Berdasarkan pasal 11 ayat 4dari P3B Indonesia Belanda tersebut di atas, bunga yang timbul di Indonesia tersebutdikenakan pajak di Belanda.

Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/20141244.587.145.638,00 karena biaya tersebut merupakan biaya bunga atashutang perusahaan ke Schlumberger Finance BV (SFBV), yaitu sebuahperusahaan yang berdomisili di Belanda dan pemberian hutang tersebutmempunyai jangka waktu sampai dengan 36 bulan (3 tahun).Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4 dari P3B Indonesia Belanda, bunga yang timbul di Indonesia tersebut dikenakan pajak diBelanda;Bahwa atas keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon

Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utangatau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupunbadan, diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan.Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), mengingat tatacarapelaksanaannya belum dibicarakan antara "Pejabat yang Berwenang"Indonesia dan Belanda, maka berlaku ketentuan sebagaimanatercantum dalam butir tersebut di atas yaitu wajib pajak Indonesia13yang mempunyai utang atau

saat yang sama harus membayar kuponobligasi ke Entitas yang lain,2 Aktiva yang dimiliki Entitas tersebut hanya berupa financial assets dengan unsurterbesar berupa long term loan kepada Wajib Pajak,3 pada pos asset juga tidak terlihat adanya asset fisik seperti bangunan,perlengkapan kantor, kendaraan dan sebagainya,4 Entitas tersebut tidak memiliki pegawai,5 pengurus dari BV yang di Belanda itu berkedudukan di Jakarta,6 Majelis meyakini bahwa entitas di Belanda bukan merupakan beneficial ownerdari

Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/201418berlaku yaitu Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan, Article 11 Para4 Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraPemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda serta Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak.

Belanda, bunga yang timbul di Indonesia tersebut dikenakan pajak diBelanda;bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan (5) Persetujuan PenghindaranPajak Berganda (P3B) Indonesia Belanda diatur :(1).

Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersamaakan mengatur caracara untuk menerapkan ayat 2,3, dan 4.bahwa menurut Terbanding, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (5)P3B Indonesia Belanda, bahwa aturan pelaksanaan (Mode of Application)akan dibentuk dalam rangka penerapan Pasal 11 ayat (4). Namun hingga saatini hal tersebut masih dalam tahap perundingan antara competent autorithyperpajakan Indonesia dan Belanda.

Wajib Pajak yang mempunyai utang atau pinjamankepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkanmelakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh persen)dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan,2.

Ini berarti secara tidak langsungTerbanding telah mengakui SFBV sebagai beneficial owner sehinggadikenakan tarif 10% sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Belanda jo.

di atas serta memperhatikan buktibukti dipersidangan maka Majelis berpendapat, atas pembayaran bunga yangdilakukan Pemohon Banding ke Schlumberger Finance BV yangberkedudukan di Belanda, hak pemajakannya ada di negara Belanda karenaperjanjian hutang yang dilakukan antara para fihak mempunyai jangka waktulebih dari 2 (dua) tahun dan pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakanpenduduk Negara Belanda, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 P3Bantara Indonesia dan Belanda.bahwa karena hak pemajakan

BETTY ROSALINA adalah Suami - Istri, Warga Negara Belanda (Suami) dan Warga Negara Indonesia (Istri), bertempat tinggal di Minggiran Baru MJ 2/933, RT. 048/RW.014, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : ----------------------------------------- PARA PEMOHON --------------------------------------

(P.18,P.18a,P.19,P.19a,P.20,P.20a,P.21,P.22) Bahwa Pemerintahan Belanda, tidak berkeberatan terhadap pengangkatananak Indonesia oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum.Bahwa Para Pemohon berjanji bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI, danakan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepadaPerwakilan / Kedutaan Besar R.. di negara mana mereka akan bertempattinggal sampai anak berumur 18 tahun.

(Bukti P. 3a) : 4 Fotocopy Akta Kelahiran dari Surat Kutipan dari daftar Kelahiran No. 3491,atas nama PETER MARCEL SCHIPPERS, yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Groningen NL, Negara Belanda, tertanggal 2 Januari 2006.4a.Fotocopy terjemahan Akta Kelahiran dari Surat Kutipan dari daftar KelahiranNo. 3491, atas nama PETER MARCEL SCHIPPERS, dari dokumenBahasa lInggris ke Bahasa Indonesia oleh A.

SCHIPPERS dan M.SCHIPPERSSmits, dari dokumen Bahasa Inggris dan Bahasa Belanda keBahasa Indonesia oleh Soesilo, Penerjemah tersumpah berdasarkan SKGubenur DKI Jakarta, No. 527/1995. (Bukti P. 18a) : 19.Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dariPihak anak pertama Pemohon suami dari perkawinan pertama atas namaTIMO PIETER SCHIPPERS, tertanggal 10 Desember 2015.

(Bukti P.21) ; 22.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkatseorang anak dari Pihak Pemohon istri, ataas nama AGUNG SETIADIADI WIBOWO dan ERIK KRISTIANTO, tertanggal 20 Maret 2015.23.Fotocopy Surat Keterangan untuk Pengurusan Mengadopsi Anak, yangmenyatakan Pemerintah Belanda tidak keberatan terhadap pengangkatanseorang anak Indonesia oleh Para Pemohon, Tn. PETER MARCELSCHIPPERS dan Ny.

BETTY ROSALINA, yangdikeluarkan oleh Kedutaan Belanda di Jakarta, Indonesia, tertanggal4 Agustus 2015. (Bukti P.27) : 28.Fotocopy Surat Pernyataan Domisili, dari PETER MARCEL SCHIPPERS,yang diketahui oleh Pihak Kelurahan Suryodiningratan, Pemerintah KotaYogyakarta dan Pihak Kecamatan Mantrijeron, Pemerintah Kota Yogyakartafertanggal 18 Juni 2015.

JENNIFER DEL CARMEN SANCHEZ URRA adalah Suami - Istri, Warga Negara Belanda (Suami) dan Warga Negara Chili (Istri), bertempat tinggal di Jalan Tukad Batanghari VI B No. 18 A, Panjer, Denpasar Selatan, Bali, Indonesia 80225, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : ----------------------------------------- PARA PEMOHON --------------------------------------

JENNIFER DEL CARMEN SANCHEZURRA adalah Suami str, Warga Negara Belanda (Suami) dan WargaNegara Chili (Istri), bertempat tinggal di Jalan Tukad Batanghari VI B No.18 A, Panjer, Denpasar Selatan, Bali, Indonesia 80225, yang untuk selanjutnyadisebut sebagai :ee PARA PEMOHON Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca permohonan dan suratsurat yang berkenaan ; Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksisaksi ; TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHONMenimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal

(P. 17,P.17a, P.18, P.18a) 22+ == 22 22 222222 =Bahwa Pemerintahan Belanda, tidak berkeberatan terhadap pengangkatananak Indonesia oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum.Bahwa Para Pemohon berjanji bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI, danakan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepadaPerwakilan / Kedutaan Besar R.I. di negara mana mereka akan bertempattinggal sampai anak berumur 18 tahun.

(Bukti P. 3a) : 4 Fotocopy Akta Kelahiran dari Surat Kutipan dari daftar Kelahiran No. 1625,atas nama DANIEL HUISMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilArnhem, Negara Belanda, tertanggal 5 Nopember 2014. ( Bukti P.4) ; 4a.Fotocopy terjemahan Akta Kelahiran dari Surat Kutipan dari daftar KelahiranNo. 1625, atas nama DANIEL HUISMAN, dari dokumen Bahasa Inggris keBahasa Indonesia oleh A.

(Bukti P. 18a) : 19.Fotocopy Surat Keterangan untuk Pengurusan Mengadopsi Anak, yangmenyatakan Pemerintah Belanda tidak keberatan terhadap pengangkatanseorang anak Indonesia oleh Para Pemohon, Tn. DANIEL HUISMAN danNy. JENNIFER DEL CARMEN SANCHEZ URRA, yang dikeluarkan olehKedutaan Belanda di Jakarta, Indonesia, tertanggal 28 Agustus 2015.(Bukti P.19) ; 222+ 22220 22222 22 enon nne nn nne no20.Fotocopy Surat Keterangan untuk Pengurusan Adopsi Lokal, atas namaBilasTn. DANIEL HUISMAN dan Ny.

JENNIFER DEL CARMEN SANCHEZURRA, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Belanda di Jakarta, Indonesia,tertanggal 7 Agustus 2014. (Bukti P.20) ; Fotocopy Surat Pernyataan bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI dan akantetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepadaPerwakilan/Kedutaan Besar R.l, di negara mana mereka akan bertempattinggal sampai anak berumur 18 tahun, atas nama Tn. DANIEL HUISMANdan Ny. JENNIFER DEL CARMEN SANCHEZ URRA, iertanggal27 Agustus 2015.

NURUL YAPIN dan saudara MUHAMMAD NYOTO tentang uang job ke Belanda untuk lima orang sejumlah Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) dan uang penjemputan 1.250 EURO ( seribu dua ratus lima puluh EURO ) bermaterai enam ribu dan yang mendatangani GOUW HERMAN tertanggal 3 November 2014;- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 001 telah diterima dari MUHAMMAD NYOTO uang sejumlah Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) untuk pembayaran uang DP proses Eropa bermeterai enam ribu dan

dibubuhi tanda tangan oleh SUPRIYADI tertanggal 27 April 2014;- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 002 telah diterima dari MUHAMMAD NYOTO uang sejumlah Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) untuk pembayaran uang JOB TKI ke Eropa bermeterai enam ribu dan dibubuhi tanda tangan oleh SUPRIYADI tertanggal 11 Mei 2014;- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari saudara NYOTO uang sejumlah dua ratus lima puluh EURO untuk pembayaran uang penjemputan ke Belanda dan dibubuhi tandatangan oleh

Setelah itu terdakwa GOW HERMANbin HIU SUI KIE mengurus visa calon TKI pada Kedutaan Negeri Belanda diJakarta.

DIMAS alias Adi bin TUKIMIN,28Bahwa terdakwa pernah memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia adalahke Negeri Belanda secara perorangan;Bahwa nama TKI yang telah terdakwa berangkatkan ke negeri Belanda antaralain.

itu menunggu aktifnya Visa sampai empat atau lima hari dansetelah adanya LG atau panggilan kerja baru kemudian TKI di berangkatkanke Negeri Belanda;Bahwa TKI yang terdakwa berangkatkan ke negeri belanda tidakmendapatkan Pendidikan atau pelatihan Ketrampilan yang berkaitan denganpekerjaannya di Negeri belanda;Bahwa TKI yang terdakwa berangkatkan ke luar negeri ( Belanda ) tersebuttidak terdakwa Asuransikan, serta tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja LuarNegeri ( KTKLN );Bahwa terdakwa tidak menawarkan

Dan Setelah Visa keluar TKI tersebut diberangkatkan keNegeri Belanda, namun di Belanda TKI tidak diberi pekerjaan seperti yangdijanjikan;Bahwa Terdakwa .

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (KHOIRUL MUFID Bin MATRASID (Alm)) dengan Pemohon II (MISYATUN Binti HOSNAL (Alm)) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 di Dusun Gunung Belanda Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean Kabupaten

FERIADI als BELANDA bin (alm) SANIAH;

• 6 (enam) poket narkotika jenis sabu dengan rincian :

• 1 poket dengan berat 4,82 gram/ brutto;
• 1 poket dengan berat 4,85 gram/ brutto;
• 1 poket dengan berat 4,95 gram/ brutto;
• 1 poket dengan berat 4,92 gram/ brutto;
• 1 poket dengan berat 0,58 gram/ brutto;
• 1 poket dengan berat 0,32 gram/ brutto;
  • 1 (satu) dompet warna coklat;
  • 1 (satu) buah buku catatan;

    Feriadi als Belanda; Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dikamarTerdakwa pada saat penangkapan Sdr. Feriadi Als. Belanda tersebut milikTerdakwa yang didapatkan dari Sdr. Abdi Amdal Als Ato; Bahwa awalnya saksi Abdi Amdal Als. Ato dan Sdr. Feriadi Als. Belandadatang kerumah Terdakwa, kemudian' saksi Abdi Amdal Als.

    Belanda; Bahwa saudara Feriadi Als. Belanda mendapatkan 1 (satu) poket Narkotikajenis sabu tersebut dari saksi Abdi Amdal Als. Ato, yang dititipbkan kepadaTerdakwa, begitu juga Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket Narkotika jenissabu tersebut dari saksi Abdi Amdal Als.

    Belanda;Bahwa Sdr. Feriadi Als. Belanda mendapatkan 1 (Satu) poket Narkotika jenissabu tersebut dari saksi Abdi Amdal Als. Ato, yang dititipkan kepadaTerdakwa, begitu juga Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket Narkotika jenissabu tersebut dari saksi Abdi Amdal Als.

    Belanda maka ditemukan barang bukti 7 (tujuh) poket narkotika jenissabusabu dengan rincian 1 poket milik Feriadi yang ditemukan di dompet Feriadisedangkan 6 poket milik Terdakwa yang ditemukan dikamar Terdakwa;Menimbang, bahwa awalnya saksi Abdi Amdal Als. Ato dan Sdr. FeriadiAls. Belanda datang kerumah Terdakwa, kemudian saksi Abdi Amdal Als.

    Belanda;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN BonMenimbang, bahwa Sdr. Feriadi Als. Belanda mendapatkan 1 (satu)poket Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Abdi Amdal Als. Ato, yang dititipkankepada Terdakwa, begitu juga Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket Narkotikajenis sabu tersebut dari saksi Abdi Amdal Als. Ato;Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.Lab : 5434/NNF/2018 tanggal 21 Juni 2018, yang ditandatanganioleh Ir. R.

dikenakan pajaksebesar 20% berdasarkan UndangUndang Pajak Penghasilanyang berlaku di Indonesia;Bahwa dilain pihak, terungkap dalam persidangan bahwa GFBVadalah penduduk Belanda, dan atas pendapatan bunga yangditerima dari Pemohon Banding telah dilaporkan sebagaiPenghasilan Kena Pajak di Belanda, atau dengan kata lainPemerintah Belanda telah mengenakan pajak berdasarkanketentuan yang diatur dalam Pasal 11 P3B Indonesia Belanda;Bahwa Majelis berpendapat, tindakan Terbanding merupakantindakan sepihak

Belanda Jo.

)dapat dikenakan pajak di Negara lainnya (Belanda);Halaman 22 dari 56 halaman.

Putusan Nomor 1649/ B /PK/PJK/2017b)Pihak yang memperoleh bunga, yakni GFBV, Belanda,memang telah dapat mengindikasikan bahwa dirinya adalahresident Belanda, yaitu dengan menunjukkan dokumenberupa Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkanoleh Competent Tax Authority di Belanda;Namun demikian, dokumen SKD tersebut tidak dapatmenunjukkan bahwa GFBV Belanda adalah beneficialowner dari penghasilan bunga tersebut karena informasiyang tersedia dalam SKD hanya menyangkut masalahresidency dari GFBV

di Belanda.

Bahwa Dupoer Finance BV adalah lembaga keuangan yang berkedudukandi Belanda yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak ataspenghasilan bunga yang diterima di Belanda, sesuai dengan SuratKeterangan Domisili (GKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenangdi Belanda;c.

Bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara PemerintahRepublik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda telah diratifikasiPemerintah Indonesia pada tanggal 14 Nopember 2003 melalui KeputusanPresiden RI Nomor 92 Tahun 2003 dan telah diberitahukan kepadaPemerintah Belanda melalui Nota Diplomatik Nomor : 965/EK/XIV/03/62tanggal 30 Desember 2003;d.

Maka masalah pembayaran bunga ke Belandadiatas, jika kontrol untuk menggunakan bunga tersebut dipegang olehperusahaan Belanda tanpa dapat diatur atau diperintah olehperusahaan lain, maka perusahaan di Belanda tersebut dapat dikatakansebagai Beneficial Owner, tapi berlaku sebaliknya, jika perusahaan diBelanda tersebut tidak punya kontrol atas bunga yang diterimanya,maka perusahaan di Belanda tersebut bukan lah Beneficial Owner;Bahwa dapat diketahui dengan jelas bahwa Majelis tidak menjadikantujuaan

sebagai badan di Negara Belanda sebesarRp726.110.000,00 belum diatur tatacara pelaksanaannya oleh"pihak yang berwenang" dari Indonesia dan Belanda sesuai denganPasal 11 ayat (5) Persetujuaan Penghindaran Pajak BergandaIndonesiaBelanda;Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia menyadari bahwaketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (4) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda Indonesia Belanda merupakansebuah ketentuan yang berbeda dan hanya satusatunyapengaturan dalam Pasal 11 Persetujuan Penghindaran

Masalah tersebut harus diajukan dalam jangkawaktu 3 (tiga) tahun sejak adanya pemberitahuan pertama tentangtindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuaidengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran PajakBerganda Indonesia Belanda;g) bahwa oleh karena tata cara penerapan atau Mode of Applicationdari Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak BergandaIndonesia Belanda belum dibentuk, sesuai SE17/PJ.2005 makaWajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjamankepada penduduk Belanda

cuacanya jelek maka pagi harinya sekitar pukul09.00 wita, mereka baru berangkat ke Labuan Bajo ;Bahwa para terdakwa tidak pernah melapor ke pos Loh Wauuntuk melakukan aktivitas di perairan Loh Belanda ;Bahwa perairan Loh Belanda dan Pulau Kambing masukkawasan zona bahari Taman Nasional Komodo ;Bahwa setahu saksi Zona Bahari Taman Nasional Komodoadalah zona perairan Taman Nasional Komodo yang mutlakdilindungi, dimana tidak boleh melakukan kegiatanpengambilan apapun kecuali untuk tujuan pendidikan

tanpa ijin melakukanpengambilan hasil laut di perairan Loh Belanda yangmerupakan masuk kawasan zona Bahari Taman NasionalKomodo ;Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar sosialisasiperairan Loh Belanda masuk zona bahari kawasan TamanNasional Komodo ;Bahwa saksi bersama para terdakwa samasamamenggunakan satu kapal ;Bahwa awalnya saksi di ajak oleh terdakwa Kamran selakujuragan kapal untuk mencari ikan ke Pulau Tekaka namunoleh karena cuaca buruk saksi bersama para terdakwalangsung menuju ke perairan

Loh Belanda ;Bahwa selanjutnya saksi, saksi Haji, saksi Maruki dan saksiNasran bersama para terdakwa melakukan pencarian ikan diperairan Loh Belanda dan ketika di tangkap oleh petugasBalai Taman Nasional para terdakwa telah melakukanpenyelaman dan mendapatkan 2 (dua) ekor ikan basah jenisbelike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udangkipas ;Bahwa tugas saksi bagian slenger, terdakwa I. sebagaijuragannya dan penyelam, terdakwa Il. sebagai penyelam,saksi Nasran sebagai pegang selang, saksi Muhaji

para terdakwalangsung menuju ke perairan Loh Belanda ;Bahwa selanjutnya saksi, saksi Ali, saksi maruki, saksiNasran dan saksi Darwin bersama para terdakwa melakukan15pencarian ikan di perairan Loh Belanda dan ketika ditangkap oleh petugas Balai Taman Nasional ;Bahwa para terdakwa telah melakukan penyelaman danmendapatkan 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua)ekor udang merah, 1 (Satu) ekor udang kipas ;Bahwa tugas saksi bagian bantu pegang kemudi, terdakwa. sebagai juragan dan penyelam, terdakwa

para terdakwa langsungmenuju ke perairan Loh Belanda ;Bahwa selanjutnya saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwindan saksi Nasran bersama para terdakwa melakukanpencarian ikan di perairan Loh Belanda lalu saksi bersamapara terdakwa di tangkap oleh petugas Balai TamanNasional ;Bahwa para terdakwa bertugas untuk melakukanpenyelaman dengan menggunakan alat bantu pernafasanberupa kompresor dan mendapatkan 2 (dua) ekor ikanbasah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekorudang kipas ;Bahwa

Agus Sunardi selama di Negara Belanda dengan menggunakan nama Sutrisno, 1 buah KTP No. 3507121410580001 An. Agus Sunardi terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Awalnyaterdakwa bekerja di Belanda dari tahun 1994 s/d 2002, denganmenggunakan passport atas nama terdakwa sendiri, namun pada tahun2002 terdakwa ditangkap oleh Pihak Keamanan Negara Belanda sehinggadipulangkan ke Negara Republik Indonesia dan pada tahun 2004 terdakwakembali berangkat ke Negara belanda dengan menggunakan Passport An.Mikael Wijaya dengan foto terdakwa tetapi satu bulan kemudian terdakwaditangkap lagi oleh Pihak Keamanan Negara Belanda;Bahwa pada tahun 2008 terdakwa minta bantuan kepada

Malang, sehingga dengan Passport tersebutterdakwa bisa pergi ke Negara Belanda melalui Bandara UdaraInternasional cengkareng Sukarno Hatta. Namun pada tahun 2015terdakwa kembali ditangkap oleh Pihak Keamanan Negara Belanda;Bahwa ada persamaan antara Passport atas nama SUTRISNO dototerdakwa, dengan nomor No.

Awalnyaterdakwa bekerja di Belanda dari tahun 1994 s/d 2002, denganmenggunakan passport atas nama terdakwa sendiri, namun pada tahun2002 terdakwa ditangkap oleh Pihak Keamanan Negara Belanda sehinggadipulangkan ke Negara Republik Indonesia dan pada tahun 2004 terdakwakembali berangkat ke Negara belanda dengan menggunakan Passport An.Mikael Wijaya dengan foto terdakwa tetapi satu bulan kemudian terdakwaditangkap lagi oleh Pihak Keamanan Negara Belanda; Bahwa pada tahun 2008 terdakwa minta bantuan

Malang, sehingga dengan Passport tersebutterdakwa bisa pergi ke Negara Belanda melalui Bandara UdaraInternasional cengkareng Sukarno Hatta. Namun pada tahun 2015terdakwa kembali ditangkap oleh Pihak Keamanan Negara Belanda;Bahwa benar paspor atas nama SUTRISNO pada tanggal 23 Oktober 2014oleh terdakwa diperpanjang di KBRI Den Haag Belanda sehingga olehKBRI Den Haag dikeluarkan kembali pasport An.

Awalnya terdakwabekerja di Belanda dari tahun 1994 s/d 2002, dengan menggunakanpassport atas nama terdakwa sendiri, namun pada tahun 2002 terdakwaditangkap oleh Pihak Keamanan Negara Belanda sehingga dipulangkan keNegara Republik Indonesia dan pada tahun 2004 terdakwa kembaliHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2015/PN.Kpnberangkat ke Negara Belanda dengan menggunakan Passport An.

hingga saat ini tidak pernah dilepas kepada siapapunjuga dan sampai saat ini masih tetap berstatus sebagai tanah adatKeondoafian Kampung Kayu Batu;Bahwa apabila tanah objek sengketa berasal dari penguasaan PemerintahHindia Belanda dan kemudian dialihkan penguasaannya kepada PemerintahRepublik Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda hanya meminjam saja padaHalaman 2 dari 20 hal.

Nomor 629 K/Pdt/201610.11.masyarakat adat dan tidak pernah ada pembayaran ganti rugi harga tanahtersebut, sehingga tidak pernah ada surat pelepasan hak atas tanah adattersebut kepada Pemerintah Belanda;Bahwa tahun 1962 Pemerintah Hindia Belanda telah menyerahkan kembalitanahtanah adat yang dipinjamnya tersebut kepada masyarakat adatdengan menyatakan bahwa hak pemakaian tanah oleh Pemerintah Belandadikembalikan kepada pemilik tanah adat masingmasing dan pemerintahtidak menuntut apaapa atas hakhak

Bahwa dalam gugatan Nomor 5, 6, 7 di dalam Overcoms tahun 1956dan tahun 1962, sangat jelas, bagaimana semua tahan, objek yangpada zaman Hindia Belanda sudah diberikan dari masyarakat adatkepada pemerintahan Hindia Belanda;3.

Bahwa setelah terjadi peralihan pemerintah Hindia Belanda kepadapemerintah Indonesia pada tahun 1969, disitulah pemerintah dalamnegeri memulai mengiventarisasi asetaset yang ditinggalkan olehpemerintah Belanda di daftarkan kembali untuk menjadi aset Negaraoleh pemerintah/Pemda;Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/20164.

Bahwa Pemerintah Nieuw Guinea (Belanda) menguasai tanah objekperkara tersebut berdasarkan Overeenkomst Tahun 1956 yangmemberikan kekuasaan kepada Pemerintah Belanda untuk mengaturpemanfaatan dari tanahtanah adat Kampung Kayu Pulau danKampung Kayu Batu untuk pembangunan Kota Jayapura;.

Menetapkan antara Pemohon dan JUDI ASTUTY GODJALI telah dilangsungkan perkawinan di Belanda, Kotamadya Stein, Provinsi Limburg, pada tanggal 17 Agustus 1990, sebagaimana ternyata dari Huwelijks-Boekje (Buku Nikah) Nomor : 43.25.93+ dengan Huwelijkse Voorwaarden Tussen De Heer Senff en Mevrouw Godjali (Perjanjian Pranikah antara Tuan Senff dan Ibu Godjali) Repertorium No. 16 041 tanggal 13 Agustus 1990;3.

Bahwa Pemohon, seorang warga negara Belanda, telah melangsungkanperkawinan dengan JUDI ASTUTY GODJALI, seorang warga negara Indonesia,di Belanda, Kotamadya Stein, Provinsi Limburg, pada tanggal 17 Agustus 1990,demikian sebagaimana ternyata dari HuwelijksBoekje (Buku Nikah) Nomor :43.25.93+ dengan Huwelijkse Voorwaarden Tussen De Heer Senff en MevrouwGodjali (Perjanjian Pranikah antara Tuan Senff dan lbu Godjali) Repertorium No.16 041 tanggal 13 Agustus 1990, yang dibuat di hadapan Jozef Hendrik WillemVersteeg

Bahwa Pemohon maupun istrinya JUDI ASTUTY GODJALI sama sekali tidakmengerti bahwa perkawinan mereka yang dilangsungkan di Belanda tersebutharus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;4.

karena pada saat itu Pemohon bekerja di Belanda ; Bahwa istri Pemohon kembali ke Indonesia lebih dulu pada tahun 2001,sedangkan Pemohon kembali ke Indonesia tahun 2006 dan tidak segeramendaftarakan perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan SipilSurabaya karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon ; Bahwa harta almh.

JUDIASTUTY GODJALI yang dilangsungkan di Belanda pada tanggal 17 Agustus 1990adalah syah menurut hukum Negara Belanda;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 56 ayat (2) undangundangNo. 1 tahun 1974, bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami istri tersebuttinggal di Indonesia, surat bukti perkawianan mereka harus didaftarkan di kantorpencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka;Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan ini Pemohon danistrinya telah lebih dari setahun tinggal di Indonesia tetapi

Menetapkan antara Pemohon dan JUDI ASTUTY GODJALI telahdilangsungkan perkawinan di Belanda, Kotamadya Stein, Provinsi Limburg,Halaman 7 dari 8 Penetapan No.665/Pdt.P/2016/PN .Sbypada tanggal 17 Agustus 1990, sebagaimana ternyata dari HuwelijksBoekje(Buku Nikah) Nomor : 43.25.93+ dengan Huwelijkse Voorwaarden Tussen DeHeer Senff en Mevrouw Godjali (Perjanjian Pranikah antara Tuan Senff danlou Godjali) Repertorium No. 16 041 tanggal 13 Agustus 1990;3.

Bahwa dalam mendukung kegiatan Perusahaan Perkebunan Belanda tersebutPihak Ondememing Belanda (Deli Maatchappij), membentuk Unit UsahaAngkutan Kereta Api dengan nama Perusahaan Nv. Deli SpoorwegMaatschappij (Nv.

mndapatkan tanah terperkara dari proses nasionalisasie) yang dilakukan oleh Pemerintah RI terhadap perusahaan Belanda Nv. Deli3 Py Spoorweg Maatschappij (DSM) berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958 tentangNasionalisasi perusahaanperusahaan milik Belanda dan peraturan pemerintah No. 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi perusahaan kereta apidan telepon milik Belanda. Setelah dilakukan nasionalisasi kemudian seluruhasset Nv.

Bahwa ada prinsip yang dipraktekkan oleh pemerintah Kolonial Hindia EON Belanda yaitu domein verklaring (pernyataan penguasaan) dimana arealnNO 2 yang tidak jelas pemiliknya apalagi tidak ada bukti berupa sertifikatA mee = dianggap oleh pemerintah Belanda menjadi milik pemerintah Belanda, akan ey * tetapi kalau masyarakat ulayat itu mempunyai kelompok yang jelas dan adaAw) /, pimpinannya misainya Sultan Deli di Deli demikian pula di Serdang, LangkateZ dil terpeliharanya dengan baik jadi akta conssesie

Bahwa saksi melihat fotocopy akta itu satu halaman Bahasa Belanda dansatu halaman bahasa Arab dan bahasa Melayu ditandatangani oleh DirekturPerusahaan Deli (Deli Mij, halaman sebelah ditandatangani Sultan Deli,itulah yang disebut dengan Akta Van Conssesie. Bahwa Partai Sosial Demokrat di negeri Belanda mengusulkan kepada pemerintah Belanda supaya jangan hanya moda!

Bahwa hak tersebut berdasarkan UndangUndang Agraria Belanda 1870yang mengakui tanahtanah pemerintahan kesultanan itu dan bolehmemberikan sewa kepada swasta Belanda, perkebunanperkebunan danperusahaan kereta api masuk ke Sumatera Utara maka dia juga mendapattanah conssesie.

mereka ke Labuan Bajo karena cuacanyajelek kemudian pagi harinya sekitar pukul 09.00 wita,mereka baru beragkat ke Labuan Bajo ;Bahwa para terdakwa tidak pernah melapor ke pos Loh Wauuntuk melakukan aktivitas di perairan Loh Belanda ;Bahwa perairan Loh Belanda dan Pulau Kambing masukkawasan zona bahari Taman Nasional Komodo ;Bahwa setahu saksi Zona Bahari Taman Nasional Komodoadalah zona perairan Taman Nasional Komodo yang mutlakdilindungi, dimana tidak boleh melakukan kegiatanpengambilan apapun

Loh Belanda denganmenggunakan perahu motor Dharma Bhakit II ;Bahwa Haji Kamaludin sebagai pemilik perahu motortersebut ; Bahwa awalnya saksi bersama saksi Mafa dan paraterdakwa mencari ikan dengan tujuan di Pulau Tekakanamun oleh karena cuacanya buruk maka saksi, saksi Mafabersama para terdakwa singgah di perairan Loh Belanda zona bahari Taman Nasional ; Bahwa ketika berlabuh di perairan Loh Belanda TamanNasional saksi dan saksi Mafa melakukan kegiatanmenyelam untuk mencari hasil laut dan medapat

;Bahwa saksi tahu perairan Loh Belanda merupakan masukzona bahari kKawasan Taman Nasional Komodo ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwamembenarkannya ; 5.

di perairan Loh Belanda denganmenggunakan perahu motor Dharma Bhakit II ;Bahwa Haji Kamaludin sebagai pemilik perahu motor tersebut ; Bahwa awalnya saksi bersama saksi Kamran dan paraterdakwa mencari ikan dengan tujuan di Pulau Tekakanamun oleh karena cuacanya sangat tidak bagus makaSaksi, saksi Kamran bersama para terdakwa singgah diperairan Loh Belanda kawasan Taman Nasional ;e Bahwa ketika berlabuh di perairan Loh Belanda saksibersama saksi Kamran melakukan menyelam untuk mencariikan dan medapat

tahu perairan Loh Belanda merupan masukzona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ; 6.

danpemberian hutang tersebut mempunyai jangka waktu sampai dengan36 bulan (3 tahun);Dasar PeraturanBahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia Belanda Pasal 11 ayat (1) sampai dengan (5) menyebutkan:1.

atau pinjaman kepada penduduk Belanda baikperorangan maupun badan, diwajibkan untuk melakukan pemotonganPPh Pasal 26 dengan tariff 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah brutobunga yang dibayarkan";6.

Bahwa ketentuan P3B antara IndonesiaBelanda ayat (5) menyebutkanbahwa tatacara pelaksanaan ayat (2), (3) dan (4) akan disusun oleh"Pejabat yang berwenang" antara kedua belah pihak yaitu Indonesiadan Belanda.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (5) P3B IndonesiaBelandamenyebutkan bahwa tatacara pelaksanaan ayat (2), (3) dan (4) akandisusun oleh "Pejabat yang berwenang" antara kedua belah pihakyaitu Indonesia dan Belanda;7.5. Bahwa diketahui antara Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) selaku "Pejabat yang berwenang" Indonesia maupun"Pejabat yang berwenang" Belanda, belum melakukanpembicaraan tentang aturan pelaksanaan ayatayat tersebut;7.6.

, pembayaran bunga kepada Western Geco BV yangharus dipajaki dinegeri Belanda.

, dinyatakanbahwa, terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), mengingat tatacara pelaksanaannya belumdibicarakan antara "Pejabat yang Berwenang" Indonesia dan Belanda, maka berlaku ketentuansebagaimana tercantum dalam butir 1 tersebut di atas yaitu wajib pajak Indonesia yangmempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan,diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus)dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan;bahwa Pemohon Banding

Belanda;bahwa Perjanjian pinjaman antara Pemohon Banding dan GFBV mengacu kepada P3B antaraIndonesia dengan Belanda dan SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PenerapanPenghindaran Pajak Berganda.

bahwa Pasal 11 ayat (4) P3B antara Indonesia dengan Belanda memberikan pembebasanpemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga untuk pinjamanpinjaman yang diberikanuntuk jangka waktu lebih dari 2 tahun.

dengan surat nomor S709/PJ.342/2005 tanggal16 Agustus 2005 yang intinya menyebutkan perlunya pembahasan untuk memperjelaspenerapan ketentuan Pasal 11 P3B Indonesia dan Belanda dan menjelaskan bagaimana posisiotoritas pajak Indonesia terhadap ketentuan Pasal 11 P3B dimaksud, namun sampai dengansidang Banding berakhir surat tersebut belum mendapat jawaban dari otoritas pajak Belanda;bahwa Pemohon Banding membayarkan bunga pinjaman kepada Goederhand Finance BV diBelanda berdasarkan perjanjian term

di negara Belanda karenaperjanjian hutang yang dilakukan antara para fihak mempunyai jangka waktu lebih dari 2 (dua)tahun dan pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara Belanda yangdibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Domisili, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4P3B antara Indonesia dan Belanda dan SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996;bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 sebesarRp. 591.463.364,00 tidak dapat dipertahankan

Bahwa Pasal 1 P3B Indonesia Belanda, menyatakan "Persetujuan iniberlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satuatau kedua Negara":e.

Dupoer Finance, B.V. adalah penduduk di Negara Belanda;b. Dupoer Finance, B.V. adalah pemilik manfaat atas bunga yangHalaman 11 dari 40 halaman.

Putusan Nomor 669/B/PK/PJK/2013 Bahwa Dupoer Finance, B.V. bukan merupakan agen atau nominee;Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yangberwenang (competent authority) di Belanda yakni surat tanpoa nomortanggal 3 September 2008, yang menyatakan bahwa Dupoer Finance,B.V. adalah penduduk Belanda selama tahun 2005 dan 2006, dalamkaitannya dengan Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda antara pemerintah negeri Belanda dengan pemerintahRepublik Indonesia, penghasilan

Belanda hanya merupakan perusahaan perantara (conduitcompany) yang bertindak untuk GA. Global Ltd.

Putusan Nomor 669/B/PK/PJK/2013Negara Belanda yang merupakan negara domisili dari DupoerFinance, B.V.

Kemudian paraterdakwa bersama dengan saksi RUSLIN serta saksi IRFAN dan saksi RAFIQ berangkatlagi ke Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman NasionalKomododengan tidak memiliki ijin. Sesampai di Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita,saksi RUSLIN membagi tugas yaitu terdakwa I, terdakwa II dan saksi RAFIQ tetap didalam perahu sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, saksi IRFAN dan saksiRUSLIN sendiri menggunakan sampan sambil membawa kompresor Hookah.

Kemudian paraterdakwa bersama dengan saksi RUSLIN serta saksi IRFAN dan saksi RAFIQ berangkatlagi ke Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komododengan tidak memiliki ijin. Sesampai di Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita, saksiRUSLIN membagi tugas yaitu terdakwa I, terdakwa II dan saksi RAFIQ tetap di dalamperahu sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, saksi IRFAN dan saksi RUSLINsendiri menggunakan sampan sambil membawa kompresor Hookah.

dilarang melakukan kegiatan pengambilan hasil laut;e Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan mengambil hasil laut berupaikan ekor kuning dan lobster adalah di lokasi Perairan Loh Belanda dengan letakGPS.S.0844 dan E.11925 yang masih termasuk Zona Bahari dari salah satuZona Kawasan Taman Nasional Komodo, Kab.

dilarang melakukan kegiatan pengambilan hasil laut;e Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan mengambil hasil laut berupaikan ekor kuning dan lobster adalah di lokasi Perairan Loh Belanda dengan letakGPS.S.0844 dan E.11925 yang masih termasuk Zona Bahari dari salah satu ZonaKawasan Taman Nasional Komodo, Kab.

sesuai ketentuan undangundang nomor 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan SK DirjenPHKA nomor 65/Kpts/DJV/2001 tanggal 30 mei 2001 tentang Zonasi tamannasional komodo di Loh Belanda dilarang melakukan kegiatan pengambilanhasil laut;e Bahwa sesuai data lokasi Loh Belanda tempat Para Terdakwa melakukankegiatan mengambil hasil laut merupakan kawasan zona bahari tamannasional komodo dimana kawasan tersebut merupakan kawasan dilindungidan dilarang untuk melakukan

Agus Sunardi selama di Negara Belanda dengan menggunakan nama Sutrisno, 1 buah KTP No. 3507121410580001 An. Agus Sunardi terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Awalnya terdakwa bekerja di Belanda dari tahun 1994s/d 2002, dengan menggunakan passport atas nama terdakwasendiri, namun pada tahun 2002 terdakwa ditangkap oleh PihakKeamanan Negara Belanda sehingga dipulangkan ke NegaraRepublik Indonesia dan pada tahun 2004 terdakwa kembali berangkatke Negara belanda dengan menggunakan Passport An.

Agus Sunardi selama diNegara Belanda dengan menggunakan nama Sutrisno, 1 buah KTPNo. 3507121410580001 An.

Agus Sunardi selama diNegara Belanda dengan menggunakan nama Sutrisno, 1 buah KTPNo. 3507121410580001 An. Agus Sunardi dan barang bukti tersebutadalah milik terdakwa, pada awalnya ketika dilakukan penangkapandan dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui pada tahun2009 terdakwa saat bekerja di Negara Belanda telah memperpanjangPassport atas nama SUTRISNO dengan No. A7771884 di KBRI yangterletak di Den Haag belanda.

AgusSunardi selama di Negara Belanda dengan menggunakan nama Sutrisno, 1buah KTP No. 3507121410580001 An.