Ditemukan 698192 data
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARAN dan LELANG KPKNL Semarang
3.JATMIKO
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN DEMAK
5.KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN OJK Semarang
83 — 8
BANK DANAMON INDONESIA Tbk DSP Unit Genuk
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARAN dan LELANG KPKNL Semarang
3.JATMIKO
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN DEMAK
5.KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN OJK Semarang
Terbanding/Tergugat I : Lurah Kelurahan Kamal Muara
Terbanding/Tergugat II : camat kecamatan penjaringan kota jakarta utara
Terbanding/Tergugat III : kepala kantor pertanahan kota Administrasi Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat IV : kepala unit pengadaan dinas tanah sumber daya air provinsi Dki Jakarta
Terbanding/Tergugat V : kepala dinas sumber daya air provinsi Dki Jakarta
Terbanding/Tergugat VI : sudiana
Terbanding/Tergugat VII : jani piawono
Terbanding/Turut Tergugat I
17 — 7
Terbanding/Tergugat I : Lurah Kelurahan Kamal Muara
Terbanding/Tergugat II : camat kecamatan penjaringan kota jakarta utara
Terbanding/Tergugat III : kepala kantor pertanahan kota Administrasi Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat IV : kepala unit pengadaan dinas tanah sumber daya air provinsi Dki Jakarta
Terbanding/Tergugat V : kepala dinas sumber daya air provinsi Dki Jakarta
Terbanding/Tergugat VI : sudiana
Terbanding/Tergugat VII : jani piawono
Terbanding/Turut Tergugat I: kepala unit pelayanan pajak daerah (UPPD)
Terbanding/Turut Tergugat II : Lurah Kelurahan Kamal
Terbanding/Turut Tergugat III : Slamet Musiyanto
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan Kantor Bank BRI Unit Gilimanuk
Terbanding/Tergugat II : Drs I Nengah Ledang (Mantan Kepala Kelurahan Gilimanuk)
Terbanding/Tergugat III : Haji Hardiyanto
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Jembrana (Bupati Jembrana)
64 — 37
Pembanding/Penggugat : AHMAD DYUHRI Diwakili Oleh : Budi Hartawan, SH, CHt, Ci
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan Kantor Bank BRI Unit Gilimanuk
Terbanding/Tergugat II : Drs I Nengah Ledang (Mantan Kepala Kelurahan Gilimanuk)
Terbanding/Tergugat III : Haji Hardiyanto
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Jembrana (Bupati Jembrana)
4.Galih Prakoso. S.T
5.Badan Pertanahan Nasioinal Kabupaten Probolinggo
92 — 10
Bank Danamon Indonesia, Tbk cq Pimpinan Divisi Simpan Pinjam Unit Pasar Leces
4.Galih Prakoso. S.T
5.Badan Pertanahan Nasioinal Kabupaten ProbolinggoBank Danamon Indonesia, Tbk cq Pimpinan Divisi SimpanPinjam Unit Pasar Leces, bertempat tinggal di dahuludi Jalan Raya Leces 171B, selanjutnya disebutsebagai Terlawan III;4. Galih Prakoso. S.T, bertempat tinggal di Jl. Amir Hamzah No. 06,Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, KotaProbolinggo, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;5.
3.Notaris/PPAT LISAWATI, S.H
4.Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Semarang
5.Kantor ATR/BPN Kabupaten Demak
88 — 38
PNM Persero Unit Gubug
3.Notaris/PPAT LISAWATI, S.H
4.Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Semarang
5.Kantor ATR/BPN Kabupaten Demak
159 — 81
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja / Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Medan TA. APBD 2014 (Tergugat I)- Perusahaan Pemenang PT. Inti Persada Raya Lestari (Tergugat II)- Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Medan TA. APBD 2015 (Tergugat III)- Perusahaan Pemenang PT.
Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Pokja / Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Medan TA. APBD 2014, Pekerjaan : Revitalisasi Taman Sri Deli Medan TA. APBD 2014SatuanKerja : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan TA. APBD 2014 yangberkantor dan beralamat di Jalan AH.
Masingmasing Advokat & LegalConsultant pada Law Office AULIA ZUFRI,SH & ASSOCIATES berkanto di JalanHoki No.26 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2016selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II.Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Medan TA.APBD 2015, Pekerjaan : Revitalisasi Taman Sri Deli Medan (Lanjutan)TA. APBD 2015, Satuan Kerja :Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan TA.
