Ditemukan 1266259 data
90 — 38
Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Evan Leobardo Bin Ikhwan Nur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan;2.
RASYID YULIANSYAH, SH
Terdakwa:
Ahmad Yani Bin Suryani
24 — 12
----------- Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;------
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI Bin SURYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK;---------------------------------------------------------
58 — 13
JOAMPONO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;
33 — 29
Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; Mengadili :--Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;--Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :333/Pid.B/ 2015/PN.Bkn tanggal 28 Oktober 2015, yang dimintakan banding tersebut; -- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang
26 — 6
Dengan ketentuan hukuman pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
209 — 122
Menyatakan Terdakwa ELSA MARDALIN ABI Alias ELSA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4.
17 — 3
Memerintakan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp161.000.00,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).
4 — 1
M E N G A D I L I
- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Mumuh alias Muhidin bin Abad) terhadap Penggugat (Yuli Yuliawati binti Undang K alias Undang Kusdinar);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580000,00 ( lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
Yulina Sari
25 — 3
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian KASMIATI dicatat pada register Akte Kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian menurut Undang-Undang.
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.
176 — 37
Memerintahkan kepada Penggugat/ Termohon Informasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya memberikan Infromasi Publik kepada Pemohon Informasi sebagaimana di tentukan oleh undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta Putusan Komisi Informasi Jawa Timur perkara No. 30/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015 tertanggal 7 Oktober 2015;--------------------------------------3.
16 — 4
Memperharikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; M E N G A D I L I Menyatakan terdakwa 1. NANANG Bin RASIMAN dan terdakwa 2.
84 — 23
Menyatakan Terdakwa RIDO SAPUTRA Als RIDO Bin ATIP terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 Huruf d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;2.
Atas perobuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban SusiSusanti dan orang tuannya merasa tidak senang dan melaporkan kejadian yangdialami saksi korban Susi Susanti ke Polsek Bathin Il Babeko, selanjutnyaterdakwa di tangkap dan barang bukti di bawa ke Polsek Bathin I Babeko untukdilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf d Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas UndangUndangan RI Nomor
Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban SusiSusanti dan orang tuannya merasa tidak senang dan melaporkan kejadian yangdialami saksi korban Susi Susanti ke Polsek Bathin Il Babeko, selanjutnyaterdakwa di tangkap dan barang bukti di bawa ke Polsek Bathin I Babeko untukdilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf e Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas UndangUndangan RI Nomor
TASMI
26 — 8
Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
MENETAPKAN :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari nama asal Muhamad Rifai Saputra di Kartu Keluarga diperbaiki menjadi Muhamad Rifal Saputra
62 — 17
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 12 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.MENETAPKAN :1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama : Irhandi, Prada NRP 31140029201095 tidak dapat diterima.2. Membebankan biaya perkara kepada negara. 3.
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
RONY MANDACAN alias RONY
37 — 9
Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-------------------------------
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa RONY MANDACAN Alias RONY
A. SARINO
23 — 6
Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Orang Tua di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan
Linda Noersanti Sanoesi
26 — 9
Memperhatikan Pasal 50 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, Pasal 1 Jo.Pasal 26 Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014, Pasal 3, Pasal 5 (1) dan (2) Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor.29 Tahun 2019 tentang syarat-syarat Penunjukan Wali dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;
M E N E T A P K A N:
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan PEMOHON LINDA NOERSANTI SANOESI adalah Wali yang sah dan dapat bertindak dihadapan
53 — 20
Mengingat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini; M E N G A D I L I1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek; 3.
47 — 19
Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 13, Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ; 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 29 Februari 2016 ;4.
Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (3), Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4), dengan jumlah keseluruhan, sebesar Rp. 21.010.500,- (dua puluh satu juta sepuluh ribu lima ratus rupiah
Gugatan Penggugat KadaluarsaPasal 82 Undang Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, berbunyi sebagai berikut :Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171Undangundang Nomor 13 4xTahun = 2003 tentangHal. 8 dari 34 hal. Put.
No.29/Pat.SusPHI/2017/PN.SbyKetenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannyakeputusan dari pihak pengusaha.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) baikpertama maupun perpanjangannya yang telah ditandatangani olehPenggugat dinyatakan hubungan kerja dengan Penggugat telah berakhirpada tanggal 1 Januari 2016.Mengacu kepada ketentuan Pasal 82 Undang Undang No. 2 Tahun 2004seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke PHI Surabaya
dalamkurun waktu 1 (satu) tahun sejak bulan Januari 2016 , yaitu pada bulanJanuari 2017 akan tetapi pada kenyataannya Penggugat barumengajukan gugatan ke PHI Surabaya pada tanggal 13 Maret 2017,sehingga dengan demikian gugatan Penggugat aquo secara yuridistelah lewat waktu ;Ketentuan tentang telah lewatnya waktu mengajukan gugatansebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang Undang No. 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juga diatur puladalam Pasal 1603t KUHPerdata, yang
Yang dimaksuddengan pekerjaan yang bersifat tetap ada 2 (dua) kategori, yaitu pekerjaanyang terus menerus tidak terputusputus, tidak dibatasi waktu danmerupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaanatau pekerjaan yang bukan musiman (Penjelasan Pasal 59 ayat (2)UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaan).Bahwa Penjelasan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003,menyebutkan sebagai berikut :Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokokatau. kegiatan
89 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja oleh Pegadilan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai