Ditemukan 13354 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 01-04-2010 — Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 129/Pdt.G/2010/PN.Mdn
Tanggal 29 Nopember 2010 — Ivan Jerry H. Hutabarat lawan Ir. Christof Habonaran Siagian, dk
80 — 19
  • Pertanahan Kota Medan sehingga bukti P 1tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis;Menimbang, bahwa pada dasarnya Hak Pakai merupakan hak atas tanahmenurut peraturan perundangan yang lama dikonversikan menjadi hak yang baru menurutUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), sedangkan tujuan daripada konversi adalahusahausaha untuk penataan kembali hakhak atas tanah yang berasal dari hakhak adat maupun hakhak barat, i untuk mengembalikan fungsi sosial atas pengusahaan tanahsesuai dengan Pancasila dan UUD
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus
Register : 29-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl
Tanggal 8 Juli 2015 — MUSA Bin KASIM
50 — 23
  • Penuntuthalaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl42Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan denda sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayarkanmaka diganti dengan 3 (tiga) Bulan kurungan, dengan memperhatikan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan denganmengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota beneberdasarkan PANCASILA dan UUD
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Tanah
Register : 21-11-2011 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN TARAKAN Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Trk
Tanggal 11 April 2012 — Penggugat I : ABDULLAH MAHING Penggugat II : HASAN Tergugat I : PT. INTRACA WOOD MANUFACTURING Tergugat II : Drs. EC. DARIEN HERMANTARA
75 — 25
  • pokoknyamenyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA TERGUGATREKONVENSI adalah sebagai realisasi untuk mempertahankan hak hak keperdataan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang diatur menuruthukum acara serta untuk menghindari adanya main hakim sendiri ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut,Majelis memutuskan untuk menolaknya oleh karena PARA TERGUGATREKONVENSI mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka untukmenuntut haknya sehingga memperoleh kepastian hukum dandilindungi dalam pasal 28D UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 17-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 17 Juli 2017 — MEI FADLY SIREGAR VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
91 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bertentangan dengan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan PerundangUndangan adalah:1) UUD Tahun 1945;Ketetapan MPRUndangundang/PerpukW DNPeraturan Pemerintaho1Peraturan Presiden))))))oOPeraturan Daerah Provinsi7) Peraturan DaerahSedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (in casu) Nomor93/PMK.06/2010 juncto PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenisperaturan perundangundangan, apalagi Pasal 26 UndangUndang HakTanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-02-2014 — Upload : 14-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3024 K/Pdt/2013
Tanggal 17 Februari 2014 — Binoto Sirait atau disebut juga Dr. Binoto Sahala Tua Sirait, DKK VS Leo Darmadi
200 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum yang sah untuk mengajukan gugatan berdasarPerjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 19 Desember 2011, karenawanprestasi berada dipihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensidengan tidak melakukan pelunasan, dan juga karena kebatalan perjanjiantersebut yang terjadi karena syarat objektif dan formil yang tidak terpenuhi,maka seluruh kriteria perouatan melawan hukum yang diuraikan di atas, baikmelanggar hak subjektif Penggugat Rekonvensi di mana hak milikmerupakan hak asasi yang dilindungi oleh UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2245 K/PID.SUS/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
135 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terkait hal itu Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannyamenyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat (1)Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahbertentangan dengan UUD 1945, sehingga hal itu tidak memiliki kekuatanHal. 31 dari 47 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2017hukum mengikat.
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN MALILI Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mll
Tanggal 29 Januari 2018 — Pemohon:
MUH. AMIN, SH
Termohon:
1.KASAT RESKRIM POLRES LUWU TIMUR
2.KASI PIDUM KEJARI LUWU TIMUR
39 — 21
  • permohonan PK, sehingga MA tetap berpendapatpermohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang Pra Peradilan atas namaPemohon Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 05 Mei 2015 juga tidak mengikuti Putusan MK Nomor: 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 April 2015, dengan menyatakan "Putusan MK tidakmemuat perintah kepada pembuat undangundang dan tidak memuatrumusan norma sebagai pengganti norma yang dinyatakan bertentangandengan UUD
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 143/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
Muntasripah
Tergugat:
CAMAT KEC. PURING KAB. KEBUMEN PROV. JAWA-TENGAH
119 — 41
  • Bahwa pada tanggal 26 September 2018 dilaksanakan Ujian Tertulis(dengan materi ujian meliputi UUD 1945, Pancasila UU Nomor 6 Tahun2014 dan Peraturan Pelaksanaannya, Bahasa Indonesia, Matematika,Pengetahuan Umum, dan Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa),Ujian Wawancara (dengan materi ujian meliputi Pengetahuan Umum,Peraturan tentang Desa, dan Muatan Lokal), dan Ujian Praktek (meliputiujian mengoperasikan komputer dan berpidato) yang diikuti oleh 11(sebelas) peserta dimaksud posita 6 di atas;8.
