Ditemukan 4727948 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Hak atas waris
Gugatan atas keputusan
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42850/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
125 — 80
125 — 80
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42850/PP/M.V 1/99/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP198/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01059/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Januari 2009 yang tidakdisetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP198/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01059/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Januari 2009 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 025/OGGT/IV/2012
tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PeRp ajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep198/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Januari 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat
STP PPN Nomor :01059/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP198/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor01059/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Upload : 20-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137 K/PDT/2009 PARTO SUDARMO ALS. PARMAN; NGGERMAN, DKK.
21 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, secara hukum ~= menurut prinsip daluwarsaekstintif maka Penggugat dengan lewatnya waktu sudahsepantasnya mendapatkan hak atas bagian tanah yang telahditempatinya yang jika dihitung sampai sekarang sudah 42tahun ;14. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan agar tanahsengketa yang sudah ditempatinya atas dasar pemberianMbah AMAT DULA Putri di sertifikatkan atas namaPenggugat demi kepastian hukum dan demi kepentingan anakketurunan Penggugat di kemudian hari ;15.
Menghukum para Tergugat untuk membantu proses. baliknama atas tanah sengketa dari atas nama KARTOSUWITO /TRIMO menjadi atas nama Penggugat dan apabila engganmaka atas dasar putusan ini Penggugat berhak untukmensertifikatkan tanah sengketa walaupun tanpa bantuandan tandatangan para Tergugat selaku ahli warisKARTOSUWITO / TRIMO ;5.
AMAT DULA dihubungkan dengan obyek sengketa ;Bahkan sangat NEKAT pada halaman 21 alinea 1 bukti P.1.dikesampingkan ;Ini jelas melanggar Hukum Acara Perdata, Judex Factiharusnyapaham betul, atas dasar apa bukti C No. 502 ditempatkansebagai P.1 ;C 502 tertulis atas nama NY.
P.2.P.l. : C No. 502 tertulis atas nama DJOINANGUN,NY. aliasNGADINEM ;P.3. : Buku Tanah Milik No. 184 asal C No. 502PEMBUKUANtertulis atas nama TRIMO KARTOTIYOSO ;P.4. : Buku Tanah Desa Pakahan khususnya tanahtanah yang sudahbersertifikat, milik Nomor 184/Pakahan, asal CNo. 502 Pembukuan, atas nama TRIMO KARTOTIYOSOP.2. : C No. 744 atas nama TRIMO KARTOSUWITO ;Jadi sangat jelas ternyata pensertifikatan tanahsengketa bukandidasarkan pada C No. 744 namun C No. 502, yang tidaktertulis atasnama TRIMO
SertifikatMilik No. 184 / Pakahan didasarkan pada PEMBUKUAN CNo. 502 tertulis atas nama DJOINANGUN, Ny. aliasNGADINEM, bukan atas nama TRIMO KARTOTIYOSO / TRIMOKARTOSUWITO ;Atas dasar hukum apa Judex Facti menyatakan danmenyimpulkanperolehan Sertifikat No. 184 / Pakahan itu sah ?
Register : 26-01-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43931/PP/M.XV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 37
115 — 37
Pasal 13 UU PPN, ataspenyerahan BKP kepada pembeli sebesar Rp.5.690.147.812.855,00 tersebut, Penggugatseharusnya menerbitkan Faktur Pajak Standar dan bukan Faktur Pajak Sederhana;bahwa dapat disimpulkan bahwa PKP Penjual tidak memenuhi kewajibannya membuat FakturPajak Standar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf d UU KUP sesuai dengan amanatPasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU PPN;bahwa perlu Penggugat beritahukan bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP763/WPJ.19/BD.05/2010 tersebut di atas
tidak memberikan alasan yang jelas mengenai ditolaknyapermohonan pembatalan yang Penggugat ajukan, kecuali menyatakan bahwa tidak terdapatcukup alasan untuk menerima permohonan Wajib Pajak sehingga pada tanggal 14 Januari2011 Penggugat mengajukan permohonan penjelasan tertulis mengenai alasan ditolaknyaPermohanan Pembatalan STP PPN Barang dan Jasa tersebut di atas melalui Surat PenggugatNomor : 001/CPITax/I/2011, namun hingga surat gugatan ini disampaikan ke PengadilanPajak, Tergugat tidak memberikan
penjelasan tertulis mengenai alasan penolakan permohananPenggugat;bahwa dengan demikian menurut Penggugat penerbitan STP PPN Barang dan Jasa Nomor :00060/ 107/08/092/10 dan Keputusan Tergugat Nomor : KEP763/WPJ.19/BD.05/2010 tersebuttidak berdasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku;bahwa berdasarkan data dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapatsengketa gugatan terjadi karena Tergugat berpendapat atas transaksi berupa penyerahan barangkena pajak sebesar Rp.5.690.147.812.850,00
harus diterbitkan Faktur Pajak Standar sedangkanPenggugat berpendapat atas transaksi tersebut dapat diterbitkan Faktur Pajak Sederhana;bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti dan keterangan para pihak dalam persidanganserta peraturan perundangan yang terkait dengan sengketa gugatan ini;bahwa Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaDan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyatakan
wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.bahwa Pasal 13 ayat (7) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 aquo menyatakan :Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannyaditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.bahwa Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP128/PJ./2004 tentangPerubahan Kedua Atas
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43919 /PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
126 — 26
126 — 26
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT.43919 /PP/M.XIV/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatanterhadap PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000016/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak Januari 2008, diterbitkanberdasarkan Laporan Penelitian Penghapusan Sanksi Administrast Nomor: LAP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012;bahwa Tergugat
menerbitkan Keputusan Nomor: KEP230.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Nomor 000016/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak Januari2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Nomor: KEP230.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 000016/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak Januari 2008;Pemenuhan
,ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: 560/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuanPasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 560/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012, diterimaoleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012 (cap harianpos : 12 November 2012), sedangkan Keputusan Tergugat atas
terdaftar dalam Nomor sengketa: 990667142008 untuk dihapus dari daftarsengketa;MengingatMemutuskanUndangundang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Mengabulkan Permohonan pencabutan atas berkas gugatan Nomor: 990667142008 atasgugatan Penggugat terhadap surat Keputusan Nomor: KEP230.NK/WPJ.14/2012 tanggal15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan
PajakBunga Penagihan Nomor 000016/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakJanuari 2008 atas nama: PT.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42832/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 27
107 — 27
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42832/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP138/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00222/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Juli 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP138
gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep138/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Juli 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam
STP PPN Nomor : 00222/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP138/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor : 00222/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42830/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
101 — 21
101 — 21
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42830/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP136/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00220/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Mei 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP136
gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep136/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Mei 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat
STP PPN Nomor : 00220/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : : KEP136/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Mei 2007 Nomor : 00220/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43927/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
109 — 24
109 — 24
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43927/PP/M.XIV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Menurut Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP238.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakBunga Penagihan, Nomor 000024/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak Desember 2008.: bahwa Keputusan Tergugat
Nomor: KEP238.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Oktober 2012, tentang tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000024/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakDesember 2008, diterbitkan berdasarkan Laporan PenelitianPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor: LAP239.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012.bahwa Penggugat mengakui dalam pembayaran utang pajaktersebut tidak tepat waktu sehingga menimbulkan sanksi bungapenagihan, adapun atas keterlambatan pembayaran
593/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tanpa disertaibukti berhak atau tidaknya menandatangani surat Gugatantersebut, sehingga dalam persidangan tanggal 27 Februari 2013masih diperlukan bukti kewenangan berupa akta perusahaan gunapemenuhan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2013, Majelismenerima surat dari Penggugat Nomor: = 131/DIRDB/EXT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang berisi pencabutangugatan atas
STP Bunga Penagihan Nomor: 131/DIRDB/EXTY/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, hasil pemeriksaan danpembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.Memutuskan: Menyatakan Mengabulkan Permohonan pencabutan atas berkasgugatan Nomor: 990667222008 atas gugatan Penggugatterhadap surat Keputusan Nomor: KEP238.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor000024/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakDesember 2008, sehingga gugatan dinyatakan dihapus dari daftarsengketa
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43408/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
114 — 31
114 — 31
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43408/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisMenimbangMengingatMemutuskan: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP00019/WPUJ.24/KP.08/2012 tanggal 8Mei 2012 tentang Pembetulan atas SKPN PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor :00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 Masa Pajak Januari 2009;: bahwa SKPN
PPN Nomor 00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 diterbitkanberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP001/WPJ.24/KP.0805/201 1tanggal 3 Januari 2011;: bahwa Penggugat tidak setuju atas Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP00019/WPJ.24/KP.08/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pembetulan atas SKPN PPNMasa Pajak Januari 2009 Nomor : 00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011Masa Pajak Januari 2009;: bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP00019/WPJ.24/KP.08/2012
tanggal 8 Mei 2012 tentang Pembetulan atas SKPN PPNMasa Pajak Januari 2009 Nomor : 00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas datayang terdapat dalam berkas gugatan , Majelis berpendapat bahwa pembetulan atasSKPN PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor : 00254/507/09/641/11 tanggal 4Januari 2011 tersebut dilakukan Tergugat secara jabatan sesuai dengan ketentuanPasal 16 Undangundang Nomor : 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTatacara
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor :16 Tahun 2009, dan Majelis berpendapat bahwa pembetulan SKPN PPN tersebutmasih dalam jenjang Surat Ketetapan Pajak;bahwa berdasarkan Pasal 36 Undangundang Nomor : 16 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 28 Tahun 2007 dinyatakan : Direktur Jenderal Pajakkarena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :b. mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak
lanjut;: bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Tergugat dan Penggugat,Majelis berkesimpulan untuk menyatakan permohonan gugatan Penggugat tidakdapat diterima;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperUndangundang lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak nomor : KEP00019/WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentangPembetulan atas
Register : 12-12-2011 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42708/PP/M.I/99/2013 Tanggal 14 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
125 — 36
125 — 36
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.42708/PP/M.1/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Gugatan terhadap penerbitan Surat TergugatNomor: S539/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentang PermohonanImbalan Bunga atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP119/WPJ.04/2011 tanggal 1 Pebruari2011, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa berdasarkan pasal 27A UU KUP, Pasal 24 Peraturan Pemerintah
Tahun 2007,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 imbalan bunga diberikan sejaktanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampai dengan diterbitkannyaKeputusan Keberatan atau Putusan Banding, Undangundang tidak mengamanatkan pemberianimbalan bunga yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo penerbitan Surat Ketetapan Pajak;bahwa sehingga walaupun hasil keputusan keberatan mengabulkan seluruh permohonanPenggugat, imbalan bunga tidak dapat diberikan karena tidak adanya pembayaran atas
pajakyang masih harus dibayar;bahwa berdasarkan Undangundang KUP Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) di atas, Penggugatberhak memperoleh imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaranpajak atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai bulan April 2009 sejumlah Rp1.886.780.758karena pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00008/207/09/062/10 tanggal 3 Juni 2010 seharusnya Tergugat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai
keterlambatan tersebut,Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp301.884.921,00 (2% x 8 bulan xRp1.886.780.758,00)bahwa berdasarkan uraian hasil pembahasan pokok sengketa, hasil pemeriksaan berkas gugatanserta penjelasan dan keterangan dari para pihak dalam persidangan, terdapat cukup alasan yangdapat meyakinkan Majelis untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat danPenggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp301.884.921,00;bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14
XXX, dan Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp301.884.921,00.
Register : 18-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put- 44014/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 30
117 — 30
KEP186/PJ.07/2009 tertanggal 14 Desember 2009 jugatelah dikabulkan seluruhnya;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas gugatan diketahui bahwa Penggugatdengan surat Ref nomor: 27/0612/PEN/VAT/2006 tanggal 15 Juni 2012 telah mengirimkansurat permohonan Pengurangan Pembayaran Denda Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari Desember 2006 Nomor 00082/107/06/056/08 tanggal24 September 2008 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga;bahwa atas
Kep 186/PJ.07/2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa FebruariDesember 2006No. 00167/207/06/056/08 tanggal 24 September 2008.
Tanggal15 Juni 2012 Produk HukumSurat No.27/0612/PEN/VAT/2006 tanggal 15 Juni 2012 tentangpermohonan pengurangan pembayaran denda pajak atas STP 82 Jumlah Koreksi PPN msh harus dibayar Sanksi Psl. 14 (4) KUP PenjelasanPenggugat mengajukan surat permohonan pengurangan pembayarandenda pajak atas STP 82 ke Kantor Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing 3 pada tanggal 15 Juni 2012, karena koreksi DPP PPNsebesar Rp48.051.342.760 telah dibatalkan sehingga denda 2% DPPPPN juga harus dibatalkan.
