Ditemukan 11427 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata Khusus
Register : 25-08-2022 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 18-11-2022
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj
Tanggal 15 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
147 — 21
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 07-12-2023 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN RABA BIMA Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rbi
Tanggal 30 Januari 2024 — Penggugat:
IPA SUKA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)
2.DEWAN PINPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NUSA TENGGARA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP) PARTAI PERINDO ( PERSATUAN INDONESIA)
Turut Tergugat:
ZULKIFLI MAMAN
17 — 6
  • Penggugat:
    IPA SUKA
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)
    2.DEWAN PINPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NUSA TENGGARA BARAT
    3.DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP) PARTAI PERINDO ( PERSATUAN INDONESIA)
    Turut Tergugat:
    ZULKIFLI MAMAN
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Perdata Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Liw
Tanggal 30 Nopember 2023 — Penggugat:
B DONNY KURNIAWAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (DPK PKP)
2.Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan (DPP PKP)
3.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP)
49 — 15
  • Penggugat:
    B DONNY KURNIAWAN
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (DPK PKP)
    2.Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan (DPP PKP)
    3.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 19-01-2018 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 Januari 2018 — PARTAI ISLAM DAMAI AMAN (IDAMAN) ; KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
401 — 313
  • PARTAI ISLAM DAMAI AMAN (IDAMAN) ; KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
    internal partai dan keluar partai,Pasal 14 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnyaseharihari Ketua Umum dibantu oleh WakilWakil Ketua Umum,Sekretaris Jenderal, WakilWakil Sekretaris Jenderal, BendaharaUmum, WakilWakil Bendahara Umum, BadanBadan, DepartemenDepartemen dan Sayap Partai, Tugas Sekretaris Jenderal disebutkanpada Pasal 15 ayat (2) yakni bertanggung jawab dalam menjalankanadministrasi partai.
    dari tidak lulusnyapenelitian administrasi sebagai partai calon peserta pemilu makagugurlah kesempatan partai Idaman untuk mengikuti pemilihan umumsebagai partai politik peserta pemilu.7.
    Politik tingkat kKecamatan (sejumlahkekurangan tingkat kecamatan di Sipol sudah diperbaiki ketikaperbaikan pasca putusan Bawaslu;salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:1) Pengurus Partai Politik tingkat pusaty;2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan3) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;4) surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politiktingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;5) salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politiktingkat
    Partai Politik tingkat kabupaten/kota;rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota (SoftcopySipol dan Hardcopy);surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tandagambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;salinan AD dan ART Partai Politik;Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.16.10. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemiludengan ukuran
    Kabupaten berasal dariDPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;4) Di Kabupaten Bone Bolango, Tidak ada Pengurus Kecamatan, SuratPernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dariDPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;5) Di Kabupaten Pohuwato, Tidak ada Pengurus Kecamatan, SuratPernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dariDPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;6) Di Kabupaten Gorontalo Utara, Tidak ada Pengurus Kecamatan, SuratPernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda
Pengadilan PN BATURAJA Perdata Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN BTA
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
SAHRIL ELMI
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
218 — 47
  • Penggugat:
    SAHRIL ELMI
    Tergugat:
    DEWAN PENGGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Khusus
Register : 28-02-2023 — Putus : 14-04-2023 — Upload : 11-05-2023
Putusan PN MARTAPURA Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtp
Tanggal 14 April 2023 — Ketua Umum DPP Partai NasDem, Cq. Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Selatan, Cq.Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar
2.Ketua DPRD Kabupaten Banjar
3.Ketua KPU Kabupaten Banjar
179 — 6
  • Ketua Umum DPP Partai NasDem, Cq. Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Selatan, Cq.Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar
    2.Ketua DPRD Kabupaten Banjar
    3.Ketua KPU Kabupaten Banjar
Pengadilan PN CALANG Perdata Khusus
Register : 22-11-2022 — Putus : 20-01-2023 — Upload : 20-01-2023
Putusan PN CALANG Nomor 1/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Cag
Tanggal 20 Januari 2023 — Irwansyah
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh
3.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya
5.Pj. Bupati Aceh Jaya
6.Pj. Gubernur Aceh
7.Muhammad Diah, SE.
Turut Tergugat:
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Jaya
176 — 20
  • Irwansyah
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
    2.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh
    3.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya
    4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya
    5.Pj. Bupati Aceh Jaya
    6.Pj. Gubernur Aceh
    7.Muhammad Diah, SE.
    Turut Tergugat:
    Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Jaya
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 24-03-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 12-06-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna
Tanggal 30 Mei 2023 — AZHAR MJ ROMENT
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Darul Aceh
2.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
3.Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh
4.Tgk H Muhibbusabri A Wahab
5.Eddi Shadiqin
149 — 11
  • AZHAR MJ ROMENT
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Darul Aceh
    2.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
    3.Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh
    4.Tgk H Muhibbusabri A Wahab
    5.Eddi Shadiqin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-06-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat:
RHONNY SAPULETTE
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
3.Drs.SISWADI Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) /sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku,
4.ACHMAD OHORELLA , S.IP
50 — 0
  • Penggugat:
    RHONNY SAPULETTE
    Tergugat:
    1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
    2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
    3.Drs.SISWADI Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) /sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku,
    4.ACHMAD OHORELLA , S.IP
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata
Register : 12-09-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN.Bsk
Tanggal 13 Januari 2016 — Ir. ASRUL NURHASAN melawan Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO. CS
110 — 30
  • Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia yaitu antara lain;a.
    Hal tersebut dikarenakanpelaksanaan MusyawarahCabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelahdilaksanakanya Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di Provinsi tersebut(vide pasal 69 ayat (3) AD/ART Partai Gerindra).
    CalonBupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di
    CalonHal 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor :16/Pdt.Sus/2015/PN.BSK10.11.12.Bupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi
    atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusanmasingmasing Pengurus Partai Politik tingkat Pusattentang Persetujuan atas calonyang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atauPengurus Parpoltingkat kabupaten/kota..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 24-11-2009 — Upload : 19-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 783K/PDTSUS/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — H. ARDY MUHAMMAD, MBA, ; SUKMAWATI SUKARNO, Drs. SOENARKO,
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 9 Mei 2018 — Nama : ZAINAL KARIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Morotai; Tempat Tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 memberikan kuasa kepada: 1) CHARLES B. LITAAY, S.H., M.H.; 2) AHMAD AJLAN ALWI, S.H.; 3) YENI LITAAY, S.H.; 4) ERIK RIDWAN S., S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Kantor Hukum Charles Litaay dan Rekan, di Jalan Karang Panjang, RT.002/RW.003, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN: 1. Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU UTARA; Tempat kedudukan : Jalan Raya Trans Halmahera, Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/121/G, tertanggal 29 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 2) BURNAWAN, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 3) MOCHTAR BADIN, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 4) SOFYAN HADI, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 5) MUHDI SOAMOLE, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 6) SANY RAIS, S.H., Staf Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : AJUDIN TANIMBAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta; Tempat Tinggal : Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SK-TUN/II/FES/2018, tanggal 13 Februari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 3) BENNY ADAM, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Dana Kopra No.1/29 Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
294 — 102
  • keanggotaan, sebagaimana dikutip pada angka (4)amar Putusan Mahkamah Partai, tertanggal 11 Oktober 2014,sebagai berikut:Angka 4 (empat) amar Putusan Mahkamah Partai: Semua Surat Keputusan tentang pemberhentian dan/ataupengangkatan terhadap pengurus DPP, DPW, DPC, danPemberhentian Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, yangtidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR.
    manaMahkamah Partai menjatuhkan putusan.
    Oleh karena itu makaKeputusan Partai dalam hal ini PPP yang dikeluarkan setelah tanggal11. Oktober 2014 sudah tidak termasuk dalam pengertian dalampengertian amar putusan Mahkamah Partai angka 4 tersebut;Dikaitkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor: 156/SK/DPP/C/IlV2017 tentang PemberhentianSdr. Hi. Zainal Karim, BA Dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan tanggal 30 Maret 2017, maka sudah lewat waktu kuranglebih 3 tahun.
    /Anggota Partai PersatuanPembangunan berkevajiban menaati keputusan/kebijakan Partai, serta menunjunjung tinggikonstitusi, kehormatan dan nama baik PartaiPersatuan Pembangunan;b. bahvwa Sdr.
    kewenanganMahkamah Partai Politik atau sebutan lain.
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Perdata Khusus
Register : 18-10-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Liw
Tanggal 15 Desember 2023 — Penggugat:
EDI APRIYANTO
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung (DPW PKB Lampung)
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
Turut Tergugat:
3.GUBERNUR LAMPUNG
4.BUPATI LAMPUNG BARAT
5.Ketua DPRD Lampung Barat
86 — 0
  • Penggugat:
    EDI APRIYANTO
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung (DPW PKB Lampung)
    3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
    Turut Tergugat:
    3.GUBERNUR LAMPUNG
    4.BUPATI LAMPUNG BARAT
    5.Ketua DPRD Lampung Barat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 16-12-2009 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 15 April 2010 — Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
66 — 28
  • Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
    EFFENDISAUD MBA, warga negara Indonesia, selakuKetua Umum Partai Pemuda Indonesia, danDrs. REINHARD SAMAH, warga negaraIndonesia, selaku Sekretaris JenderalPartai Pemuda Indonesia, keduanya bertindakuntuk dan atas nama s Partai PemudaIndonesia, beralamat di Jalan MajapahitKav. 1822, Komplek Perkantoran MajapahitPermai C/107, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada PASKALIS' PIETER,SH., MH., HASYIM HANUMARURY, SH. danPASKALIS A.