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 04-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
Marselus Seda
Tergugat:
Ambrosius Sanggu
114 — 56
  • Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945mengatur: "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuanmasyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masihhidup dan sesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang;2. Bahwa Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adatdi Indonesia secara kontitusional haknya.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 15-08-2011 — Putus : 16-02-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 38/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 16 Februari 2012 — DRS. HASBIALLAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG ; DRS. H. UMAR FARUQ
59 — 25
  • mempunyaikewenangan untuk menerbitkan objek sengketa; Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan inisecara khusus akan dinilai dari segi materi (bevoegdheid rational materiale) dan tempat(bevoegdheid ratione loci) dengan mempedomani peraturan perundangundangan yangmengatur masalah pendaftaran tanah; Menimbang, bahwa pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandungdi dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnyakemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus Pertambangan
Register : 24-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 10 Mei 2017 — H. ASEP SUHERMAN Alias UCE;
374 — 12
  • adalahkepunyaanya, sehingga bisa dijual, hal tersebut dapat terjadi karenalemahnya pengawasan dari Dinas EDSM setempat yang seharusnyamelakukan pengawasan terhadap mineral atau batubara yang berada diwiayahnya;Bahwa sesuai keterangan Terdakwa mengenai status tanah yang dilakukanpenambangan adalah milik Terdakwa, sehingga mempunyai hak terhadapwiayah yang ditambang, namun Hak atas tanah tidak meliputi hak atastambang yang ada di dalam atau di permukaan tanah tesebut, karena dalamPasal 33 ayat (8) UUD
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
1.Hendra Wijaya
2.Andriawan
3.Totok Budiarto
Tergugat:
PT. INDOMARCO PRISMATAMA
42 — 8
  • semuaalasan PHK boleh daluwarsa, alasan PHK yang boleh daluwarsa berdasarkan keduaketentuan tersebut, terbatas pada alasan PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal158, pasal 160 ayat (3), pasal 162, dan pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor012/PUUI/2003, pada pokoknya menyatakan bahwa pasal 158 dan pasal 159 UU 13Tahun 2003 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena keduaketentuan tersebut bertentangan dengan UUD
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PT AMBON Nomor 40/PDT/2017/PT AMB
Tanggal 12 Desember 2017 — 1.ELIMELEK SOLARBESAIN 2.ADRIANUS NGILAMELE 3.PELIPUS LUTURYALI 4.ALEKSANDER REFUALU 5.METUSAEL LUANMASE 6.ASER FORDATKOSU 7.MELKIANUS DASMASELA 8.FRANS W. NANARIAIN Lawan 1.BUPATI KDH Tkt II KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 2.KEPALA DESA LATDALAM 3.PT. LINTAS YAMDENA
106 — 37
  • Bilamana Negara membutuhkan tanah untuk kepentingan pelayanan umum, makatanah hak milik tersebut harus di serahkan sesuai dengan Kepres no 55 tahun1993 JO UUD no 38 tahun 2004, khususnya pasal 58 ayat 1, 3 dan 4, tentangJalan.Bila warga desa yang enggan menerima uang ganti rugi yang telah di tetapkanpanitia pengadaan tanah, maka agar supaya proyek pembangunan jalan tidaktertunda dan tidak terbengkalai, serta hangusnya anggaran Negara yg telah disediakan untuk proyek pembangunan jalan tersebut, Vatwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KAHARUDIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI., II. ASNI;
57 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan UUD 1945 yaitu dalam Pasal 28 H Ayat (4) yangberbunyi, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadidan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenangwenang oleh siapapun.Oleh karena faktafakta hukum tersebut diabaikan dan tidak dijadikanpertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 119/B/2016/PT.TUNMDN tanggal 19September 2016, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraHalaman 86 dari 107 halaman.
    UUD 1945 yaitu dalam Pasal 28 H Ayat (4) yang berbunyi, Setiaporang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidakboleh diambil secara sewenangwenang oleh siapapun.3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 663 K/Sip/1973, menyebutkanMeskipun penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa dilakukanmenurut prosedur perundangundangan dapat dinyatakan batal karenadidahului dan disertai halhal yang tidak wajar dan itikad yang tidak baikdan tidak jujur;4.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 14/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 15 Maret 2017 — MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DKK MELAWAN NY. MARTUTY DKK
67 — 26
  • Berdasarkan tujuan negara tersebut maka terdapat azas "Negarasejatinya adalah milik rakyat", berdasarkan azas tersebut maka sistemdemokrasi dianut oleh Indonesia dan diatur dalam konstitusi yakni Pasal1 ayat 2 UUD 1945 (Amandemen keempat) yang menyatakankekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakanmenurut UndangUndang Dasar, Perwujudan perwakilan rakyat dalampemerintahan ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat ("MPR") yangsusunannya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Pengadilan PN TILAMUTA Pidana Khusus
Register : 02-11-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 13-01-2020
Putusan PN TILAMUTA Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Tmt
Tanggal 15 Nopember 2018 — Pemohon:
Amrin Sulila
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo
110 — 98
  • PengadilanNegeri Tilamuta menganggap Jjika bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alatbukti yang harus dipenuhi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangkaadalah sudah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 17 KUHAP.Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan : Oleh karena itu, denganberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhiasas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1)UUD
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Putus : 18-03-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 89/PDT.G/2014/PN.BB.
Tanggal 18 Maret 2015 — Penggugat : Ny. EUIS MUTIGAR Binti ENCENG DOENG, Tergugat : 1. TITIN KARTINI UJUN, 2. Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Dalam Negeri di Jakarta CQ. Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat di Bandung CQ. Bupati Kabupaten Bandung di Soreang CQ. Camat Kecamatan Pameungpeuk 3. Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Dalam Negeri di Jakarta CQ. Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat di Bandung CQ. Bupati Kabupaten Bandung di Soreang CQ. Camat Kecamatan Baleendah 4. Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Dalam Negeri di Jakarta CQ Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat di Bandung CQ. Bupati Kabupaten Bandung di Soreang CQ. Camat Kecamatan Baleendah di Baleendah CQ. Kepala Desa Ranca Manyar5. Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Pusat di Jakarta CQ. Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Barat di Bandung CQ. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung6. Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Pusat di Jakarta CQ. Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Barat di Kota Bandung CQ. Kantor Pertanahan Kota Bandung
60 — 16
  • otentik dan mutlak,kekuatan daripada sertifikat hak milik sesuai dengan apa yang ditentukan oleh UUPokok Agraria serta peraturan pelaksanaanya, bahwa sertipikat tanah adalah vanaterkuat dan tertinaai sebaaai bukti kepastian hukum tentana hakhak atas tanah:Demikian halnya, TURUT TERGUGAT I yang pada saat itu dalam menerbitkansertifikat sertifikat atas nama TERGUGAT I telah melaksanakan tuaas dankewenanaannva sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlakusebagaimana yang telah diatur dalam UUD
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 655/PID.SUS.2018/PT MDN
Tanggal 20 September 2018 — SYARIFUDDIN ALIAS DIN
34 — 21
  • penanganannyapun harusbersifat luar biasa pula termasuk dilihat dari penjatuhan pidananya;Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding perlu mengemukakanpendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait penjatuhan pidanamati, dimana penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan hak untukhidup yang dijamin oleh UndangUndang Dasar 1945, karena konstitusiIndonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia dalamHalaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDNketentuan pasal 28 J UUD
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sak
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon:
PUTRA ATILLA
Termohon:
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU
39 — 21
  • Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggihukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azashukum presumption of innosence atau azas praduga takbersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut.Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalamKonstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi NegaraIndonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tundukterhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalamkehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalamproses penegakan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 04-12-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 97/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 26 April 2018 — Penggugat:
AMIRUDDIN S
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE
Intervensi:
1.JAMALIA, BA
2.JUFRI JALALUDDIN
3.JUMRIAH
117 — 45
  • adalah memangpemahaman mengenal tanah negara itu apalagi ditingkat kejaksaankepolisian memang masih kurang abuabu dalama anti kalau kita menurutpada sejarah yang diceritakan oleh majelis hakim dan tergugat betul ituadanya saya sependapat cuma saya berpendapat demikian untuk lebihmemberikan pemahaman secara implementasi, pemahaman dengan caraimplementasi itu mengacu kepada setelah indonesia merdeka jadi apayang saya jelaskan masih ada ekornya, setelah indonesia merdeka makalahir pasal 33 ayat 3 UUD