Wajib pajak tidak mengajukan keberatan; bahwa Penggugat telah mengajukan banding atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP186/PJ.07/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00167/207/056/08 tanggal24 Septemebr 2008 yang menolak surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN tersebut yangmerupakan dasar pengenaan Surat tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak Februari s.dDesember 2006, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: S00110/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak MemenuhiPersyaratan Formal, atas nama PT.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43756/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 24
117 — 24
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43756/PP/M.X V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP413/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Mei 2007 Nomor: 00430/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada Penggugat
telah diterbitkan SKPKB Pajak PertambahanNilai Nomor: 00430/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (KepalaKanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42860/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 30
116 — 30
V1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP208/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01057/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak November 2009 yangtidak disetujui oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP208/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan
Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01057/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak November 2009 telah diterbitkantepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 035/OGGT/IV/2012 tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c
UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep208/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang
STP PPN Nomor :01057/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP208/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor01057/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42982/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 31
117 — 31
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00498/207/08/007/11 tanggal 12Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 19/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Maret Tahun 2008 Nomor00498/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan
wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S690/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang
merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00498/207/08/007/11 tanggal12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor19/Dir/V1/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor52/Dir/TX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S690/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43742/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
104 — 21
104 — 21
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43742/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2007 Nomor:00236/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember
2009;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2007Nomor: 00236/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2007 Nomor: 00236/203/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43921/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
106 — 30
106 — 30
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43921/PP/M.XIV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Menurut Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP232.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakBunga Penagihan, Nomor 000022/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak Mei 2008.: bahwa Keputusan Tergugat Nomor
: KEP232.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Oktober 2012, tentang tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000022/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakMei 2008, diterbitkan berdasarkan Laporan PenelitianPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor: LAP233.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012.bahwa Penggugat mengakui dalam pembayaran utang pajaktersebut tidak tepat waktu sehingga menimbulkan sanksi bungapenagihan, adapun atas keterlambatan pembayaran utang
dengan adanya pencabutan gugatan oleh Penggugatmaka Tergugat menyatakan persetujuannya dalam persidangan.bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap buktibukti danpenjelasan Tergugat dalam persidangan Majelis berkesimpulanmengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk mencabutsurat gugatan Penggugat Nomor: 125/DIRDB/EXT/II/2013tanggal 6 Februari 2013 yang terdaftar dalam Nomor sengketa:990667162008 untuk dihapus dari daftar sengketa.: Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, SuratPencabutan Atas
STP Bunga Penagihan Nomor: 125/DIRDB/EXT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, hasil pemeriksaan danpembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Mengabulkan Permohonan pencabutan atas berkasgugatan Nomor: 990667162008 atas gugatan Penggugatterhadap surat Keputusan Nomor: KEP232.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor:000022/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakMei 2008, sehingga gugatan dinyatakan dihapus dari daftarsengketa.
Register : 27-12-2011 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42998/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
119 — 31
119 — 31
Namun demikian, Tergugat (KPP Pratama Jember melaluiAccount Representative) telah aktif melakukan himbauan kepada Penggugatuntuk menyampaikan SPT dan/atau melakukan pembetulan atas kewajibanperpajakannya.bahwa menurut Tergugat, di sisi lain Tergugat juga mendapatkan keterbatasanruang lingkup pemeriksaan hanya pada satu tahun saja sedangkan potensipajak tersebut melingkupi beberapa tahun sehingga pemeriksa demi potensipenerimaan pajak yang lebih optimal berkesimpulan agar diupayakan melaluipihak AR
XXX yangdianggap Tergugat sebagai penyerahan yang dilakukan oleh Penggugat yangbelum dilaporkan oleh Penggugat, ternyata data tersebut adalah milikPemohon Banding NPWP: 02.884.004.9626.000.bahwa menurut Penggugat kesalahan pencantuman nama tersebut adalahmerupakan kesalahan administrasi pencantuman identitas dan mengenai haltersebut sudah dilaporkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan sudahdisetujuinya;bahwa atas PEB tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan SPTMasa PPN atas nama Pemohon
pemeriksaan harusmemberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok WajibPajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadiatau 12 (dua betas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggalpermohonan diterima secara lengkap".
atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan ini.: Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2314/WPJ.12/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor00061/106/09/626/11 tanggal 24 Juni 2011.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42847/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 24
113 — 24
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42847/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP174/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00539/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Oktober 2008 yang tidak disetujuioleh
EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor: SE02/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 mengenai pengirimanSurat Keputusan yang melewati jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 022/0GGT/II/2012 tanggal 24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep174/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Oktober 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun2983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat
STP PPN Nomor :00539/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP174/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor00539/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 07-09-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43530/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 34
116 — 34
dengan Desember 2009;Materi:Pengenaan sanksi Administrasi Bunga Pasal 9 Ayat (2a) Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan karena menurut Tergugat saat terutang Pajak Penghasilan Pasal23 atas bunga pada saat pengakuan biaya sedangkan menurut Penggugat padasaat jatuh tempo pembayaran bunga;: bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak termasukkeputusan yang tidak dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam
Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 053/MLKPP/II/2012 tanggal 22 Februari2012 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 23 Februari 2011 yang padaintinya menyampaikan Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanPasal 23 yaitu: atas sanksi administrasi bunga Pasal 9 Ayat (2a) Kententuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp411.127.531,00 tersebut agar dibatalkan;bahwa Penggugat tidak setuju dengan koreksi yang masih dipertahankan olehTergugat bahwa saat terhutangnya Pajak
Penghasilan Pasal 23 atas Bunga adalahpada saat pengakuan biaya karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku di mana menurut Penggugat, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bungaterutang pada saat jatuh tempo pembayaran bunga;: bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00050/103/09/063/1 1tanggal 24 November 2011 dengan menetapkan sanksi administrasi bunga pasal 9ayat (2a) Undangundang Kententuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebesarRp411.127.531,00;bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut Penggugat mengajukan SuratPermohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Nomor: 053/MLKPP/II/2012 tanggal22 Februari 2012 yang diterima Tergugat tanggal 23 Februari 2012 dan denganKeputusan Tergugat Nomor: KEP1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012,Tergugat menyatakan menolak permohonan Penggugat, sehingga dengan SuratNomor: 276/MLPP/IX/2012 tanggal 3 September 2012 Penggugat mengajukangugatan;bahwa atas sengketa
Pasal 23 Nomor: 00050/103/09/063/1 1tanggal 24 November 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 990652452009 atas nama XXX,NPWP YYY;
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44000/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
136 — 35
136 — 35
/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2008 Nomor: 00121/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat berdasarkanLaporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP:233/WPUJ.24/KP.0105/2010 tanggal 2010;: bahwa atas
Bunga Pasal 13(2) UU KUP 4.305.019 + 4.305.019Jumlah Sanksi Administrasi 4.305.019 + 4.305.0193: Jumlah yang masih harus dibayar 13.273.809 + 13.273.809 : bahwa menurut Penggugat dengan menggunakan dasar tersebut maka perhitungankewajiban pajak Penggugat menjadi :Koreksi atas penyerahan BKP Rp. 89.687.900,00PPN yang Terutang (tariff 2 %) Rp 1.793.754,00Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 861.004,00PPN yang masih harus dibayar Rp. 2.654.762,00: bahwa Surat Gugatan Nomor : 006/JJG/VII/2012
Pasal 40 ayat (3) disebutkan "Jangka waktu untuk mengajukanGugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat" sehinggapengertian Penggugat adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal stempel pospengiriman atau diserahkannya Keputusan tersebut kepada Penggugat dan jugatelah sesuai dengan cara perhitungan sebagaimana yang telah Penggugatsampaikan kepada Majelis pada persidangan tanggal 04 Februari 2013 atas
tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidakdapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat'Pasal 40 ayat (5) disebutkan "Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaandiluar kekuasaan Penggugat'Penjelasan Penggugat :bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarbenlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat(5) telah memberikan sarana pertimbangan hukum dalam pemenuhan ketentuanformal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan force majeur yangmenyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu 30 (enam puluh) hari yaitukarena Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarbenlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44006/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
172 — 12
172 — 12