Ditemukan 125690 data
AL kahfi Bin Dawam
Termohon:
1.Dolly Gumara SIK MH
2.AKP Acep Yuli Sahara SH
3.IPDA Eka Herliansyah SE
125 — 82
Pra/2021/ PN.PgaDASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILANPenyelidikan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan ataubukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.
Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan peyelidikan danmeningkatkan menjadi penyidikan terhadap Laporan Pemohon;5. Memerintahkan Termohon segera menetapkan terlapor menjaditersangka6.
Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutanPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana.Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :SE / 7 / Vil / 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang PenghentianPenyelidikan.Putusan MK Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015Kewenangan untuk mengadili perkara praperadilan termasuk jugapenetapan tersangka,
Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutanHal 9 dari 17 Put. No. 2/ Pid.
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
TN. AGUS JATMIKA SOEGIARTO
Termohon:
1.Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
2.Kanit II Sumdaling Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya KOMPOL AGUNG RIZKI LAKSONO SlK
3.Penyidik IPDA ARFIN MAULANA, S.H. pada unit II Sumdaling Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
4.Penyidik Pembantu BRIPKAYOSA HARRY ADI, S.H.
5.BRIPKA HERI KISWANTO, A.Md pada unit II Sumdaling Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
6.BRIGADIR ARIF MAULANA, S.H. pada unit II Sumdaling Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
7.PT INTEGRITAS PRIMA SATYA
8.PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI Selaku Pelapor
9.Kepala Bagian Pengawas Penyidik KABAG WASSIDIK Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
10.Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya
11.Kepala Bidang PROPAM POLDA METRO JAYA
12.Bapak Presiden Republik Indonesia Bpk. Ir. Joko Widodo
13.Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
16.Bapak Jenderal Polisi Drs Listyo Sigi
31 — 17
1.RAJADI SIJABAT
2.NIXON MULIA V SILITONGA
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan
21 — 7
Sabar Frengky Siahaan
Termohon:
Kepala Badan Narkotika Pematangsiantar Cq.Kasi Pemberantasan
90 — 33
DEWI MS MOTIK
Termohon:
1.UNIT I SUBDIT III RESMOB POLDA METRO JAYA
2.KASUBDIT RESMOB POLDA METRO JAYA
3.DIREKTUR KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA
4.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
5.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
6.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
7.IRWASUM POLRI
8.KARO WASSIDIK POLRI
67 — 19
Erna Agustina Paulina Fanggidae
Termohon:
Kepolisian RI Kepolisian Daerah NTT Kasad Reskrim Polda NTT
37 — 7
DRS. H. ADE NASRUDIN MSi
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
40 — 14
1.RAJESH JOHAR
2.UJJWAL JAIN
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur
42 — 0
ARNOLUS TOSSI
Termohon:
2.Kapolri
3.KAPOLDA NTT
4.Kapolres Kupang,
5.KASAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLRES KUPANG
76 — 12
1.HELMI MUSA KUTA SH
2.MUNAWIR SH
3.AZWIR SH
4.FAKHRURRAZI SH
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Aceh cq Direktorat Reserse Kriminal Umum
44 — 1
KALA RANI
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.PEMERINTAH R.I. Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN REROR KOTA BESAR MEDAN
10 — 8
DR. Ernawati M.Ag
Termohon:
1.Kepala Kepolisian R.I Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
2.Kepolisian RI Cq. KAPOLDASU Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara
47 — 46
Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon II atas Laporan Polisi dengan Nomor: LP/1875/IV/2016/ Ditreskrimum pada tanggal 19 April 2016;
3. Memerintahkan kepada Termohon II untuk segera melanjutkan dan menjalankan penanganan perkara atas Laporan Polisi Nomor: LP/1875/IV/2016/Ditreskrimum pada tanggal 19 April 2016;
4. Membebankan biaya perkara kepada para
Hanif
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Presiden Republik Indonesia
3.Ketua Ombudsman Jawa Tengah
4.Prof.Dr.M.Mahmud MD,SH,SU,MIP
5.Ketua Komisi III DPR RI
6.Ketua Indonesia Police Watch IPW
7.Prof Dr Muhammad Syarifuddin,SH.,MH
8.Prof.Dr.Ag.H.Muhammad Quraish Shihab,LC.,M.A
9.Ketua Umum PB NU
10.Prof.K.H.Muhammad Sirajuddin Syamsudin, M.A.,Ph.D
11.Prof.Dr Andi Hamzah,SH
12.K.H Achmad Bahauddin Nur Salim
13.Inayah Wulandari Wahid
14.Natalius Pigai,S.I.P.,oa
15.Emha Ainun Najib
16.Sujiwo Tejo
58 — 20
HENDRIK TANUBRATA
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, Cq. KASUBDITKAMNEG DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
24 — 4
CAHYANTO AMOS GUNTUR
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SULAWESI UTARA
7 — 5
DARWIN PANGGABEAN
Termohon:
1.KAPOLDASU
2.KAPOLRESTABES MEDAN
3.KAPOLSEK MEDAN SUNGGAL
10 — 10
WARDONO
Termohon:
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat
193 — 104
MENGADILI:
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Termohon yang telah menghentikan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LPB/1043/X/2018/Jabar, tanggal 22 Oktober 2018 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP atas nama Pelapor WARDONO dan Terlapor atas nama MULJAWAN MARGADANA dengan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan Nomor SP.Henti Sidik/26.b/I/2020/Dit Reskrim Um tanggal 21 Januari 2020 adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
MIFTAHUR ROIYAN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KAPOLDA JAWA TIMUR Cq Polresta Sidoarjo Cq KASATRESKRIM POLRESTA SIDOARJO
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
26 — 24
Parningotan Samosir
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Asahan Cq Kepala Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge
56 — 7
atas perkembangan penyidikan dan/ataupengawasan secara horizontal terhadap penyidik;6.
Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/12.a/IV/2018, tanggal 01 April 2018;3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/12.b/I/2019,tanggal 01 Januari 2019;6. Bahwa merupakan suatu keanehan dan kejanggalanbagi Pemohon mengapa Termohon sampai menerbitkan suratperintah penyidikan sebayak 3 (tiga) kali dalam memprosesperkara ini;7.
Menyatakan penghentian penyidikan sebagaimana dituangkan dalamSurat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP./27 A/ VII/2019/tanggal 18 Juli 2019 juncto Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/27 B/VII/2019,tanggal 18 Juli 2019 tentang Penghentian Penyidikan yang diterbitkanoleh Termohon adalah tidak sah atau batal menurut hukum;2.
Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan danketetapan Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Termohon adalahsah berdasarkan Hukum.
T21 tentang Surat PemberitahuanPerkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor. B/ 36 /Ill / 2015 / Reskrim tanggal 10 Maret 2015;22. T22 tentang Surat PemberitahuanPerkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor.B/13.a/ 1/2016 / Reskrim (Foto Copy) tanggal 20 Januari2016;23. T23 tentang Surat PemberitahuanPerkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor. B/13.b/ II / 2017 tanggal 27 Februari 2017;24. T24 tentang Surat PemberitahuanPerkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor.
SRI LESTARI APRIANI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH Kalimantan Barat Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar
78 — 42