Ditemukan 72006 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peninjauan kembali
Register : 02-08-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 B/PK/PJK/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
72183 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA tersebut;
    Pajak,maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanPeninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.
    Dengan demikian, Surat Termohon Peninjauan Kembali No.
    hal tersebut samasekali bukan merupakan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali.
    Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim padaMahkamah Agung yang mulia agar jumlah tersebut di atas dikembalikan olehTermohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali disertaidengan imbalan bunga sebesar 2% per bulan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk Pasal 87 UndangUndang Pengadilan Pajak.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat
    kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :PT.
Putus : 13-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
19868 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut.
    UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, juncto UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanalasanPeninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1 Bahwa pada tanggal 30
    Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan Surat KeputusanKeberatan yaitu dengan Surat No.973/3324/PJK/2010 tertanggal 15November 2010 yang isinya menyatakan bahwa permohonan keberatanPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertimbangkan.2 Atas Surat Keputusan Keberatan No. 973/3324/PJK/2010 tertanggal 15 November2010 tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding, telahmengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan Surat No.
    Kembali:8.2. a.1 Adalah fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali beroperasi diIndonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani olehPemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 2 Desember 1986 (selanjutnya disebut Kontrak Karya)(Bukti PK6).
    Newmont Nusa Tenggara danmembatalkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 30 November 2011 Nomor : 35278/PP/M.XIV/04/2011 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amarseperti yang akan disebutkan dibawah ini.Menimbang, Mahkamah Agung telah membaca kontra memori PeninjauanKembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalildalildalam kontra memori Peninjauan Kembali yang melemahkan dalildalil PemohonPeninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali;Menimbang,
    tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yangterkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT.
Putus : 24-03-2021 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA;
Putus : 22-12-2017 — Upload : 06-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — WIDYA AMBARA SUPRIADI VS 1. HARRY SUGANDA (Dalam Pailit), DKK
475178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: WIDYA AMBARA SUPRIADI tersebut;
    Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Adapun keberatankeberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali terkait telahterjadi Kekhilafan Hakim adalah sebagai berikut:A.
    Bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali bermaksud menjual obyeksengketa guna menyelesaikan permasalahan hutangnya pada PT KTMmaka Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai 2 (dua) opsi, yaitu;Meminta kepada PT KIM agar Pemohon Peninjauan Kembali diberikesempatan untuk menjual dan mencari pembeli sendiri agar dapatdiperoleh harga yang baik, dimana sebagian hasil penjualan tersebut akandigunakan untuk melunasi pinjaman kepada PT KTM dan sisanya dapatdigunakan untuk kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali
    Pemohon Peninjauan Kembali).
    pertimbangan yang tepat, yangpada pokoknya menyatakan menerima dan mengabulkan permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya sertaselanjutnya mengabulkan gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahuluPenggugat/Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 10 Agustus 2017dan jawaban alasan
    soal perbedaanpendapat, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak setuju denganpertimbangan Judex Facti yang telah dikuatkan dan diperbaiki oleh Judex Juris;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali: WIDYA AMBARA SUPRIADI tidakberalasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauankembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus
Putus : 11-09-2013 — Upload : 12-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112/B/PK/PJK/2013
Tanggal 11 September 2013 — PT. PERMATA HIJAU SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT. PERMATA HIJAU SAWIT tersebut;
    ., berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor DSIPHS/X/0330/1210, tanggal 2 Desember2010;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan GatotSubroto Nomor 4042 Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan
    2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIHalaman 8 dari 37 halaman.
    semula Penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembalikepada Mahkamah Agung;1.4.
    PERMATA HIJAU SAWIT, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembaliini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985Halaman 35 dari 37 halaman.
    Putusan Nomor 112/B/PK/PJK/2013MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT.
Putus : 14-07-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/TUN/2011
Tanggal 14 Juli 2011 — ARIA SUCIPTO BIN H.SUTIDJA VS BUPATI CIREBON
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ARIA SUCIPTO BIN H.SUTIDJA tersebut
    , juga sama sekali tidakmempertimbangkan masa kerja serta pengabdian Pemohon PeninjauanKembali/ Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil selama hampir 15 (limabelas) tahun ;7 Bahwa terbukti di dalam persidangan baik alat bukti yang diajukan olehTermohon Peninjauan Kembali/Tergugat, maupun saksisaksi yang diajukan10oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat juga alatalat bukti, bahwaPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat belum pernah menerima surat tegoranhukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tahap pertama
    Penguasa sebagai Kepala Daerah Kabupaten Cirebon yang telahmenghukum Pemohon Peninjauan Kembali sampai diberhentikan tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari satuan Polisi Pamong Praja,sedangkan pekerjaan tersebut merupakan satusatunya mata pencaharian untukmenghidupi keluarga ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga sangat sadar bahwa setiap manusiaatau insan pernah melakukan kehilafan/kesalahan/kelalaian namun peristiwapahit yang telah menimpa pemohon Peninjauan Kembali adalah
    merupakanperlakuan dari orangorang yang tidak senang dan mempolitisir keadaansehingga pemohon Peninjauan Kembali diberhentikan tidak dengan hormat ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut hanya merupakan pendapat Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa putusan Judex Juris sudah tepat dan benar, karena tidak
    peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
    telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yangterkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :ARIA SUCIPTO BIN H.SUTIDJA tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari
Putus : 11-10-2021 — Upload : 14-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 PK/Pdt/2021
Tanggal 11 Oktober 2021 — PT ARTHA KARYA SEJAHTERA Lawan PT ASURANSI BINTANG TBK CABANG BATAM
8733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT ARTHA KARYA SEJAHTERA tersebut;
Putus : 14-11-2017 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — PT TOILON INDONESIA VS PT CINTAS SENTUL RAYA
645357 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT TOILON INDONESIA tersebut;
    tidak dapatditerima karena Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesalahanHalaman 22 dari 51 hal.
    didalam perkara a quo, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwaTurut Termohon Peninjauan Kembali akan memberikan penjelasan lebihdetail yang mengkonfirmasi bahwa Putusan Judex Juris memang tidak bisadieksekusi karena adanya kesalahan gugatan yaitu menggugat lampiransertifikat paten.Kontra memori peninjauan kembali oleh Termohon Peninjauan Kembalinanti akan berdalil bahwa nomor pendaftaran ID P0029369 dan nomorpendaftaran ID P0029369 B keduaduanya berasal dari satu sertifikatpendaftaran paten
    Untuk mendukung gugatannya, Termohon Peninjauan Kembali mengajukansebanyak 28 bukti.
    Yang Terbukti Dari Bukti PK33 Sampai Dengan Bukti PK39 Paten Terdaftar Milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah Paten yangBaru dan mengandung Langkah Inventif PengantarBahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung pada Bukti PK33 danBukti PK39, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwa JudexFacti dan Judex Juris seharusnya tidak membatalkan paten terdaftar milikPemohon Peninjauan Kembali.Halaman 38 dari 51 hal. Put.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TOILON INDONESIA tersebut;Halaman 50 dari 51 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.SusHKI/20172. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh H.
