FAUZI SYAM, S.Sos VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU., 2. ANNE ARISANTI;

PUTUSANNomor 453 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:FAUZI SYAM, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, , tempattinggal di Komplek Alam Permai CC.7, RT.002/RW.009,Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang,Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H. Mhd. Haris, S.H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: FAUZI SYAM,S.Sos.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. danHalaman 4 dari 5 halaman.

Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO, S.Sos. pgl. RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;2.

RUDI HARTONO, S.Sos Pgl RUDI

57/Pid.Sus/2014/PN Mrj tanggal 30 Juni 2014tentang Penetapan Hari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, sertatelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa danmengadili perkara int memutuskan :1Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO, S.Sos

pokoknya tetap padatuntutannya semula (tanggapan/replik Penuntut Umum selengkapnya sebagaimana terlampirdalam berkas perkara dan dianggap telah termuat putusan ini), dan selanjutnya atas tanggapantersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan telah mengajukanjawabannya/duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannyasemula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang padapokoknya sebagai berikut :KESATU:Bahwa ia Terdakwa RUDI HARTONO, S.Sos

Meranti 400 3 25 70 2,1000400 3 20 64 1,5360400 4 25 29 1,1600 400 8 12 79 3,0336400 6 12 498 14,3424400 3 10 37 0,7400400 5 7 106 1,4840400 4 6 280 2,6880Jumlah 1.163 27,0840 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf ejo Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa RUDI HARTONO, S.Sos Pg RUDI, saksi ADRIMON Pgl AD(dalam berkas terpisah

berangkat dari SawmilH.YANTO di Tanjung, atas informasi tersebut, setelahsaksi sampaikan via HP kepada Juliwardi, selanjutnyaKasat Reskrim menelpon Kapolsek Koto Baru supayamemberhentikan satu Unit mobil Fortuner yang akanmelewati Polsek Koto Baru;Bahwa Nopol fortuner tersebut adalah BA 1022 BS;Bahwa setelah mobil Kami sampai di depan Polsek KotoBaru, mobil Fortuner tersebut sudah berhenti didepanPolsek Koto Baru dan saksi lihat dari dalam mobiltersebut keluar 2(dua) orang yaitu Terdakwa RUDIHARTONO, S.Sos

HARTONO, selaku Pimpinan/KetuaDPRD Kabupaten Dharmasraya, yang menjadi barangbukti dalam perkara ini;Bahwa kendaraan Dinas Mobil Toyoya Fortuner PlatDinas/merahnya dengan Nomor Polisinya BA 2 V danuntuk plat Rahasianya/plat hitam BA 1022 BS;Bahwa statusnya sebagai Mobil Dinas Pemerintah DaerahKabupaten Dharmasraya, dengan hak pakai sebagaipasilitas Jabatan untuk Ketua DPRD KabupatenDharmasraya merupakan milik/aset PEMDA KabupatenDharamasraya;Bahwa Ketua DPRD Dharmasraya adalah terdakwa RUDIHARTONO, S.Sos

HERMAWATI, S.Sos., DKK;

MAWARDI, S.Sos VS I. LIM SENG KIAK., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK;;

PADLIN, S.Sos VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT., 2. UTIN SIYUN;;

ZARHADI, S.Sos VS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAFFLESIA KABUPATEN BENGKULU TENGAH;

PUTUSANNomor 495 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ZARHADI, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Perumnas Villa Raya Blok D2 Nomor 12,Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu,Kota Bengkulu, pekerjaan Direktur PDAM Manna;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rahmat Hidayat, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur PerusahaanDaerah Air Minum Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor16 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat PegawaiPerusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia Kabupaten BengkuluTengah, atas nama Zarhadi, S.Sos., tanggal 30 April 2019;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DirekturPerusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia Kabupaten BengkuluTengah, Nomor 16 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Dengan HormatPegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia KabupatenBengkulu Tengah, atas nama Zarhadi, S.Sos., tanggal 30 April 2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sepertisemula sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta RafflesiaKabupaten Bengkulu Tengah;5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ZARHADI, S.Sos..;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,dan Dr. H.

FATIHUL FAIZUN, S.Sos vs 1. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentangRencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian WilayahPerkotaan Wonoayu Tahun 20192039;pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara:PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN ADVOKASI SIDOARJO(PUSAKA SIDOARJO), tempat kedudukan di Kantor Hukum danMediator Irsyad Center Jalan Brigjen Katamso V/74 RT 002 RW 001Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yangdiwakili oleh Fatihul Faizun, S.Sos

IPTU NAJAMUDDIN, S.Sos VS I. KEPALA KEPOLISIAN RI., II. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN;

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NomorKep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas namaIptu Najamuddin, S.Sos., NRP 68080583 jabatan Pama PolresKepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan;b. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NomorR/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Usul PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama IptuNajamuddin, S.Sos.

NRP 68080583 Jabatan Pama PolresKepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/874/VIII/2017, tanggal21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dariDinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos.

NRP 68080583 JabatanPama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan, dan TergugatI untuk mencabut Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi SelatanNomor R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: UsulPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atasnama Iptu Najamuddin, S.Sos.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NomorKep/874/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas namaIPTU Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama PolresKepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan;b. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NomorR/438/IV/2017 tanggal 11 April 2017 Perihal Usul PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama IptuNajamuddin, S.Sos.

NRP 68080583 Jabatan Pama Polres KepulauanSelayar Polda Sulawesi Selatan:Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/874/VIII/2017tertanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos.

- FREDERIK EDURD SALY, S.Sos. sebagai Pemohon I- NORMA NEFA FAI sebagai Pemohon II

PENETAPANNomor : 08/PDT.P/2014/PN Kfm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :1.FREDERIK EDURD SALY, S.SOS, Tempat tanggal lahir Alor 02 September1958, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Kristen Protestan,Pegawi Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tingal di JalanSisingamangaraja

HENDRI NOVRIZA, S.Sos VS I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO., II. GUBERNUR JAMBI., III. ALFIAN, S.M;

PUTUSANNomor 512 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HENDRI NOVRIZA, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Diponegoro Lorong Budidaya, Nomor99Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, pekerjaan swasta;Dalam hal diwakili oleh kuasa Suwandi, S.H., M.H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRI NOVRIZA,S.Sos.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama Is Sudaryono, S.H., M.H., danDr.

SYAMSUL ALAM, S.SOS;

SYAMSU ALAM, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Dahlia Belakang KantorSamsat, Kelurahan/Desa Pattirosompe, Kecamatan/DistrikTempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan,pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Wajo;Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi Il;Halaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan KomisiPemilinan Umum Kabupaten Wajo Nomor 907/PL.01.9 Kpt/02/7313/KPU Kab/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, TentangPenetapan atas nama saudara Syamsu Alam, S.Sos yang memperolehsuara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPCPartai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calonterpilin pengganti calon terpilin anggota DPRD Kabupaten Wajo padaPemilinan Umum

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 907/PL.01.9 Kpt/02/7313/KPU Kab/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, TentangPenetapan atas nama saudara Syamsu Alam, S.Sos yang memperolehsuara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima)DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagaicalon terpilin pengganti calon terpilin anggota DPRD Kabupaten Wajopada Pemilihan

sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c Juncto ayat (2) huruf (a)Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 TahunTahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, PenetapanPerolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilin Dalam Pemilinan Umum;Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa a quodalam rangka menetapkan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai calonyang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD KabupatenWajo, dan kemudian digantikan dengan Syamsu Alam S.Sos

EJBENDS DOEKA,S.Sos., M.Si.,cs

YEFTA BENGU S.Sos, MM yang juga adalah sebagaiKetua KPN Maju yang dalam Perselisihan Hubungan Industrial disebutPENGUSAHA.Bahwa Sdr.

YEFTABENGU S.Sos,MM yang juga adalah sebagai Ketua KPN Maju yang dalamPerselisihan Hubungan Industrial disebut PENGUSAHA.Bahwa Sdr.

YeftaBengu S.Sos, M.M dengan jabatan sebagai Ketua KPN Maju ataukahatas nama Pribadi ?

Saksiditunjuk/diberi kuasa sebagai Manager oleh Yefta Bengu, S.Sos, MM dalamkapasitasnya sebagai Ketua KPN Maju.

,M.Si. yang menyatakan sebagai Wakil Ketua Koperasi Pegawai NegeriMaju Kota Kupang;Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah EJBENDS DOEKA,S.Sos.

NURYANI M ABDULLAH,S.Sos vs ALFIAN HI GANI, dk

PUTUSANNo.32/Pdt/2017/PT.TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusansebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :NURYANI M ABDULLAH,S.Sos, Umur 39 Tahun, Agama lIslam,KebangsaanIndonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,alamat RT 05/RW.02,KelurahanTubo,Kecamatan Ternate Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh KuasanyaMUHAMAMMAD KONORAS,SH,MH dan SARMAN

NYONYA ERNAWATY, S.Sos;;

EJBENDS DOEKA,S.Sos., M.Si.,cs

YEFTA BENGU S.Sos,MM yang juga adalah sebagai Ketua KPNMaju yang dalam Perselisinan Hubungan Industrial disebutPENGUSAHA;Bahwa Sdr.

Yefta Bengu S.Sos, M.M dengan jabatan sebagai Ketua KPNMaju ataukah atas nama Pribadi ?

demikian pulatidak ada kuasa dari Anggota Pengurus KPN Maju Kota Kupanglainnya kepada Terlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM sebagaiPimpinan Kupang Beach Hotel, terlebih lagi tidak pernah dilakukandalam Rapat Anggota Koperasi bahwa Terlawan Tersita/JeftaBengu,S.Sos,MM disetujui dan diangkat sebagai pimpinan danpengelola Kupang Beach Hotel.

,M.Si. yang menyatakan sebagai Wakil Ketua KoperasiPegawai Negeri Maju Kota Kupang;Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah EJBENDSDOEKA, S.Sos.

,M.Si. berkapasitas untuk mewakili Koperasi PegawaiNegeri Maju Kota Kupang dalam perkara Nomor 9/Pdt.Plw/2017/PN Kpgyang diajukan pemeriksaan banding in casu;Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dalam perkaraNomor : 9/Pdt.Plw/2017/PN Kpg, yakni Koperasi Pegawai Negeri Maju(KPN Maju) Kota Kupang, sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalamperkara a quo diwakili oleh EJBENDS DOEKA, S.Sos.,M.Si., dan dalamperkara tersebut EJBENDS DOEKA, S.Sos.

KADEK PUTRA ASTAWIBAWA SANGGING, S.Sos., DKK VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR., 2. I KETUT SUGATA;

PUTUSANNomor 145 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.KADEK PUTRA ASTAWIBAWA SANGGING, S.Sos.,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BanjarLebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar,Kabupaten Gianyar, Bali, pekerjaan Pegawai NegeriSipil;Ir.

KADEKPUTRA ASTAWIBAWA SANGGING, S.Sos., 2. Ir. WAYAN ANOMASTAWIGUNA, 3. KADEK INDRA ASTAWIDANA, S.E.;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara padatingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.

EJBENDS DOEKA,S.Sos., M.Si., cs

YEFTABENGU S.Sos, MM yang juga adalah sebagai Ketua KPN Majuyang dalam Perselisihnan Hubungan Industrial disebutPENGUSAHA.Bahwa Sdr.

YEFTA BENGU, S.Sos.,M.M. yang jugaadalah sebagai Ketua KPN Maju yang dalam Perselisihan HubunganIndustrial disebut PENGUSAHA.Bahwa Sdr. YEFTA BENGU, S.Sos.,M.M. dalam perkara PHI disebutsebagai Pengusaha yang hanya menjalankan perusahaan bukanmiliknya in casu adalah milik KPN Maju.Bahwa oleh karena YEFTA BENGU, S.Sos.,M.M. sebagai Ketua KPNMaju yang mengelolah Kupang Beach Hotel atas nama KPN Majumaka segala kerugian yang ditimbulkan akibat perobuatan YEFTABENGU, S.Sos.

YeftaBengu, S.Sos., M.M. dengan jabatan sebagai Ketua KPN Majuataukah atas nama Pribadi ?Fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa Kupang BeachHotel dikelolah/dipimpin oleh Yefta Bengu, S.Sos.,M.M. dalamjabatannya sebagai Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju,bukan pribadi Yefta Bengu, S.Sos.

uang pesangon kepada Terlawan Penyita dalm perkaraini menjadi tanggung jawab KPN MAJU bukan Yefta Bengu, S.Sos.

pula tidak ada kuasa dari Anggota Pengurus KPNMaju Kota Kupang lainnya kepada TerlawanTersita/JeftaBengu,S.Sos,MM sebagai Pimpinan Kupang Beach Hotel, terlebihlagi tidak pernah dilakukan dalam Rapat Anggota Koperasi bahwaTerlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM disetujui dan diangkatsebagai pimpinan dan pengelola Kupang Beach Hotel.

Sahrun Abbas, S.Sos., M.Ap.

TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tingggi Maluku Utara yang mengadili perkaraperkarapidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut di bawah dalam perkara terdakwa:Nama lengkap : Sahrun Abbas, S.Sos., M.Ap.Tempat lahir : SananaUmur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 Desember 1988Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Falahu Kecamatan Sanana KabupatenKepulauan SulaAgama : IslamPekerjaan : Patwal Wakil Bupati Kep.

Sula (Honorer di PemkabSula)Terdakwa Sahrun Abbas, S.Sos., M.Ap. ditahan dalam tahanan RUTANberdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4September 2019;. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28September 2019;.

Perkara: PDM16/S.2.15/Eoh.2/09/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa SAHRUN ABBAS, S.Sos, M.Ap, pada hari Sabtutanggal 10 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WIT atau setidaktidaknya di suatuwakiu dibulan Agustus 2019 didepan bengkel Rusli Kiat di desa Mangon Kec.Sanana Kab.

Menyatakan terdakwa SAHRUN ABBAS, S.Sos, M.Ap. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaansebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAHRUN ABBAS, S.Sos, M.Ap.dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa Sahrun Abbas, S.Sos., M.Ap. tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaoenganiayaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

EJBENDS DOEKA, S.Sos., M.Si., cs

YEFTA BENGU S.Sos, MM yang juga adalah sebagaiKetua KPN Maju yang dalam Perselisihan Hubungan Industrial disebutPENGUSAHA.Bahwa Sdr.

YEFTABENGU S.Sos,MM yang juga adalah sebagai Ketua KPN Maju yang dalamPerselisihan Hubungan Industrial disebut PENGUSAHA.Hal. 17 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPGBahwa Sdr.

YeftaBengu S.Sos, M.M dengan jabatan sebagai Ketua KPN Maju ataukahatas nama Pribadi ?

Saksiditunjuk/diberi kuasa sebagai Manager oleh Yefta Bengu, S.Sos, MM dalamkapasitasnya sebagai Ketua KPN Maju.

pula tidak ada kuasa dari Anggota Pengurus KPN Maju Kota Kupanglainnya kepada Terlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM sebagai PimpinanKupang Beach Hotel, terlebih lagi tidak pernah dilakukan dalam Rapat AnggotaKoperasi bahwa Terlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM disetujui dandiangkat sebagai pimpinan dan pengelola Kupang Beach Hotel.

KHAIDIR MUDAH, S.Sos VS 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI., 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT