Ditemukan 2677697 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 21-02-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 01-08-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 1 Agustus 2023 — BANK INA PERDANA
3.PEMERINTAH KOTA SURABAYA
106 — 64
  • BANK INA PERDANA
    3.PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-01-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682K/PDT/2005
Tanggal 12 Januari 2007 — KAMERON ARITONANG ; JOLE SIREGAR ; YAKIN UJUNG ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ; BONGSO SIREGAR ; JHON SIREGAR
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAMERON ARITONANG ; JOLE SIREGAR ; YAKIN UJUNG ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ; BONGSO SIREGAR ; JHON SIREGAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
190 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Perdata
Register : 15-04-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Drh
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
KORNELES SAPIA
Tergugat:
1.DAVID TOMATALA
2.GM PT.PLN PERSERO WIP MALUKU, MALUKU UTARA
3.PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN
Turut Tergugat:
CAMAT KAIRATU
125 — 122
  • Penggugat:
    KORNELES SAPIA
    Tergugat:
    1.DAVID TOMATALA
    2.GM PT.PLN PERSERO WIP MALUKU, MALUKU UTARA
    3.PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN
    Turut Tergugat:
    CAMAT KAIRATU
    PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN beralamat di Negeri Kamarian,Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.4.
    , menghimpundan menyalurkan aspirasi masyarakat, bersamasama denganPemerintah Desa membuat Peraturan Negeri/Desa;Bahwa Pemerintah Desa Kamariang dalam menjalankan tugasnya tidakpernah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa apalagi terkait jual bellitanah untuk proyek strategis Pemerintah;Bahwa selain persoalan yang terjadi ini ada berbagai macam persoalandiamana Badan Permusyaratan Desa tidak pernah libatkan karenasesuai aturan Kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah Desaharus mendapakan
    , menghimpundan menyalurkan aspirasi masyarakat, bersamasama denganPemerintah Desa Peraturan Negeri/Desa;Bahwa Pemerintah Desa Kamariang dalam menjalankan tugasnyaapakah tidak pernah melibatkan Badan Permusyawaratan, apalagi terkaitjual beli tanah untuk proyek strategis Pemerintah;Bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau Saniri bisa bersamasamadengan Pemerintah Desa meligitimasi satu akta atau peraturan yangtidak merugikan masyarakat;Bahwa Badan Permusyaratan Desa memiliki kewenangan untukmeligitimasi
    Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Negeri KamarianNomor 140/921/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda Bukti T.6;7. Fotocopy Surat Keterangan belum memiliki PBB dari Pemerintah NegeriKamarian Nomor 140/977/2018/ tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tandaBukti T17;Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Drh8. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Kamarian Nomor140/978/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda Bukti T18;9.
    dan identifikasi selalu melibatkan pihak Pemerintah DesaKamariang, Koramil, Babinsa serta pemilik lahan;Bahwa sebelum tahapan inventarisasi ada pendataan awal untukmengetahui lokasi kasar selanjutnya ada sosialisasi dimana kitamengundang Pemerintah Kecamatan Kairatu, Polsek Kairratu,Pemerintah Desa Kamariang dan masyarakat;Bahwa pihak Badan Pertanahan Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-05-2007 — Upload : 27-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 789K/PDT/2003
Tanggal 29 Mei 2007 — YOHANIS SIOTO ; PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA
11 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YOHANIS SIOTO ; PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Waris
Register : 28-11-2012 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 44/PDT.G/2012/PN.KBJ
Tanggal 12 Nopember 2013 — - MILAP PURBA Vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA
88 — 31
  • - MILAP PURBA Vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 14-04-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sbw
Tanggal 31 Mei 2023 — Penggugat:
L.AHMAD YAMIN
Tergugat:
BUPATI SUMBAWA
Turut Tergugat:
1.IBRAHIM PATAH
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
3.KANTOR PEMERINTAH DAERAH DESA DALAM
40 — 18
  • Penggugat:
    L.AHMAD YAMIN
    Tergugat:
    BUPATI SUMBAWA
    Turut Tergugat:
    1.IBRAHIM PATAH
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
    3.KANTOR PEMERINTAH DAERAH DESA DALAM
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-09-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 163 / B / 2015 / PT TUN. SBY
Tanggal 17 Nopember 2015 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk selanjutnya disebut PT. Rajawali Nusantara Indonesia. vs 1. SEKOLAH DASAR (SD) TRISILA. 2. YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA
57 — 28
  • KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk selanjutnya disebut PT. Rajawali Nusantara Indonesia. vs 1. SEKOLAH DASAR (SD) TRISILA. 2. YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 22-12-2021 — Upload : 24-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2021
Tanggal 22 Desember 2021 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DK VS HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD.
478 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: 1. PT SUKSES BERSAMA AMPLASINDO, dan 2. JOHNY BINTORO NJOTO tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DK VS HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 31/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 12 Mei 2020 —
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA (Diwakili oleh WALIKOTA PALANGKA RAYA bernama FAIRID NAPARIN)
266 — 166
  • /p>

    - Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat dan Terggugat II Intervensi mengenai Tenggang waktu (Daluarsa) dan Kompetensi Absolut

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

    2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 3 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 1102 tanggal 3 Agustus 2002, Luas 594 M2 , atas Nama Pemerintah

    Kota Palangkaraya ;

    3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 3 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 1102 tanggal 3 Agustus 2002, Luas 594 M2 , atas Nama Pemerintah Kota Palangkaraya ;

    4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.536.000,- (Satu Juta Lima Ratus


    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
    Intervensi:
    PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA (Diwakili oleh WALIKOTA PALANGKA RAYA bernama FAIRID NAPARIN)
    Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12 Kelurahan Panarung,Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah,tanggal 3 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 1102 tanggal 3 Agustus 2002,Luas 594 M2, atas Nama Pemerintah Kota Palangkaraya ;Him 4 dari 11 hlm.Put.Nomor 215/B/2020/PT.TUN.JKT.3.
    , atas Nama Pemerintah KotaPalangkaraya ;4.
    perkara a quo adalahSertipikat Hak Pakai Nomor 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan PahandutKota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 03 Agustus 2002,Surat Ukur Nomor 1102 tanggal 3 Agustus 2002, luas 594 M2, atas namaPemerintah Kota Palangkaraya (vide bukti P1 = T1=T Il Int1); Bahwa benar Surat Keputusan objek sengketa merupakan pengganti darisertipikat Hak Pakai Nomor 483/Desa Pahandut tanggal 23 April 1999 (videbukti T7) yang diterbitkan berdasarkan surat permohonan dari Almes atasnama Pemerintah
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-11-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 18-04-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 97/PDT/2014/PT BTN
Tanggal 5 Januari 2015 — Pembanding/Penggugat : YANA SURYANA Diwakili Oleh : YANDI DHARYANDI.SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri RI Cq Gubernur Banten Cq BUPATI PANDEGLANG Diwakili Oleh : PEPEN PENI YUDA.SH
53 — 3
  • Pembanding/Penggugat : YANA SURYANA Diwakili Oleh : YANDI DHARYANDI.SH
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri RI Cq Gubernur Banten Cq BUPATI PANDEGLANG Diwakili Oleh : PEPEN PENI YUDA.SH
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN SELAYAR Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Slr
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
NURNIWATI Binti BABA'OANG
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
109 — 40
  • Penggugat:
    NURNIWATI Binti BABA'OANG
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    Bahwa di akhir tahun 1960an atau di awal tahun 1970an, OBJEKGUGATAN tersebut tanpa persetujuan BABA OANG di ambil alihpenguasaanya oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat Il Selayar untuk dijadikan atau di gunakan Sekolah Taman Kanak Kanak;7.
    Bahwa setelah Pemerintah Kabupaten Tingkat Il Selayar berubahnama di awal tahun 2000an menjadi Pemerintah Kabupaten Selayar( TERGUGAT ), Sekolah Taman Kanak Kanak Pertiwi tersebut tetapdalam lingkungan /kekuasaan Pemerintah Kabupaten Selayar;9. Bahwa di akhir tahun 2007, Pemerintahn Kabupaten Selayar( TERGUGAT I!)
    Bahwa atas Permohonan Pemerintah Kabupaten Selayar( TERGUGAT ) tersebut, TERGUGAT II tanpa ada konfirmasi terlebihdahulu ke Ahli Waris BABA OANG termasuk PENGGUGAT,TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas OBJEK GUGATANdengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0020 atas nama PemerintahKabupaten Selayar dan terdaftar dalam Pembukuan TERGUGAT Iltanggal 5 12 2007;11.Bahwa ditahun 2010, Pemerintah Kabupaten Selayar berubah namalagi menjadi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT )di mana
    tanpa izindari Ahli Waris BABA OANG termasuk PENGGUGAT, TERGUGAT memohon ke TERGUGAT II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atasOBJEK GUGATAN atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bahwa atasPermohonan Pemerintah Kabupaten Selayar ( TERGUGAT ) tersebut,Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN SirTERGUGAT II tanpa ada konfirmasi terlebin dahulu ke Ahli Waris BABAOANG termasuk PENGGUGAT, TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat HakPakai
    atas OBJEK GUGATAN dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0020atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar dan terdaftar dalam PembukuanTERGUGAT II tanggal 5 12 2007;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bahwa di tahun2010, Pemerintah Kabupaten Selayar berubah nama lagi menjadi PemerintahKabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT ) di mana Sekolah TamanKanak Kanak Pertiwi tersebut tetap berada dalam lingkungan / kekuasaanPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT 1);Menimbang, bahwa dalam gugatannya
