Ditemukan 4638 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-09-2013 — Upload : 28-12-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 1471 / PID.SUS / 2013 / PN.TNG. Tanggal 3 September 2013 —
21 — 2
21 — 2
Putus : 14-09-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 14 September 2016 — NURDIN Bin H. MASRAN
100 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
tinggi Rop40.000.000.000,00(empat puluh miliar rupiah) ;Bahwa dalam isi Surat Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat yangdiberikan oleh Kejaksaan Negeri Buntok, pada tanggal 5 Mei 2014.Disebutkan pada angka 14 tentang Jenis penerbitan yang dilakukan : TindakPidana Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa IjinUsaha Penyimpanan :Selanjutnya pada angka 15 tentang Pasalpasal dan amar putusanselengkapnya berbunyi Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS
Register : 09-02-2010 — Putus : 22-04-2010 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 50/Pid.B/2010/PN.Kbm Tanggal 22 April 2010 — SATIM HADI PRAYITNO bin PARTAWIGENA
24 — 4
24 — 4
Putus : 21-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN BANGKO Nomor 145/Pid.B/2015/PN Bko Tanggal 21 Desember 2015 — Abdul Wahab bin Mat Ali
87 — 12
87 — 12
Badan Usaha Swasta (BUS).Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 tahun2004 tentang Usaha Hilir Migas mengatur tentang syaratsyarat yang10harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan usaha pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga BBM yaitu :a.
Informasi mengenai rencana dan syarat tehnis dengan kegiatanusaha.Bahwa selain izin usaha yang telah diberikan oleh Menteri ESDM melaluiDirjen Migas, berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak danGas Bumi Nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang kewajiban pendaftaranbagi Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan BakarMinyak sebagaimana dimaksud Pasal 3, WAJIB mendaftarkan izinusahanya kepada Badan Pengatur dengan menyampaikan dataadministrasi dan tehnis tentang seluruh rencana kegiatannya
Fachriyang merupakan anggota polsek Tabir untuk menanyakan kelengkapanizin membawa / mengangkut BBM bersubsidi ;Bahwa karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual BBM jenis solaryang disubsidi pemerintah maka terdakwa dibawa ke Polres Meranginguna pemeriksaan lebih lanjut ;14Bahwa menurut Ahil yang bernama Harni Rianto Ponto, yangdiperbolehkan /diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga BBM menurut Pasal 9 UUNo. 22 tahun 2001 tentang Migas adalah
Badan Usaha Swasta (BUS).Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 tahun2004 tentang Usaha Hilir Migas mengatur tentang syaratsyarat yangharus dipenuhi dalam melakukan kegiatan usaha pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga BBM yaitu :a.
Register : 12-07-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4533 K/PID.SUS/2022 Tanggal 8 September 2022 — Darmawan bin Usman Kidung
112 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1063 K/PID.SUS/2009 Terdakwa; H.Sukarno bin H.Latif K
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-06-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Migas) Tanggal 23 Juni 2015 — ANDRIANTO bin SUPANI
33 — 15
33 — 15
36/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Migas)
Kemudian 1 (satu) unit Mobil Merk / Type ISUZUTBR 541 TOURING 25 MT (Long) Jenis / Model MOPEN /Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Migas)MINIBUS warna Chooperheat Brown dengan No.Pol.
MANGATUR PSIMBOLON yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapanpenyidik bernama JUNET JONATHAN SIAHAYA Nrp 85060763, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah Kepala Seksi PengamananTeknis dan KK Migas di Kanwil Dep. Pertambangan dan Energidari Tahun 1997 s.d Tahun 2001, PPNS Migas di Badan PengaturHilir Migas dari tahun 2004 s/d sekarang Pengawas VerifikasiPendistribusian BBM di Dit.
BBM BPH Migas ;Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi di BPH Migas adalahsebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 41 ayat 3 UUNo.22 Tahun 2001 Tentang Migas adalah melakukan pengaturandan pengawasan Distribusi BBM diseluruh Indonesia ;Bahwa Sesuai Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi yang dimaksud Minyak Bumi adalah hasil proses alamiberupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperaturatmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineralatau. ozokerit
)dan kemudian ditampung dan disimpan, kemudian dijual kembaliatas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomiansendiri tersebut melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001tentang Migas ;Bahwa yang dimaksud tindak pidana penyalahgunaanpengangkutan atau niaga BBM subsidi yaitu sebagaimana padapenjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas adalahkegiatan pengangkutan dan niaga tanpa Ijin Usaha Pengangkutandan Niaga dari Pemerintah sedangkan menyalahgunakan adalahkegiatan yang bertujuan
ABDULFANNA tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Migas Pasal55 jo Pasal 53 huruf c Undangundang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi ;e Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ANTONIUS patutdiduga termasuk dalam tindak pidana Migas Pasal 55 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;e Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana dia adalahPenanggungjawab ketersediaan BBM pada PT.
Upload : 23-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 953 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Burhan Ahmad als Koli
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
yakni sebanyak 116 (seratus enam belas)jerigen dan 4 (empat) drum atau jumlah keseluruhansekitar 4.000 (empat ribu) liter, harusnya Terdakwamengajukan surat permohonan untuk mendapatkan ijin usahapenyimpanan BBM (bahan bakar minyak) kepada pihakpemerintah Kabupaten Lembata yang dalam hal ini bagianekonomi, selanjutnya berdasarkan surat permohonan dariTerdakwa tersebut maka bagian ekonomi mengeluarkan suratrekomendasi dan berdasarkan surat rekomendasi tersebutpihak pertamina atau dalam hal ini BP Migas
diangkut menggunakan kapal ikan, yang mana untukpengangkutan BBM (bahan Bakar Minyak) atau dalam hal inibensin tersebut harusnya Terdakwa mengajukan suratpermohonan untuk mendapatkan ijin usaha pengangkutan BBM(bahan bakar minyak) kepada pihak pemerintah KabupatenLembata yang dalam hal ini bagian ekonomi, selanjutnyaberdasarkan surat permohonan dari Terdakwa tersebut makabagian ekonomi mengeluarkan surat rekomendasi danbendasarkan surat rekomendasi tersebut pihak pertaminaatau dalam hal ini BP Migas
Putus : 21-10-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 114/PID.SUS/2013/PN.SKW Tanggal 21 Oktober 2013 — ABDUL HADI Bin H.ASBULAH
36 — 12
36 — 12
Nomor 22 Tahun2001 tentang Migas yang dilakukan oleh Saudara ABDUL HADI BINASBULLAH, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/80/A/X1/2012/Kalbar/Res Skw, tanggal 14 Nopember 2012 yang ditangani olehPenyidik satreskrim Polres Singkawang dan keterangan yang Ahli berikanadalah keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan yang Abhlimiliki dan Ahli bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dihadapan penyidik untuk mempertanggungjawabkan keterangan yangakan Ahli berikan; Bahwa yang menjadi dasar
Ahli untuk memberikan keterangan sebagaiAhli dalam perkara Migas dilakukan oleh Terdakwa ANDUL HADI BINH.ASBULLAH yang sedang ditangani Penyidik reskrim PolresSingkawang adalah:1.
Riwayat pekerjaan Ahli:Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNSP pada tanggal 1Maret 1999 dan bekerja pada Kantor PBH Migas mulai tanggal 1Juni 2005, Jabatan Ahli sekarang adalah Pokja Wilayah II dan jugasebagai PPNS dan Ahli memiliki Sertifikat Training Luar Negeri13Retail Marketing Maximising Outlets and Network di Ciprus padatanggal 1722 September 2006;Keahlian yang Ahli miliki adalah berkaitan dengan pengaturan,pengawasan pendistribusian sebagai PPNS Minyakm dan Gas Bumiyang melakukan
dan gas Bumi;dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telahdicampurkan dengan Bahan bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakarlain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dankonsumen Pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,angka 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas PerpresNomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBMtertentu;Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM bersubsidi untuk tahunanggaran 2011 maka BPH migas
SuratKepala BPH Migas Nomor: 321/Ka/BPH Migas/07/2008 tanggal 23 Juli2008;Bahwa hal terpenting yang perlu diperhatikan bahwa Badan Usaha atauMasyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan17serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan denganketentuan Peraturan Perundangundangan sebagaimana diatur dalamPasal 7 Ayat(2) Perpres nomor: 15 Tahun 2012 tentang harga jual ecerandan konsumen pengguna jenis BBM tertentu' seperti Pembelian,Pengangkutan Penimbunan/Penyimpanan dan penjualan
Register : 26-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 67/Pid.Sus/2015/PNTbk Tanggal 19 Mei 2015 — SARBINI Bin KUSNAN
36 — 9
36 — 9
Register : 30-08-2012 — Putus : 24-09-2012 — Upload : 04-01-2017
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 16/PID/2012/PT.BABEL Tanggal 24 September 2012 — - RICO SANJAYA Als RICO Bin SAMSUL
88 — 29
88 — 29
Bahwa Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengalami krisis BBM bersubsidiantara lain oleh karena penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat danpenyaluran oleh pihak yang tidak memiliki ijin usaha dari Menteri Energi danSumber Daya Mineral sesuai pasal 23 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi dan pasal 13 PP RI Nomor 36 tahun 2004 tentangKegiatan Usaha Hilir Migas.
