dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang sakinan, mawaddah warahmahsudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masingmasing pihaktidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, makaHalaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdnperceraian merupakan alternativ terakhir bagi Pemohon untukmenyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;9 Bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pemohon sebagai seorang PNSyang harus meminta izin

atasan untuk melakukan perceraian, Pemohontelah mengajukan permohonan izin bercerai kepada atasan Pemohon(Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga), namun sudah berulangkali Pemohon tanyakan, jawaban Permohonan Perceraian tersebut, namunsampai saat ini atasan Pemohon tersebut tidak bersedia mengeluarkan izindengan alasan tidak mau menanggung resiko perceraian Pemohon;10.

Bahwa disebabkan karena izin dari atasan Pemohon tidak kunjung terbitmaka Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini tanpa izin atasan, danPemohon bersedia menerima segala akibat izin dengan alasan tidak maumenanggung resiko perceraian Pemohon;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar kepadaKetua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Termohon dan kembali membina rumah tangganya namunjuga tidak berhasil.Bahwa mediasi sebagaimana diamanahkan oleh PERMA Nomor 1Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak hadir;Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang status Pemohonsebagai PNS sebelum mengajukan permohonan cerai terlebih dahulu harustelah mendapatkan izin dari pejabat, Pemohon menyatakan belum mendapatizin dari atasan Pemohon dan Pemohon telah mengajukan secara tertulisnamun sampai saat ini belum juga mendapatkan izin

atasan;Bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2018 Pemohon telahmenyerahkan izin atasan untuk melakukan percerain di Pengadilan SuratNomor 1352/TAHUN 2017 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Kementerian Agama Kota Sibolga;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebin dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalamsidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;Menimbang, bahwa

wakilnya/kuasanyayang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupunmenurut Relaas Panggilan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Mdn yang dibacakan dimuka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut suratpermohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMedanNomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 04 Maret 2019 disebabkanmasih mengurus izin

atasan Pemohon dan memastikan alamat tempat tinggalTermohon;Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untukmenentukan proses persidangan selanjutnya;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yangtercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon

kuasanya yang sah dan tidak mengajukaneksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomorxxxxx/Pdt.G/2019/PA.Mdn yang dibacakan di muka persidangan, ternyataTermohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itutidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabutSurat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMedanNomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 04 Maret 2019 disebabkanmasih mengurus izin

atasan Pemohon dan memastikan alamat tempat tinggalTermohon.

dinyatakan tidak berhasil;Bahwa, pada sidang tanggal 24 Juni 2020, Ketua Majelis memeriksaidentitas Pemohon dan terdapat perbedaan mengenai status pekerjaanPemohon dalam surat permohonan Pemohon dengan Kartu Tanda PendudukPemohon;Bahwa, Pemohon menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon adalahAnggota Polri dan mengajukan permohonan perbaikan atas suratpermohonan Pemohon;Bahwa, Pemohon menyatakan telah mengurus permohonan izin dariatas, namun hingga Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agamabarru Surat izin

atasan pemohon belum keluar;Bahwa, pada sidang tanggal 01 Juli 2020, Pemohon menyatakan agardiberi waktu selama satu minggu untuk menyelesaiakan permohonan izindari atasan Pemohon;Bahwa, pada sidang tanggal 08 Juli 2020, Pemohon di muka sidangmenyatakan mencabut gugatannya dengan alas an tidak dapat memperolehizin dari atasan Pemohon;Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaanperkara ini, halinwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuksebagai bagian tak terpisah dari penetapan

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukanperbaikan surat permohonan Pemohon mengenai status pekerjaan Pemohonyang semula tidak mempunyai pekerjaan kemudian menjadi Anggota Polri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatankepada Pemohon untuk menyelesaiakan permohonan izin dari atasanPemohon, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon tidakdapat mengajukan surat izin

atasan Pemohon sebagai salah satu syaratadministrasi bagi Pemohon sebagai Anggota Polri aktif agar dapatmengajukan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 4ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisanmenyatakan mencabut gugatannya;Menimbang, bahwa Pemohon mencabut gugatannya

Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA MksBahwa, pengggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahuntuk mengutus izin atasan, selanjutnya penggugat telah menyerahkan izinatasan Nomor : 474.2/018/BKDD tanggal 08 Desember 2015 yangdikeluarkan oleh Bupati Gowa.Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan tergugat;Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernahdatang

Dengan demikian sesuai denganketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dandiputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipildiwajibkan untuk memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraiansebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1991 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, ternyatapemohon tidak memperolehnya

pernyataanyang isinya menyatakan siap menanggung segala resiko daripimpinan/atasan saya sehubungan dengan perceraian yang saya ajukanterhadap isten saya.Menimbang, bahwa oleh karena izin perceraian dari atasan adalahbersifat administrative dan ternyata pemohon menyatakan bersediamenerima segala resiko yang mungkin terjadi kepada pemohon sebagaiPegawai Negeri Sipil, maka terhadap pemeriksaan perkara ini dapatdilanjutkan.Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipildiwajibkan untuk memperoleh izin

atasan untuk melakukan perceraiansebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahunHal 6 Dari 13 Put.

Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks1991 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, ternyatapenggugat telah menyerahkan surat izin atasan Nomor : 474.2/018/BKDDtanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Gowa, dengandemikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatipenggugat agar berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.Dengan demikian maksud

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakimberpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat adalah seorang PegawalNegeri sipil, maka untuk melakukan perceraian harus memperoleh surat izinatasan, oleh karenanya Majlis Hakim memerintahkan kepada Penggugatuntuk minta Surat Izin Atasan dari instansi tempat Penggugat bekerja,dalamhal ini Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Untuk MelakukanPerceraian

(bukan surat izin atasan) Nomor xxx, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, tertanggal 06 Nopember 2017,maka perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernahhadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagaiwakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan PengadilanAgama cikarang Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tertanggal 20 Nopember2017

dengan bukti P. berupa bukuKutipan akta Nikah haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalahpasangan suami isteri yang sah, maka masingmasing mempunyai hak untukmengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yangmenjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 19983 yo Pasal 45 Tahun 1990ditegaskan bahwa bagi setiap Pegawai Negri Sipil yang akan melakukanperceraian maka haruS memperoleh Surat Izin

Atasan, dalam hal iniPenggugat telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian(bukan surat izin atasan) Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPendidikan Kabupaten Bekasi, tertanggal 06 Nopember 2017;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutmenurut hukum namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya olehkarenanya dapat diputus secara Verstek;Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan

sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasar relaspanggilan Nomor : 0010/Pdt.G/2017/PA.Mn serta ketidakhadirannyatersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa pada hari sidang pertama Pemohon memberikan kuasasecara lisan dihadapan persidangan kepada Luthfia Hidiya, SHAdvokat/Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan Raden Saleh, No.06, Ponorogo;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadaPemohon untuk mendapatkan surat izin

atasan dalam melaksanakanproses perceraian, namun karena belum terbitnya surat izin atasan yangbersangkutan, Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan bersediamenanggung segala resiko yang timbul akibat tidak adanya surat izinHal.4 dari 14 hal.Put.No: 0010/Pat.G/2017/PA.Mnatasan tersebut tertanggal 04 Juli 2017 sehingga segala hal yang timbulakibat hal ini adalah menjadi tanggungan Pemohon sendiri;Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karenaketidakhadiran Termohon di muka persidangan

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatankepada Pemohon untuk mendapatkan surat izin atasan dalammelaksanakan proses perceraian, namun karena belum terbitnya surat izinatasan

yang bersangkutan, Pemohon telah menyerahkan suratpernyataan bersedia menanggung segala resiko yang timbul akibat tidakadanya surat izin atasan tersebut tertanggal 04 Juli 2017 sehingga segalahal yang timbul akibat hal ini adalah menjadi tanggungan Pemohonsendiri;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang

Putusan No.150/Pdt.G/2020/PA.Lsssurat Izin atasan untuk bercerai, namun Penggugat belum mendapatkanSurat izin atasan tersebut, seperti yang tertera dalam surat penolakanrekomendasi izin perceraian nomor yang ditandatanganioleh atasannya, dan penggugat tetap menyatakan pada gugatannya,kemudian menyerahkan surat pernyataan, tertanggal 09 Oktober 2020,yang isinya tetap mengajukan gugatan cerai meskipun tidak mendapatkanizin atasan dan bersedia menerima segala resiko dari perceraian tersebut;Bahwa upaya

maksud Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 olehKarena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untukmemenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagaiseorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telan mengurus surat Izinatasan untuk bercerai, namun hingga gugatan ini dimasukan Penggugatbelum mendapatkan surat izin

atasan tersebut, seperti yang tertera dalamsurat penolakan rekomendasi izin perceraian nomor 112/119/2020 yangditandatangani oleh atasannya, dan penggugat tetap menyatakan padagugatannya, kemudian menyerahkan surat pernyataan bermaterai,Hal. 7 dari 14 Hal.

Putusan No.150/Pdt.G/2020/PA.Lsstertanggal 09 Oktober 2020, yang isinya tetap mengajukan gugatan ceralmeskipun tidak mendapatkan izin atasan dan bersedia menerima segalaresiko dari perceraian tersebut;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yangselalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

gugatan Penggugat danmenghendaki perceraian dengan Tergugat meskipun Tergugat masikmempertahankan Penggugat; Bahwa tidak benar ada upaya damai dari kluarga, yang ada hanyanasehat karena keluarga Penggugat sudah tidak tahan lagidenganwatak Tergugat yang sangat keras dan kasar;Bahwa terhadap duplik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikanreplik secara tertulis yang pada intinya tetap dengan jawaban semula;Bahwa pada tahapan sidang pembuktian pada tanggal 31 Juli 2017,Penggugat menyatakan belum ada izin

atasan untuk bercerai, maka terhadaphal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikesempatan kepada Penggugat mengurus izin atasan tersebut dan mohongugatan Penggugat tersebut dicabut;Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkarannya,kepada Tergugat telah pula diminta pendapatnya oleh Majelis Hakim,selanjutnya Tergugat sepakat untuk samasama mencabut gugatan Penggugat;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya se(di persidangan pada tanggal 31 Juli 2017, yang

pada pokoknya meflyxaicari otetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dengud,mengurus izin atasan untuk perceraian dan memohon agar pencabutangugatan Penggugat dikabulkan;Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia masih sayangkepada Penggugat dan tetap untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan baik seperti semula dan mohon pencabutan gugatanPenggugat dikabulkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah MajelisHakim menunjuk kepada berita acara persidangan

dansaran agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu di bacakanlah surat gugatan Penggugat yangisinya tetap di pertahankan Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapatdidengar jawabannya, karena tidak pernah hadir ke persidangan pada hal kepadanyatelah dipanggil secara patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkanSurat Izin

Atasan Nomor 400/Kd.06.12/4/Kp.03.4/2014 di keluarkan oleh KepalaKementrian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 18 September2014;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilnya Penggugat mengajukanbukti tertulis berupa:1 Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 465/26/VIII/2002tanggal 13 Agustus 2002, oleh Ketua Majelis Fhoto Copy tersebut dicocokandengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup (P.1);Menimbang

Komering Ulu Timur, di bawah sumpahnya menerangkan:e Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara sepupuPenggugat;Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah mempunyai 2 oranganak lakilaki yang ikut dengan Penggugat;Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikahsetelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua;Bahwa, Penggugat bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) (Guru MTs.N)Martapura dan sudah ada surat izin

atasan untuk bercerai dengan Tergugat danTergugat bekerja di bengkel motor;Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun danharmonis selama kurang lebih 4 tahun selanjutnya sering berselisih danbertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan seorang janda bernamaNENENG berprofesi sebagai bidan dan sejak anak kedua berumur 4 bulan,Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini telah berlangsungselama 2 tahun dan sekarang Tergugat ada di rumah perempuan tersebut;Bahwa

atasan untuk bercerai dengan Tergugat danTergugat bekerja di bengkel motor;Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun danharmonis selama kurang lebih 4 tahun selanjutnya sering berselisih danbertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan seorang janda bernamaNENENG berprofesi sebagai bidan dan sejak anak kedua berumur 4 bulan,Hal. 5 dari 10 Hal.

Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;Subsider :Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telahditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabutperkaranya dengan alasan Penggugat akan mengurus izin atasan lebihdaulu.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan inicukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yangHal. 3 dari 12 Put

PA.Ab.untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapanini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugatadalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugat supaya dapat memperbaiki kembali rumah tangganya;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabutperkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaAmbon dengan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Ab. dengan alasan Penggugatakan mengurus izin

atasan lebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara

kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentangkewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor423/Pdt.G/2019/PA.Bji yang dibacakan di muka persidangan, ternyataTermohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannyaitu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut suratpermohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama BinjalNomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bji tanggal 19 Agustus 2019 disebabkanPemohon akan mengurus Surat izin

atasan terlebih dahulu;Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untukmenentukan proses persidangan selanjutnya;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwalyang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yangtak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara #0058# denganmengemukakan alasan dan dalildalil sebagai

Dengan demikianMajelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hakhaknya lagi di persidangan;Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakanmencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Binjai Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bji tanggal 19 Agustus 2019disebabkan Pemohon akan mengurus izin atasan terlebin dahulu;Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV(Reglement op de Rechsvordering), maka oleh karena itu Majelis Hakimtidak akan memeriksa

Bahwa sampai saat ini BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KabupatenBatu Bara belum memberikan surat izin perceraian ataupun penolakanterhadap surat izin atasan Pemohon tersebut (masih dalam proses).Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas persidangan tidak dapatdilanjutkan karena sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentangperubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh surat izin atasan yangdimaksud.Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020

Bahwa sampai dengan saat in) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKabupaten Batu Bara belum memberikan surat izin perceraianataupun penolakan terhadap surat izin atasan Pemohon;3.

Bahwa Termohon tetap berpendapat bahwa Pemohonbelummemperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian karena KepalaDinas Sosial Kabupaten Batu Bara hanya membuat pengantarkepada BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH agar memberi izin untukbercerai bukan berarti merupakan izin atasan;3.

PENOLAKAN TERHADAP SURAT IZINPERCERAIAN PEMOHON, dengan demikian jelas Pemohon belummemperoleh izin atasan tersebut, dan ini tidak ada hubungannyadengan PTUN terkecuali permasalahan sengketa dalam hal jabatanatau pemecatan tanpa kesalahan;ll.

Bahwa Terbukti sampai dengan saat ini BADAN KEPEGAWAIANDAERAH Kabupaten Batu Bara belum memberikan surat izinperceraian ataupun penolakan terhadap surat izin atasan Pemohon,Karena surat izin atasan Pemohon untuk melakukan perceraian yangdikeluarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara bukanlahmerupakan surat izin atasan Pemohon untuk melakukan perceraianhal ini terbukti bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Baramasih melanjutkan surat izin atasan Pemohon kepada BADANKEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Pegawai BUMN, makaPemohon harus melampirkan izin atasan untuk melakukan perceraian diPengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapat izin atasan sedangkanPemohon ingin tetap melanjutkan perkara ini, maka Pemohon membuat SuratPernyataan tertanggal 17 April 2018 bahwa Pemohon bersedia menanggungresiko yang akan diberikan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Pegawai BUMN, makaPemohon harus melampirkan izin atasan untuk melakukan perceraian diPengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapat izin atasan sedangkanPemohon ingin tetap melanjutkan perkara ini, maka Pemohon membuat SuratPernyataan tertanggal 17 April 2018 bahwa Pemohon bersedia menanggungHalaman 6 dari 13 him.

TTDBahwa Pemohon sebagai Karyawan BUMN di PTPN III Kebun Tanah Rajayang terkait dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS dan Pegawai BUMN, maka Penggugat harus melampirkan izin atasan untukmelakukan perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraianyang di tanda tangani

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.TTDBahwa Pemohon sebagai PNS/Karyawan BUMN PTPN Ill Kebun TanhaRaja yang terkait dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS dan Pegawai BUMN, maka Penggugat harus melampirkan izin atasan untukmelakukan perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan

sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telahdatang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan berdasarkan relaas Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tanggal 26 Mei2015, relaas tersebut tidak sah;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan belum memperolehizin atasan (bupati) untuk melakukan perceraian, hanya izin dari Kepala DinasPengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabutperkaranya karena Penggugat belum memperoleh izin

atasan (Bupati) untuk melakukanperceraian;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebutdi atas;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangHal. 3 dari 5 Pen.

No. 193/Pdt.G/2015/PA.Pwlmenghadap ke persidangan dan berdasarkan relaas Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.Pwl,tanggal 26 Mei 2015 relaas tersebut tidak sah;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya dengan alasanPenggugat belum mendapatkan izin atasan (Bupati) untuk melakukan perceraian;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukanpermohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangandengan

tersebutnyatanyata melanggar undang undang, sementara pernikahan Penggugatdengan Tergugat yang kedua tersebut Tergugat tidak mendapat persetujuandari istri pertama Tergugat karena Tergugat masih terikat dalam perkawinandengan istri pertamanya dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan,oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugattidak dapatdiisbatkan sesuai SEMA Nomor 07 Tahun 2012 ;Menimbang, bahwa di persidangan mengakui bahwa Penggugatsebagai seorang PNS tidak mengurus surat izin

atasan dari pejabat yangberwenang, disebabkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukansecara sirri dan Penggugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 2010, sehingga gugatan cerai sekaligus isbat nikah yang diajukanPenggugat belum dilengkap dengan surat izin atasan dari pejabat tempatPenggugat bekerja, sedangkan surat izin atasan /pejabat yang dimaksudadalah merupakan syarat formil, maka gugatan Penggugat

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugatdan Tergugat telah hadir menghadap sendiri;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepadaPenggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan prosesperceraian ini belum mendapat izin atasan, Penggugat

menyatakan mencabutperkara ini untuk mengurus izin atasan terlebih dahulu;Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam beritaacara pemeriksaan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepadamateri (dhi) jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu memintapersetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu akan dikabulkan untuk dicabut olehPenggugat;Menimbang

Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Subsidair : Mohon KeadilanMenimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilmenyatakan kepada Majelis Hakim bahwa dianya telah berusaha untukmengurus izin atasan namun belum diberikan dan selanjuntnya Pemohonmemohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diteruskan dan selanjutnyaPemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim surat pernyataan menanggungberbagai resiko akibat dari perceraiannya tanpa izin atasan;Menimbang, bahwa pada

yangisinya menyatakan tetap pada dalildalil permohonannya yaitu = inginmenceraikan Termohon dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilmenyatakan kepada Majelis Hakim bahwa dianya telah berusaha untukmengurus izin

atasan namun belum diberikan dan selanjuntnya Pemohonmemohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diteruskan dan selanjutnyaPemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim surat pernyataan menanggungberbagai resiko akibat dari perceraiannya tanpa izin atasan;Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan ProvinsiAceh, Pemohon telah mendapat izin untuk melakukan perceraianHalaman 2 dari 9 putusan Nomor 34/Padt.G/2019/MS.Snbberdasarkan Surat Izin Atasan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi AcehNomor 830/Prov.093/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPendidikan Provinsi Aceh tanggal 08 Maret 2019;7.

Asli surat izin atasan Nomor 830/Prov.093/2019yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh tanggal 08Maret 2019, bukti mana telah dinzagelen dan diberi materai cukup sertatelah sesusi dengan aslinya, diberi tanda P.2;B. Saksi:1.

dengan aslinya, merupakan aktaotentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahanPenggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telan memenuhi syaratformil dan materiil, Serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dancukup, Sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi aktadi bawah tangan bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isibukti tersebut menjelaskan mengenai surat izin

atasan untuk perceraian,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasilmaka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalamsidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 68ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI telahmempoeroleh surat izin

atasan No.

Surat izin atasan tersebut merupakan tertib administrasi bagiPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan bukanmerupakan perangkat hukum acara, oleh karena itu sekalipun Pemohontelah memperoleh surat izin atasan tidak serta merta bahwa perkaranyaakan dikabulkan, namun untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2019/PA.