Fadrianto, TH Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OKU,dkk

Ilir Barat IPalembang, yang selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;MELAWAN1 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Ogan KomeringUlu, beralamat di jalan Kapten Anwar Sastro No. 0766, Baturaja OganKomering Ulu, Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagaioan ne TERGUGATL2.

.: KPU PROVINSI LAMPUNG

tahapan PemilihanGubernur Lampung Periode 2014 2019 ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan Tergugat, tentangpenetapan hari dan tanggal Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur PropinsiLampung bersamaan dengan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRDpada tanggal 9 April 2014 merupakan kewenangan (bevoegd) dariTergugat, berdasarkan UndangUndang Nomor :15 Tahun 2011 Pasal 9ayat 3 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dimanapermasalahan tersebut telah Tergugat konsultasikan dan telah disetujuioleh Komisi Pemilinan Umum (KPU

) Pusat dan Menteri Dalam Negeri ;Menimbang, bahwa masa tugas KPU Propinsi Lampung akanberakhir pada tanggal 2 Juni 2014 bersamaan dengan acara pelantikanGubernur dan Wakil Gubernur Lampung (terpilih) ; Menimbang, bahwa terlepas dari dalildalil dan alasan Tergugattersebut didalam penjelasannya, ternyata setelah diteliti olen KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung surat Tergugat (KetuaKomisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung) Nomor: 17/KPts/KPUProp008/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang

KPU. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG; vs HAMBALI, S.,Ag;

Ag ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempattanggal Lahir Batu Betumpang, 20 Juli1973, Pekerjaan Mantan Anggota (Ketua)KPU Bangka Selatan, Alamat di JalanMayor Munzir Gg. Intisari ToboaliBangka Selatan Bangka Belitung,selanjutnya disebutPENGGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 23/B/2011/PT.TUN MDN tanggal28 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa sengketa ini;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No011/Kpts/KPU Prov 009/2010 tanggal 28 Juni2010 tentang Pemberhentian Ketua dan AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatanperiode 20082013 atas nama Hambali, S. Ag.dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Nomor : 012/Kpts/KPUProv 009/2010 tanggal 29 = Juni 2010 tentangPengangkatan Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bangka Selatan atas nama Sdr.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KepulauanBangka Belitung No : 0O11/Kpts/KPU Prov 009/2010tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberhentian Ketuadan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BangkaSelatan periode 20082013 atas nama MHambali, S.Ag. dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor012/Kpts/KPU Prov 009/2010 tanggal 29 Juni 2010tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bangka Selatan atas

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan SuratKeputusan baru yang menetapkan mengangkatPenggugat sebagai Ketua/Anggota KPU KabupatenBangka Selatan periode 20082013 dengan segala hakdan kewajiban yang melekat didalamnya ;5.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG vs ISMIRYADI, cs.

P U T US A NNomor : 110/B/2013/PT.TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan mengadili sengketa tata usaha Negara di tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikantersebut di bawah ini, dalam perkara antara:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG,Berkedudukan di Jalan Girimaya No. 11 PangkalPinang Provinsi Bangka Belitung;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.

BukitIntan Pangkal Pinang, BangkaBelitung; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei2013;Bahwa sehubungan dengan adanya KeputusanKPU Provinsi Bangka Belitung Nomor: 029/KPTS/KPUProv009/Tahun 2013 tanggal 03 Juni 2013tentang Pemberhentian Anggota KPU KotaPangkalpinang, maka terhadap Surat KuasaKhusus tanggal 26 Mei 2013 telah diubah denganSurat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2013 yangmemberi kuasa kepada : 1.

ALI MUTIARA RANGKUTI, Dkk VS KPU KAB. MANDAILING NATAL

Saksi Aryanto Harahap;e Bahwa benar Saksi adalah Wakil ketua DPD Partai Hanura SumateraUtara dan tahu KPU Mandailing Natal menolak pendaftaran pasangancalon yang diusung oleh Partai Hanura langsung pada saat pendaftaran; e Bahwa benar yang diusung oleh partai Hanura bersama PKPI adalahPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penggugat A.n.

,MM, e Bahwa terhadap berkas pendaftaran pasangan calon tersebut diatas, baikformal maupun substansi KPU Mandailing Natal menyatakan menerima;e Bahwa saksi pernah melihat bukti T8, T9 dan T10 dan merupakanprodak DPP parta Hanura, yaitu sebagai rekomendasi pencalonan An. Drs.M. Yusuf, M.Si dan H.

berikutBahwa benar Para Penggugat adalah pasangan yang hendak mendaftarsebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil BupatiMandailing Natal Tahun 2015 yang diusulkan oleh gabungan partai yaituPartai Hanura dan PKPI, lewat pengurus tingkat kabupaten sampai denganDPP masingmasing partai pengusung; Bahwa benar pendaftaran Para Penggugat dilakukan di Kantor Tergugatpada tanggal 28 Juli 2015 (dalil gugatan nomor 8/jawaban nomor 27); Bahwa benar pendaftaran Para Penggugat ke Komisi Pemilhan Umum (KPU

Menimbang, bahwa berdasar serangkaian fakta tersebut, makaMajelis Hakim berkesimpulan;Bahwa dalam kaitannya dengan Tergugat selaku penyelenggara pemilihanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, maka status ParaPenggugat adalah sebagai peserta pemilihan yang hendak mendaftarmenjadi calon peserta pemilihan yang telah terdaftar dengan istilah lainPara Penggugat adalah Bakal Calon yang hendak mendaftar menjadi Calon(Pasal 39a UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 47 ayat 1Peraturan KPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Bahwa pemberian kewenangan tersebut juga diatur secara jelasdalam Pasal 119 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu yang berbunyi:(1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentukperaturan KPU dan Keputusan KPU;(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan;(3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacukepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU;(4) Peraturan KPU sebagaimana

memilikiketerkaitan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015;B.

Kementerian Dalam Negeri;v) Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan parapakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;vi) Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuanAnggota KPU dalam pleno KPU;vii) Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;vill) Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum danHAM RI;.

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikansalinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusanPartai Politik Tingkat Pusat kepada KPU sesuai denganpermintaan KPU;3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politiktingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan PartaiPolitik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;4.

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinankeputusan kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan/ataukabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU;5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan salinan keputusan Pimpinan PartaiPolitik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan atau KPU/KIPKabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Paslon;6.

PATI SERVASIUS (Penggugat)KETUA KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)

politik menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulissebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota.(4).

KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR.b. KPU provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRDprovinsi.c.

KPU kabupaten/kota untuk daftar calon sementara anggotaDPRD kabupaten/kota.Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPUkabupaten/kota.Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusunberdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRDkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkanoleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten

provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima olehpartai politik.(6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan verifikasiterhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratanadministrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, danDPRD kabupaten/kota.(7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftarcalon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat(5), dengan sendirinya urutan nama dalam daftar calon sementaradiubah oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten

hukum tetapyang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen ataupenggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63dibacakan setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kotamenetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRDkabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.Pasal 65 : (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.(2) KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.(3) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 288/kpu-prov004/vi/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang pemberitahuan hasil perhitungan dan rekapitulasi jumlah perbaikan dukungan; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 288/kpu-prov004/vi/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang pemberitahuan hasil perhitungan dan rekapitulasi jumlah perbaikan dukungan; 4.

., M.Si, Dkk MelawanKPU Kota Pekanbaru

Penggugat:
NUS WAKERKWA
Tergugat:
Ketua KPU RI

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 3908/KPTS/KPU-Prov-002/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BatuBara (KPU BatuBara) Provinsi Sumatera Utara atas nama Khairul Anwar.,S.H :------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 3908/KPTS/KPU-Prov-002/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BatuBara (KPU BatuBara) Provinsi Sumatera Utara atas nama Khairul Anwar.,S.H ;---------------------------------------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Batu Bara ;--------------5.

KHAIRUL ANWAR, SH : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA

Iza Usman mempunyaibanyak teman di KPU Sumatera Utara, sehingga menurut H.

Bukti T1)3 Bahwa karena masa jabatan Anggota KPU Kabupaten Batubara telahhabis, maka KPU Provinsi Sumatera Utara memperpanjang masa jabatanAnggota KPU Kabupaten Batubara dengan menerbitkan KeputusanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3369/Kpts/KPUProv002/2013 tanggal 25 Oktober 2013, tentang PerpanjanganMasa Jabatan Keanggotaan KPU Kabupaten Batubara Provinsi SumateraUtara we (Bukti T2)4 Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) Nomor : 136/DKPPPKEII

(Bukti T5)Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utaramenerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :3908/Kpts/KPUProv002/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentangPemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BatubaraProvinsi Sumatera Utara.

,KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota berhenti antar waktua Meninggal Dunia ; b Mengundurkan diri dengan alas an yang dapat diterima ; c Berhalangan tetap lainnya ; atau ; d Diberhentikan dengan tidak hormat ; Juncto ayat (4) menyebutkan : Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :a Anggota KPU oleh Presiden ; b Anggota KPU Propinsi oleh KPU ; dan ; c Anggota KPU Kabupaten / Kota oleh KPU Propinsi ; Menimbang,

segi Prosedur formal penerbitan Surat Keputusan objektum litis sebagaiberikut :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor : 15 Tahun2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 27Menyebutkan :1 Anggota KPU,KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota berhenti antar waktue Meninggal Dunia ; f Mengundurkan diri dengan alas an yang dapat diterima ; g Berhalangan tetap lainnya ; atau ; h Diberhentikan dengan tidak hormat ; 2 Anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota diberhentikan dengantidak

RIVAI PANGGARBESI, SH, dan KMS MUHAMMAD AMIN, SH vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) CQ. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SUMATERA SELATAN

Penggugat:
RAHMAT HIDAYAT
Tergugat:
KPU PKU TIMUR

SYAMSUL BAHRI, ST : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANGSIDIMPUAN

Bahwa untuk dua kecamatan yaitu kecamatanPadangsimpuan Tenggara dan Padangsidimpuan Batunadua pihakPPS dan/atau PPK tidak bersedia menerima berkas akibat belumadanya petunjuk dari KPU Kota Padangsidimpuan yang manapada saat itu telah terjadi pembakaran di kantor KPU kotaPadangsidimpuan.

Kota Padangsidimpuan tidak menemukan aturanhukum pengajuan calon pengganti / calon baru apabila salahsatu bakal pasangan calon kepala Daerah dan wakil kepalaDaerah tidak memenuhi persyaratan ( calon perseorangan ), akantetapi KPU kota Padangsidimpuan hanya menemukan aturancalon pengganti yang di ajukan partai politik/gabungan partaipolitik, sementara KPU Kota Padangsidimpuan dalam berdasarkanKeputusan KPU Kota Padangsidimpuan Nomor 0O1/Kpts/KPUKota002.434920/2012 Tentang Tahapan, Program Dan JadwalPenyelenggaraan

walikotayang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diaturdalam peraturan perundangundangan ( Peraturan KPU No 13Tahun 2010 ), hal ini antara lain disebabkan diduga akibat tidakdilaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan calonperseorangan ( oleh PPS ) selanjutnya PPS diduga melakukanrekapitulasi data dari daftar dukungan ( Model B1KWK KPU )dengan tidak taat azas penyelenggara pemilu.

HABIB NASUTION sudah lewat waktudan hal ini sudah saya adukan kepada Panwaslu ; Bahwa setahu Saksi tenggang waktu penjadwalanyang diberikan KPU Padangsidimpuan adalah daritanggal 6 Juli sampai 13 Juli 2012 tetapi padatanggal 14 Juli masih ada pasangan yang diterimaKPU mendaftar; Bahwa penjelasan dari KPU Padangsidimpuanmengapa masih diterima mendaftar adalah karenapada tanggal 13 Juli 2012 terjadi pembakaran diKantor KPU Padangsidimpuan ; Bahwa setahu Saksi Penggugat saat mendaftar,masih dalam tenggang

waktu yang ditentukan ;Bahwa peraturan KPU dipakai dalam halpencalonan perseorangan adalah Peraturan KPUPusat No. 13 tahun 2010 : Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua Tim SuksesPasangan M.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KERINCI

Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Rt.03, No. 03 Desa Simpang Belui Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Pekerjaan11) (Cala leSelanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT; LAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KERINCI, Bertempatkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan Sungai PenuhProvinst JAMDI 2=2=s

Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu (PDKB);Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

SURATINOYO,Hal aman 1 dari 83 hal arvan.KETUA KOMISIPutusan Nonor : 140/ G 2008/ PTUN J KTWarga Negara Indonesia, selakuPejabat Sekretaris Jenderal DPPPDKB yang beralamat di Jl.Mutiara Ill A.9 RT. 001 / RW. 013Harapan Jaya, Bekasi Utara KotaBekasi.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,MELAWANPEMILIHAN UMUM (KPU), berkedudukan di JalanImam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 27 Oktober 2008Nomor : 2926/15/X/2008menguasakan kepada1.

2008menyatakan: Ayat (1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemiludengan mengajukan pendaftaran untuk menjadicalon Peserta Pemilu kepada KPU.Ayat (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diajukan dengan surat yang ditandatanganioleh ketua umum dan sekretaris jenderal atausebutan lain pada kepengurusan pusat partaipolitik.Ayat (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.Ayat (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai PolitikPeserta Pemilu ditetapkan oleh KPU

DANNY STEPHANUS, S.Psi melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SALATIGA

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Putusan Nomor 07 P/HUM/2013KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), tempat kedudukan Jalan ImamBonjol Nomor 29, Jakarta:Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.2.3.IDA BUDHIATI, S.H., M.H., Anggota Komisi Pemilinan Umum;SIGIT PAMUNGKAS, S.IP, M.A., Anggota Komisi Pemilihan Umum;LINDAWATY AMBARITA, S.H., Kepala Subbagian PenyelesaianSengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;DARYATUN, S.H., Kepala Subbagian Advokasi Hukum pada BiroHukum Sekretariat Jenderal KPU;ATIYAH S.H., Kepala Subbagian Legalisasi

Produk Hukum pada BiroHukum Sekretariat Jenderal KPU;DYAH ARNIASITA, S.H., Pelaksana pada Biro Hukum SekretariatJenderal KPU;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/KPU/II/2013, tanggal7 Februari 2013;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal10 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal15 Januari 2013 dan diregister dengan Nomor 07 P/HUM/

Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2012 Jis.Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 Jis. Peraturan KPU Nomor 14Tahun 2012) dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakanseluruh proses dan tahapan pemilihan umum secaraberkesinambungan, utuh, aman, adil, jujur dan lancar sehingga dapattercapai dan terwujud pemilu yang berdemokrasi Indonesia yang baik,aman dan sukses;d.

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012Jis. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012;e.

Fotokopi Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan UmumTahun 2014 (Bukti T7);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak ujimateriil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak ujimateriil Para Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta PemilihanUmum

.; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), DKK.

Kerja keras Komisi Pemilihan Umum(KPU) tampaknya pagi ini sedikit ternoda Judul lain : Kejanggalandi TPS kusus.

Rappikopa menuntutpembatalan hasil Pilkada Kota Padang (copy berita terlampir) ;Harian Pos Metro, edisi (29110) berjudul : "RAPPIKOPA DesakPanwaslu dan KPU Padang batalkan hasil Pilkada !.

Judul lain"Tim Advokasi Empat Cawako Cawawako Temukan BanyakPelanggaran":(copy berita terlampir) ;Harian Singgalang, Edisi (29/10) berjudul: "Puluhan Warga DemoPanwas dan KPU" Judul lain "Pelanggaran Pilkada dilaporkan kePanwaslu" Ada KOMENTAR' berjudul : amanah di Jalur KPU, olehFachrul Rasyid, Kutipan Berita : PERNYATAAN Prof. Dr.Djohermasyah Johan, Depput Bidang Pemerintahaan SekretarisHal. 9 dari 42 hal. Put.

Subjek Tergugat Tidak Lengkap :Bahwa Gugatan Para Penggugat ditujukan kepada pihak yang tidakberkapasitas, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang yangdijadikan Tergugat dalam perkara a quo adalah pengemban tanggungjawab dari instansi vertikal dalam hal ini KPU Propinsi Sumatera Baratyang seharusnya dijadikan subyek Tergugat karena dalam menjalankantugasnya KPU Kota Padang bertanggung jawab langsung kepada KPUPropinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1)Undangundang Nomor

22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemiluyang berbunyi, "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifathierarkis" dan Pasal 41 Ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007yang berbunyi, "Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kotabertanggung jawab kepada KPU Provinsi:Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30September 1972 jo.

KPU. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG; vs ALOI KAMARASYID, SH.,M.Si;

Menyatakanbatal Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumPropinsiKepulauan Bangka Belitung Nomor: 009/ Kpts/KPU Prov0009/2010 tanggal 28 Juni 2010 Tentang PemberhentianKetua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenBangka Selatan periode 20082013 atas nama ALOIKAMARASYID, SH., M. Si. dan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor: 012/Kpts/KPUProv009/2010 tanggal 29 Juni 2010tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bangka Selatan atas nama Sdr.

Si dan SuratKeputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor: 012/Kpts/KPU Prov 009/2010tanggal 29 Juni 2010 tentangPengangkatan Anggota Komisi PemilihanUmum KabupateKabigatien?Selatan atas namaSdr. Lutpi, SE. dan Sdr. Ir. M. AliSyahbana; 4.

Memerintahkan kepada Tergugatmenerbitkan Surat Keputusan baru yangberisi penetapan pengangkatan kembaliPenggugat sebagai Anggota KPU KabupatenBangka Selatan periode 20082013 dengansegala hak dan kewajiban yang melekatpadanya atas nama ALOIKAMARASYID,SH.,M.Si. ;5.

,CsMELAWANKPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Halim tidak ada klarifikasidari KPU Kabupaten Kuantan Singingi; Bahwa belum ada tanggapan dari KPU mengenai pengaduan saksi sebagaimasyarakat an,. Halim.

di ikat dengan peraturan tertentuketerikatannya dalam artian kewenangan tersebut dibatasi oleh peraturan yangmengikat akan batasbatas kewenangan secara jelas dan tegas serta terikatoleh UndangUndang KPU dalam melaksanakan No. 9 tahun 2020 mengaturtentang teknis yang dilakukan oleh KPU mempelajari dokumen yang dilakukanoleh calon,Bahwa Didalam Keputusan KPU RI Nomor: 394/PL.02.22Kpt/06/KPU/ VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan DokumenPersyaratan, Penetapan, serta

Pasal tersebutmenyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yangHal.41Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUNMDNtimbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara calon Gubernur danWakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan WakilWalikota dengan KPU Provinsi dan /atau KPU Kabupaten/Kota sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/KotaRumusan sengketa tata usaha negara pemilihan ini selanjutnya dipertegas dalamPeraturan

Pasal 153 ayat (1)UU No. 10 Tahun 2016 secara tegas ditentukan bahwa pihak yang bersengketadalam sengketa tata usaha negara pemilihnan adalah pasangan CalonGubernur/Bupati/Walikota dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai akibatditerbitkannya keputusan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Keputusan yangdisengketakan dipertegas dalam Pasal 3 Perma No. 11 Tahun 2016 yaknikeputusan KPU tentang penetapan Pasangan Calon.

Ketentuan ini juga diikutinorma Pasal 92 Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 sebagaimana diubah denganPeraturan KPU No. 9 Tahun 2020.