DWI TUNGGAL BERSAMA, belum memenuhipersyaratan untuk menjadi Perusahaan Pemenang.Selanjutnya dengan adanya Uraian Yuridis diatas bahwa Pokja / Unit LayananPengadaan (ULP) Kota Medan TA.
APBD 2015 sebagai TERGUGAT I(Satu) dan TERGUGAT III (Tiga) terbukti secara sengaja telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatig),yaitu : Menetapkan DokumenPengadaan yang terdiri dari Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan belummemenuhi kriteria persyaratan teknis pekerjaan yang dipersyaratkan.Bahwa selanjutnya dapat diketahui Pokja / Unit Layanan Pengadaan (ULP) KotaMedan TA.
APBD 2015 sebagaiTERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT ITI (Tiga)Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PN.Mdn, Halaman 29 dari 61terbukti secara sengaja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatig), karena Pokja / Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Medan TA.APBD 2015 sebagai TERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT III (Tiga)menetapkan Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran Kontrak Gabungan LumpSum dan Harga Satuan, yang tidak sesuai untuk Pekerjaan Revitalisasit Taman SriDeli Medan (Lanjutan) TA.
340 — 255
Kantor Cabang Ambon, IRNI SUJI RACHMAN UAR, Kepala Unit Wayame PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon, RIZAL ARDIANSYAH SAMAL, Kepala Unit Baguala PT.BANK RAKYAT (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon, SALLYVANT TUHUMURY,Mantri Unit Wayame PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon berdasarkan Surat Kuasa No.
Kantor Cabang Ambon,IRNI SUJI RACHMAN UAR, Kepala Unit Wayame PT.BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Ambon,RIZAL ARDIANSYAH SAMAL, Kepala Unit BagualaPT.BANK RAKYAT (Persero) Tok Kantor Cabang Ambon,SALLYVANT TUHUMURY,Mantri Unit Wayame PT.BANKRAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor CabangAmbon berdasarkan Surat Kuasa No.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit KairatuKanca Masohi ;Keterangan Singkat :Saksi adalah petugas Penggugat yang melakukan pemeriksaan lapangan ke tempatusaha, agunan dan domisili Tergugat pada saat setelah pengajuan kredit untukmemastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan sertifikat dan halhal lain yangHalaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 01/Pdt.GS/2017/PN Ambdiperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit ;Bukti Lainnya :Tidak ada ;Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan
2.PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Cabang Pembantu
3.Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional IV
4.Bank Indonesia
72 — 18
Unit Usaha Syariah
2.PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Cabang Pembantu
3.Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional IV
4.Bank IndonesiaMaybank IndonesiaFinance, Kantor Cabang Surabaya Jalan Klampis JayaNo. 38 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai...Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;Maybank Indonesia, Tbk, (Unit Usaha Syariah)berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat GedungSentral Senayan 3, Jl. Asia Afrika No. 8 Lantai 21,Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat Qq. PT BankHal. 1 Putusan Nomor : 1062/Pdt.G/2018/PN.Sby.Maybank Indonesia, Tok.
(Unit Usaha Syariah)., JalanJuwono No. 5, Surabaya, untuk selanjutnya disebutSQDAQAL ... 2.0... cee cee cee cee eee eee eeeeeeeeeeeeeess DUrUt Tergugat I;3. PT. Bank Shinhan Indonesia, berkedudukan di International FinancialCenter 2 Lantai 30 dan 31Jalan Jenderal Sudirman Kav.2223, Jakarta Selatan 12920 qq. Kantot CabangPembantu PT. Bank Shinhan Indonesia, berkedudukan diJI. Raya Menganti Sidowungu No.6 Gresik, untukselanjutnya disebut.......................... Turut Tergugat II;4.
Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannyauntuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian materil yang dialamiPenggugat Rekonpensi berdasarkan fasilitas pembiayaan yang diterimanya,maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No. 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk menjamin hak yang diberikanundangundang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia, PenggugatRekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menghukum TergugatRekonpensi atau siapapun yang menguasai unit
Unit syariah;d. Kantor cabang bank asing; dane. Kantor cabang pembantu bank asing,yang menyampaikan laporan debitur.d. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, jelas bahwa :1) Dalam perkara a quo kedudukan Penggugat adalah sebagai Debitursedangkan Tergugat adalah Pelapor.2) SID adalah sistem yang diatur dan dikembangkan oleh Bank Indonesia i.c.Turut Tergugat IV, namun sumber data dalam SID berupa Laporan Debiturberasal dan disajikan oleh Pelapor i.c.
Terbanding/Tergugat I : PT.SARANA SUMATERA BARAT VENTURA Kantor Unit Simpang Empat
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANWIL DJKN RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI
48 — 16
Pembanding/Penggugat : REZKI PEBRIAN UTAMA
Terbanding/Tergugat I : PT.SARANA SUMATERA BARAT VENTURA Kantor Unit Simpang Empat
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANWIL DJKN RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGISarana Sumatera Barat Ventura Kantor Unit Simpang Empat,berkedudukan di Jalan Raya Simpang Empat/Saamping HotelIstiqomah Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Adma Sadli Lubis,S.H.
Dra.RASUNA LUBIS
Tergugat:
1.EKO DARMANTO
2.KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
Turut Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
2.PT BANK DANAMON TBK DSP UNIT PASAR CIBUBUR
3.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
30 — 0
Penggugat:
Dra.RASUNA LUBIS
Tergugat:
1.EKO DARMANTO
2.KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
Turut Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
2.PT BANK DANAMON TBK DSP UNIT PASAR CIBUBUR
3.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
25 — 8
BRI Unit Wonosari Bondowoso: sebagai terlawan 2
BRI Unit Wonosari Bondowoso: Di Wonosari, Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh MOHAMMADAKBAR, SH., DKK., berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor B.0335/KCXVI/ADK/01/2012 tanggal 18 Januari 2012, selanjutnya disebutsebagai TERLAWAN II; Pengadilan Negeri tersebut;e Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;e Telah membaca surat lainnya dalam berkas perkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal23 Desember 2011
Bahwa Pelawan adalah Debitor pada Terlawan II/BRI Unit Wonosari pada tanggal2 Nopember 2011 mengajukan Kredit sebesar Rp. 90.000.000, dengan jaminanSHM Sawah milik Pelawan, yang jatuh temponya pada tanggal 5 November2012, pengembalian dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.490.000.;2. Bahwa karena Kredit Macet tersebut barang jaminan SHM sawah milik Pelawanakan dilelang oleh Terlawan pada tanggal 23 Desember 2011;3.
BRI Unit Wonosari Bondowoso.2. Bahwa, perlu ditegaskan bahwa BRI Cabang Bondowoso maupun BRI UnitWonosari Bondowoso bukanlah bawahan secara langsung dari PemerintahRepublik Indonesia yang diwakili oleh Bank Indonesia. Harap Pelawan buktikanakan hal tersebut.3. Bahwa secara nyata dan jelas BRI Cabang Bondowoso maupun BRI UnitWonosari Bondowoso merupakan Perusahaan Terbuka dan tidak ada hubungantersebut diatas dengan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.4.
Pasal 224 HIRMelawan eksekusi perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIRBahwa dengan demikian perlawanan harus ditujukan terhadap suatu putusan ataupenetapan pengadilan, maka karena belum ada putusan/penetapan yang diajukanperlawanan maka sudah sepatutnya perlawanan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;PERLAWANAN YANG DIAJUKAN ERROR IN PERSONA:Bahwa Dalam perlawanan disebutkan Terlawan II adalah Pemerintah RI CqDepartemen Keuangan Cq Bank Indonesia Cq BRI Cabang Bondowoso CqBRI Unit
Wonosari Bondowoso, sedang BRI Cabang Bondowoso maupun BRIUnit Wonosari Bondowoso bukanlah merupakan bawahan langsung dariPemerintah Republik Indonesia;Bahwa BRI Cabang Bondowoso dan BRI Unit Wonosari Bondowosomerupakan perusahaan terbuka yang tidak ada hubungan dengandepartemen keuangan dan Bank Indonesia, sedang hubungan dengan BankIndonesia hanya terbatas BRI sebagai penggerak usaha dan Bank Indonesiasebagai regulator;Bahwa dengan demikian jati diri Terlawan II yang didalilkan Pelawan adalahsalah
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq KPKNL cq KANWIL DJKN SUMUT cq KPKNL NEGARA DAN LELANG KPKNL P SIANTAR
3.HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN
67 — 6
PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO CABANG PEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO ULaMM INDRAPURA
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq KPKNL cq KANWIL DJKN SUMUT cq KPKNL NEGARA DAN LELANG KPKNL P SIANTAR
3.HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN
2.Kepala Kepolisian Resor Batu Bara
3.Kasat Reskrim Polres Batu Bara
4.Kepala Unit Reserse Kriminal kanit Reskrim Sektor Lima Puluh
53 — 18
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Resor Batu Bara
3.Kasat Reskrim Polres Batu Bara
4.Kepala Unit Reserse Kriminal kanit Reskrim Sektor Lima Puluh
86 — 28
YulianaAlamat : Karang Anyar RW. 13 RT. 37 No. 70 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Sebagai Tergugat I- Pimpinan Umum Pertamina Unit Pengolahan V BalikpapanAlamat : Jalan Yos Sudarso No. 1 Kota Balikpapan, Sebagai Tergugat II
Pimpinan Umum Pertamina Unit PengolahanV Balikpapan tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah) Atas Putusan Kasasi Kedua tersebut, Terlawan I/dahuluPenggugat mengajukan permohonan eksekusi tertanggal 16Nopember 2015. Berdasarkan permohonan eksekusi dimaksud,Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan menerbitkan PenetapanHalaman 17 dari 89 Putusan Perdata Nomor 47/Pat.Plw/2016/PN BppAanmaning No.
angka1:Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasidan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak,kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yangbersifat strategis.; Pasal 3:Halaman 24 dari 89 Putusan Perdata Nomor 47/Pat.Plw/2016/PN BppObjek Vital Nasional sebagaimana dimasud dalam Pasal 1 angka 1dan Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau KepalaLembaga Pemenntah Non Departemen terkait.Merujuk ketentuan diatas, maka dengan ditetapbkannya kawasan Unit
Pertamina (Persero) DirektoratPengelolaan Unit Pengelolaan V Balikpapan / TERLAWAN II termasuk ObyekVital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; Selanjutnya diperbaiki menjadi :Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.3407 K/O7/MEM/2012 tentang Penetapan Abyek Vital Nasional di SektorEnergi dan Sumber Daya Mineral dimana dalam Lampiran Keputusan Menteridi maksud pada angka I, Subsektor Minyak dan Gas Bumi huruf B,Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi angka
Pertamina (Persero) Direktorat Pengelolaan Unit Pengelolaan V Balikpapan/ TERLAWAN II termasuk Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan SumberDaya Min fall ; ~= own nnn nnn nnn cnn nnn nnn nnn enn nnnnnnnnnnnnnannacenansHalaman 30 dari 89 Putusan Perdata Nomor 47/Pat.Plw/2016/PN BppSelanjutnya Pelawan membacakan surat perlawanannya yang isinyadipertahankan oleh Pelawan ; Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang diserahkan padapersidangan
Bpp tanggal, 29 Juni 1999, dan telah dikuatkan olehPengadilan tinggi Kalimantan Timur dengan putusan nomor26/Pdt/2000/PT.KT SMD tanggal, 18 Desember 2013,dan telah dikuatkanoleh Putusan Makamah Agung RI No. 1341k/Pdt/2001 tanggal, 3 Desember2014,dalam subjek gugatannya adalah Pemerintah Republik Indonesia c/qMenteri Pertambangan dan energy di Jakarta cq Pertamina pusat di Jakartacq Pimpinan Umum Pertamina Unit Pengelolahan V Balikpapan, dengandemikian maka pelawan tidak dapat menyatakan dirinya sebagai
2.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA / PLN (Persero), Berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M -1 Nomor 135 Kebayoran Baru, Jakarta Cq. PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN (UIP) NUSA TENGGARA Cq. DIVISI PERJANJIAN DAN PENGADAAN TANAH (PPT) NUSA TENGGARA BARAT
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT cq.
148 — 63
PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK
2.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA / PLN (Persero), Berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M -1 Nomor 135 Kebayoran Baru, Jakarta Cq. PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN (UIP) NUSA TENGGARA Cq. DIVISI PERJANJIAN DAN PENGADAAN TANAH (PPT) NUSA TENGGARA BARAT
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT cq.PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSATENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKITDAN JARINGAN LOMBOK, tempat kedudukan Jalan NuraksaNo.1A, Pagesangan Timur, Mataram, Pagesangan Timur,Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,SQDAQAL.... 0.20. ccc cee eee eee eee eee eee eee tee seetseestesstesseeeeee TeFQugat ;2. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA / PLN (Persero),BERKEDUDUKAN DI JALAN TRUNOJOYO BLOK M 1NOMOR 135 KEBAYORAN BARU, JAKARTA Cq. PT.
dan yang sangat terdampak adalah rencana pembangunan 49(empat puluh sembilan) unit rumah yang persyaratan dan izinya telah lengkap;21.
PLN (Persero) Unit IndukPembangunan Nusa Tenggara yang telah diperbaharui dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi NTB nomor : 503/07IV/03/ILUKLUPL/DPMPTSP/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Izin LingkunganRencana Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 Kv danGardu Induk pada jalur GI Mataram GI Switching Mataram PT. PLN(Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara.d.