Pengadilan PN JEMBER Perdata Tanah
Putus : 15-09-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Jr
Tanggal 15 September 2014 — RUMINAH M e l a w a n Pemerintah Republik Indonesia, Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Timur (Pemerintah Provensi Jawan Timur) di Surabaya, Cq. Bupati Jember (Pemerintah Kabupaten Jember) Cq. Kepala Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember,selanjutnya disebut sebagai ... TERGUGAT; DALAM INTERVENSI : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI, beralamat di Jalan A. Yani No.668, Kertosari, Jember, selanjutnya disebut sebagai .................
28 — 16
  • RUMINAH M e l a w a n Pemerintah Republik Indonesia, Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Timur (Pemerintah Provensi Jawan Timur) di Surabaya, Cq. Bupati Jember (Pemerintah Kabupaten Jember) Cq. Kepala Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember,selanjutnya disebut sebagai ... TERGUGAT;DALAM INTERVENSI :PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI, beralamat di Jalan A. Yani No.668, Kertosari, Jember, selanjutnya disebut sebagai .................
    GubernurJawa Timur (Pemerintah Provensi Jawan Timur) diSurabaya, Cq. Bupati Jember (Pemerintah KabupatenJember) Cq. Kepala Desa Pecoro KecamatanRambipuji, Kabupaten Jember,selanjutnya disebutsebagai ... TERGUGAT;DALAM INTERVENSI : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI,beralamat di Jalan A.
    eens eee ea eee e ee ene ea enees PENGGUGAT INTERVENSI,;1 SADJI, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Lahir di Jember 13071957,Alamat Dusun Krajan, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, KabupatenJember, selanjutnya disebut sebagai... eee TERGUGATINTERVENSI I;2 RUMINAH, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Lahir di Jember 17071957,Alamat Dusun Krajan, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, KabupatenJember, selanjutnya disebutSCDAQAL...eeeeceeeseceesteceenteeees caeeeaaceeeaceeeneeeetteeeeneeeees TERGUGATINTERVENSI IT;3 Pemerintah
    Republik Indonesia, Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq.Gubernur Jawa Timur (Pemerintah Provensi Jawan Timur) diSurabaya, Cq.
    Bupati Jember (Pemerintah Kabupaten Jember) Cq.Kepala Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember,selanjutnya disebut sebagal o...eeeeee cceeeseceesseeeetteeeensees TURUTTERGUGAT INTERVENSI,;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah meneliti dan mempelajari suratsurat bukti dan mendengar keterangansaksisaksi dalam perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Januari 2014yang dibuat dan ditandatangani
    SRATUN yang tidak lainadalah orang tua kandung Penggugat dan Bapak Mertua Tergugat ll, dankemudian sejak tahun 1990 sampai Desember 2013, Obyek Sengketa dikuasaidan dikerjakan serta diambil hasilnya oleh Para Penggugat dan selama ParaPenggugat menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil dari Obyek Sengketa,tidak ada Masyarakat setempat serta Instansi Pemerintah yang merasa keberatandan apa lagi Penggugat 1, telah mengabdi pada Negara sebagai Kepala DesaPecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-02-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Blb
Tanggal 17 Oktober 2016 — Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung ( TURUT TERGUGAT I ) - 3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimenyan, ( TURUT TERGUGAT II) - 4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.
59 — 14
  • Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung ( TURUT TERGUGAT I )- 3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimenyan, ( TURUT TERGUGAT II)- 4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.
    Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalRI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Cq. KepalaKantor PertanahanKabupaten Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGATl;3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala DaerahProvinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala DaerahKabupaten Bandung Cq. Camat Kepala WilayahKecamatan Cimenyan, untuk selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERGUGAT Il ;4. Pemerintah RI Cq.
    Bahwa, perlu dijelaskan kedudukan TERGUGAT adalah selaku pemilikterakhir yang sah atas kepemilikan tanah sebagaimana tersebut di atas,tentunya) mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah tersebut untukdijadikan apapun termasuk kepentingan bisnis, sehingga TERGUGAT untukmelaksanakan bisnisnya di bidang properti telah menempuh prosedur hukumyang berlaku kepada Pemerintah Kabupaten Bandung ;4.
    Maret 1980 Nomor : 1230K/Sip/1980 yang menyatakan : pembeli yang beritikad baik harusmendapat perlindungan hukum;16.Bahwa, perlu dijelaskan pula kedudukan PENGGUGAT REKONPENSIadalah selaku pemilik terakhir yang sah atas kepemilikan tanahsebagaimana tersebut di tas, tentunya mempunyai hak untukmemanfaatkan tanah tersebut untuk dijadikan apapun termasuk kepentinganbisnis, sehingga PENGGUGAT REKONPENSI untuk melaksanakanbisnisnya di bidang properti telah menempuh prosedur hukum yang berlakukepada Pemerintah
    Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat telan sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang undang No.5Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok pokok Agraria, Undang undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan pemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri NegaraAgraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan peraturanpelaksanaan lainnya.Atas dasar uraian
    (tujuh ratus sembilan meterpersegi) persil 112, Kav.50/12,PLL No.6/1991; Bekas jalan desa dengan luas 3.693 m (tiga ribu enam ratusSembilan puluh tiga meter persegi) persil 89, Kav.106/7,PLLNo.224/1991;Menimbang, bahwa dengan demikian penutupan jalan Desa yang adadisebelah Barat dari tanah Penggugat tersebut adalah berdasarkan hukumkarena telah disetujui oleh Tergugat, Pemerintah Jawa Barat dengan disepakatioleh pihak Kepala Desa Mekarsaluyu dan warga;Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti jalan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 07-11-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 95/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. H. Muh. Djabbar, MM.MBA, Melawan Bupati Jeneponto
50 — 24
  • Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 1 atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM., MBA NIP. 195609031977011005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c);-----------------------------------------------------------------------2.
    Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Sarif, SH. MH., NIP. 1966042019910310008 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupten Jeneponto.--------------------------------------------------3.
    Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Sarif, SH. MH., NIP. 1966042019910310008 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupten Jeneponto.----------------------------------------------------4.
    ,MBA,NIP : 195609031977011005,Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) ditentukan dalanpasal 10 huruf a sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahum2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang PerubahanAtass Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang menentukan alasanalasan pemberhentian dari jabatan struktural adalah : a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;b.
    Bukti P18 :Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.19. Bukti P19 :Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanStruktural. 20. Bukti P20 :Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nokor 100 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.21.
    : Foto copy Pasal 4 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 16Tahun 2003;Bukti T16 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Juncto Perauturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor :100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural.
    struktutral eselon Hb lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
    Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atasPeraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 22-03-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Tjs
Tanggal 1 April 2019 — Pemohon:
SU'UDI
15 — 0
  • /IST/2005 14 Februari Tahun 2005 atas nama MUHAMMAD DRAJAD RAZAQI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas catatan sipil pendaftaran penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Kota Samarinda yang semula nama pemohon tersebut tercatatkan SUUDI diperbaiki menjadi SUUDI;
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 479/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat:
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA PP IPHI,
Tergugat:
1.PT RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA QQ IIKWIDATOR
2.DIREKSI RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA
3.DIREKSI PT RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA
4.NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
5.NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAH Daerah PROVINSI DKI JAKARTA
6.NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
510 — 696
  • Penggugat:
    IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA PP IPHI,
    Tergugat:
    1.PT RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA QQ IIKWIDATOR
    2.DIREKSI RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA
    3.DIREKSI PT RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA
    4.NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
    5.NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAH Daerah PROVINSI DKI JAKARTA
    6.NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 23-04-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN PATI Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
SUNOTO
Tergugat:
SUHERMAN
Turut Tergugat:
1.KSPPS Yaummi Maziyah Assa'dah Pati
2.Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Pati
106 — 29
  • strong>

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) karena telah mengingkari perikatan jual beli obyek sengketa dan tanpa hak mengatasnamakan sertifikat kepemilikan obyek sengketa dengan nama Tergugat sendiri, Tegugat tidak mau melakukan proses pemecahan sertifikat obyek sengketa serta Tergugat menjaminkan obyek sengketa kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemerintah
    Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
  • Menyatakan sah dan berkuatan hukum atas perikatan jual beli obyek sengketa tertanggal 15 Januari 1995 antara Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dengan Tergugat;
  • Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 247, tanggal 27 Agustus 1996, atas nama pemegang hak Suherman atas objek sengketa seluas 15 x 15 m2;
  • Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum penguasaanTurut
    Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik Nomor 247 sepanjang terhadap objek sengketa seluas 15 x 15 m2;
  • Menghukum Turut Tergugat II agar memproses dan menerbitkan sertifikat obyek sengketa atas nama Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
  • Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.366.000,00 (Dua juta tiga rtus enam puluh enam ribu rupiah);
  • Menolak gugatan Penggugat yang
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 14-10-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tjk
Tanggal 12 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 0
  • antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/85/60/1989 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda tanggal 4 Januari 1989 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah
    Kota Bandar Lampung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
  • Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah mendapatkan laporan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 45/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
RUSDIYANTO, SE, M. Si
Tergugat:
Bupati Kutai Timur
258 — 186
  • NIP.198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

    1. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP.198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
    2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merahabilitasi kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai staf bagian administrasi, penatausahaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Golongan III/c Penata atau menempatkannya di unit kerja lain yang sesuai dengan golongan dan jabatannya, berikut memulihkan segala hak-hak Penggugat.
      NIP.198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.Adapun Gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :.
      NIP.198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KutaiTimur;b. Bersifat Individual.Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggalmaupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian Penggugatsebagai Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KabupatenKutai Timur ;Cc.
      NIP.198408232002121001 diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 888/0012/BKPPTIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si.NIP.198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KutaiTimur.4.
      Pasal 250 huruf (6) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2017.b.
      ;Halaman 53 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMDMenimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakimmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut Peraturan