Unsur Dimuka umum bersamasama melakukan kekerasan terhadaporang atau barangMenimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah di tempatdimana publik dapat melihatnya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasanadalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yangtidak sah ;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap faktafakta berdasarkanketerangan para saksi dan terdakwa adalah sebagai berikut: Bahwa benar lokasi kejadian adalah ditempat pertunjukan kuda lumping,tempat

mana merupakan sarana publik yang dilihat dan dihadiri olehmasyarakat umum ; Bahwa Terdakwa memukul Saksi Harsoyo bin Sutrisno dengan caramenggunakan tangan kanan dan tangan kiri berulang sekitar tiga kalimengenai wajah yang kemudian diikuti oleh Sdr.

Unsur "di muka umum";Menimbag bahwa yang dimaksud dimuka urnum adalah suatutempat terbuka atau tempat dimana publik dapat melihatnya;Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yaituberdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa makadiperoleh kenyataan kenyataan sebagai berikut:Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 April 2008 sekitar jam22.30 WIB bertempat di lapangan sepak bola dukuh pandeandesa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati telahterjadi kekerasan masal sewaktu diadakan

Teguh Asmoro.Bahwa benar lapangan sepakbola adalah merupakan tempat urnumdimana publik (masyarakat) dapat melihatnya.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.3 Unsur "bersamasama melakukan kekerasan terhadap orangatau barang";Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan artinyaadalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecilsecara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan ataudengan segala macam ~~ senjata, menyepak, menendang dansebagainya.

seluas 21.525 m2;Upaya Keberatan Sebelum Tahun 2008Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan di KPP PBB setempatTahun 2007;Materi keberatan adalah :Bahwa luas bumi di SPPT PBB Pemohon Banding, ditetapkan seluas 21.525 m2,Pemohon Banding keberatan sebab luas lahan yang Pemohon Banding manfaatkan kirakira seluas 4.585 m2;Bahwa lahan kirakira seluas 4.585 m2 adalah benarbenar tanah yang Pemohon Bandingmanfaatkan sedang sisanya adalah DANAU/SITU/ PENAMPUNGAN RESAPAN AIRuntuk kepentingan publik

Ket. 018/Dir.Pras//2007 tanggal 12 Februari 2007, ditegaskankembali dengan Surat Pernyataan, bahwa Luas Tanah yang Pemohon Banding sewa danPemohon Banding manfaatkan adalah seluas 4.585 m2;Bahwa Pemohon Banding menolak dan keberatan jika luas tanah yang dibebankan dalamSPPT PBB 2008 adalah seluas 21.525 m2;Alasan Pemohon Banding adalah:Bahwa sisa Lahan yang tidak Pemohon Banding manfaatkan adalah berupa DANAU/SITU/RESAPAN AIR untuk kepentingan publik yang ada di sekitar resapan air, dimanaresapan

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 05November 2019 dan 06 Maret 2020 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halanganyang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LembagaPenyiaran Publik

PENETAPANNomor 874/Pdt.G/2020/PA.PALaere Lo & enDEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Muhammad Reza bin Sangkalanga Lasera, umur 29 tahun, agama Islam,pendidikan S1 (Sarjana Administrasi Publik), pekerjaan pedagangonline, tempat kediaman di Jalan Bantilan Lorong Burasa (KostPertama), Kelurahan Lere

menghadapsebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 11Maret 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LembagaPenyiaran Publik

dari perkara ini menurut hukum.Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugattelah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupunmengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah,meskipun menurut relaas panggilan nomor : 1990/Pdt.G/2017/PA.Pwt telahdipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto melalui massmedia Lembaga Penyiaran Publik

Sri,tanggal 23 April 2013, dan panggilan melalui Penyiaran Publik RRI Serui tanggal 23April 2013 dan tanggal 23 Mei 2013, yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggildengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serui, oleh karena itu tidakdapat di dengar keterangannya;Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halhal sebagaimanatermuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.Subsider :Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aequo et bono) ;Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugattidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lainsebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggail secara resmi danpatut berdasarkan relaaas panggilan Penggugat Nomor80/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 15 November 2018serta relaas panggilan Tergugat melalui Radio Publik Mimika tanggal

ini dilakukandengan menghitung orang yang mengetahui bahwa Penggugat diberhentikandari jabatan sebagai Pejabat Struktural Eselon II.B, Asisten Perekonomiandan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi secarasewenangwenang tanpa kesalahan oleh Tergugat pada tanggal 31Desember 2018 dengan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 636Tahun 2018;Bahwa terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai AsistenPerekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobiini, telah di kKonsumsi publik

sejak tanggal 31 Desember 2018 atau sehariHalaman 8 dari 27 halaman putusan Nomor 31/PDT/2021/PT KDI3/7.38.39.40.41.42.43.setelah diberhentikan dari jabatannya;Bahwa oleh karena itu, masalah ini bukan hanya diketahui oleh masyarakatlokal Wakatobi, tetapi sudah menjadi konsumsi publik diketahui secaranasional.

Menghitung Orang Bahwa Pembanding/ PenggugatDiberhentikan Dari Jabatan Sebagai Pejabat Structural Eselon II.B,AsistenPerekonomian Dan Pembangunan Secretariat Daerah Kabupaten WakatobiSecara Sewenang Wenang Tanpa Kesalahan Oleh Tergugat DanTergugat Il Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dengan Surat KeputusanBupati Wakatobi Nomor : 636 Tahun 2018;Bahwa Terkait Dengan Pemberhatian Pembanding/Penggugat SebagiAsisten Perekonomian Dan Pembangunan Secretariat Daerah KabupatenWakatobi Ini, Telah Di Konsumsi Publik

Menghitung Orang Bahwa Pembanding/PenggugatDiberhentikan Dari Jabatan Sebagai Pejabat Structural Eselon II.B,AsistenPerekonomian Dan Pembangunan Secretariat Daerah Kabupaten WakalobiSecara Sewenang Wenang Tanpa Kesalahan Oleh Tergugat Dan TergugatIl Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dengan Surat Keputusan BupatiWakatobi Nomor : 636 Tahun 2018;Bahwa Terkait Dengan Pemberhatian Pembanding/Penggugat SebagiAsisten Perekonomian Dan Pembangunan Secretariat Daerah KabupatenWakatobi Ini, Telan Di Konsumsi Publik

Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utaratelah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah olehSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas namaMILAN SYAFII kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luaratau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang buktiberupa 1 (satu) buah KTP atas nama MILAN SYAFII Atas perbuatannya,terdakwa diduga telah melanggar pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan DaerahKabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang

TPIberfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia Tanjungpinag, sebanyak tiga panggilan dengan relaas Nomor485/Pdt.G/2019/PA.TPI, yang relaas panggilannya

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

Permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telahditentukan datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Termohon telah dipanggilsecara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Umum untuk sidangtanggal 8 Maret 2018, 10 April 2018, dan 9 Mei 2018 dengan cara ditempelpada papan pengumuman di Kantor Pemkab Sragen, papan pengumumanKantor Pengadilan Negeri Sragen, papan pengumuman di Kantor Desa Bener,Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen serta telah dilakukan pemanggilanmelalui Radio Publik

dan dalam perkara ketidakhadiranPemohon haruslah pihak yang berkepentingan atas harta kekayaan Termohonyang dimintakan tidak hadir;Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Relas PanggilanTermohon untuk sidang tanggal 8 Maret 2018, 10 April 2018, dan 9 Mei 2018dengan cara ditempel pada papan pengumuman di Kantor Pemkab Sragen,papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Sragen, papan pengumuman diKantor Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen serta telahdilakukan pemanggilan melalui Radio Publik

ParaAdvokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik dari LembagaBantuan Hukum (LBH) Jakarta yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74,Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2015;Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini ;Telah memperhatikan dan mengutip halhal sebagai berikut :I.

empat) Lembar Notulen Rapat Fasilitasi Hasil PTUN BengkuluAntar Pimpinan Aliansi BPAN Dengan 4 Kades di Wilayah SeberangMusi Kabupaten Kepahiang pada tanggal 17 juli 2019 dan 24 juli2019;27.1 (satu) Bundel Kwitansi tanggal 1 April 2019 dan 2 april 2019;28.129.1( Bundel Surat Klarifikasi;(30.1 (satu) Bundel Surat Kuasa;((satusatu) Bundel Tanda Terima Surat;))))31.1 (satu) Bundel Informasi Lelang;32.6 (enam) Lembar Surat Permohonan Penetapan Eksekusi33.2 (dua) Lembar Permohonan Penyelesaian Informasi Publik

