Ditemukan 2756781 data
125 — 34
142 — 35
112 — 15
100 — 7
112 — 34
Tergugat sebagai suami telahmelakukan berbagai nasehat agar berubah menjadi istri yang baik dansholehah, namun tidak berhasil Kemudian berdasarkan ayat al Qurantersebut di atas, maka berpisah tempat tidur (berpisah tempat tinggal)merupakan salah satu jalan untuk menghadapi istri yang nusyuz.selama berada di Medan, hidup di rumah kontrakan sendiri, membiayaikontrakan sendiri, tanpa ada menjalin komunikasi dan silaturahmi danmenunaikan kewajiban sebagai istri.
Bahwa /Tergugat Rekonvensi tidak sepenuh hati melayani Tergugat/Rekonvensi dalam hubungan suami istri dan bahkan pernah menyakitialat vital Tergugat/ Rekonvensi.. Bahwa /Tergugat Rekonvensi juga termasuk istri yang lalai dalammenjalankan kewajiban sebagai istri yang sah sejak awal menikahtanggal 22 Agusus 2008 sampai saat sekarang ini.Halaman 28 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.LB6.
Dan istri tidakboleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izinsuaminya. (HR. Bukhari 4899 & Muslim 1026).8.
Alasan yang sah tersebutdiantaranya adalah istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,istri mendapat cacat badan atau penyakit yang susah disembuhkan, istritidak dapat melahirkan keturunan.Bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam (KH),dijelaskan bahwa kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz,adapun kewajiban yang gugur yaitu nafkah, kiswah, tempatkediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, danbiaya pengobatan bagi istri dan anak.Oleh sebab itu mohon kiranyaMajelis
Tamkin dapat dimaknai kesempatanuntuk digauli (wathu/ istimta dukhul) oleh suami, istri Secara fisik dapatdigauli (muthigah lil wath), ketaatan yang wajar dan sikap istri yangenggan mentaati suami, dapat dikategorikan nusyuz yangmenggugurkan hak nafkah selama masa nusyuz tersebut.
131 — 37
348 — 262
22 — 17
156 — 79
24 — 15
119 — 0
15 — 10
202 — 158
yang mempunyai hubungan perkawinandengan Pembanding dan juga mengajukan gugatan nafkah anakseolaholah kedudukan masih sebagai istri Pembanding, denganfakta hukum dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbarumengakui dan membenarkan hubungan hukum Pembanding danTerbanding bukan sebagai suami istri ataupun sebagai mantan suamiister, bahwa karena terbukti Terbanding bukan sebagai istri ataumantan isteri maka tuntutan nafkah terhutang dan iddah ditolakPengadilan Agama Banjarbaru.Bahwa permasalahan
hukumnya adalah terletak pada tuntutannafkah anak dimana Terbanding mengajukan gugatan denganmenggunakan kedudukan seolaholah sebagai istri Pembanding,padahal diketahui Terbanding sekarang tidak berkedudukan sebagaiistri/mantan isteri Pembanding, seharusnya kalau) mengajukangugatan nafkah anak maka Terbanding adalah bertindak sebagaiperwakilan atau mewakili anak, bukannya bertindak untuk diri sendiridengan menumpang gugatan tentang nafkah iddah dan nafkahterhutang, karena itu tidak dipertinbangkan
dan tidak dinilai olehPengadilan Agama Banjarbaru maka mohon kepada Pengadilan TinggiAgama Banjarmasin untuk menyatakan Terbanding tidak mempunyailegal standing mengajukan gugatan a quo karena bertindak untuk dirisendiri bukan perwakilan/mewakili anak.Tentang Kurang Pihak.Bahwa Pembanding di dalam jawaban mengajukan eksepsi kalauTerbanding dalam gugatannya kurang pihak karena gajiPembanding(objek perkara) sebagai anggota Polisi ada dan jugaditerima oleh isteri Pembanding pertama ( ISTRI PERTAMA
) jauhsebelum ada perkawinan/pernikahan antara Pembanding danTerbanding, karena objek gaji juga ada pihak lain yang berhakdan berkepentingan, maka menurut hukum juga harus terlibat dandililbatkan dalam perkara a quo adalah isteri Pembanding yang lainbernama ISTRI PERTAMA .Halaman 4 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pat.G/2019/PTA.BjmBahwa ternyata Pengadilan Agama Banjarbaru menolak eksepsidengan dasar perkara a quo adalah karena adanya ikatan perkawinanantara Pembanding dan Terbanding yang
PERTAMA ) maka karena adahak pihak lain (objek hak/ gaji Pembanding) yang juga berhak makamenurut hukum untuk menentukan hak tersebut pihak haruslahdilibatkan pihak lain yang juga berhak atas objek sengketa tersebutyaitu ISTRI PERTAMA Pembanding ISTRI PERTAMA .Bahwa kenapa istri Pembanding ISTRI PERTAMA juga dilibatkansebagai pihak adalah terkait dengan keadilan karena selama ini hakgaji dari ISTRI PERTAMA keseluruhan dari gaji tersebut yangmenerima adalah Hj.Andi Basse Tentriawati, lalu dengan
19 — 13
175 — 59
Bahwa saat ini Tergugat juga menanggung ketiga orang anakTergugat dengan istri pertama Tergugat;11. Bahwa Tergugat semua dalil gugatan selain yang Tergugat benarkandiatas;12. Bahwa Tergugat pernah beberapakali memberikan uang kepadaanakanak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah minimalRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp8&00.000,00(delapan ratus ribu rupiah);13.
berikut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan syarat formil saksi yang tertuangdalam pasal 171, 172, dan 175 R.Bg yaitu: saksi harus memberikan keterangandi depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi danmengucapkan sumpah menurut agamanya;Menimbang, bahwa dalam pembuktian perdata, Pasal 172 R.Bg. diatasmengatur bahwa saksi yang tidak boleh didengar adalah orang yang memilikihubungan keluarga sedarah, keluarga semenda menurut keturunan lurus darisalah satu pihak, suami atau istri
Saksi pertama Penggugat (Erwandi bin Sahril) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangtelah bercerai sejaktahun 2017; Bahwa selama pernikahan, keduanya telah dikaruniai 2orang anak yang bernama xxxxxxxxxx Gan XXXXXXXXXX Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersamaPenggugat dan ibu Penggugat; Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di PT BPP; Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS (guru); Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat inisedang bersekolah dengan jenjang sekolah kelas 3
bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim akanmempertimbangkan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yangmenyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan (SEMA Pembebanan) yang memuat ketentuan Hakim dalammenetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak, harusmempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali faktakemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri
Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1990 tentang perubahan ata Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoiryang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkuta;Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemotongan gaji untuk nafkah istri dan anak terikatdengan berbagai ketentuan diantaranya adalah terjadinya perceraian denganinisiatif
16 — 6
10 — 7
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di rumah Pemohon Hingga Oktober 2012.Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dandikaruniai 1 orang anak bernamaa. ANAK KANDUNG, umur 8 tahun;3.
Nama SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaantani, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang;yang mana saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohonsebab saksi adalah adik Pemohon;Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalahSsuami istri yang sah;Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohontelah terjadi pisah tempat tinggal dan hingga sekarangtidak diketahui alamatnya dengan jelas dan
saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidakserumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 6 bulan;Bahwa saksi sudah menasehati mereka tetapi tidakberhasil;Nama SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaantani, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang;yang mana saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohonsebab saksi adalah Keponakan Pemohon;Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalahsuami istri
alamatnyadengan jelas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerimaketerangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawahsumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaiansehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksitersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antaraPemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untukhidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri
7 — 1
Selama pernikahan tersebut Pemohondengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknyasuami istri namun belum dikaruniai keturunan;3.
Nama SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kulitani, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang;yang mana saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnyayang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohonsebab saksi adalah tetangga Pemohon; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohonadalah suami istri; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telahterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Tergugat pergi tanpa pamit kepada
dan pasti di wilayah RepublikIndonesia; Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar danmenjaga keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidakberhasil;2.Nama SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaanburuh tani, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang;yang mana saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnyayang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohonsebab saksi adalah sepupu Pemohon,; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohonadalah suami istri
12 — 6
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga Juli 2006.Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniaiketurunan;3. Bahwa kurang lebih sejak 6 tahun 2 bulan berturutturut hingga sekarang,Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpaalasan yang sah.
alamatnya secarajelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksitersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satusama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diaturdalam pasal 172 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi tersebut diatas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohontidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembalisebagai layaknya suami istri
77 — 9