Putus : 26-01-2022 — Upload : 30-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022
Tanggal 26 Januari 2022 — CALVIN BAMBANG HARTONO VS PT BANK BUKOPIN Tbk
14854 Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali CALVIN BAMBANG HARTONO tersebut;
Putus : 29-11-2022 — Upload : 16-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2022
Tanggal 29 Nopember 2022 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE VS 1. ISSOEBIANTORO, S.H, DKK
647443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE tersebut;
Putus : 31-10-2022 — Upload : 27-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 927 PK/Pdt/2022
Tanggal 31 Oktober 2022 — GRACE PERADHANA HARSONO Lawan 1. BUDI SOESETIJO, S.H., Dk Dan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
867 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali GRACE PERADHANA HARSONO tersebut;
Putus : 10-01-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595 PK/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — PT ADHIMIX PRECAST INDONESIA, dkk lawan Ny. SUMIATI DHARMADI dan ERWIN HAMBALI, dkk
6535 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: PT ADHIMIX PRECAST INDONESIA dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: 1. YULIA GUNAWAN, S.E., 2. MIMIN binti AJUN RAIS, 3. AMINAH binti AJUN RAIS, 4. AMIH binti AJUN RAIS, 5. MAULANA bin AJUN RAIS, dan 6. MULYADI bin AJUN RAIS tersebut;
    kembali pada tanggal 17 Februari 2016 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 323 K/Pdt/2015Halaman 20 dari 70 hal.
    ,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebutdiikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi /PembandingIVTergugat Il tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 4 Maret 2016, oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima diKepaniteraan
    kembali pada tanggal23 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan KembaliNomor 323 K/Pdt/2015 juncto Nomor 202/PDT/2014/PT BDG. juncto Nomor189/Pdt.G/2012/PN Cbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriCibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal itu juga;Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi VPembanding VTergugat Ill V, VI, VIl VII, IX
    Pemohon Peninjauan Kembali berpedomankepada pendapat R.
    Kembali : PTADHIMIX PRECAST INDONESIA dan Para Pemohon Peninjauan Kembali Il:YULIA GUNAWAN, S.E., dan kawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali dan Para Pemohon Peninjauan Kembali Ilditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Pemohon PeninjauanKembali Il dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan
Putus : 13-10-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — I REMBUM als PAN MUPU, DK VS I WAYAN JASRI, DKK
6644 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali: 1. I REMBUM als PAN MUPU, 2. I NYOMANGAMPIL als NANG SRIMULIH tersebut;
    /ParaTerbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 13 Juli 2016;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan
    Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembandingdalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:1.
    Bahwa selain itu yang paling utama dalam pengangkatan anak adalahadanya persetujuan dari pihak keluarga purusa dan dalam hal ini keluargakepurusa dari Nare alias Pan Resti yaitu saudarasaudara angkat Pan Restiseperti Riin alias Pan Jedeng dan Rate alias Pan Rembun, termasukPemohon Peninjauan Kembali (1 Rembun) yang merupakan anak dari Rate alias Pan Rembun dan Pemohon Peninjauan Kembali Il ( NyomanGampil) serta Turut Termohon Peninjauan Kembali (1 Wayan Jedeng aliasNang Sangri) yang merupakan anak
    hubungan keluarga dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, maka ParaTermohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat khususnya Para Termohon Peninjauan Kembali ( WayanJasri) tidak ada hubungan waris dengan Nang Murti/Pan Resti yangmerupakan leluhur Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para PemohonKasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dan oleh karena itu Para TermohonPeninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali: 1. REMBUM als PAN MUPU, 2. NYOMANGAMPIL als NANG SRIMULIH tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para PemohonKasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biayaHalaman 13 dari 14 Hal. Put.
Putus : 26-10-2022 — Upload : 03-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 967 PK/Pdt/2022
Tanggal 26 Oktober 2022 — 1. ANDY CHRIST KURNIAWAN, Dkk Lawan 1. NANIK SRIWAHYUNINGSIH, MAP, Dkk Dan PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR JAWA TIMUR Cq. WALIKOTA MALANG Cq. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG
9212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. ANDY CHRIST KURNIAWAN, 2. REGINA APRILIA LISTIYANI, 3. LEONARDO DANNY KURNIAWAN, tersebut;
Putus : 12-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731/C/PK/PJK/2012
Tanggal 12 Februari 2013 — PT. SAMUDERA PERDANA TRAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SAMUDERA PERDANA TRANS tersebut tidak dapat diterima;
Putus : 07-01-2013 — Upload : 24-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 7 Januari 2013 — PRESIDEN DIREKTUR PT. SHANDY PUTRA MAKMUR (SPM) ; FRANSISKUS E. KOLIN. dkk
7653 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PRESIDEN DIREKTUR PT. SHANDY PUTRA MAKMUR (SPM) tersebut;
    Lalamentik Nomor93, Kupang;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Kasasi/Tergugat Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 087 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 17 Maret 2010 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para TermohonPeninjauan
    Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugatdan fTurut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi/Tergugat Il dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quobeserta alasanalasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara yang ditentukan undangundang, secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Bahwa Para Termohon haruslah dihukum untuk membayar semua biayayang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat peradilan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karenadalam putusan Judex Juris tidak terdapat kekeliruan yang nyata dan atau tidakterdapat kekhilafan Hakim serta Novum yang diajukan Pemohon tidak bersifatmenentukan sebagaimana diatur dalam
    SHANDY PUTRA MAKMUR (SPM)tersebut ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tersebut ditolak dan nilai gugatan dalam perkaraini di atas Ro150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkaradalam peninjauan kembali ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaituPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahHal. 24 dari 25 hal.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 860/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — PT. THONNINDO ISIARTA TRAKTOR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. THONNINDO ISIARTA TRAKTOR tersebut tidak dapat diterima;
    Farchanllyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4.
    Penggugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.45546/PP/M.XI/99/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Halaman 1 dari 5 halaman.
    Oleh karena itu. permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali: PT.
    THONNINDO ISIARTA TRAKTOR tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Peninjauan Kembali tidakrelevan lagi untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidinyatakan tidak dapat diterima, dan karenanya Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman
    Putusan Nomor 860/B/PK/PJK/2015MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT. THONNINDO ISIARTA TRAKTOR tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh Dr. H.M. HaryDjatmiko, SH.
Putus : 15-08-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20/B/PK/PJK/2013
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. LG ELECTRONICS INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
1711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. LG ELECTRONICS INDONESIA, tersebut tidak dapat diterima;
    PUTUSANNomor 20 /B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT. LG ELECTRONICS INDONESIA, tempat kedudukan Jl.
    H.Tabri no.1CirarabLegok Tangerang 15820;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jl.Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put
    LGElectronics Indonesia, NPWP: 01.069.323.2092.000, alamat: H.Tabri No.1CirarabLegok Tangerang 15820, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.32339/PP/M.VV19/2011, tanggal 30 Juni 2011, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2011 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembalisecara tertuliis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal23
    Pajak serta peraturan perundangundanganyang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT.
    LG ELECTRONICS INDONESIA, tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Ro2.500.000,00(dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 oleh WidayatnoSastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum.
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511 PK/Pid.Sus/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — ANDI SANTOSO alias AMIN bin ASAU
194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauankembali/Terpidana ANDI SANTOSO alias AMIN bin ASAU tersebut
Putus : 20-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 628 PK/Pdt/2012
Tanggal 20 Januari 2014 — TIO SOEGENG SETIJO ditulis juga SOEGENG SETIJO VS DAVID KOENTJORO HALIM, DKK
4422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: TIO SOEGENG SETIJO ditulis juga SOEGENG SETIJO tersebut
    2012;Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu TermohonKasasi/Penggugat/T erbanding;melawan1.
    kembali pada tanggal 6 Maret 2012sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan KembaliNomor 341/Pdt.G/2001/PN.Sby. jo.
    peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASANALASAN PENINJAUAN KEMBALI:Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauankembali tersebut pada pokoknya ialah:Kronologis Permasalahan:1.
    ;Bahwa dengan demikian oleh karenanya segala sesuatu yangmenyangkut antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: TIO SOEGENG SETWO ditulis juga SOEGENG SETIWOtersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali inisejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 20 Januari 2014, olehDr. H. Mohammad Saleh, SH.