Aliansi Indonesia;4 (empat) Lembar Notulen Rapat Fasilitasi Hasil PTUN Bengkulu AntarPimpinan Aliansi BPAN Dengan 4 Kades di Wilayah Seberang MusiKabupaten Kepahiang pada tanggal 17 juli 2019 dan 24 juli 2019;1 (satu) Bundel Kwitansi tanggal 1 April 2019 dan 2 april 2019;1 (satu) Bundel Surat Klarifikasi;1 (satu) Bundel Tanda Terima Surat;1 (satu) Bundel Surat Kuasa;1 (satu) Bundel Informasi Lelang;6 (enam) Lembar Surat Permohonan Penetapan Eksekusi2 (dua) Lembar Permohonan Penyelesaian Informasi Publik

81421Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Pengangkatan TenagaKontrak Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 81427Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2015 Tentang Pengangkatan SertaPenetapan Besaran Honorium Tenaga Kontrak Pada Badan LingkunganHidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten KepahiangTahun 2016;1 (satu) Bundel Surat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017tanggal 24 Februari 2014 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

nomor161/VII/KIPBKL.PSI/A/2018 antara LAIBPAN Kab.Kepahiang melawan KepalaDesa Talang Babatan, Komisi Informasi Publik nomor 162/VII/KIPBKL.PSI/A/2018 antara LAIBPAN Kab.Kepahiang melawan Kepala DesaBenuang Galing, putusan Komisi Informasi Publik nomor 163/VII/KIPBKL.PSI/A/2018 antara LAIBPAN Kab.Kepahiang melawan Kepala DesaBayung, penetapan eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara bengkulu nomor160/VII/KIPBKL.PSI/A/2018 antara LAIBPAN Kab.Kepahiang melawan KepalaDesa Cirebon Baru, nomor 161/VII/KIPBKL.PSI

;Halaman 112 dari 140 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN BglMenimbang, bahwa Terdakwa Cahaya Sumita dalam pertemuantersebut memberikan pilinan kepada saksi Alian sono, Ladan Hawadi, Ali Imron,dan Hamzah selaku Kepala Desa dari 4 Desa di Kecamatan Kepahiang untukmenyelesaikan masalah hasil Putusan KIP dan PTUN dengan memberikanuang senilai masing masing Desa sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh jutarupiah) sebagai penggantian biaya pengurusan selama gugatan di KomisiInformasi Publik (KIP) dan PTUN (

Merekabaru tahu setelah diumumkan kepada publik pada tanggal 29 November 2015 ;e Bahwa kami panitia meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang berisitentang keterangan keaslian ijazah tersebut;e Bahwa yang mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan kepala desa pada saat ituadalah saudara Markus Corsini Raring (Terdakwa), Donatus Ola, dan Bernadus Bala;e Bahwa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa pada saat ituadalah saudara Markus Corsini Raring (Terdakwa) dengan

Mereka baru tahu setelah diumumkan secara lisan kepada publik padatanggal 29 November 2015 ;Bahwa Pada saat itu kami panitia meminta Terdakwa untuk membuat suratpernyataan yang berisi tentang keterangan keaslian ijazah tersebut;Bahwa yang mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan kepala desa padasaat itu adalah saudara Markus Corsini Raring (Terdakwa), Donatus Ola, danBernadus Bala;Bahwa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa padasaat itu adalah saudara Markus Corsini Raring

Lembata;e Bahwa pada Saat itu saksi tolak pergantian ijazah tersebut dengan ijazah SMPkarena kalau ada perubahan seperti itu maka harus diputuskan oleh semuaanggota panitia pemilihan kepala desa sebanyak 5 orang, sedangkan jadwalselanjutnya adalah pengumuman kepada publik.

Mereka baru tahu setelah diumumkan secara lisan kepada publik padatanggal 29 November 2015 ;Bahwa pada saat Terdakwa mempertahankan ijazah tersebut denganmengatakan Jjazah saya asli dan saya bayar mahal, kami panitia memintaTerdakwa untuk membuat surat pernyataan yang berisi tentang keterangankeaslian ijazah tersebut;Bahwa yang mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan kepala desa padasaat itu ada tiga orang yaitu saudara Markus Corsini Raring (Terdakwa),Donatus Ola, dan Bernadus Bala;Bahwa yang

Kemudian Terdakwa meminta untuk menggantikan ijazahSMK tersebut tersebut dengan ijazah SMP miliknya, namun oleh karena pada saat itu hanyaada saksi Atawolo Dori Petrus selaku Ketua Panitia dan saksi Yohanes Sogan Atawolo selakuanggota Panitia sehingga tidak bisa mengambil keputusan, karena keputusan harus berdasarkanpertimbangan semua anggota panitia pemilihan kepala desa sebanyak 5 orang, sedangkanjadwal selanjutnya adalah pengumuman kepada publik.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik danPenyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Badan PertanahanNasional RI yaitu pada pasal 7 huruf (a) menyelahgunakankewenangan Jabatan secara langsung atau tidak langsung danHalaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2018/PT PBRayat (c) melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugianmasyarakat apabila meminta uang di luar biaya PNBP maupunbiaya transportasi, akomodasi dan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik danPenyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Badan PertanahanNasional RI yaitu pada pasal 7 huruf (a) menyelahgunakankewenangan Jabatan secara langsung atau tidak langsung danayat (c) melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugianmasyarakat apabila meminta uang di luar biaya PNBP maupunbiaya transportasi, akomodasi dan konsumsi.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Hakhak Eksibisi Publik (Hakhak Areal Komersial);. Bahwa Hak Media untuk Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 diWilayah Republik Indonesia dalam pelaksanaannya Penggugat telahmemberikan Sub Lisensi kepada TV One dan ANTV secara eksklusif untukmenyiarkan acara/program 2014 FIFA World Cup Brazil dengan system Freeto Air Broadcaster.

Bahwa terhadap Hakhak Ekshibisi Publik atau Hakhak Areal Komersialatau untuk Kepentingan Komersial selanjutnya Penggugat telah menunjukPT Nonbar secara eksklusif di Wilayah Republik Indonesia sebagaikoordinator tunggal untuk aktifitas nonton bareng sebagaimana SuratPenunjukan PT ISM kepada PT Nonbar Nomor 008/ISM/Srt.P/X1/2013,tanggal 12 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukan PT InterSport Marketing kepada PT Nonbar Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014, tanggal10 Mei 2014.

Bahwa Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaranmenjelaskan, bahwa:Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran baik lembagapenyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiarankomunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalammelaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman padaperaturan perundangundangan yang berlaku;.

Lembaga Penyiaran Publik;b. Lembaga Penyiaran Swasta;c. Lembaga Penyiaran Komunitas dan;d. Lembaga Penyiaran Berlangganan;.

Pematangsiantar dengan nomor rekening OO0O0000103000001 58;Serta bukti surat berupa:1. 1 (satu) berkas Laporan Audit Investigasi dari Kantor Akuntan Publik Drs.Tarmizi Taher Nomor: LSA02/KAPTT/IX/2015 tanggal 17 September2015;2. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Keputusan Direktur PT.

Pematangsiantar dengan Nomor Rekening OO000069010300000158.Serta Bukti surat berupa:1. 1 (satu) berkas Laporan Audit Investigasi dari Kantor Akuntan Publik Drs.TARMIZI TAHER Nomor: LSA02/KAPTT/IX/2015 tanggal 17 September2015.2. 2 (dua) Lembar fotocopi Surat Keputusan Direktur PT.

Demi untukmengedepankan kepentingan umum (pelayanan publik) di bidangkesehatan melalui RSHI tetap kondusif. Pengurus PT. HIA tidak difasilitasioleh Pemerintah Kota / Disperindag dan mengetahui PT. HIA sudah kolapstermasuk pengurusnya hal ini diketahui oleh instansi tersebut karenapelapor tidak dapat mengurus TDP dan SITU PT.

Sesuai /egal opinion Robin Sulaiman & Partners Advocates,Corporate Lawyers Specialist tanggal 12 Maret 2015 denganmengaudit BukuBuku Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Independenuntuk PT. HIA periode 2007 sampai dengan 2013 ada pengeluaranpengeluaran fiktif PT. HIA yang tidak dapat dirinci pengeluaranpengeluarannya sebesar Rp13.322.062.519,00 KerugianDr.P.Girsang Rp13.322.062.519,00 x 18,74% = Rp2.496.554.516,00.g. Honor Dr. P.

Dimana penerapan SanksiPidana dalam perbuatan Korporasi adalah merupakan UltimatumRemidium atau suatu hal yang sangat terpaksa yang artinya sifat hukumacara sebagai ketentuan hukum publik diakui secara Imperatif tetapitidak selurunhnya Absolut.