Ditemukan 2675953 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2767 K/Pdt/2020
Tanggal 3 Nopember 2020 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO c.q. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO DK VS OKTAVANUS KATILI DKK
186 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIAc.q. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DANOLAHRAGA PROVINSI GORONTALO c.q. KEPALA DINASPENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO DK VS OKTAVANUS KATILI DKK
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 22-02-2024 — Putus : 07-03-2024 — Upload : 07-03-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 100/PDT/2024/PT SMG
Tanggal 7 Maret 2024 — Pembanding/Tergugat : JUWARTI
Terbanding/Penggugat : SUNARTIYAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DESA GEDANGAN KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GROBOGAN
22 — 12
  • Pembanding/Tergugat : JUWARTI
    Terbanding/Penggugat : SUNARTIYAH
    Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DESA GEDANGAN KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN
    Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GROBOGAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-07-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR JAMBI, cq. WALIKOTA JAMBI cq. KEPALA KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA JAMBI, dk vsPT. KARYA BUNGO PANTAI CERIA GRUP (KBPC)
48 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR JAMBI, cq. WALIKOTA JAMBI cq. KEPALA KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA JAMBI, dk vsPT. KARYA BUNGO PANTAI CERIA GRUP (KBPC)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592 PK/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — MUGENI bin ENGON bin ENGIN bin LEOS DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI CQ GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DKK
220 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUGENI bin ENGON binENGIN bin LEOS DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIANDALAM NEGERI RI CQ GUBERNUR DAERAHKHUSUS IBU KOTA JAKARTA DKK
    :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI CQ GUBERNUR DAERAHKHUSUS IBU KOTA JAKARTA, berkedudukan di JalanMerdeka Selatan Nomor 89, Jakarta Pusat;Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/20182.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI CQ GUBERNUR DAERAHKHUSUS IBU KOTA JAKARTA CQ DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN DKI JAKARTA, berkedudukandi Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 1 Jakarta Pusat;4.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQKEMENTERIAN DALAM NEGERI RI CQ GUBERNURDAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA CQ DINASKELAUTAN DAN PERTANIAN' DKI JAKARTA,berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor XI JakartaPusat, diwakili oleh Darjamuni selaku Kepala Dinas,dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Fadjar, S.H.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI CQ GUBERNUR DAERAHKHUSUS IBU KOTA JAKARTA CQ DINAS KELAUTANHalaman 2 dari 14 hal. Put.
    Nomor 592 PK/Pdt/2018PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAMNEGERI cq GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAMNEGERI cg.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-10-2019 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 17-03-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
SUGENG HARIYADI
Tergugat:
MOHAMMED NAJI MOHAMMED BAGERI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEND KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK
792 — 390
  • Penggugat:
    SUGENG HARIYADI
    Tergugat:
    MOHAMMED NAJI MOHAMMED BAGERI
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEND KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-09-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pdt.Sus- Merek/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
YANGCENT
Tergugat:
RUBEN SAMUEL ONSU
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
563 — 88
  • Penggugat:
    YANGCENT
    Tergugat:
    RUBEN SAMUEL ONSU
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 11-07-2024 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 62/G/2024/PTUN.MKS
Tanggal 18 Juli 2024 — Penggugat:
ISATI
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN SULAWESI SELATAN Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA WAJO
2 — 0
  • Penggugat:
    ISATI
    Tergugat:
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN SULAWESI SELATAN Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA WAJO
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 04-06-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 4 Juli 2018 — Pemohon:
1.Saudin Bin Kaunding
2.Maslima Binti Lanudin
19 — 9

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);
    Namun karena pelaksanaan sidang pelayanan terpadu yang dilakukansecara bersamasama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan AgamaKecamatan Kasimbar dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiransepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten ParigiMoutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang KelilingPengadilan Negeri dan Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-1900 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 1900 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS cq KEPALA SATUAN KERJA (KASATKER) BRR NAD-NIAS, PENGEMBANGAN FASILITAS POLRI cq KETUA BADAN LIKUIDASI BRR NAD-NIAS, VS ELVA WANIZA, DKK
157 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADANPELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR)NAD-NIAS cq KEPALA SATUAN KERJA (KASATKER) BRR NAD-NIAS,PENGEMBANGAN FASILITAS POLRI cq KETUA BADAN LIKUIDASI BRR NAD-NIAS tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADANPELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI(BRR) NAD-NIAS cq KEPALA SATUAN KERJA (KASATKER)BRR NAD-NIAS, PENGEMBANGAN FASILITAS POLRI cqKETUA BADAN LIKUIDASI BRR NAD-NIAS,VSELVA WANIZA, DKK
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTURUTAMA PT BANK BUKOPIN, berkedudukan di GedungBank Bukopin, Jalan MT.
    Sehingga dengan demikian PT Elva Primandiri(in casu Penggugat) telah melakukan cidera janji karena tidakmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu = yang telahsebagaimana diatur dalam kontrak;Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa BRR NADNias dibentukberdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor2 Tahun 2005 juncto Undang Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah danKehidupan
    Menghukum Tergugat dan atas tanggung jawab Tergugat II untuktidak melakukan isi keputusan pembatalan pekerjaan di atas, sepertitersebut dalam alinea kedua dan ketiga karena menimbulkankerugian bagi Penggugat, yaitu: Karena denda dan sanksisanksi: Penggugat akan kehilangan uang jaminan pelaksanaan berupaSurat Jaminan Bank Pemerintah sebesar Rp1.723.367.250,00Halaman 18 dari 32 hal. Put.
    KETUA BADAN LIKUIDASI BRR NADNIAS, danPemohon Kasasi II/Tergugat Il: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADANPELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR)NADNIAS cq KEPALA SATUAN KERJA (KASATKER) BRR NADNIAS,PENGEMBANGAN FASILITAS POLRI cq KETUA BADAN LIKUIDASIBRR NADNIAS tersebut;2.
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 09-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 15 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 12

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);
    Namun karena pelaksanaan sidang pelayanan terpadu yang dilakukansecara bersamasama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan AgamaKecamatan Parigi dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiransepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten ParigiMoutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang KelilingPengadilan Negeri dan Pengadilan
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 28-08-2023 — Putus : 19-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PA BUNGKU Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Buk
Tanggal 19 September 2023 — Pemohon melawan Termohon
15 — 7
    1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
    2. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023;
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 18-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA BUNGKU Nomor 321/Pdt.P/2019/PA.Buk
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
22 — 10
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
    2. Biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019;
    AgamaKecamatan Bungku Timur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran,maka sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015tentang Pelayan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah dalam rangka Penerbitan akta Perkawinan, BukuPenetapan No.321Pdt.P/2019/PA Buk Hal. 4 dari 5Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya dibebankan kepada AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah
    Biaya perkara sejumlah Rp. 96.000, (sembilan puluh enam ribu rupiah)dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019;Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 November2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, olehAndi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal danpada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebutdalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 12-06-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 08-05-2014
Putusan PA MALANG Nomor 1114/Pdt.G/2013/PA.Mlg
Tanggal 3 Oktober 2013 — PEMOHON DAN TERMOHON
5 — 3
  • Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2013 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).---------------------------------------------------------------------------------
    Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan Agama Malangtahun 2013 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000, (Tiga ratusribu rupiah).Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakimpada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013M bertepatan dengan tanggal 27Zulkaidah 1434 H, oleh kami H. MUH. DJAMIL, S.H sebagai Ketua Majelis,Dr. H. MOH. FAISHOL HASANUDDIN,S.H., M.H.dan Dra. Hj. MASNAH ALImasingmasing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 25-10-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 892/Pdt.P/2016/PN.SBY
Tanggal 25 Oktober 2016 — 1. H. SALI 2. TAMINING
16 — 0
  • Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Suarabaya nomor : 11330/2005, tertanggal Dua puluh sembilan Juni dua ribu lima, yang semula tertulis Mochammad Machthum dirubah menjadi Mochammad Rochiqim Makhtum; 3.
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya (sekarang Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya) untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang perubahan nama seperti tersebut diatas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu. 4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
    Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya nomor11330/2005, tertanggal Dua puluh sembilan Juni dua ribu lima, tertulis namaanak yaitu Mochammad Machthum dirubah menjadi Mochammad RochiqimMakhtum; Bahwa untuk perubahan nama anak di Kutipan Akta Kelahiran, diperlukanCatatan Pinggir dalam Daftar Kelahiran Tahun yang sedang berjalan dari DinasPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya(sekarang Dinas Kependudukan
    Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan AktaKelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil Pemerintah Kota Suarabaya nomor : 11330/2005, tertanggalDua puluh sembilan Juni dua ribu lima, yang semula tertulis MochammadMachthum dirubah menjadi Mochammad Rochigim Makhtum; Hal.2 dari 7 Hal. Penetapan No. 892/Padt.P/2016/PN.Sby.3.
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan PencatatanSipil Pemerintah Kota Surabaya (sekarang Dinas Kependudukan Dan CatatanSipil Kota Surabaya) untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang perubahannama seperti tersebut diatas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.4.
    Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan AktaKelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil Pemerintah Kota Suarabaya nomor : 11330/2005, tertanggalDua puluh sembilan Juni dua ribu lima, yang semula tertulis MochammadMachthum dirubah menjadi Mochammad Rochigim Makhtum; Hal.6 dari 7 Hal. Penetapan No. 892/Padt.P/2016/PN.Sby.3.
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan PencatatanSipil Pemerintah Kota Surabaya (sekarang Dinas Kependudukan Dan CatatanSipil Kota Surabaya) untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang perubahannama seperti tersebut diatas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedangberjalan yang diperuntukkan untuk itu. 4.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 17-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon:
1.IVAN CHANDRA
2.DAMAYANTI
21 — 12

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
    2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menambah Nama Anak para Pemohon dari nama : GREGORY BRENDAN, tersebut dalam Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya No. 618/WNI/2004, tanggal 10 Maret 2004, ditambah nama : CHANDRA, sehingga selengkapnya menjadi bernama : GREGORY BRENDAN CHANDRA ;
    3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang adanya penambahan nama Anak para Pemohon
    pada Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya No. 618/WNI/2004, tanggal 10 Maret 2004 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, untuk dicatat dalam Register Kelahiran tahun yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 09-08-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
M. Ali Rizza, SH
Terdakwa:
ALIANOR Bin BUNAWI
30 — 1
  • Januari 2015;
  • 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00204/SP2D/ 2015, tanggal 23 Februari 2015, uang sejumlah Rp. 771.295.800, keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa-Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD untuk Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PT-APD) ub.
    Februari 2015;
  • 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00456/SP2D/ 2015, tanggal 25 Maret 2015, uang sejumlah Rp. 771.295.800, keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa-Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD untuk Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PTAPD) ub.
    Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD untuk Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PT APD) ub.
    Rp. 771.295.800, keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah DesaAlokasi Dana Desa (ADD) dari APBD untuk Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PT APD) ub.
    Dana Desa (ADD) dari APBD untuk Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PT APD) ub.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-11-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3878 K/Pdt/2022
Tanggal 30 Nopember 2022 — 1. JUMUSANAH, Dkk Lawan LOMBENG Dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LUWU UTARA
41 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA cq DINAS PENDIDIKAN cq KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK PLAMBOYAN, tersebut;
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 09-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon:
1.Darmawi bin Murusi
2.Wati binti Rahman
11 — 5
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
    2. Biaya Perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018;

    Kantor Urusan Agama KecamatanMoutong dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil danKependudukan Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka penerbitanbuku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah DaerahKabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu.
    Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama /Mahkamah Syariyah dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui AnggaranPendapatan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten ParigiMoutong Tahun 2018;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 09-01-2024 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pms
Tanggal 5 Februari 2024 — Pemohon:
Eva Elfrida Tambunan
26 — 1
  • Pemohon sebagai Wali/ mewakili dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama, Bintang Christin Natalia Sinaga, Michael Raphael Sinaga dan Kaleb Jodigasido Sinaga;
  • Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah
    pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta penin ggalan setempat;
  • Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

    • 3.-- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 413/Pdt.P/2020/PN Bdg
Tanggal 2 Juli 2020 — Pemohon:
EVELYN SASMITA
25 — 4

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon dari nama EVELYN menjadi EVELYN SASMITA;
    3. Memerintahkan atau setidak-tidaknya memberi kuasa kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung serta kepada instansi yang berwenang lainnya untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Kutipan
    Akta Kelahiran No. 1264/1993 tertanggal 20 September 1993 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung dari yang semula tercatat atas nama EVELYN diubah menjadi EVELYN SASMITA;
  • Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);