PLN (Persero) Unit Induk PembangunanNusa Tenggara, Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan LombokNomor : 0461/KON.02.02/UPP LOMBOK/2019 tanggal 8 Juli 2019, yangditujukan kepada PT. Metro Lestari Utama Up. Bapak MuhammadHarahara, Bapak Wirawan. diberi tanda T,1,293;Foto copy Surat Edi Kurniawan, SH selaku Legal Officer Natura BoutiqueResidence tanggal 11 Juli 2019 yang ditujukan kepada PT.
PLN (Persero)Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Barat, Unit Pelaksana ProyekPembangkit dan Jaringan Lombok. diberi tanda T,1,294 ;Foto copy Surat Edi Kurniawan, SH selaku Legal Officer Natura BoutiqueResidence tanggal 17 Juli 2019 yang ditujukan kepada PT.
Hendra
Tergugat:
1.Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
3.Kepala Unit Pasar Besar Senen Blok III dan Blok IVPerusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
Turut Tergugat:
Pengelola Pasar Senen Jaya jaya Real Property, Tbk,
87 — 31
Penggugat:
Hendra
Tergugat:
1.Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
3.Kepala Unit Pasar Besar Senen Blok III dan Blok IVPerusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
Turut Tergugat:
Pengelola Pasar Senen Jaya jaya Real Property, Tbk,
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia
93 — 65
Pembanding/Penggugat : Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Kabupaten Mimika
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja PT Freeport IndonesiaTingkat unit kerja dengan wilayah kerja dan kepempimpinanmeliputi 1 atau beberapa unit badan usaha yang sama dipimpin olehPimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI. DASAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHANPERPANJANGAN MASA BAKTI PUK SP KEP SPSI PT FREEPORTINDONESIA PERIODE 20172018 DENGAN NOMOR KEP. 010/PP SPKEP/SPSI/IV/2017 3.
Surat Keputusan Nomor Kep.001/SOLB/PUK SPKEPSPSI/PTFI/VIII/2017 tentang Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa PUK SPKEPSPSI, tertanggal 28 Agustus 2017 (SK PUK No. 001).Dalam SK tersebut di atas menyatakan pada diktum pertamaMengamanatkan kepada peserta Sidang Organisasi Luar Biasa untukmelaksanakan Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa yang selanjutnyadisebut Musyawarah Unit Kerja (Musnik) dengan berpedoman Pasal45 ART SPKEP SPSI dan mengabaikan Pasal 30 AD SPKEP SPSI,dengan tugas dan wewenangd.......
O01/SOLB/PUK SP KEP SPSI/PTFI/VIII/2017, Tentang Musyawarah Unit Kerja SP KEP SPSI PT.
Pengurus Pimpinan Unit Kerya SP KEP SPSI. b. Seluruhanggota atau perwakilan dengan surat mandat. c.
Freeport Indonesia yang dilaksanakan padatanggal 28 30 Agustus 2017, adalah musyawarah unit kerja Vill SP KEPSPSI PT.
Terbanding/Tergugat : SYAHABUDDIN SANAPIAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Cq PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGUNAN UIP NUSA TENGGARA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA
Turut Terbanding/Penggugat II : IBRAHIMSYAH SANAPIAH
75 — 52
Pembanding/Penggugat I : M JAFAR SANAPIAH S SOS
Terbanding/Tergugat : SYAHABUDDIN SANAPIAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Cq PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGUNAN UIP NUSA TENGGARA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA
Turut Terbanding/Penggugat II : IBRAHIMSYAH SANAPIAH
Terbanding/Tergugat I : Koperasi Unit Desa Sedia Mukti
Terbanding/Tergugat II : H. Jamiya
Terbanding/Tergugat III : H.Karsa
Terbanding/Tergugat IV : Tri Yanto
Terbanding/Tergugat V : H.Mansyur
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Desa Gedung Rejo
53 — 0
JURISTIANDA HADI PUTRA, SH
Terbanding/Tergugat I : Koperasi Unit Desa Sedia Mukti
Terbanding/Tergugat II : H. Jamiya
Terbanding/Tergugat III : H.Karsa
Terbanding/Tergugat IV : Tri Yanto
Terbanding/Tergugat V : H.Mansyur
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Desa Gedung Rejo
PT BUMI LAMPUNG PERSADA
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
2.Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3.Kepala Biro Layanan Pengadaan
12 — 4
Penggugat:
PT BUMI LAMPUNG PERSADA
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
2.Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3.Kepala Biro Layanan Pengadaan