaimanatertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah Dengan CaraGanti Rugi Nomor 18.49.7/592.2/39/SGR/PSB/IV/2018 tertanggal 20 April2018 yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat disaksikan olehJiran Sebata, Kadus Ill Pekan Sialang

(dua ratus enampuluh Sembilan koma tujuh puluh meter persegi) yang terletak di DusunIll, Desa Pekan Sialang Buah kecamatan Teluk Mengkudu KabupatenSerdang Bedagai sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 10/2005/2000Tertanggal 27 Juni 2000 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(Camat Teluk Mengkudu);Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Srh4.

Fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 10/2005/2000 yang dikeluarkan olehPejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Kecamatan Teluk Mengkudu) tanggal 27Juni 2000 atas nama HASAN GOZALI, diberi tanda bukti P3;4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rug!Nomor 18.49.7/592.2/39/SGR/PSB/IV/2018 yang diketahui olen Pj Kepala DesaPekan Sialang Buah tanggal 20 April 2018, diberi tanda bukti P4;5.

(dua ratus enam puluh Sembilan koma tujuh puluhmeter persegi) yang terletak di Dusun Ill, Desa Pekan Sialang Buahkecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimanaAkta Jual Beli Nomor 10/2005/2000 Tertanggal 27 Juni 2000 yang dibuatoleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Teluk Mengkudu)5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, Jual beli antaraPenggugat dengan Tergugat terhadap sebidang Tanah dengan luas 269, 70M?

Parjito,M.P selaku Pembantu Rektor sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaanHibah di Lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang Tahun 2008: 86. Asli SK rektor Universitas Kanjuruhan Malang Nomor:832/VI.A6/UKML/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentangPerpanjangan Masa Tugas Drs. Parjito, M.P sebagai Pejabat Hal. 12 dari 25 hal. Put.

No. 2534 K/Pid.Sus/2018 Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Pelaksana Hibah dalamrangka Pelaksanaan Hibah di Lingkungan Universitas KanjuruhanMalang tahun 2008 sampai dengan disusunnya Laporan kegiatanSesuai peraturan yang berlaku; 87.Asli Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D) Nomor34554K/088/118 tanggal 13 Nopember 2008 An.

Bahwa mengenai alasan dan keberatan kasasi Terdakwa berdasarkanfakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alasan dan keberatankasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena tugas dankewajiban Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)bertanggung jawab secara administrasi, fisik, Keuangan, dan fungsionalatas penggunaan dana hibah tersebut untuk pengadaan barang/jasayang di ajukan sesuai proposal permohonan dana;2.

Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UniversitasKanjuruhan Malang bersama Drs. Moch. Amir Sutedjo SH.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam penggunaan dana hibah yang di terima oleh UniversitasKanjuruhan tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan undangundang dan peraturan yang berlaku, antara lain telah melanggar:a. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegarajJuncto UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;c.