KPC Edisi 2017 2019 yang berbunyi:Melanggar dan/atau mengabaikan peraturan keselamatan kerja atauprosedur kerja yang aman yang ditentukan oleh Perusahaan;b. membahayakan keselamatan jiwa, cedera diri/orang lain karenakecerobohan karyawan;hilang atau rusaknya milik perusahaan;mengakibatkan kematian orang lain dan/atau cedera diri/orang lainkarena kecerobohan karyawan"dengan sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);Menetapkan Hak Tergugat sesuai dengan Pasal 77.3 dan 77.4PKB PT Kaltim Prima Coal Edisi

dan Tergugat Il, hal ini dapatdilihat dari adanya kalimat pada surat dokumen kredit sifatnya terbatas yanghanya dapat diperoleh pihakpihak yang berwenang, namun dilain pihak Tergugatll menolak memberikan akses kepada Penggugat sebagai salah satu pihak yangberwenang dalam perjanjian kredit tersebut / setidaknya sebagai pihak yangmempunyai hak karena sertifikat yang menurut Tergugat Il telah dijaminkanadalah atas nama Penggugat, dengan demikian menunjukkan adanyakekhawatiran dari Tergugat Il akan kecerobohan

Denganadanya tipu daya yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Tergugat Il denganmudah memberikan kredit dan pemberian kredit itu pun dilakukan oleh Tergugat IIdengan kecerobohan yang luar biasa dan sepatutnya melanggar ataubertentangan dengan prinsip kehatihatian yang harus dilakukan oleh suatu Banksebagaimanaketentuan pasal 8 Undangundang No. 10 tahun 1998 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan danHal 9 Put.No.259/PDT/2017/PT.DK21instruksi yang diberikan oleh Bank

DKIserah terima agunan, SKMHT dan APHT yang dibuat oleh pejabat Notaris/PPAT.14.Bahwa di dalam butir 20 PENGGUGAT antara lain mendalilkan bahwaTERGUGAT Il memberikan kredit dengan kecerobohan yang luar biasa dansepatutnya melanggar prinsip kehatihatian.

atau penyalahgunaNarkotika ;Bahwa oleh karena berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah sebagai Penyalahguna Narkotika bagidiri sendiri, seharusnya didakwa dan dituntut dengan Pasal 127 ayat 1Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Bahwa oleh karena terbukti Narkotika Golongan tersebut digunakanbagi diri sendiri Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan daridakwaan Pasal 112 ayat 1 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika tersebut, dan oleh karena kecerobohan

tersebut yaitu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan hal itu bisadilihat pula dari jumlahnya yakni seberat 0,0821 gram beserta 1 set alathisapnya (bong) ;Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena yang terpenuhiadalah unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaanPasal 112 ayat ( 1 ) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikakarena unsurunsur pasal tersebut tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena kecerobohan

barudiperpanjang pada tanggal 27 Juli 2012.Dan ternyata dalam Akta Addendum No. 76 tanggal 27 Juli 201dinyatakan untuk Jangka Waktu tersebut berlaku selama 2 (dua) tahunatau 24 (dua puluh empat) bulan.Terhitung mulai tanggal 27 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 11 Mei2014 (artinya Jangka Waktunya hanya +/ 1 (Satu) tahun dan 9 (Sembilan)bulan atau 21 (dua puluh satu) bulan, dan tidak cukup Jangka Waktunya 2(dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan, sehingga terdapat tidakkonsistennya dan atau kecerobohan

Akan tetapi dalam Akta Perjanjian Penambahan Jumlah Hutang danPenambahan Jaminan No. 53 tertanggal 14 Desember 2012 tidak tertulisdan tercatat berapa sebenarnya total jumlah plafond kreditnya, dan hanyatertulis terhitung mulai tanggal 14 Desember 2012 adanya penambahanPlafond Kredit sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)saja, sehingga terdapat tidak konsistennya dan atau kecerobohan dankurang hatihatinya dari pihak TURUT TERGUGAT dalam membuat Aktatersebut, sehingga akibatnya Akta

Sedangkan dalam Akta Perjanjian Penambahan Jumlah Hutang danPenambahan Jaminan No. 53 tertanggal 14 Desember 2012 Fasilitaskredit tertulis kembali jatuh temponya pada tanggal 11 Mei 2014(Sebelumnya tertulis tanggal 27 Juli 2014), sehingga terdapat tidakkonsistennya dan atau kecerobohan dan kurang hatihatinya dari pihakTURUT TERGUGAT dalam membuat Akta tersebut, sehingga akibatnyaAkta tersebut menjadi kabur dan cacat hukum dan dapat batal demihukum.g.

PHAN VICTOR PANGALELA alias VICTORPANGALELA dalam membuat suatu perjanjian dan perikatan khusus untukmemenuhi unsur dari syarat CAKAP dan SEPAKAT tentunya patutdiragukan dan tentunya akibat hukumnya Perjanjian dan atau Perikatantersebut jelas mengandung Cacat Hukum, sehingga terdapat tidakkonsistennya dan atau kecerobohan dan kurang hatihatinya dari pihakTURUT TERGUGAT dalam membuat Akta tersebut, sehingga akibatnyaAkta tersebut menjadi kabur dan cacat hukum dan dapat batal demi hukum.Bahwa nampaknya

Yohanes Kurniawankepada Terbanding semula Tergugat dengan sisa hutang sebesarRp.376.421.752, (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluhsatu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), dari pinjaman kredit sebesarRp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal jual bellisepeda motor bekas segala merk ; Adalah kecerobohan Terbanding semula Tergugat tidak minta danmenyuruh Johanes Kurniawan waktu menanda tanangani akad kredit untukmengasuransikan pinjamannya tersebut, sehingga

ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu) menjadi gugur,sehingga tidak ada alasan mengembalikan jaminan hutang berupatanah SHGB Nomor 649 luas kurang lebih 59 m2 atas tanah danbengunan rumah Jalan Jagalan nomor 16 B Kepada Tjang JakLie/Liemawan, dalam perjanjian tersebut Penggugat juga sebagaipihak, dengan meninggalnya suami Penggugat bukanlah menjadialasan hapusnya kewajiban untuk melunasi sisa pinjamantersebut, bahkan Penggugat harus melanjutkan kewajibanalmarhum suaminya ; Alasan Pembanding bahwa kecerobohan

Tanggungan tanpa dilegalisir oleh Notaris sertamelengkapi datadata sesuai dengan aturan hukumnya, seharusnya Tergugat IIharus memanggil Penggugat sebagai suami Turut Tergugat untuk menanyakanpersetujuan mengenai Pembuatan Surat Kuasa yang Tergugat II terbitkan, akantetapi Tergugat II tidak mengkonfirmasikan terlebih dahulu dan tidak melakukanpenelitian secara cermat dan penuh ketelitian ternadap surat persetujuanpembuatan Surat Kuasa yang dipalsukan, sehingga dalam hal ini Tergugat IItelah melakukan kecerobohan

No. 2117 K/Pdt/2009telah menjadi beban bagi pikiran Penggugat yang merupakan akibat ketidaktelitian dan kecerobohan dari Para Tergugat di dalam melakukan perbuatanhukum, oleh karena itu Penggugat akan menuntut kerugian secara immaterialsebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) kepada Para Tergugat yangharus dibayarkan secara tanggung renteng pada Penggugat ;Bahwa untuk menjamin keselamatan tanah dan bangunan rumahterperkara, karena dikhawatirkan Turut Tergugat IV akan menjual ataumemindahtangankan

tidakbisa dikenakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) tersebut;Bahwa Tergugat telah secara tidak cermat atau cerobohmengeluarkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan BupatiNomor :141/293/2013 tertanggal 5 Juli 2013 tersebutkhususnya mengenai identitas Penggugat sebagaimanahalaman 2 (dua) objek sengketa mengenai tempat dan tanggallahir tertulis: Wonosobo, 7 Maret 1973, bahwa yangsebenarnya sesuai dengan identitas Penggugat tempat dantanggal lahir: Wonosobo, 7 Mei 1973, halmana semakinmembuktikan adanya kecerobohan

Undangundang Nomor 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara; Bahwa dengan. keluarnya Surat Keputusan TergugatNomor :141/293/2013, tertanggal 5 Juli 2013 TentangPemberhentian Sementara atas nama Bambang Edi SukocoHalaman 11 dari 70 hal Putusan Nomor: 45/G/2013/PTUN.Smg.1212.selaku Kepala Desa Sumberwulan Kecamatan SelomertoKabupaten Wonosobo, menunjukkan sikap kecerobohan

tersebut yaitu tanggal lahir pemohon yangseharusnya 24 Februari 2000 akan tetapi tertulis 24 Desember 1999 danjenis kelamin yang seharusnya perempuan akan tetapi tertulis lakilaki.Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebelum Pemohon lulusdari Sekolah Dasar (SD) dan setelah Ijazah Sekolah Dasar (SD) tersebutHalaman 1 dari 6 HalamanPenetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN Trkterbit atau keluar, akan tetapi tanggal lahir yang tertera di Ijazah Pemohondan Kutipan Akta Kelahiran tidak sama.Bahwa karena kecerobohan

memori kasasi, masihmerupakan tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan kasasi;Karena permohonan kasasi yang Pemohon Kasasi/Tergugatajukan belum lewat batas waktu, yaitu) 14 (empat belas)hari dari batasan yang ditentukan, maka memori kasasiini adalah wajib diterima;Bahwa, apa yang diputuskan oleh Pengadilan TinggiAgama Semarang tanggal 04 Agustus 2010 yang menguatkanPutusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1127/Pdt.G/2009/PA.Dmk tanggal 22 Maret 2010 tidaklah adil dan tidaklahcermat serta penuh kecerobohan

No. 856 K/Pdt.Sus/2010"Membahayakan keselamatan jiwa dan dampak lingkungan, cedera diri/orang lain karena kecerobohan karyawan", yang sanksinya adalah SuratPeringatan 2, 3, atau Pemutusan Hubungan Kerja;Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang tidakdapat dibenarkan, dan senyatanya tidak dapat dibiarkan, mengingattindakannya sangat membahayakan rekan sekerjanya, serta berpotensimengakibatkan kecelakaan kerja yang mengancam jiwa rekan sekerja danorang lain, yang secara langsung atau

No. 856 K/Pdt.Sus/2010Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir (12) sub 5 dan butir (13)di atas, Tergugat nyatanyata telah melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan jiwa dan dapat mengakibatkan cedera atau hilangnyanyawa orang lain karena kecerobohan atau kesengajaan Tergugat, di manapelanggaran dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan:a) Pasal 15 dan Pasal 15 huruf c Perjanjian Kerja Karyawan tanggal 18Oktober 2006 ;b) Aturan Baku (Golden Rule) Aturan 11.1 ;c) Pasal 22.1 Lampiran

mengajukangugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi : bahwa sebagaimana dikemukakan pada bagian konvensi, telah terbuktidan diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi bahwasanya Tergugat Rekonvensitelah lalai, ceroboh dan tidak hatihati dalam memasok Halon 1301 kepadaPenggugat Rekonvensi ;bahwa Tergugat Rekonvensi yang seharusnya memasok Halon 1301yang berguna untuk memadamkan api/kebakaran, namun karena kelalaian,kecerobohan

No. 2062 K/Pdt/2006api/kebakaran ;bahwa kelalaian, kecerobohan dan ketidakhatihatian yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi tersebut telah melanggar ketentuanketentuansebagaimana diatur dalam SK 139 jo SK 77 sebagaimana telah diuraikan padabagian konvensi ;bahwa disamping itu tindakan lalai, ceroboh dan tidak hatihati terhadapkepentingan Penggugat Rekonvensi tersebut, menurut arrest Hoge Raad tahun1919 dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkankerugian terhadap Penggugat

Bahwa setelah menerima hasil 2 (dua) Laboratorium Independentersebut, Pemohon Kasasi Il/Tergugat kemudian memberitahukanTermohon Kasasi II/ Penggugat dan selanjutnya sebagai sanksi ataskelalaian dan kecerobohan Termohon Kasasi II/Penggugat tersebut,maka Pemohon Kasasi II/Tergugat tidak mengizinkan lagi TermohonKasasi Il/Penggugat untuk menjual Halon 1301 kepada PemohonKasasi II/Tergugat, atau dengan lain perkataan, Pemohon Kasasi II/Tergugat tidak bersedia untuk berhubungan atau membeli Halon 1301dari

Yohanes Kurniawankepada Terbanding semula Tergugat dengan sisa hutang sebesarRp.376.421.752, (tiga ratus tujun puluh enam juta empat ratus dua puluhsatu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), dari pinjaman kredit sebesarRp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal jual belisepeda motor bekas segala merk ; Adalah kecerobohan Terbanding semula Tergugat tidak minta danmenyuruh Johanes Kurniawan wakitu menanda tanangani akad kredit untukmengasuransikan pinjamannya tersebut, sehingga

ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu) menjadi gugur,sehingga tidak ada alasan mengembalikan jaminan hutang berupatanah SHGB Nomor 649 luas kurang lebih 59 m2 atas tanah danbengunan rumah Jalan Jagalan nomor 16 B Kepada Tjang JakLie/Liemawan, dalam perjanjian tersebut Penggugat juga sebagaipihak, dengan meninggalnya suami Penggugat bukanlah menjadialasan hapusnya kewajiban untuk melunasi sisa pinjamantersebut, bahkan Penggugat harus melanjutkan kewajibanalmarhum suaminya ;Alasan Pembanding bahwa kecerobohan

Tergugat1 sebagaimana terurai dalam positadi atas telah mengakibatkan kerugian immateriil bagi Penggugat,berupa rasa tidak nyaman, menderita pencitraan yang tidak baik,menurunnya reputasi, nama baik Penggugat, sehingga oleh karenanyakerugian immaterial dimaksud adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah);Halaman 4 Putusan Nomor : 357/Pdt.G/2018/PN.Smg13.14.15.Bahwa perbuatan Tergugat1 menetapkan harga limit obyek jaminanyang jauh dari harga wajar yang sebenarnya adalah merupakantindakan kecerobohan

Bahwa perbuatan Termohon Kasasidahulu Tergugat Asal mengakibatkan kerugian bagi perusahaan secara materiildan waktu pengiriman barang menjadi terlambat sehingga perusahaanmendapat teguran dari buyer dan buyer minta discount atas keterlambatan yangdisebabkan oleh kecerobohan karyawan tersebut yang menyebakan barangmilik perusahaan menjadi rusak, dan saksi Iqbal Sunadi juga menjelaskanbahwa akibat kesalahan kecerobohan/kelalaian yang mengakibatkan kerugianbarang milik perusahaan tersebut, bahwa karyawan

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri PHI Bandung tidakmempertimbangkan bahwa akibat kelalaian dan kecerobohan yangdilakukan Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal yang menimbulkankerugian berjumlah 2765 pcs barang jenis # patern spada dan # paternspada Itm BOS sebagaimana bukti (P5, P6, P7) serta kerugian materilsejumlah Rp.128.175.000, membayar listrik Jlembur karyawan dansebagiannya (dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara paragraf 3hal. 36) tidak dijadikan pertimbangan;.

ini;Menyatakan sah sebagai Hukum (verklaard voor recht), bahwa Penggugatadalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang tertera dalamSertipikat Hak Milik Nomor 581 tertanggal 13 April 2004 yang diuraikan lebihlanjut dalam surat ukur Nomor: 36/Gn.Elai/2004 tertanggal 7 April 2004 tercatatatas nama Sri Winarti yang terletak di Desa Belimbing Kecamatan BontangUtara Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur;Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melakukan kecurangandan kecerobohan

secaraNotariil sesuai dengan ketentuan dan peraturan Bank dengan jaminan sebidang tanahdan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Nomor 581 tercatat atan nama SriWinarti dimana atas jaminan tersebut telah disetujui dan disepekati sertaditandatangi oleh pemilik agunan/Penggugat/(Sri Winarti) di hadapan Notaris;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi salah dan keliru menerapkan hukum denganmenyatakan Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi dan Tergugat II/TurutTerbanding I tersebut telah melakukan kecurangan dan kecerobohan

Put Nomor 1121 K/Pdt/201432Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kaltim tidak mempertimbangkan bahwaTergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi lah yang sangat dirugikan denganmemberikan kredit kepada Tergugat II/Turut Terbanding I yang telah disetujui olehPenggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, oleh karena Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan kecurangan dan kecerobohan didalamTransaksi Kredit Bank, karena semua transaksi dan administrasi di jalankan sesuaidengan aturan Bank;Bahwa

Bahwa dalam perkara sekarang ini, dalam terjadinyamusibah kebakaran disebabkan atas kecerobohan/kekuranghati hatian dari Termohon Peninjauan Kembali I!

Bahwa berdasarkan UU No.4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman dalam pasal 28 ayat 1 ditegaskan/berbunyiHakim wajiob menggali, mengikuti dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakatDi dalam bagian penjelasannya pasal 28 ayat (1)ditegaskanKetentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuaidengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;Bahwa kejadian kebakaran yang menimpa Pemohon PeninjuanKembali bukan merupakan dan tindakan Pemohon PeninjauanKembali, namun lebih bersifat kecerobohan

, adalah merupakanhal yang semestinya tidak boleh terjadi di Indonesia, sehingga berakibatadanya perampasan HAM bagi Terpidana karena kecerobohan dankekhilafan Hakim Agung yang semestinya menjadi panutan danyurisprudensi di Indonesia, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 17 UndangUndang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yangmemberikan hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk memperolehkeadilan dalam peradilan obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil gunamemperoleh putusan yang adil dan

Bahwa mengabaikan visum et repertum dalam perkara tindak pidanamerupakan kecerobohan fatal karena dapat mengakibatkan korbanpemidanaan sebagaimana contoh kasus yang diputus oleh PengadilanNegeri Limboto pada tanggal 27 Februari 2005 register nomor:04/Pid.B/2003/PN.Lbt. dengan Terdakwa pasangan suamiistri RismanLakoro dan Rostin Mahaji dalam kasus penganiayaan sampai mati terhadapkorban anaknya sendiri bernama Alta, ternyata setelah para Terpidanamenjalani masa pemidanaan selama 3,5 (tiga setengah

MAKAHAL ITU ADALAH KECEROBOHAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDINGDALAM MENANGANI PERKARA HUKUM;. Bahwa Judex Facti tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Semarangtelah tidak memeriksa secara cermat putusan Judex Facti Tingkat PertamaPengadilan Agama Semarang yang tidak memeriksa secara cermat jawabanPemohon Kasasi2 atas gugatan Termohon Kasasi di tingkat pertama,sehingga putusannya tidak memenuhi dari rasa keadilan. Padahal ada 4jenis eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi2.a.

MAKAHAL ITU ADALAH KECEROBOHAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDINGDALAM MENANGANI PERKARA A QUO;4. Bahwa Judex Facti tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Semarangtelah mengabaikan faktafakta yang berkaitan dengan harta yangdiperkarakan oleh Termohon Kasasi2, sehingga salah dalam mengambilkesimpulan dan putusan hukumnya jauh dari rasa keadilan. Padahalsenyatanya harta yang diperkarakan Termohon Kasasi2:a.

MAKA HAL ITUADALAH KECEROBOHAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAMMENANGANI PERKARA A QUO. Judex Facti tingkat banding PengadilanTinggi Agama Semarang sama sekali tidak memeriksa bahwa harta yangdiperkarakan Termohon Kasasi2 adalah ada sebagian harta bawaan dansebagian harta pribadi Pemohon Kasasi2 yang juga ibu satu anak/singleparent. Kondisi tersebut tidak bisa lepas dari hutanghutang selamamenjalani pernikahan dan adanya nafkah terhutang;.

MAKAHAL ITU ADALAH KECEROBOHAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDINGDALAM MENANGANI PERKARA A QUO. Judex Facti tingkat bandingPengadilan Tinggi Agama Semarang sama sekali tidak memeriksa danmengabaikan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi2. Padahal seluruhbukti tertulis maupun kesaksian para saksi yang dihadapkan kepada majelishakim tingkat pertama Pengadilan Agama Semarang sangat lengkap. Selainitu;a. Bahwa menurut pendapat ahliahli hukum perdata, Drs. H.

Maka sepatut dan selayaknyaCut Ibrahim alias Cut Tek disertakan sebagai Pihak (Subyek) dalamperkara ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; Bahwa bukan hanya Cut Ibrahim alias Cut Tek saja yang disertakansebagai Pihak dalam perkara, tetapi Kepala Kantor PertanahanKabupaten Aceh Barat Daya juga disertakan sebagai Pihak dalamperkara ini, karena kecerobohan dan keteledorannya dalam melakukanpenerbitan sertifikatterhadap obyek sengketa, sehingga menimbulkantumpang tindih hak atas tanah; Bahwa

keteledoran dan kecerobohan Kantor Pertanahan KabupatenAceh Barat Daya dalam proses dan prosedur penerbitan sertifikan, terjadipada masyarakat Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee.

Seharusnyamasyarakat/penduduk Desa Lama Tuha yang lebih berhak mendapatkanSertifikat Hak Milik atas tanah tersebut; Bahwa keteledoran dan kecerobohan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Aceh Barat Daya diperlihatkan dengan terlebin dahulunyamenerbitkan Sertifikat Hak Atas Nama pada tahun 2014, tiga tahunkemudian tahun 2017 baru melakukan a. pembuatan peta dasarpendaftaran; b. penetapan batas bidangbidang tanah, c. pengukurandan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; d.pembuatan

Selanjutnya Hakim banding jika mau cermat dan tidakceroboh , wajio untuk membatalkan putusan Hakim pertama ;Bahwa kelalaian dan kecerobohan Hakim pertama dan Hakim bandingyang untuk kedua kalinya memberikan status pada tanah Girik C 1548adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan tidak menghormatikeputusan Mahkamah Agung RI No. 2160 K/Padt/ 2000 tertanggal 7 Januari2002 ;Hal. 12 dari 16 hal. Put.

Maka terlenanya Hakim pertama yang diikutioleh Hakim banding perlu secepatnya dibatalkan, karena genderangsupremasi hukum dalam hal kepastian hukum janganlah dikorbankan olehkepentingan kepentingan tertentu ;Kecerobohan Hakim pertama juga diikuti oleh Hakim banding pada diktumke 3 putusan yang diambil alin menjadi putusannya sendiri, yaitu :Menyatakan jual beli atas tanah terperkara pada tahun 1970 antara OeyTja Nio dan Oey Go Tjan dengan Oey Win Nio (Penggugat) adalah sahmenurut hukum ;Bahwa dari