Ditemukan 457982 data
1.SONI, S.H., C.Md., C.MpdI., C.CA
2.BATARA MULIA, S.H
3.MAULANA MAKMUN
Tergugat:
H. Murasman
Turut Tergugat:
3.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5.Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan C/q Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
6.Karapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura
72 — 4
WISNU HAMBORO, SH
Terdakwa:
A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN , AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHERAN
458 — 108
Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangjenis vannamei milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak Ssesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab. PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037.
Ruang Wilayah (RTRW) Pemda Pesisir Barat,dimana BAPPEDA Pesisir Barat yang membuat Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) tersebut; Bahwa benar Usaha budidaya tambak udang milik Terdakwa tersebutbertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.
Zetta sudah berjalansebelum terbit Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkanRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut disahkan pada tahun2017; Bahwa Peraturan Daerah perihal rencana Tata Ruang wilayah tahun20172037 di tetapkan pada tanggal 28 November 2017; Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah tenggang waktu 2(dua) tahun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebutdiberlakukan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa
Bahwa menurut penjelasan Pihak terkait, Pemda Pesisir barat tidakmengeluarkan izin dikarenakan usaha tambak udang tersebut karena telahmenyalahi Tata Ruang Pemda Pesisir Barat sesuai dengan Perda Nomor. 8Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037,; Bahwa benar sudah ada surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :1.
Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangyang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab.
Terbanding/Terdakwa : RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM , REZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM
371 — 31
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Parman Fransiskus Situmorang
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
131 — 0
SK.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 dan Peta Lampirannya adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa;
- Menyatakan bahwa kawasan hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2023 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap objek sengketa;
- Menyatakan dalam hukum :
Terbanding/Terdakwa : Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
105 — 13
Terbanding/Penuntut Umum I : SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
Terbanding/Penuntut Umum II : BUSTANUDDIN, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
65 — 22
Terbanding/Terdakwa : MORIS SIPAYUNG Anak dari JATI ALAM SIPAYUNG
9 — 6
136 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. WERHANUDIN bin SA'ID
112 — 38
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1. PT. PANAHATAN
Turut Tergugat:
2. Kementerian Linngkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia),
85 — 60
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI RIAU Cq.PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN PELALAWAN
2.PT.Madukoro
147 — 84
Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun dariPemberi izin (Tergugat 1!).
Bahwa Menanggapi Poin 16 Dalil Penggugat yang pada pokoknyaPenggugat telah menggugat ke Penggadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru kami tanggap!
sebagai berikut :Bahwa sudah seharusnya Perkara ini di diperiksa dan di adili diPengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan denganKeputusan Tata Usaha Negara.Bahwa SK Surat Keputusan Nomor: 522.21/IUPHHKT/1/ 2003/017tanggal 31 Januari 2003 merupakan Keputusan Tata usahaNegara yang telah memenuhi syarat yang harus diperiksa di adilioleh Pengadilan Tata Usaha Negara.7.
Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan TataUsaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Yangditerbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdatadengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negaramenurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahankedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :"suatu
102 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
DADANG HIDAYAT
101 — 22
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
769 — 316
PUTUSANNOMOR: 80/G/LH/2019/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan DiponegoroNo. 34 Bandung, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaANA A! $$ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enn enn een eens1.
PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbuny : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negarasedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap.; 2.
Artinya bahwa suatu hubungan hukumyang menimbulkan pengaruh atau akibat pada kondisi hak, kewajiban ataukewenangan terhadap suatu subjek hukum.; Hak untuk menggugat (legal standing) di Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah hak yang melekat karena adanya peristiwa hukum dengan terbitnyasuatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dengan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak atau kewajibanhukum atau kedudukan hukum tertentu.
Usaha Negara objek sengketa terbit bukanlahkeputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri.
Bahwa objek sengketamerupakan keputusan Tata Usaha Negara yang lahir setelah adanya keputusanmengenai kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL.
80 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
PUTRA BIN ROYAN
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Provinsi Riau, GUBERNUR Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
202 — 106
(Bukti P8 ) ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 15), maka sejak tahun 1986status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo sudah berstatus sebagaiKawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo ;Bahwa kemudian pada tahun 1987, Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) tersebut diatas (poin 15) telah dilakukan tata batas dilapangan olehDirektorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan panjangbatas 167,5 KM dan kemudian Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebutdiberi nama dengan Kawasan Hutan
(BuktiP9) ;Bahwa pada butir c Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan ProduksiTerbatas Tesso Nilo tersebut disebutkan secara tegas bahwa di dalamkawasan hutan produksi terbatas Tesso Nilo di maksud tidak terdapat lagiHalaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.G/LH/2020/PN Plw19.20.21.22.23.24.tanahtanah penduduk maupun pihak ketiga yang mempunyai milik atau haklainnya ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 14, poin 15, poin 16, poin 17dan poin 18), maka secara hukum status OBJEK SENGKETA
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT PP Property Tbk
Turut Terbanding/Penggugat III : HALIM PERDANAKUSUMA
Turut Terbanding/Penggugat IV : DAULAT PANTAS
Turut Terbanding/Penggugat II : GAMAL MUHAMMAD
Turut Terbanding/Penggugat V : ROBERT SUCIPTO
168 — 35
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 19/G/LH/2017/PTUN-SRG tanggal 10 oktober 2017 yang dimohonkan banding; ----------------------------------------------------------------------------------------
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan
1.Beni Wijaya, S.H., M.H.
2.Rini Purnamawati, SH
3.Siti Fatimah, S.H., M.H.
4.Firmansyah, SH
5.Renny Ertalina, SH.
Terdakwa:
Sohir Bin Mad Sopari Alm
56 — 34