    Jatinegara TimurNomor 101 Blok A. 8 Jatinegara 13220,Jakarta Timur , dan NIKO SILITONGAKewarganegaraan Indonesia PekerjaanSekretaris Jenderal Partai PemudaIndonesia , alamat KomplekBonagabe, Jlin. Jatinegara Timur Nomor 101Blok A.8.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-03-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 124/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
BAHRAIN HUSEN, SKM
Tergugat:
1.H. HUTOMO MANDALA PUTRA, SH
2.Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.AP
3.MATHILDA INGKIRIWANG
4.ISWAN HASJIM. ST. MT
5.NURLAILA ARMAIYIN
177 — 49
Pengadilan PN LAHAT Perdata Khusus
Register : 06-07-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN LAHAT Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lht
Tanggal 16 Januari 2018 — HUDSON ARPAN, M.Si
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
6.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT
7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAHAT
250 — 37
  • HUDSON ARPAN, M.Si
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
    5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
    6.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT
    7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAHAT
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 10-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 15-01-2024
Putusan PN SERANG Nomor 148/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 11 Januari 2024 — KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROVINSI BANTEN
2.2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya)
3.3. KETUA MAHKAMAH PARTAI BERKARYA
43 — 29
  • KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROVINSI BANTEN
    2.2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya)
    3.3. KETUA MAHKAMAH PARTAI BERKARYA
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
IN SUGIARTO
Tergugat:
1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
195 — 33
  • Penggugat:
    IN SUGIARTO
    Tergugat:
    1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
    2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
    3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
    Dpk Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas,bertempat tinggal di Desa Satan Indah Kec.muara beliti kKab.Musirawas , sebagai Tergugat I;2. Dpp Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Provinsi SumateraSelatan, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Blok F24Kelurahan karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang , sebagaiTergugat II;3.
    Dpn Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, bertempat tinggal di Jalanjuraganan Rt.006 Rw.012 Grogol utara Kebayoran lama JakartaSelatan , sebagai Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubuklinggauNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september 2018, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkaraNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
65 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
    DPP Partai Buruh, Tergugat II Ic.
    Menjadi angota Partai politik lain atau;d.
    Bahwa sebagai anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh, PemohonKasasi/ Pemohon Kasa telah menjalankan kewajibannnya baik kepadaDPC Partai Buruh Kota Medan maupun kepada DPP Partai Buruh ;5. Bahwa benar terbukti dalam menjalankan kewajibannnya dalampembayaran iuran sebagai anggota Partai Politik Partai Buruh Penggugatmendapat predikat teladan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiHal. 24 dari 28 hal. Put.
    ataupun sanksi dari DPC Partai Buruh kotaMedan, DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara maupun dari DPPPartai Buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Buruh sebagaimana dalambukti P35 ;Dalam rapat ditemukan bahwa DPC Partai Buruh Kota Medan mengakuidan membenarkan bahwa Penggugat tidak pernah diundang untukmengikuti rapatrapat partai ;Dalam rapat ditemukan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil olehDPC Partai Buruh Kota Medan sebelum dilakukan
    No. 542 K/Pdt.Sus/20122122.23.24.pasal 7 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Partai Buruh Anggaran Rumahtangga Partai Buruh ;.Bahwa oleh karena Pemohon' Kasasi/semula Penggugat tidakmempunyai kesalahan dan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Buruholeh karenanya Majelis Pertimbangan (MPP) Partai Buruh pada tanggal22 Maret 2012 memerintahkan DPP Partai Buruh untuk membatalkandan mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPP) No. 144 / SKEP/DPP PARTAI BURUH/III 2011 tanggal 9 Maret2011, karena
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus
Register : 06-10-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tpg
Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat:
Muhamad Najib
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
60 — 28

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    • Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;

    DALAM POKOK PERKARA

    • Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini sampai penyelesaian internal / mahkamah partai ditempuh terlebih
    Penggugat:
    Muhamad Najib
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat