PengawasObat dan Makanan Di Bandung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungyang pada pokoknya substansinya sama dengan perkara aquo.12.Bahwa dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebutMajelis Hakim memutuskan menolak gugatan PT Sartonia Agung(PENGGUGAT) (Vide Bukti TI,TIl dan TTI 1)13.Bahwa hal tersebut merupakan bukti perkara aquo merupakan perkaraTata Usaha Negara dan pernah diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara.14.Bahwa sekali lagi TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT tegaskan

objek gugatan yaitu Surat TERGUGAT IV No: 01/KT/LK BBPOMJB.TA 2010/03 per 18 Maret 2011 dengan dalildalil yang dikemukakanoleh PENGGUGAT khususnya yang terkait kepada TERGUGAT IV,dengan demikian menjadi suatu hal yang tidak mungkin bagi TERGUGATIV untuk menanggapi apalagi membuktikan atas hasil pemeriksaan yangmenjadi dasar gugatan terkait TERGUGAT IV dimaksud, karena terkaitdengan kebenaran dan keakuratan terhadap hasil pemeriksaan yangdijadikan dasar gugatan itu sendiri.Bahwa perlu TERGUGAT IV tegaskan

tanpamenganalisisi lebin mendalam dalam rangkaian tahun 2006 di dalamputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor214/Pdt.G/2014/PNJKT.Sel tertanggal 9 Februari 2015 yakni sebagaiberikut: Akta Pengakuan Hutang Nomor 2 Tertanggal 3 Oktober 2006,Surat Penyerahan Barang Jaminan dihadapan Notaris MarinaSoewana tertanggal 3 Oktober 2006, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor03 yang diterbitkan oleh Marina Soewana Tertanggal 3 Oktober 2006,Surat Kuasa Menjual Nomor 04 Tertanggal 3 Oktober 2006;Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan

tanpasepengetahuan dan kehadiran Para Pembanding semula Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi selaku pemilik/oenjual, sehinggasangat merugikan pihak penjual",Bahwa Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta denganputusan a quo telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya;Adapun alasan hukum keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:4.1 Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan adalah rangkaianterjadinya Akta Kuasa Menjual Nomor 43 tanggal 11 Juli 2008 adalahkelanjutan dari Akta

;Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan, jelaskan, dan terangkan,Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara a quoadalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02268 yang diterbitkanKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana dalam sertipikat tersebut Secara tegas dan jelas, bahwa peralihan Sertipikat HakGuna Bangunan tersebut telah diterbitkan dan diumumkan semenjaktanggal 6 Mei 2019;Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor: 223/G/2020/PTUNJKT3.Bahwa Penggugat baru mendaftarkan

Bahwa perlu Tergugat II Intervensi jelaskan dan tegaskan sekali lagi, yangmenjadi dasar untuk mengklaim hak atas tanah yang diatasnya diterbitkansuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak GunaBangunan yang mana atas Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut jugadilakukan pengukuran dan telah diterbitkan Surat Ukur;2.

Namun sekali lagi Majelis Hakim tegaskan bahwa landasan filosofisdibuatnya Surat Hibah Waris adalah sematamata demi menjaga agar nantinyaahli waris tidak saling berebut harta dan tertibnya pembagian maupunpengalihan atas tanah tersebut;Halaman 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN MIlMenimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pun berpendapat bahwa jikalau pun ada surat pengalinan maka semakin menjadi tanda tanya siapakah yang membuat dan menandatanganinya sebab orang tua Saksi Andi Haerul

Sehingga jika syarat yang diperjanjikan olehAlmarhum Andi Hasan dan Tergugat telah sepenuhnya dilaksanakan makapatut dan beralasan hukum Tergugat meminta kepada Seluruh Ahli Waris Cq.Andi Haerul untuk membuatkan surat pengalihan atas tanah yang dimana telahdibangunkan perumahan oleh Tergugat seluas +10 Hektar dan atas hal tersebutsekali lagi Majelis Hakim tegaskan bahwa seluruh surat yang berada di atasTanah Seluas + 50 Hektar dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan baik itubukti T6, T7 dan T8

tidak ada bangunan rumah satupun yang jugamerupakan bagian dari Sertipikat Hak Pakai No. 76 tanggal 16 Oktober1975 dan merupakan Barang Milik Negara RI yang diperuntukkan gunaOperasi Migas Tergugat dan telah dilaporkan dan terdaftar sebagai BarangMilik Negara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) danlaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) serta jarak objekperkara aquo sangat jauh dari perumahan masyarakat bumi ayu (objekperkara perdata No. 13/PDT.G/1994/PN).26.Bahwa perlu Tergugat tegaskan

Dapat Tergugatjelaskan dan tegaskan lagi bahwasanya terhadap objek perkara aquo telahdilaksanakan sita eksekusi dan eksekusi yang dilakukan oleh PengadilanNegeri Dumai atas permohonan yang diajukan Saudara BARITASIMBOLON dan Saudara DJAFAR dalam perkara perdata PerdataPengadilan Negeri Dumai No. 13/PDT.G/1994/PN.Dum Jo. PutusanPengadilan Tinggi Riau No. 41/PDT/1995/PTR, Jo. Putusan KasasiMahkamah Agung No. 2544K/PDT/1996 Jo.

Olehkarena Orang Tua Penggugat dan penggugat Asal berkeras kepalauntuk bertanam di atas dusun sagu milik Penggugat Intervensi,maka Penggugat Intervensi telah Tegaskan Kepada penggugatbahwa apa bila suatu saat Penggugat Intervensi dalam hal inibertindak selaku Ahli waris menarik tanah tersebut maka Penggugattidak beralasan dalam hal apapun dan Berhak utuk menguasaitanah tersebut, oleh karena tanah tersebut merupakan tanahwarisan atau peninggalan dari Alm.

batasbatasnya sebagaiberikut : Bahagian barat berbatas dengan : TANAH NEGERI Ukuran 323meter; Bahagian timur berbatas dengan : LAUT UKURAN 221 meter; Bahagian utara berbatas dengan : DJALAN RAYA ukuran 182 meter; Bahagian selatan berbatas dengan : KELUARGA SULIPATTY 289meter;Bahwa berdasarkan adanya surat pemberian hibah dari PenggugatIntervensi Kepada Tergugat III yang pada intinya Penggugat Intervensimerupakan pihak yang sangat berkepentingan dalam Perkara ini,sebagaimana dalam surat pernyataan Hibah, di tegaskan

BENNY JOHOZUA SULIPATTY bahkan PenggugatIntervensi membiarkan Kepada Penggugat untuk bercocoktanam di atas tanah tersebut, dengan catatan secara lisanPenggugat Intervensi Tegaskan Kepada Orang Tua bahkanpenggugat asal bahwa suatu saat Penggugat Intervensi dalamhal ini bertindak selaku Ahli waris sewaktuwaktu menggunakanTanah tersebut yang terletak di Dusun Sagu Saman HuatLautA yang sebahagiannya dipakai Untuk bercocok tanamoleh Penggugat asal, maka Penggugat Intervensi Berhak untukmenarik tanah tersebut

Tardiatur dalam ketentuan Pasal Il ayat (1) UndangUndang No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi (UU MIGAS) ;Ketentuan Pasal 4 ayat (3) jo Pasal 1 angka 23 UU MIGAS menentukanbahwa Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentukBadan Pelaksana untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi ;Pembentukan badan pelaksana dimaksud di tegaskan kembali dalamketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 tentangBadan Pelaksana Kegiatan Hulu

Dengan demikian, Tergugat maupunTergugat II tidak memiliki kewajiban hukum untuk meminta ijin terlebihdahulu kepada Para Penggugat;Majelis Hakim yang kami hormati, perlu kami tegaskan bahwa tanah aquo tersebut di pergunakan oleh Tergugat untuk tujuan mulia yaitumencari minyak minyak mentah/gas guna memenuhi kebutuhan BahanBakar Minyak/gas untuk masyarakat termasuk untuk memenuhikebutuhan BBM Para Penggugat dan keluarganya ;Bahwa, dengan demikian tidak terdapat unsur melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat merupakan salah satu Badan Usaha yang melaksanakankegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerjasama sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal Il ayat (1) UndangUndang No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi (UU MIGAS) ;Ketentuan Pasal 4 ayat (3) jo Pasal 1 angka 23 UU MIGAS menentukanbahwa Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentukBadan Pelaksana untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi ;Pembentukan badan pelaksana dimaksud di tegaskan

Sekali lagi Pemohon tegaskan, Pemohon tidak mauambil resiko. Ketika Termohon mencoba untuk loncat dari kamar melaluijendela untuk kembali ke area dapur, Pemohon tentunya, dan memangseharusnya, menahan usaha tersebut.Cc. Dari sejak awal, Pemohon berniat untukmembicarakannya dengan baikbaik, berbicara pelanpelan, tidak denganemosi, tetapi Termohon langsung bertindak di luar kendali denganmengambil pisau.d.

Menanggapi point ke 6 Replik Pemohon, Termohonmenolak segala dalil pada Replik Pemohon dan perlu di tegaskan kembalidisini sebagaimana diungkapkan Termohon di dalam gugatan Termohondan di akui oleh Pemohon pada Replik Pemohon point ke 9.8.

menggunakan Pasal 66 sebagai dasar adanya hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat seharusnya tidak hanyamembaca Pasal 66 UU 13/2003 secara parsial namun harus melihatkonteksnya sebagai satu kesatuan dengan ketentuan Pasal 64 dan 65UU 13/2003 yang pada pokoknya mengatur mengenai penyerahansebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 1)perjanjian pemborongan' pekerjaan atau 2) penyediaan jasapekerja/ouruh yang secara natur berbeda dengan Perjanjian Penugasan.Perlu kami tegaskan

Perlu kami tegaskan bahwaTergugat Il sebagai salah satu pemegang saham Tergugat adalahperusahaan yang bergerak di bidang industri baja bukan perusahan yangbergerak di bidang pemborongan pekerjaan atau di bidang penyediaanjasa pekerja/buruh.Apabila Penggugat tetap menganggap Tergugat II merupakan pihak yangdimaksud dalam Pasal 64, maka Penggugat harus membuktikan kepadaMajelis Hakim yang Terhormat adanya perjanjian pemboronganHalaman 27 dari 86 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2020/PNSrg12.13.pekerjaan

mohon (uitvoorbaar bij voorraad) terhadap putusan perkara aquo, harus ditolakdandikesampingkan dari pertimbangan hukum dalam perkara ini karena tidakberalasan hukum.Bahwa demikian pula terhadap permohonan Provisi yang dimohonkanoleh Penggugat dari perkara aquo, harus ditolakdan dikesampingkan daripertimbangan hukum dalam perkara ini, karenapermohonan Provisi yangdimohonkan oleh Penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan danberdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan.Bahwa kemudian pihak Tergugat tegaskan

D ALAM REKONPENSI ATAU GUGATAN BALIK1.Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini Penggugat tegaskan, dimana halhal yang telah termuat dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara /Konpensi tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan dan secaraintegral tidak dapat dipisahkan dalam Rekonpensi ini.Bahwa Penggugat dengan tegas menolak tuntutan Tergugatsebagaimana yang tertuang didalan surat gugatan yang diajukan olehTergugat terhadap Penggugat, terkait gugatan Tergugat terhadappembatalan sepihak perjanjian jual beli

TENTANG SURAT GUGATAN CACAT FORMILSetelah Tergugat dan Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat VII menerima SuratGugatan Penggugat yang disampaikan melalui Jurusita Pengganti, maka Tergugatdan Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat VI menemukan bukti bahwa SuratGugatan Penggugat mengandung Cacat Formil karena tidak memenuhi syaratformil, yaitu: Surat Gugatan tidak di stempel ataupun di cap oleh KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjung Balai.Perlu Tergugat dan Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat VI tegaskan

sekali lagi Tergugat tegaskan bahwatanah hak milik orang tua Tergugat adalah tanah yang diperoleh secara sahdan dilindungi oleh undangundang.20.

UUPT tersebut, dengan demikian putusanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pdt.G/2009/PN Sby tanggal 4 Mei 20010yang memepertimbangkan secara tepat dan benar dalam menetapkan telah terjadiwanprestasi selama 17 bulan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tepat dan benar,sehingga cukup beralasan bagi Pemohon kasasi memohon kepada Mahkamah AgungRI untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/ Pdt.G/2009/PN Sby tanggal 4 Mei 2010 a quo dalam tingkat kasasi.Bahwa Pemohon kasasi perlu tegaskan

pengambilan itu hanya berjumlah Rp. 1.000.000.000, (satumilyard rupiah) artinya gugatan rekonvensi tidak dapat dibuktikan dalam persidangan,oleh karenanya Pertimbangan hukum Judex Facti/Hakim Tinggi a quo tidak tepat dansalah dalam penerapan hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaliknyapertimbangan hukuk Judex Facti/Hakim Pertama sudah benar dan cukup dalampertimbangannya, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar putusan a quodikuatkan dalam tingkat kasasi.Bahwa Pemohon Kasasi perlu tegaskan

EKSEPSI OBYEK PERKARA SUDAH DIPERIKSA DAN DIPUTUSBADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (B.A.N.I) PUTUSANBANI BERSIFAT FINAL AND BINDINGi.Bahwa perlu kami tegaskan kembali, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat menentukan dan menghendakipenyelesaianperselisihan / sengketa Obyek Perkaradi dalam Perjanjianyang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diselesaikanmelalui lembaga arbitrase / Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) yang merupakanpilihan penyelesaianperselisihan /sengketa sebagai keputusan

Karena perlu Tergugat tegaskan, berdasarkan ketentuan Perjanjianterkait kemajuan pelaksanaan"Pekerjaan, Penggugat tidak bisa menentukan secara sepihak dan seenaknyasendiri, melainkan setiap kKemajuan pelaksanaan pekerjaan harus ditentukan dandinyatakan bersamasama dengan Tergugat dalam Berita Acara KemajuanPekerjaan yang harus ditandatangani bersamaantaraPenggugat denganTergugatI.Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Perjanjian.

Bahwa para Penggugat perlu Tegaskan sekali lagi dan dapat dibuktikanBahwa : semasa Hidupnya, Alm. Bp. KITAM dan Alm. Bp. KISAMadalah orang/ Person yang Buta Huruf sehingga Tidak Bisa/Tidak DapatBaca Tulis dan Tidak Bisa/Tidak Dapat Tanda tangan, hanya bisaCap Jempol.Bahwa Bp.

(FAKTANYATANAH TERSEBUT SEBELUM TAHUN 2009 TELAH BERALIH KETERGUGAT I, OLEH KARENANYA APABILA BENAR ADANYA TANAHYANG TELAH DIPERJUAL BELIKAN KEPADA TERGUGAT Il OLEHTERGUGAT PADA TAHUN 2007, KEMUDIAN PADA TAHUN 2009DIPERJUAL BELIKAN LAGI, ADALAH SUATU TINDAK PIDANA).4.Bahwa perlu Tergugat Il tegaskan Perjanjian Pengikatan Jual Bellitertanggal 26 maret 2007 yang dibuat oleh Tergugat dengan Tergugat Il,yang mana hal tersebut telah dikuatkan dan dinyatakan sah oleh putusanPengadilan Negeri Banyumas Nomor

Bahwa perlu TERGUGAT II tegaskan terlebih dahulu dalam jawabanterhadap dalildalil Penggugat secara keseluruhan pada pokok perkara aquo ini, yang mana TERGUGAT II akan memberikan jawaban yangberhubungan dengan tindakan hukum dari TERGUGAT Il saja, danmenyatakan tidak akan menanggapi terhadap dalildalil Gugatan Penggugatyang tidak terkait dengan perbuatan hukum TERGUGAT II dalam pokokperkara a quo ini ;3.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 (tiga) Akta Kesepakatan BersamaNo.14/2015, dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 2 (dua) Akta PerjanjianPengikatan JualBeli No.15/2015 telan disepakati oleh Penggugat danTergugat tentang cara pembayaran yang terbagi dalam dua tahappembayaran sebagaimana telah disebutkan pada angka 4 (empat) positagugatan Penggugat, namun TERGUGAT II tegaskan terhadap pembayarantanah milik Penggugat sebesar Rp.45.065.000.000,(empat puluh lima milyarenam puluh lima juta rupiah) yang

Selanjutnya ditegaskan dalam obyeksengketa bahwa Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapidokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun, yangmengandung arti bahwa tindakan terkait pemberitahuan perubahananggaran dasar tertentu dan data perseroan pada dasarnya diatur dalam(Pasal 21 ayat 3) Undang Undang Perseroan Terbatas dengan maksud dan tujuanuntuk mengupayakan tertib administrasi pencatatan perseroan di Indonesia ;1 Perlu TERGUGAT tegaskan bahwa akibat hukum dari perubahananggaran

sengketa bukanlahkewajiban dariTERGUGAT, dengan alasan bahwa mengacu pada asas hukum praesumptiojustae causa yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tatausaha negara selalu dianggap rechtmatig (sesuai hukum) hingga terdapatputusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atautidak sah, maka dapat dipahami bahwa TERGUGAT akan mencabut danmembatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara apabila memang terdapatPutusan Pengadilan yang memerintahkannya demikian ; c Perlu TERGUGAT tegaskan

Selanjutnya, perlu Tergugat tegaskan, halhal sebagai berikut:salah satu syarat formil Class Action adalah adanya kesamaan jenistuntutan atau kerugian , yang mana syarat tersebut secara implisitdisebut dalam PERMA Nomor 1 tahun 2002 khususnya Pasal 1 hurufb yang berbunyi:Wakil kelompok adalah satu orang atau lebin yang menderitakerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakilikelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.

Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yangmenyatakan dalam asalusul tanah yang menyatakan telah terjadipersengketaan antara kelompok tani yang dibentuk oleh Tergugat , dandalam hal ini perlu Tergugat sampaikan, dimana dalam hal ini Tergugat bukan tidak membagikan hakhak tanah kelompok tani, akan tetapiTergugat telah membeli tanahtanah kelompok tani tersebut, dan sekalilagi Tergugat tegaskan TIDAK ADA SILANG SENGKETA antarakelompok, kalau ada silang sengketa mana mungkin Tergugat

Tentang Harga Lelang sangat rendah di bawah harga pasarPARA PENGGUGAT mendalilkan harga lelang dibawah hargapasaran umum.Bahwaperlu TERGUGAT II tegaskan sekali lagi jika limit yang didalilkan oleh Penggugatterlalu rendah dan di bawah harga pasar ,bukan menjadi tanggung jawab TERGUGAT II, karena sesuai Pasal35 PMK.

dan berdasar hukum jika debitur merasa keberatan hal tidak pernahdimintai persetujuan maupun keberatan akan pelaksanaan , tata cara,sdan syarat penjualan baik penjualan melalui parate eksekusi maupunmelalui fiat pengadilan karena sudah disepakati oleh PARAPENGGUGAT..Bahwa TERGUGAT Il dengan tegas menolak permohonan yangdiajukan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dapatdijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupunkasasi (uitvoerbaar bij voorraad).Bahwa dapat TERGUGAT II tegaskan

Perlu saya tegaskan disini bahwa bukandirangkul tetapi petugas tersebut memukul bahu Termohon.Ternyata setelah kejadian ini pada saat keluar dari ATM Pemohon rupanyamarah besar dan memakimaki Termohon sampai saat tiba di rumah, akibatcemburu yang berlebinan Pemohon pun datang kembali ke BRI Unit untukHalaman 11 dari 64, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Kdimelabrak Petugas di BRI Unit tersebut.

Seorangibu tahu kondisi anakanaknya, kapan anakanak bisa ditinggal dan tidak.Sekali lagi Termohon tegaskan bahwa Pemohon tidak pernah menyuruhTermohon keluar dari pekerjaan. Anak sakit dan Pemohon hadir di Kolakapada bulan Januari 2019, bukan di tahun 2018.

Pelaksanaan Lelang, telahdisebutkan pula bahwa salah satu jenis lelang eksekusi adalah LelangEksekusi Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan (UUHT);Bahwa dapat Tergugat sampaikan, pelaksanaan lelang eksekusiPasal 6 UUHT merupakan kewenangan Pemegang Hak TanggunganHalaman 20 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Bkn4.7.4.8.4.9.4.10.4.11.untuk menjual barang jaminan secara langsung melalui Kantor Lelangtanpa didahului adanya fiat eksekusi dari Pengadilan;Bahwa dapat Tergugat kembali tegaskan

Bahwa berkaitan dengan dalildalil Para Penggugatini, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo akan Tergugat Il tegaskan kembali bahwa Para Penggugatselain salan dalam menggunakan pasalpasal juga telah menggunakanketentuanketentuan yang tidak berlaku lagi dalam mendukung dalildalilPara Penggugat. Bahwa tindakan Para Penggugat yang demikian telahmengakibatkan rusaknya nilainilai keadilan itu) sendiri.