perundangundangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.Sebagaimana pendapat hukum / doktrin Indroharto S.H yang berpendapat bahwapada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatuketentuan dalam peraturan perundangundangan disinilah dilahirkan ataudiciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislatoryang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakanantara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated

Putusan Nomor 32 P/HUM/2020mengenai delegated legis/ation dengan istilan peraturan pelaksana(verordnung) yang disejajarkan juga dengan aturan otonom(autonome satzung). Peraturan pelaksana dan peraturan otonom inimerupakan peraturanperaturan yang terletak di bawah undangundang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuanketentuandalam undangundang. Pembeda dari peraturan pelaksana(verordnung) dan aturan otonom (autonome satzung) terletak padasumber wewenangnya.

Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang cukai yaitu UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubahhalaman 10 dari 84 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kdsdengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 beserta peraturanpelaksanaannya (delegated Jlegisiation), Termohon dapat mengambiltindakan represif yang diperlukan terhadap barang kena cukai dan/ataubarang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai serta bangunan dansarana pengangkut demi menjamin hakhak negara dan dipatuhinyaperaturan

., tersebut, seseorangdikatakan telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanyakarena kedudukan atau jabatan harus memenuhi 2 unsur, yaitu: Orang tersebut harus mempunyai kewenangan; Kewenangan yang dipunyai orang tersebut telah digunakan untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut;Secara teoritis wewenang atau kewenangan adalah padanan katadari authority, yaitu the power or right delegated or given, the power tojJugde, act or command.

Untuk mengatasi itu hanya mungkin dapat diatasidengan excecutive power melalui jalur delegated legislation denganmelihat perkembangan hukum ekonomi tersebut jelas bahwa kita tidakdapat hanya mengandalkan perangkat perundangan semata, tetapiuntuk mengisi kekosongan hukum yang mungkin ada, sehingga Hakimberperan sebagai: Sebagai corong dari UndangUndang (de la bouche de /a loi); dan Sebagai Penemu Hukum (recht vinding); dan Pencipta Hukum (Aechischepping), sehingga Hakim wajid untukmenciptakan Hukum

peraturanPerundangundangan, jika norma hukum dilakukan secara berjenjangyang mengacu dari pendapat Hans Nawiaski, pengklasifikasian normahukum yakni Staatsfundamentatalnor, Staatsgrundgesetz, FormellGesetz, Verordnung & Autonome Satzung maka dalam level ini UndangUndang adalah Formell Gesetz, karena UndangUndang adalah normayang mengatur dan sifatnya abstrak dan umum maka dalam praktekpenyelenggeraan bernegara UndangUndang harus dijabarkan lebihlanjut dalam peraturan pelaksanaan, adakalnya penjabarannyaberdasarkan delegated

Bahwa kewenangan dalam menerbitkan Permenkes No. 81 Tahun2019 merupakan kewenangan yang bersifat delegated legislation yangdiperintahkan dan dinyatakan oleh peraturan presiden secaraexpressive verbis, juga merupakan delegasi peraturan perundangundangan yang diamanatkan oleh .Bahwa adapun yang menjadi asas yang fundamental dalamAdministrasi Pemerintahan adalah asas legalitas yang kemudiandiikuti dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia danAUPB (vide Pasal 5 UndangUndang Republik Indonesia

YKantara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator,dimana pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada olehbadan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenangpemerintahan secara atributif kKepada badan atau jabatan tata usaha negaralainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu aitribusiwewenang (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara tahun 2002, halaman 104);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2UndangUndang

perundangundangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.Sebagaimana pendapat hukum / doktrin Indroharto S.H yang berpendapat bahwapada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatuketentuan dalam peraturan perundangundangan disinilah dilahirkan ataudiciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislatoryang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakanantara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated

perundangundanganyang diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.Sebagaimana pendapat hukum/ doktrin Indroharto, S.H. yang berpendapatbahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru olehsuatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan, disinilah diciptakansuatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yangkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakanantara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated

Delegated Masyarakat diberi limpahan kewenangan untukPower membuat keputusan tertentuCitizen Masyarakat dapat berpartisipasi di dalam danControl mengendalikan seluruh proses pengambilankeputusan 113. Bahwa jika teori level partisipasi tersebut dikaitkan dengan konteksperkara a quo, maka dapat terlinat bahwa pola interaksi antara Tergugatdengan Penggugat II dan juga serikat buruh lainnya masih bersifatManipulation ataupun Therapy yang masuk dalam kluster Non Partisipasi.114.

kedaulatan rakyat (Marbun, S.F,Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, hal. 137).Selanjutnya Indroharto, S.H berpendapat bahwa pada aitribusi terjadi pemberianwewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturanperundangundangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, danlebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusiwewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai originallegislator dan delegated

Selanjutnya Indroharto, S.Hberpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahanyang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan disinilahdilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkanbahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenangpemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai originallegislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahansuatu wewenang yang telah ada oleh badan atau

Istilan authority dapat diartikansebagai The power delegated by a principal to his agent; The lawfuldelegation of power by one person to another. Dari pengertian tersebutHalaman 104 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKTdapat diartikan bahwa wewenang merupakan kekuasaan untukbertindak. Namun demikian wewenang harus dibedakan dengankekuasaan dan hak. Tidak semua kekuasaan adalah kewenangan,namun semua kewenangan adalah kekuasaan.

Norma Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017yang kewenangan pembentukannya bersumber dari delegasi oleh UU(delegated legislation) tidak boleh dimaknai bertentangan dengankerangka umum norma UndangUndang 7/2017 tentang Pemilu.Perlu. diingat bahwa Peraturan DKPP adalah norma hukumadministrasi negara yang berada di bawah tingkatan norma UU7/2017 tentang Pemilu dan pembentukan norma Pasal 19 PeraturanDKPP 3/2017 tersebut bertujuan melaksanakan UU = 7/2017.Penggunaan norma Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 untukmensiasati

Nomor 8/13/PBI/ 2006tentang penerapan manajemen risiko bagi bank Umum secara tegas dalamPasal 34 ditegaskan bahwa Bank yang tidak melaksanakan ketentuansebagai ditetapbkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuanpelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administrativesebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UndangUndang No.7 Tahun 1992tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No, 10 tahun1998, beruapa teguran lisan dan pembekuan kegiatan;Bahwa PBI merupakan deligasi aturan (delegated

(tentang Ruang Lingkup Penerapan) Bagian C disebutkanbahwa: ...does not apply to sovereign acts of the Stateitself, or to those of local governments, or to acts ofenterprises or natural persons which are compelled orsupervised by the State or by local governments or branchesof government acting within their delegated power.Selanjutnya, dalam Putusannya butir 5.5.2.13, halaman 638, Termohonkemudian menyimpulkan:Berdasarkan pertimbangan seperti ini, Majelis Komisiberpendapat bahwa Pemerintah Republik

adanya resiko penambahan biaya,namun Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tetap pada keinginannyakarena masih menguntungkn pemerintah daerah Provinsi Riau,dan di tempat yang lama aan dibangun venue bela diri yangdibiayai oleh Chevron yang tanahnya juga tanah Chevron; Bahwa dalam rapat di Kantor Pusat Pemohon Kasasi II/Terdakwamempersentasikan halhal yang berkaitan dengan pelaksanaanPON di Riau termasuk venuevenue, rapat tersebut dihadiri olehsaksi Sita Dewi Salim yang ditunjuk oleh Koni Pusat sebagaiTechnical Delegated

Selanjutnya dikatakan bahwa legislatoryang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itudibedakan antara:a. yang berkedudukan sebagai original legislator: seperti MPR, DPRdan Pemerintah sebagai yang melahirkan undangundang; DPRDdan Pemda yang melahirkan peraturan daerah (PERDA);b. yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden yangberdasar pada suatu ketentuan undangundang mengeluarkanPeraturan Pemerintah (PP) yang menciptakan wewenangwewenang pemerintahan kepada badan