Putusan Nomor 4451/B/PK/Pjk/2019strategi transfer pricing tidak akan efektif dan dugaan transfer pricingdengan perusahaan pemegang hak paten yang berkaitan denganpengetahuan teknis dan sekaligus pemegang hak merek dagang "SOS"di mana penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalammenentukan harga jual kepada pihak yang mempunyai hubunganistimewa oleh Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dilakukan berdasarkan analisis.

Bahwaahli memberikan pendapat senjata api rakitan tersebut jenis senjataapi genggam atau pendek dan beda jauh dengan senjata api buatan pabrikyaitu senjata buatan pabrik cara kerjanya semi otomatis serta mempunyailicence dan hak paten;Terhadap pendapat ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidakmengetahuinya.

sembunyikan ; Bahwa benda yang diduga 1 (satu) pucuk senjata rakitan beserta amunisinyasetelan di amati dan diteliti dengan melakukan penembakan hasilnya senjatatersebut dapat meledakan amunisinya dan setelah dicermati amunisi tersebutmasih aktif dan dapat meledak sehingga dapat membahayakan orang laindan senjata api rakitan tersebut jenis senjata api genggam atau pendek danbeda jaun dengan senjata api buatan pabrik yaitu senjata buatan pabrik carakerjanya semi otomatis serta mempunyai licence dan hak

paten ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majels Hakim akan memperiimbangkanbaik tuntutan maupun pledoi dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dihubungkandengan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan kumulatif yaitu melanggar pertama Pasal 1 ayat (1) UndangUndangDarurat Nomor 12 Tahun 1951 dan

Citra Harita Mineral tidaktermasuk kedalam pengertian penyerahan hak barang tidak berwujud (sepertimerek dagang, hak paten dan hak cipta).14 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PajakPenghasilan No. 17 Tahun 2000 secara jelas definisi Royalti disebutkan sebagaiberikut ;Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atauperhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalanatas :1 Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta

Bahwa imbalan yang diperoleh tersebut tidak termasuk dalam jenis barang danjasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sangat keliru, karenaberdasarkan peraturan perundangundangan yang ada hak atas kuasapertambangan tidak termasuk pengertian barang tidak berwujud (merek dagang,hak paten dan hak cipta).Bahwa dengan demikian kesimpulan tersebut diatas yaitu bahwa pembayaranyang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dari PT.

Bahwa perbedaan sandal yang diproduksi Terdakwa denganmenggunakan merek dagang Eiger dengan yang duproduksi oleh PT.Eigerindo Multi Produksi Industri selaku pemegang hak paten merekdagang Eiger adalah:Sandal buatan Terdakwa :a. Sandal cenderung kaku dan keras.b. Terdapat bau menyengat pada bahan sandal.C. Harga yang dijual relatif lebih murah.d. Tampijan sandal kurang rapih.e. Lobang jaring untuk kemasan sandal lebih besar dankasar.f.

Saksi tidak mengetahui apakah sandal yang diproduksi olehTerdakwa sudah mempunyai hak paten dari Menkumham atau belum .5.

Bahwa Saksi tidak mengetahui arti dari logo huruf A atauseperti gunung, dan Saksi tidak mengetahui apakah dalam pembuatankedua jenis sandal dengan logo Eiger tersebut Terdakwa mendapat ijindari perusahaan pemilik hak paten logo tersebut atau tidak.7.

Paten merek Elgermelaporkan Terdakwa ke Denpom IIl/1 Bogor karena memproduksisandal yang menyerupai dan menggunakan merek Eiger tanpa jin PT.Eigerindo Multi Produksi Industri selaku pemilik hak paten hinggaTerdakwa membuat surat pernyataan tanggal 21 April 2017 yang isinyamelarang memproduksi lagi sandal yang menyerupai merek Eiger.2: Bahwa pada bulan Maret 2018 bertempat di bengkel pembuatansandal di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jin ESumawijaya Duku Menteng Kp.

Bogor tanpa memiliki SIUP Terdakwa dibantu 3 orangpekerja memproduksi lagi sandal jepit dan sandal gunung yangmenyerupai sandal Jepit dan sandal gunung yang diproduksi PT.Eigerindo Multi Produksi Industri selaku pemilik hak Paten merek Eigersebanyak 15 kodi (300 pasang) setiap minggunya sehingga dalam satubulan sebanyak 60 kodi (1.200 pasang), dalam satu minggu Terdakwadapat menjual sebanyak 4 sampai 5 kodi dengan pembeli datangmembeli sendiri ke tempat Terdakwa.4.

Para pihak dalam Aktatersebut bertindak sebagai berikut :Penggugat bertindak sebagai Pemegang Hak Paten Tune Up Semi Sport(TUSS) dan selaku Pemilik Bengkel Provis dan memiliki produk yang disebutOptimalisasi Klep (OPTIK); dan Penggugat Il (anak kandung Penggugat )yang bertindak sebagai Penerima Hak paten TUSS serta hak untukMenandatangani Perjanjian (Franchisor), dan selanjutnya disebut sebagaiPihak Pertama;Tergugat bertindak sebagai Franchisee, dan Tergugat Il bertindak sebagaiTenaga Manajemen Franchisee

Namuninformasi tersebut tidak didapat oleh Tergugat li, yang manaPenggugat menanggapinya dengan memberikan suatu catatan yangtidak memberikan suatu penjelasan atas pertanyaan yang diajukanoleh Tergugat Il;Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 terjadi perbedaan argumentasiantara Tergugat ll dengan Penggugat melalui telepon, yang manaHalaman 22 dari 58 Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT BTN2.20,2.21.Tergugat Il meminta penjelasan mengenai hak paten TUSS yang tidakada tolak ukur (parameter) nya dan meminta

Namunalihalihmendapatkan jawaban professional sebagai pemilik Hak Paten TUSS,Tergugat li hanya menerima jawaban kalau memikirkan hal itu, makakita tidak akan bisa berjualan dari Penggugat .

Hal ini seringditanyakan Tergugat li kepada Penggugat melalui telepon, namunPenggugat Isebagai pemegang hak paten TUSS tidak dapatmemberikan secara detail rahasia pengerjaan TUSS dan penjelasanteknis dari pengerjaan TUSS itu sendiri;Bahwa pada tanggal 07 Februari sampai dengan 09 Februari 2017,Tergugat li dengan bermaksud baik ingin membayarkan royalty feedengan menanyakan dan meminta kembali cara perhitungan royaltyfee beserta format dan nominal yang harus dibayarkan oleh Tergugat likepada Penggugat

Paten Tune UpSemisport (TUSS) dan selaku Pemilik Bengkel Provis.

No. 618/B/PK/PJK/20111212g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;Pasal 1 angka 3Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalamangka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan UndangUndang ini,Pasal 1 angka 2Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnyadapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barangtidak berwujud;Pasal 1 huruf byang dimaksud dengan barang tidak berwujud adalah antara lain hakatas merek Dagang, Hak Paten dan Hak Cipta;10.Bahwa berdasarkan

Bahwa imbalan yang diperoleh tersebut tidak termasuk dalam jenisbarang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilaiadalah sangat keliru, karena berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada hak atas Kuasa Pertambangan tidak termasukpengertian barang tidak berwujud (merek dagang, hak paten danhak cipta).Bahwa dengan demikian kesimpulan tersebut diatas yaitu bahwapembayaran yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dari PT.

Rumah makan tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha (SIUP).Tidak mempunyai hak paten/merek dan tidak terdaftar pada DepartemenKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;Bahwa saksi Geman Yusuf, S.H., M.H. bin Sutopo (alm) adalah pemilikrumah makan Sari Patin yang terletak di jalan Brigjen Katamso No. 6E/38RT. 09 Kelurahan Kertak Baru Hilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, KotaBanjarmasin.

Rumah makan tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha (SIUP).Tidak mempunyai hak paten/merek dan tidak terdaftar pada DepartemenKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ; Bahwa saksi Geman Yusuf, S.H., M.H. bin Sutopo (alm) adalah pemilikrumah makan Sari Patin yang terletak di jalan Brigjen Katamso No. 6E/38RT. 09 Kelurahan Kertak Baru Hilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, KotaBanjarmasin.

Citra Harita Mineral tidaktermasuk kedalam pengertian penyerahan hak barang tidak berwujud (sepertimerek dagang, hak paten dan hak cipta).Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 606 B/PK/PJK/201 11214 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PajakPenghasilan No.17 Tahun 2000 secara jelas definisi Royalti disebutkan sebagaiberikut ;Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atauperhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai

Bahwa imbalan yang diperoleh tersebut tidak termasuk dalam jenis barang danjasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sangat keliru, karenaberdasarkan peraturan perundangundangan yang ada hak atas kuasapertambangan tidak termasuk pengertian barang tidak berwujud (merek dagang,hak paten dan hak cipta).Bahwa dengan demikian kesimpulan tersebut diatas yaitu bahwa pembayaranyang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dari PT.

Wirapetro Plastindo memiliki dokumendokumen berupaSertifikat Merek, Hak Paten Merek, Perpanjangan Jangka WaktuPerlindungan Merek, Surat Pendaftaran Ciptaan, Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Besar, Tanda Daftara Perusahaan yangditunjukkan di persidangan; > Bahwa Saksi tidak tahu pelaku pemalsuan kertas merek WPtersebut, karena Saksi hanya melaporkan saja ke Polisi;> Bahwa akibat tindakan pemalsuan kertas pembungkus makananmerek VWP maka omset penjualan kertas pembungkus makananmerek WP dari PT.

Wirapetro Plastindo memiliki dokumendokumen berupaSertifikat Merek, Hak Paten Merek, Perpanjangan Jangka WaktuPerlindungan Merek, Surat Pendaftaran Ciptaan, Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Besar, Tanda Daftara Perusahaan yangditunjukkan di persidangan;> Bahwa akibat tindakan pemalsuan kertas pembungkus makananmerek WP maka omset penjualan kertas pembungkus makananmerek WP dari PT.

Putusan Nomor 167 K/Padt.SusHKI/2017Paten atas nama Termohon Kasasi/dahulu Tergugat telah terbukti dalampersidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatbukanlah suatu invensi karena mengandung kesamaan atau tidakmengandung nilai kebaruan dengan Paten Nomor IDS000001072 tanggal 8Maret 2011 (tanggal penerimaan permohonan 12 April 2010) milik PemohonKasasi/dahulu Penggugat sehingga Paten tersebut telah merugikanPemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai pemegang hak paten yangharus dilindungi

Putusan Nomor 167 K/Padt.SusHKI/2017Paten Termohon Kasasi/dahulu Tergugat harus dihapuskan dan ataudibatalkan dari daftar paten sederhana;13.Bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara atas invensiyang dilakukannya berupa paten sederhana yang disempurnakan makaPemohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah pihak yang memiliki hakeksklusif yang diberikan oleh negara selaku inventor atas suatu Invensi yangtelah diberikan hak paten, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 14/2001 yang

DAYA PRIMA bukanlah penyediabarang/jasa pemegang hak paten/Distributor Tunggal Barang yangditunjuk.....Halaman 6 dari 37 Halaman, Putusan No: 12/PID.SUS/2013/PT.GTLOditunjuk oleh Toshiba Medical System Corporation selaku pabrikandari alat CTScan merek Toshiba, hal ini bertentangan denganLampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 BAB PersiapanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah WHuruf C Penerapan SistemMetode Pemilihan Penyedia Barang Jasa/huruf a.

Metode PemilihanPenyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya angka (4) huruf b)angka 2), yang menyatakan : Penunjukan Langsung dapatdilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria pengadaan barang/khususyaitu. pekerjaan/barang spesifikasi yang hanya dapat dilaksanakanoleh satu penyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten.

Metode Pemilihan PenyediaBarang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya angka (4) huruf b) angka2), yang menyatakan : Penunjukan Langsung dapat dilaksanakandalam hal memenuhi kriteria pengadaan barang/khusus yaitupekerjaan/barang spesifikasi yang hanya dapat dilaksanakan olehsatu penyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten.

danPenggugat II melalui :Surat Pemberitahuan Hak Paten tertanggal 22 Pebruari 2018Surat Pemberitahuan Kedua Hak Paten tertanggal 31 Juli 2018Surat Pemberitahuan Ketiga Hak Paten dan kerjasama tertanggal 03Agustus 2018Bahwa dalil Penggugat! dan Penggugat Il yang menyatakan PendaftaranDesain Industri berbentuk PAPAN IKLAN No. IDD000048029 atas namaTergugat tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana diatur dalamPasal 2 UndangUndang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industritidak benar.

P.IIl 26 Surat Nomor: 76/TGLMP/VII/18 Perihal: PemberitahuanKedua Hak Paten tertanggal 31 Juli 2018 dari the GlobalLaw Firm kepada Penggugat Il selaku perwakilanPenggugatl. 36.

P.IIl27 Surat Nomor: 78/TGLMP/VIII/18 Perihal: PemberitahuanKetiga dan Kerjasama Hak Paten tertanggal 3 Agustus 2018dari the Global Law Firm kepada Penggugat Il selakuperwakilan Penggugat Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugattidak mengajukan saksi yangpada perkara ini;Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orangahli sebagai berikut:1. Dr. V.

Hal ini terbukti dari tanggal penerimaan yang diakui oleh TurutTergugat II yakni dimulai sejak 27 Januari 2017, sedangkan Penggugat memasarkan papan iklan yang melanggar paten dan desain industri yangdimiliki Tergugat pada pertengahan tahun 2018.Bahwa Tergugat telah memperingatkan kepada Penggugat danPenggugat II melalui :Surat Pemberitahuan Hak Paten tertanggal 22 Pebruari 2018Surat Pemberitahuan Kedua Hak Paten tertanggal 31 Juli 2018Surat Pemberitahuan Ketiga Hak Paten dan kerjasama tertanggal

Putusan Nomor. 62/Pdt.SusDesain Industri/2018/PN.Jkt.Pst.Niaga Kedua Hak Paten tertanggal 31 Juli 2018 dari the GlobalLaw Firm kepada Penggugat II selaku perwakilanPenggugat I. 36.

P..II27 Surat Nomor: 78/TGLMP/VIII/18 Perihal: PemberitahuanKetiga dan Kerjasama Hak Paten tertanggal 3 Agustus 2018dari the Global Law Firm kepada Penggugat II selakuperwakilan Penggugat Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan saksi yangpada perkara ini;Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orangahli sebagai berikut :1. Dr. V.

Citra Harita Mineral tidaktermasuk kedalam pengertian penyerahan hak barang tidak berwujud (sepertimerek dagang, hak paten dan hak cipta).14 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PajakPenghasilan No.17 Tahun 2000 secara jelas definisi Royalti disebutkan sebagaiberikut ;Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atauperhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalanatas :1 Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta

Bahwa imbalan yang diperoleh tersebut tidak termasuk dalam jenis barang danjasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sangat keliru, karenaberdasarkan peraturan perundangundangan yang ada hak atas kuasapertambangan tidak termasuk pengertian barang tidak berwujud (merek dagang,hak paten dan hak cipta).Bahwa dengan demikian kesimpulan tersebut diatas yaitu bahwa pembayaranyang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dari PT.

Ltd yang tidak didukung dengan dokumendokumentransaksinya seperti sertifikat hak paten, perhitungan rasio dan timetest, ketentuan perundangundangan HAKI di Negara indukperusahaan, dan lain sebagainya (Biaya Royalti dan technicalassistance fee tersebut telah dikoreksi di PPh Badan);Dasar hukum:o Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;o Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang

Ltd yangtidak didukung dengan dokumendokumen transaksinya sepertisertifikat hak paten, perhitungan rasio dan time test, ketentuanperundangundangan HAKI di Negara induk perusahaan, danlain sebagainya ( biaya Royalti dan technical assistance feetersebut telah dikoreksi di PPh Badan );c) bahwa berdasarkan LPP, KKP, data Pemohon Banding berupaFaktur Pajak, bukti pembayaran kas/ bank, invoice, SPT MasaHalaman 6 dari 32 halaman.

Ltd yang tidakdidukung dengan dokumendokumen transaksinya sepertisertifikat hak paten, perhitungan rasio dan time test, ketentuanperundangundangan HAKI di Negara induk perusahaan, danlain sebagainya dapat dijelaskan sebagai berikut :1.bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksan Pajak diketahuibahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkansebesar Rp. 30.067.973,00 karena Pajak Masukantersebut terkait dengan pembayaran royalti dan technicalassistance fee dimana royalti dan technical assistance feetersebut

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikdan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) PenyediaBarang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu)pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin daripemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenangpelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah; Pasal 89 ayat (1): Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikandalam bentuk:a. Pembayaran bulanan;b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan(termin);c.

Putusan No. 17/PID.SUSTPK/2019/PT JAPdan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/JasaLainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (Satu) pemegang hak paten,atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten,atau. pihak yang menjadi pemenang' pelelangan untukmendapatkan izin dari pemerintah; Pasal 89 ayat (1): Pembayaran prestasi pekerjaan dapatdiberikan dalam bentuk:a) Pembayaran bulanan;b) Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaianpekerjaan (termin);Cc) Pembayaran secara sekaligus

Citra Harita Mineral tidaktermasuk kedalam pengertian penyerahan hak barang tidak berwujud (sepertimerek dagang, hak paten dan hak cipta).Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 605 B/PK/PJK/20111214 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PajakPenghasilan No.17 Tahun 2000 secara jelas definisi Royalti disebutkan sebagaiberikut ;Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atauperhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai

Citra Harita Mineral terhadap lahankonsesi tambang yang dimiliki perusahaan;2. bahwa imbalan yang diperoleh tersebut tidak termasuk dalam jenis barang danjasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sangat keliru, karenaberdasarkan peraturan perundangundangan yang ada hak atas kuasapertambangan tidak termasuk pengertian barang tidak berwujud (merek dagang,hak paten dan hak cipta).Bahwa dengan demikian kesimpulan tersebut diatas yaitu bahwa pembayaranyang diterima oleh Pemohon Peninjauan

Bahwa klaim atas Hak Paten Sederhana dengan judul JARINGPENGAMAN UNTUK BANGUNAN YANG TELAH DISEMPURNAKANmilik PENGGUGAT adalah sebagai berikut :1.

Tergugat; Bahwa Tergugat merupakan perseroan komanditer yang memasarkanproduknya berdasarkan kerjasama Jual Beli dengan salah satu perseroandi China, dimana salah satu produk yang dipasarkan adalah JaringHalaman 18 dari 40 halaman Putsan Nomor 67/Pdt.Sus PATEN/2018/PN.Niaga Jkt.Pst6.Pengaman Jendela untuk GedungGedung Tinggi atau biasa disebutInvisible Safety Net; 2022222 22 ne nee n eee ==Bahwa adapun produk berupa Invisible Safety Net yang dipasarkan olehTergugat telah terdaftar dan memiliki Hak

Paten di China sejak 2001 yangteregister dengan Nomor :ZL01201701.9, dimana Pengaman Jendela UntukGedunggedung tinggi telah lama diperkenalkandan dipasarkanbahkantelah diperjualbelikan diberbagai Negara untuk jangka waktu yang lama;Bahwa diketahui produk berupa Invisible Safety Net yang dipasarkan olehTergugat memiliki beberapa komponen yang telahdidaftarkan paten padaKantor Paten Intelektual Republik Rakyat Cina sebagai berikut :a.

diajukan terhadap perbuatan sebagaimanaHalaman 20 dari 40 halaman Putsan Nomor 67/Pdt.Sus PATEN/2018/PN.Niaga Jkt.Pstslides12.dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau prosesitu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberiBahwa berdasarkan halhal tersebut maka, klaim atas PatenSederhanaoleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT II adalah sangatmengadaada, sebab Jaring Pengaman untuk GedungGedung Tinggi telahbersifat umum dan telah dipasarkan diberbagai Negara, bahkan telahmemiliki Hak

Paten di Negara China yang teregister dengan Nomor:ZL01201701.9; 2 2222222222 ==Bahwa demikian halnya dengan Permohonan Sita Jaminan yangdimohonkan PARA PENGGUGAT adalah sangat tidak berdasar hukum,oleh karena adapun Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag didasarkanpada pasal Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyebutkan :Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelumkeputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau bolehdijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikanbarangnya

Sertifikat hak paten atas royalti di negara induk perusahaan. Perhitungan rasio dan time test atas royalti. Ketentuan perundangundangan HAKI di negara indukperusahaan. Perhitungan umur ekonomis atas royalti sesuai UndangundangHAKI tersebut. Daftar dan rincian Reasearch & Development Cost. Metode alokasi R&D atas pembebanan R&D Cost di Indonesia.

Invoice yang berhubungan dengan Jasa Teknis/Konsultasi.bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, telah terbukti bahwa dalamproses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen Agreement,dokumen Hak Paten, perhitungan rasio, time test, ketentuanperundangundangan HAKI di negara induk perusahaan, dandokumen lain yang mendasari pembayaran biaya konsultasi maupunroyalti.bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding),agreement adalah dokumen otentik

Waralaba tersebutdibuat dan ditandatangani oleh Penggugat1 dan Tergugat1,sampai gugatan ini diajukan, meskipun Para Penggugat telahmemintanya berkalikali, Para Tergugat tidak dapat menunjukkandan/atau memberikan kepada Para Penggugat, asli atau salinandari dokumendokumen Tergugat1 (PT Kartika Ayoe) sertadokumendokumen lain yang berkaitan dengan Akta PerjanjianWaralaba, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:(a) Sertipikat Hak Merek Elty Clinic;(b) Sertipikat Hak Cipta Elty Clinic:(c) Sertipikat Hak

Paten Elty Clinic;(d) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari KantorPelayanan Pajak, atas nama PT Kartika Ayoe;Bahwa berdasarkan pengecekan yang telah dilakukan oleh ParaPenggugat ke Kementerian Hukum dan HAM, Kantor PelayananPajak Kota Bandar Lampung, dan ke Universitas Malahayati BandarLampung, ternyata:(a) Bahwa Kementerian Hukum dan HAM belum pernahmenerbitkan Sertipikat Hak Merek, Sertipikat Hak Cipta danSertipikat Hak Paten Elty Clinic atas nama dr.

Para Tergugat tidak memilikiSertipikat Hak Merek Elty Clinic, Sertipikat Hak Cipta Elty Clinic,dan Sertipikat Hak Paten Elty Clinic dari Kementerian Hukum danHAM RI;Bahwa sesungguhnya secara hukum, karena Tergugat1 (PTKartika Ayoe) bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP),maka Tergugat1 tidak berhak memungut Pajak Pertambah Nilai,(selanjutnya disebut PPN) 10% dari Franchisee Fee dariPenggugat1.