DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMAN JAYA PERDANA

banding tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116052.16/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 27 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atasKEP00032/KEB/WPJ.28/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00009/207/12/322/16tanggal 13 Juni 2016, atas nama PT

Aman Jaya Perdana, NPWP01.213.515.8322.000, beralamat di Jalan Ir.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00032/KEB/WPJ.28/2017 tanggal 7 Agustus2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2012 Nomor 00009/207/12/322/16 tanggal 13 Juni 2016,atas nama PT Aman Jaya Perdana, NPWP 01.213.515.8322.000,beralamat di Jalan Ir.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMAN JAYA PERDANA

Pajak NomorPut.42008/PP/M.XIII/16/2012, tanggal 6 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1025/WPUJ.28/2011tanggal 22 November 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPDan/Atau JKP Masa Pajak November 2007 Nomor 00051/207/07/322/10tanggal 15 Desember 2010. atas nama: PT

Aman Jaya Perdana. NPWP01.213.515.83220. beralamat di JI. Ir. Sutami Km 7 Tanjung Karang Timur,Bandar Lampung35122 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: JumlahUraian (Rp)PPN kurang/(lebih) dibayarSanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUPSanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (8) KUPJumlah PPN yang masih harus dibayar O;OO:O Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanHalaman 17 dari 33 halaman.

Bahwa atas hal yang sama pula dengan surat Direktur Jenderal Pajaktersebut di atas Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) (PT Aman Jaya Perdana) telah meminta penjelasan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan suratNomor 102/AJP/V1I/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal PenjelasanTentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Crude Palm Oil (CPO) / MinyakSawit yang dibeli oleh Perusahaan Pabrik Pakan Ternak, dan atas surattersebut telah dijawab dengan surat Direktur Jenderal Pajak

dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut. 42008/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 06 Desember 2012 yangmenyatakan : Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1025/WPJ.28/2011 tanggal 22 November 2011. tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak November 2007Nomor 00051/207/07/322/10 tanggal 15 Desember 2010, atas nama :PT

Aman Jaya Perdana, NPWP 01.213.515.8322.000, beralamat di JI.Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan Nomor 387/B/PK/Pjk/2016Ir.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT AMAN JAYA PERDANA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);

PT AMAN JAYA PERDANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT AMAN JAYA PERDANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

PT AMAN JAYA PERDANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT AMAN JAYA PERDANA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3361/B/PK/Pjk/2019pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AMAN JAYA PERDANA;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.35339/PP/M.XIlI/16/2011 Tanggal 01 Desember 2011, atas nama :PT.

Aman Jaya Perdana, (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan diterima secara langsung oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) pada tanggal 09 Januari 2012 berdasarkanTanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi :2012010902550002.4.

PK/PJK/2015Penyerahan CPO, ditegaskan bahwa, Crude Palm Oil (CPO)merupakan sediaan premiks (Feed Supplement) dan bukan bahanbaku makanan ternak sehingga tidak termasuk sebagai BarangKena Pajak Tertentu. yang bersifat strategis yang ataspenyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai olehkarena itu atas setiap penyerahannya terutang Pajak PertambahanNilai;bahwa atas hal yang sama pula dengan surat Direktur JenderalPajak tersebut di atas Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) (PT

Aman Jaya Perdana) telah memintapenjelasan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan surat Nomor : 102/AJP/V1/2010 tanggal 10 Juni2010 perihal Penjelasan Tentang Pajak Pertambahan Nilai AtasCrude Palm Oil (CPO) / Minyak Sawit yang dibeli olen PerusahaanPabrik Pakan Ternak, dan atas surat tersebut telah dijawab dengansurat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S818/PJ.02/2010 tanggal 20Agustus 2010 perihal PPN atas Crude Palm Oil (CPO) / MinyakSawit yang dibeli olen Perusahaan Pabrik

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMAN JAYA PERDANA

PT. AMAN JAYA PERDANA

berlaku;3 Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.41999/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 6 Desember 2012 yangamarmya memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak21Nomor KEP1030/WPJ.28/2011 tanggal 22 November 2011, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPMasa Pajak Februari 2007 Nomor 00042/207/07/322/10 tanggal 15Desember 2010, atas nama : PT

Aman Jaya Perdana, NPWP01.213.515.8322.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan faktayang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut,sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;4 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukanoleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yangnyatanyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yangbertentangan

waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile,atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat,keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;3 Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41999/PP/ M.XIII/16/2012tanggal 6 Desember 2012, atas nama : PT

Aman Jaya Perdana, (TermohonPeninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) secara langsung melalui Surat Sekretariat Pengadilan PajakNomor P.866/SP.33/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal Pengiriman PutusanPengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon PeninjauanHalaman 21 dari 37 halaman.

Aman Jaya Perdana) telah meminta penjelasan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan SuratNomor 102/AJP/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal PenjelasanTentang Pajak Pertambahan Nilai atas Crude Palm Oil (CPO)/MinyakSawit yang dibeli oleh Perusahaan Pabrik Pakan Ternak, danatas surat tersebut telah dijawab dengan surat Direktur Jenderal PajakNomor S818/PJ.02/2010 tanggal 20 Agustus 201031perihal PPN atas Crude Palm Oil (CPO)/Minyak Sawit yang dibeli olehPerusahaan Pabrik Pakan

PT AMAN JAYA PERDANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3655/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT AMAN JAYA PERDANA, beralamat di Jalan Ir SutamiKm 7, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi,Bandar Lampung 35122, yang diwakili oleh Aman, jabatanDirektur Utama PT Aman Jaya Perdana;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yuni Soleha,kewarganegaraan Indonesia, Staf Bagian Admin danPembukuan pada PT Aman Jaya Perdana,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT AMAN JAYA PERDANA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataHalaman 6 dari 8 halaman.

PT AMAN JAYA PERDANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116057.16/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 27 November 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKEP00017/KEB/WP4J.28/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Maret 2012 Nomor 00003/277/12/322/16 tanggal 13 Juni 2016,atas nama PT

Aman Jaya Perdana, NPWP 01.213.515.8322.000,beralamat di Jalan Ir.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00017/KEB/WP4J.28/2017 tanggal 7 Agustus2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret2012 Nomor 00003/277/12/322/16 tanggal 13 Juni 2016, atasnama PT Aman Jaya Perdana, NPWP 01.213.515.8322.000,beralamat di Jalan Ir.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMAN JAYA PERDANA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;

Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2019nama PT Aman Jaya Perdana, NPWP 01.213.515.8322.000,beralamat di Jalan Ir. Sutami Km. 7, Kelurahan Campang Jaya,Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122, adalah telahsesuai dengan ketentuan' peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

PT AMAN JAYA PERDANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMAN JAYA PERDANA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA

Nomor Put 43401/PP/M.XIII/16/2013, Tanggal 21 Pebruari 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1021/WPUJ.28/2011tanggal 22 November 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPDan/Atau JKP Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00052/207/07/322/10tanggal 15 Desember 2010. atas nama: PT

Aman Jaya Perdana. NPWP01.213.515.83220. beralamat di Jl. Ir.

Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 43401/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 21 Februari 2013, atas nama PT.

Aman Jaya Perdana(Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukansecara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak dengan cara disampaikansecara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)pada tanggal 2 April 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat JenderalPajak Nomor Dokumen 201304020163.Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92ayat (3) juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan MemoriPeninjauan

Aman Jaya Perdana) telah meminta penjelasan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) dengan suratNomor : 102/AJP/V1I/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal PenjelasanTentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Crude Palm Oil (CPO) / MinyakSawit yang dibeli oleh Perusahaan Pabrik Pakan Ternak, dan atassurat tersebut telah dijawab dengan surat Direktur Jenderal PajakNomor : S818/PJ.02/2010 tanggal 20 Agustus 2010 perihal PPN atasCrude Palm Oil (CPO) / Minyak Sawit yang dibeli oleh PerusahaanPabrik

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMAN JAYA PERDANA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AMAN JAYA PERDANA;;