Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 10-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1048/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. REMAJA BANGUN KENCANA
207 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berupa hibah, bantuan atausumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarahdalam garis keturunan lurus satu derajal, dan badan keagamaanatau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha keciltermasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,kepemilikan atau penguasaan antara pihakpihak yangbersangkutan;e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankansebagai biaya;f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
    KKDM;b. bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan yangtelah dilaporkan PT KKDM diketahui Daftar PemegangSaham/Pemilik Modal sebagai berikut : Rtarrer chan Alanvat Se aisetorTirtobumi Prakarsatama, Jakarta 227.022.500.000.00 44,47PT Citra Mandiri Sukses (Sidoardjo) 180.000.000.000,00 35,26Pemohon Banding (Jakarta) 10.327.500.000,00 2,02PT Indadi Utama (Jakarta) 85.000.000.000,00 16,75PT Jasamarga (Jakarta) 7.650.000.000,00 1.50Jumlah 510.000.000.000,00 100 c. bahwa dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun
    Dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 yangditerima di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tanggal 28Maret 2008 dan Laporan Keuangan PT. Remaja BangunKencana per 31 Desember 2007 diketahui bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakmelaporkan adanya penyertaan/penyetoran modal kepadaPT. Kamundan Energy maupun PT. KKDM pada LampiranVI SPT Tahunan PPh Badan 2007;3.4.
    Bahwa dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2008yang diterima di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tanggal30 Juni 2009, diketahui dalam Lampiran VI SPT TahunanPPh Badan 2008 juga tidak terdapat pelaporan mengenaiInvestasi yang dilakukan kepada PT. Kamundan Energymaupun PT. KKDM;Halaman 20 dari 31 halaman.
    Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakanbahwa data keuangan Wajib Pajak yang dipegang oleh DirektoratJenderal Pajak (DJP) adalah data yang tertera dalam SPTTahunan PPh Badan berikut Lampiranlampirannya.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 08-06-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 123/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 3 Oktober 2017 — Tn. Hendra Hermijanto, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
140 — 209
  • ,LL.M,.ACCS, Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia ;Daulat Pandapotan Silitonga, Direktur Perdata, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum ;Maftuh, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum ;Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub DirektoratHukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum ;.
    Ronald Sinjal Lumbuun, Staf Grade 5, Kepala SubDirektorat Badan Hukum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi AdvokasiKeperdataan, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 234/G/2015/PTUNJKT.7. lwan Setiawan, Kepala Seksi Dokumentasi Notariat DanSekretariat Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, Kepala SubDirektorat Badan Hukum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;8.
    Daniel Duardo Noorwijonarko, Penyusun Laporan DanHasil Evaluasi, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;9. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum DanAdvokasi, Kepala Sub Direktorat Badan WHukum,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;10. Adi Kurniawan, Analis Permasalahan Hukum, KepalaSub Direktorat Badan WHukum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;11.
    Fitra Kadarina, Analis Pendapat Hukum Dan Advokasi,Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;12. Dnarmawan Hendarto, Penatausahaan, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di JalanH.R. Rasuna Said Kav. 67, Jakarta Selatan 12940,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH. HH. 07.04.26, tanggal 10 Juli 2017, untuk selanjutnya disebutSEDAQAL cccccsrescunce crmeus ones ue meer om meee DE PRALIGAT . PT.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 09-06-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 27-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 177/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN SHIHHATUL IMIM Diwakili oleh Drs. H. BAHARUDDIN M. DKK
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : YAYASAN GENERASI SEJAHTERA. Diwakili oleh Arman Hamdhan
83 — 20
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 08-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 2/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB CILACAP. Diwakili oleh DJOKO SUMEDI, SH., MH
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbanding/Tergugat III : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
80 — 12
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 07-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 143/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : Yayasan Kawaluyaan (James Nangoi)
Terbanding/Penggugat : YAYASAN KAWALUYAAN
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
191 — 107
  • keputusan tata usaha negara melainkan hanyasebuah tanda terima surat/pencatatan administratif;Menimbang, bahwa untuk menilai apakah objek sengketa merupakansuatu keputusan TUN atau suatu tindakan administrasi belaka, MajelisBanding memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa benar, unsurunsur dari Suatu kKeputusan tata usaha negara yangdapat digugat di pengadilan tata usaha negara telah ditentukan dalamPasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:suatu penetapan tertulis;dikeluarkan oleh Badan
    atau Pejabat Tata Usaha Negara;berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;bersifat konkret;individual;final;menimbulkan akibat hukum;bagi seseorang atau badan hukum perdata; Bahwa benar dengan berlakunya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian keputusan tata usahanegara harus dimaknai sebagaimana diatur pada Pasal 87, yaitu:penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;Keputusan Badan dan/atau Pejabat
    No. 143 / B / 2021 / PT.TUN.JKTJenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAMRI Nomor : AHUAH.01.060019613, diterbitkan tanggal 23 Agustus 2020,perihal penerimaan perubahan data Yayasan Kawaluyaan (vide bukti P11= T1 = TIl.intv2); Bahwa benar, isi dari surat objek sengketa selengkapnya sebagai berikut:Sesuail dengan data dalam format Isian Perubahan yangdisimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkanAkta Notaris Nomor 06, tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat olehNotaris
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-04-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 57/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penggugat:
ADIYANTO Als BABEH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
SOENARYO SALIM
220 — 165
  • Bahwa Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis (beschikking)yang telah diterbitkan oleh Tergugat (ic.Badan Pertanahan Nasional KotaMedan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8)UndangUndang Nomor;2. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni;Diterbitkan Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional KotaMedan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenanguntuk menerbitkan Objek Sengketa;
    Final: artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telahbersifat defenitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata serta tidak lagi memerlukan persetujuan dariinstansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal;4.
    Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No. 9 tahun 2004tentang perubahan atas UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau rehabilitasi
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha menyebutkan; Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara;2.
    ;Bahwa anehnya pada tahun 2017 Liat Malau, S.H alias Buce menggugatSoenaryo Salim dan Kepala Badan Pertanahan Kota Medan secaraperdata di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 79/Pdt.G/2017/PNMdn dan perkara tersebut antara Liat Malau, S.H alias Buce denganSoenaryo Salim berakhir dengan perdamaian sesuai dengan Putusan AktaPerdamaian No.79/Pdt.G/2017/PNMdn, sehingga Sertipikat yangditerbitkan Tergugat diatas tanah yang dikuasai dan dikelola Penggugatsejak tahun 1980 patut diduga adalah tidak sesuai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
Dr. H. Dasrizal, MP.
Tergugat:
1.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
2.Hardizon Bahar sebagai Ketua dan Edi Suarto sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat
236 — 170
  • sesorang atau badan hukumperdata,3.
    Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas inisetiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakanwalaupun terdapat pihak (orang atau badan hukum perdata) yang merasadirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut.
    Demikian pula Tergugat, pada prinsipnyamemberikan kebebasan atas pendirian badan hukum yayasan. Namunkebebasan tersebut seyogyanya harus memperhatikan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;2.
    Demikian pula Tergugat, pada prinsipnya memberikankebebasan atas pendirian badan hukum yayasan.
    Jadi inilah yang dikatakan dasar hukumnya bahwa yang melakukan suatu kewenangan tersebut adalah pada badan pejabat Tata Usaha Negarayaitu badan yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang ada dalam lapangan eksekutif, ini sesuai ketentuan yang ada dalam UndangUndang Nomor30 tahun 2014 yaitu bahwa Pejabat Tata Usaha Negara disini adalah Kementerian yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena beliaunya sebagai badan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 10-11-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 286/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 Desember 2022 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administarsi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI
Terbanding/Penggugat : PT. Tambang Mas Sangihe
194 — 26
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 18-11-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 292/B/TF/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Himpunan Pegawai Universitas Siliwangi (HIPUSI)
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbanding/Penggugat I : Brigjen TNI ( Purn ) H. Eko Irianto, S.IP
Terbanding/Penggugat II : H. Dudung Suryana, M.Pd
Terbanding/Penggugat III : R.Sony Somali. Drs.M.Pd
Terbanding/Penggugat IV : Budhi Wahyu Fitriadi, SE,. MP
Terbanding/Penggugat V : Dr. Wawan Sukmana, AK.CA.CPA
106 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1064/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. TIRTA SARANA MULIA,
233 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1064/B/PK/PJK/2015Bahwa menyampaikan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP4241WPJ.11/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan(SKPKB PPh Badan) Nomor 00012/206/08/619/11 tanggal 8 Agustus 2011Tahun Pajak 2008, diterima tanggal 15 Agustus 2012;Bahwa adapun pokokpokok permohonan banding Pemohon Bandingadalah sebagai berikut:PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDINGBahwa Pasal 2/7 ayat (1) UndangUndang
    Kredit Pajak Badan 75.459.500,00) 36.114.366,00) 39.345.134,00 PENJELASAN KOREKSI OLEH TERBANDINGPeredaran Usaha Rp1.706.390.250,00 (Koreksi Positif)Bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil pemeriksaan yangbersumber dari SPK, Rekening Koran/Buku Tabungan, keterangan dari BpkReza Lesmana serta bukti pengaduan ditemukan peredaran usaha yang belumdilaporkan oleh Wajib Pajak.
    Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar/jumlah pajak yanglebin dibayar dalam SKPKB PPh Badan Nomor 00012/206/08/619/11tanggal 8 Agustus 2011 Tahun Pajak 2008;Dengan perincian sebagai berikut:suratnyaNomor .
    Dengandemikian penerbitan SKPKB PPh Badan Nomor 00012/206/08/619/11 tanggal 8Halaman 7 dari 24 halaman.
    Putusan Nomor 1064/B/PK/PJK/20153)4)9)6)1)8)9)Dalam proses keberatan, Pemohon Banding mengajukan keberatanbahwa Harga Pokok Penjualan yang belum dilaporkan dalam SPTPPh Badan 2008 senilai Ro1.575.465. 396,00;Keberatan Pemohon Banding tidak didukung dengan buktibuktiyang meyakinkan Terbanding, sehingga tidak dapatdipertimbangkan oleh Terbanding;Harga Pokok Penjualan yang dilaporkan di SPT PPh Badan Tahun2008 adalah sebesar Rp2.317.902.931,00 sedangkan Harga PokokPenjualan sesuai Laporan Keuangan (
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1619/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
194 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Neto Dalam Negeri 176,876,650 177,984,074 1,107,424(34)6 Penghasilan Neto Dalam Negeri 438,604 438,604 Lainnya7 Penghasilan Kena Pajak (5+6) 177,315,254 178,422,678 1,107,4248 PPh Terutang 53,194,576 53,526,803 332,2279 Kredit Pajak 53,194,576 53,194,576 10 PPh Kurang Bayar (89) 332,227 332,22711 Sanksi Administrasi Bunga 106,313 106,313Pasal 13(2) KUP12 PPh yang masih harus dibayar 438,540 438,540 Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, menurut PemohonBanding, tidak ada lagi jumlah PPh Badan
    yang masih harus dibayar (Nihil)dan dikarenakan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atasSKPKB PPh Badan sebesar USD 438,540, maka terdapat kelebihanpembayaran yang seharusnya dikembalikan kepada Pemohon Bandingsebesar USD 438,540;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar PutusanPut107067.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
    Putusan Nomor 1619/B/PK/Pjk/2019Pajak Pajak ("PPh Badan")No.00003/216/13/081/15 tanggal 14 April 2015 Tahun Pajak 2013atas nama BUT Premier ONS;DENGAN MENGADILI SENDIRI:Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00959/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Juni 2016Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan ("PPh Badan") No.00003/216/13/081/15 tanggal14 April 2015 Tahun Pajak 2013 atas nama BUT Premier ONS;Membatalkan SKPKBNo.00003/216/13/081/15 tanggal 14 April
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
341 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pihak Pemeriksa menganggap bahwa koreksifiskal tersebut merupakan penghapusan piutang tak tertagih sehingga sesuaidengan S491/PJ.312/2004 penghapusan piutang tersebut tidak dapat diakuisecara fiscal;Bahwa pihak Pemeriksa melakukan koresi sebesar Rp8.908.061.875,00atas koreksi fiskal negatif cadangan persediaan yang kami lakukan dalam SPTTahunan PPh Badan tahun 2007.
    dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islamkepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentukatau disahkan oleh Pemerintah;Pajak Penghasilan;biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadiWajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atauperseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;Halaman 10 dari 26 halaman.
    Pasal 28 Ayat (1):Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajibmenyelenggarakan pembukuan;Pasal 28 Ayat (3):Halaman 11 dari 26 halaman.
    Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang usahaIndustri Radio, Televisi, alatalat rekam suara;b. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) KPP MadyaSidoarjo Nomor: Lap198/WPJ.24/KP.0805/2009 tanggal 22 Juni 2009diketahui bahwa terdapat Koreksi Fiskal Pencadangan Piutang Taktertagih sebesar Rp1.827.863.797,00;c.
    Kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) di SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2003melakukan koreksi fiskal positif atas pembentukan cadangan yaitusebesar Rp217.551.762,00.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-08-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2951/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT YKK ZIPPER INDONESIA
190 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-02-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 19 Juli 2022 — Penggugat:
1.HERMAN TRISNA
2.CENDIANA SOEMARKO
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Intervensi:
PT BUMI BORNEO INTI
430 — 103
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-01-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 19-04-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 57/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA Diwakili Oleh : FAHRURROJI SIDIK, S.H., M.H
Terbanding/Penggugat I : Ir.Muhammad Barori,M.Si
Terbanding/Penggugat II : Drs.Sumarjono,M.Si
120 — 69
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 48/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
BOBBY SUHARDIMAN
Tergugat:
1.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada KEMENDAGRI
2.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI
390 — 230
  • Ade Komarudin, MH.karena Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sudahterdaftar sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
    Keputusan badan publik harus dibuat Ssungguhsungguh seimbangHalaman 28 dari 97 halaman Putusan Nomor 48/G/2020/PTUNJKT.e.
    Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji danmembatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.4. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalammerancang suatu undangundang.TERGUGAT MELANGGAR ASAS BERTINDAK CERMAT :Asas Kecermatan menghendaki administrasi negara harus bertindak denganhatihati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
    Tanggal 17 Maret 2016 telah dikeluarkan SK Pengesahan Badan Hukummelalui Surat Nomor AHU.0033252.AH.01.07 atas namaPERKUMPULAN SOKSI dengan struktur kepengurusan ALI WONGSOsebagai Pit.
    Tanggal 24 Juni 2016, telah dikeluarkan SK Pengesahan Badan Hukummelalui surat Nomor AHU.0065839.AH.01.07 atas nama PRESIDIUMDEPINAS SOKSI dengan struktur kepengurusan Lawrence TP Siburiansebagai Ketua Umum.10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013, Kantor Pelayanan Pajak Pratama JakartaTanah Abang Dua menerbitkan SKPKB PPh Badan NomorHalaman 1 dari 145 halaman.
    Putusan Nomor 773/B/PK/PJK/2015PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayarsebesar Rp13.199.459.300,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesarRp6.335.740.464,00 sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh Badan yangmasin harus dibayar menurut SKPKB PPh~ Badan sebesarRp193.535.199.764,00 dengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:1.
    Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmenegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yangmelaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajakyang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;Dalam penjelasan dari Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002dijelaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Badan Peradilan sebagaimanaHalaman 29 dari 145 halaman.
    Putusan Nomor 773/B/PK/PJK/2015 Kembali (semula Pemohon Banding)sampaikan bahwa:Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mempunyai kerugianyang masih dikompensasikan untuk TahunPajak 2002 sebesar Rp10.689.238.769,00;Bagaimana dengan dasar SKP PPh Badan aquo yang diterbitkan apakah terkait denganSKP a quo untuk PPh Badan ?
    Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaankehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencarikeadilan terhadap sengketa pajak;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2191/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — PT AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
328 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PemohonBanding Tahun Pajak 2014 adalah sebagai berikut: Deskripsi Wajib PajakPeredaran Usaha 141.021.375.210Harga Pokok Penjualan 135.655.677.915Laba Bruto 5.365.697.295Biaya Usaha Lainnya 743.322.264Laba Operasi 4.622.375.031Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha (4.880.469.578)Penyesuaian Fiskal Positif 1.363.907.812Penyesuaian Fiskal Negatif 10.188.623.036Penghasilan Neto Fiskal (9.082.809.771)Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Kena Pajak (9.082.809.770)PPh Badan
    Terutang 0Kredit Pajak 1.954.231.045PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar (1.954.231.0045)Jumlah Sanksi Administrasi 0PPh Badan yang (Lebih) Dibayar (1.954.231.045) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116494.15/2014/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 10 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 09-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KIMBERLY CLARK INDONESIA
344 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 462/B/PK/Pjk/2020menetapkan kembali Lebin bayar PPh Badan PT Kimberly Clark Indonesiauntuk Tahun 2012 sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian JumlahPeredaran Usaha 324.258.968.997Harga Pokok Penjualan 278.546.456.927 Laba Bruto 45.712.512.070Biaya Usaha Lainnya 82.968.682.322Laba Operasi (837.256.170.252)Penghasilan dari Luar Usaha 229.808.656Biaya dari Luar Usaha 59.390.240.985Laba Komersial (96.416.602.581)Penyesuaian Fiskal Positif 15.873.769.052Penyesuaian Fiskal Negatif
    6.617.508.407 Penghasilan Neto Fiskal(87.160.341.936) Penghasilan Kena Pajak(87.160.341.936) PPh Badan Terutang Kredit Pajak(3.382.323.862) PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar(3.382.323.862) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT103883.15/2012/PP/M.XIA Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding
    Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00101/KEB/WPJ.07/2016tanggal 01 Maret 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00111/406/12/052/14 tanggal 08 Desember 2014 atas nama PT KimberlyClark Indonesia, NPWP 01.071.300.6052.000, beralamat di Wisma 77Tower 2 Lantai 16 Suite 1602, Jalan Letjend S.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00101/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 01 Maret 2016tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00111/406/12/052/14 tanggal 08 Desember 2014 atas nama PT Kimberly ClarkIndonesia, NPWP 01.071.300.6052.000, beralamat di Wisma 77Tower 2 Lantai 16 Suite 1602, Jalan Letjend S.
    menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00101/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 01Maret 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar(SKPLB) Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 101/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat II : Drs. Cipto Sulistio
Terbanding/Penggugat : PT. TJITAJAM. Diwakili oleh ROTENDI
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
360 — 172
  • Itty 3) nsenen cnn eene cence tc ne eee nnn nenenn een nnennennnnennnnennnnnnnensMenimbang, bahwa pihak Pembanding II/Tergugat dalam Jawabannyapada angka 2 dan angka 3 secara jelas dan tegas (expressis verbis) menyatakanbahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Terbanding/Penggugat tidakditemukan dalam data base badan hukum perseroan (SABH) walaupun sudahdiupayakan dicari, dan Tergugat tetap tidak mengakui Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0007671.AH. 01