Register : 21-03-2013 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 214/Pid/B/2013/PN.SGL Tanggal 7 Mei 2015 — PAUNI bin SULAIMAN
104 — 14
104 — 14
Bahwa benar sesuai Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yangdimaksud dari wilayah kerja atau dari tempat penampung dan pengolahan termasukpengangkutan pembelian, penjulan, ekspor, impor mimyak bumi dan / atau hasilolehannya termsuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaranMinyak Bumi dan / atau Gas Bumi.Pada Pasal 23 Ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakanoleh Badan Usaha setelah
mendapat izin usaha dari Pemerintah yaitu meliputi : Izin Usaha Pengolahan Izin Usaha Pengkutan Izin Usaha Penyimpanan Izin Usaha NiagaIzin usaha hilir Migas dimaksud sampai dengan saat ini hanya dikeluarkan oleh Pemerintah.
Bahwa benar berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakankegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah BadanUsaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik Daerah (BUMD), Koperasi usaha Kecil(KUK) dan badan Usaha milik Swasta (BUS).Dengan persyaratan sebagai pada penjelasan Pasal 15 Ayat (2) PP No. 36 tahun 2004tentang kegiatan Usaha Hilir Migas, menyebutkan Syaratsyarat yang harus dipenuhidalam pengusrusan izin usaha, antara lain adalah : Akte pendirian
Bahwa benar selain perizinan berupa keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral untuk kegiatan pengolahan, pengangkutan,penyimpanan/penimbunan dan niagaMigas untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi bersifat keekonomian (non subsidi)sehingga tidak ada perizinan lainnya, tetapi apabila untuk kegiatan usaha BBM yangbersubsidi oleh Pemerintah maka Badan Usaha Penugasan Langsung (PSO) dariPemerintah melalui kepala Badan Pengatur Hilir Migas.
Register : 22-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 15-06-2020
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tjp Tanggal 1 September 2015 — Jaksa Penuntut:
Jaksa Kajari Payakumbuh
Terdakwa:
Desi Novitri Pgl. Desi Binti M. Lizar
77 — 19
Jaksa Kajari Payakumbuh
Terdakwa:
Desi Novitri Pgl. Desi Binti M. Lizar
77 — 19
Register : 26-01-2016 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6 / PID.SUS / 2016 / PT PTK Tanggal 18 Februari 2016 — YAKOB BIN BUSRA
350 — 14
350 — 14
Putus : 06-05-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN GIANYAR Nomor 43/Pid.Sus/2014/PN Gir Tanggal 6 Mei 2014 — TERDAKWA : I DEWA GEDE PRIHANTA
50 — 26
50 — 26
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 912 K/PID.SUS/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — SAM' AMIR alias AMIR bin H. JAILANI
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAILANI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidipemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 55 UndangUndang RI Nomor22 Tahun 2001 tentang Migas ;Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 912 K/Pid.Sus/20152.
Putus : 24-02-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/PID.SUS-LH/2020 Tanggal 24 Februari 2020 — SAFRIL
141 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-03-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 K/PID.SUS/2015 Tanggal 22 Maret 2016 — RAMLIN ;
91 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
drum dengan kapasitas kurang lebih 200liter perdrumnya tanpa dilengkapi surat ijin usaha pengangkutanmelanggar UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;> Ahli menjelaskan atas perbuatan Terdakwa RAMLIN yang melakukanpengangkutan bahan bakar solar dengan menggunakan KLMBERKAT BUANA RAHMAT yang tidak melengkapi Surat Ijin UsahaPengangkutan peraturan yang tepat di kenakan yaitu pasal 53 huruf(b) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001tentang Migas
drum dengan kapasitas kurang lebih 200 literperdrumnya tanpa dilengkapi surat ijin usaha pengangkutan melanggarUndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi;> Ahli menjelaskan atas perbuatan Terdakwa RAMLIN yang melakukanpengangkutan bahan bakar solar dengan menggunakan KLM BERKATBUANA RAHMAT yang tidak melengkapi Surat Ijin Usaha Pengangkutanperaturan yang tepat di kenakan yaitu Pasal 53 huruf (b) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas
Register : 17-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN PELAIHARI Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli Tanggal 24 Oktober 2019 — Johansyah als. Johan Bin Jali
128 — 176
128 — 176
Register : 11-02-2010 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 11-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2574 K/Pid.Sus/2009 Tanggal 1 Nopember 2010 — WAYAN INDRIANA
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap