ACHM AD BIN NIAN VS PT BUANA ESTATE, DK

PT TUNGGAL YUNUS ESTATE

Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1392/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TUNGGAL YUNUS ESTATE

tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115836.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00360/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 27Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danJasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00042/207/13/073/16 tanggal 6 Juni2016, atas nama : PT Tunggal Yunus Estate

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00360/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 27 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2013 Nomor 00042/207/13/073/16 Tanggal 6Juni 2016, atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2013 Nomor 00042/207/13/073/16 Tanggal 6 Juni 2016,atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31RT 001 RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.

PT.INTI UTAMA DHARMA REAL ESTATE >< PT.GEGET GIGIT

PUTUSANNOMOR 437/PDT/2017/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :PT.INTIUTAMA DHARMA REAL ESTATE, berkedudukan di Jakarta,beralamat di Jalan Cipinang Indah Raya Kav.BZ1, KotaJakarta Timur, yang diwakili oleh HENDRISUTANDINATA, MBA, Direktur, dalam hal ini memberikankuasa kepada R. YURIS BHARATA, S.H.

TUNGGAL YUNUS ESTATE;

TUNGGAL YUNUS ESTATE, beralamat di Jalan M.H.Thamrin Nomor 31, RT 001 RW 001, Kebon Melati, TanahAbang, Jakarta Pusat, 10230, yang diwakili oleh Ir.

mengajukansurat uraian banding tanggal 21 November 2017;bahwa amar PutusanMenimbang, Pengadilan Pajak NomorPut115847.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00348/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 21Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00053/207/13/073/16 tanggal 62016, Estate

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00348/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 21 Juli 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00053/207/13/073/16 tanggal 6 Juni 2016,atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00053/207/13/073/16 tanggal 6 Juni 2016,atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31RT. 001 RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.

BUANA ESTATE

BUANA ESTATE (ic.Penggugat) yang berlaku dan berakhirhaknya sampai dengantanggal 31 Desember 2002;4.5.

PT.Buana Estate seluas 7.050.550 m2. berdasarkan Skep Mendagri No. SK1/HGU/DA/77 tgl. 2511977 dengan ketentuan : PT. Buana Estate harus terlebihdahulu membayar ganti rugi investasi kepada NV Handel en CultuurMatschappij Tjideratie selaku pemilik perkebunan Ciderati dan membayarganti rugi kepada rakyat penggarap perkebunan Ciderati. Ternyata PT.Buana Estate tidak melakukan kewajibannya untuk memberi ganti rugikepada NV Handel en Cultuur Matschappij maupun kepada rakyat (paraPenggarap).

Buana Estate/TermohonKasasi dan telah dijadikan Novum dalam PK ke Mahkamah Agung yang sudahditolak dengan Putusan MA No. 72/PK/2009 tgl. 1692009.2007 Tgl. 12 Juli 2007, No. 207 dan 208/Pid.B/2007 Putusan Pidana PNCibinong untuk memasukkan penjara 6 orang penggarap tanah perkebunanCiderati/sengketa ke Rutan Pledang Bogor, dengan alasan merusak tanamandi atas tanah Perkebunan PT. Buana Estate selaku pemilik sah sesuaisertifikat HGU No. 149 tahun 2006 an. PT. Buana Estate.

Buana Estate. Skep Menteri Dalam NegeriNo.

Buana Estate/Penggugat/ Termohon Kasasi sejak tahun 1970. Padahal PT. BuanaEstate berdiri adalah tahun 1973. Sedang 4 orang saksi lainnyamengaku melihat plang PT. Buana Estate di lokasi objek sengketa padatahun 1975 padahal tanah itu menjadi HGU No. 1 an. PT. Buana Estateadalah pada tahun 1977.6.

TUNGGAL YUNUS ESTATE;

TUNGGAL YUNUS ESTATE, beralamat di Jalan M.H.Thamrin Nomor 31, RT 001 RW 001, Kebon Melati, TanahAbang, Jakarta Pusat, 10230, yang diwakili oleh Ir.

tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115845.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00346/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 21Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danJasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 00051/207/13/073/16 tanggal 6 Juni2016, atas nama PT Tunggal Yunus Estate

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00346/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 21 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2013 Nomor 00051/207/13/073/16 Tanggal 6Juni 2016, atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2013 Nomor 00051/207/13/073/16 Tanggal 6 Juni 2016,atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H.

PT MASPION INDUSTRIAL ESTATE

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MASPION INDUSTRIAL ESTATE

TUNGGAL YUNUS ESTATE

TUNGGAL YUNUS ESTATE, tempat kedudukan di JalanMH.

Pajak Nomor Put55010/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 09 September 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1370/WPJ.06/2012tanggal 15 Oktober 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2009 Nomor 00117/407/09/073/11 tanggal 24 Oktober 2011, atasnama : PT Tunggal Yunus Estate

untuk umum pada tanggal 9 September 2014, yang kamimohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagaiberikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1370/WPJ.06/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentang keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00117/407/09/073/11tanggal 24 Oktober 2011, atas nama : PT Tunggal Yunus Estate

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55010/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 9 September 2014, atas namaPT Tunggal Yunus Estate (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembalimelalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1450/PAN/2014tertanggal 26 September 2014 dan telah diterima secara langsungoleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Oktober 2014sesuai Tanda Terima Surat TPST

dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.55010/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 9 September 2014 yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1370/WPJ.06/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentang keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 001 17/407/09/073/11tanggal 24 Oktober 2011, atas nama : PT Tunggal Yunus Estate

AGUS HIDAYAT VS PT MALIGI INDUSTRIAL ESTATE

,dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara danPenasihat Hukum Adhitya Nasution & Partners, beralamat diRuko Pasar Segar Jalan Graha Bunga Raya Blok RB1 Nomor21 Kelurahan Pondok Jagung Serpong Utara, TangerangSelatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2November 2016;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para PemohonEksekusi/Para Pembanding;LawanPT MALIGI INDUSTRIAL ESTATE, berkedudukan di Graha KIICLantai 2, Jalan Permata Raya Lot C1B Kawasan IndustriKarawang, diwakili oleh

Gugatan Perdata Nomor 8/Pdt.G/1988/PN Krw., diajukan oleh AgusHidayat sebagai Penggugat melawan Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat I, KantorPertanahan Kabupaten Karawang sebagai Tergugat Il, PI MaligiPermata Industrial Estate sebagai Tergugat Ill, Nio Nyam Kong aliasTakim sebagai Tergugat IV;Berdasarkan fakta dua perkara tersebut terlihat bahwa ada kesamaanPenggugat dan objek tanah yang menjadi sengketa;12.Bahwa pihak Termohon Eksekusi III/Pelawan bersedia

gugatan perlawanan Pelawan menyebutkan yang menjadi pihakPelawan adalah PT Maligi Industrial Estate.

selaku Tergugat III;Bahwa gugatan Pelawan ternyata tidak menarik Nio Nyam Kong Alias Takim,Amen Suriadi dan PT Maligi Permata Industrial Estate sebagai pihak dalamperkara a quo;Dengan demikian, oleh karena Gugatan Pelawan dalam perkara a quoterbukti Kurang pihak, maka sudah sepatutnya gugatan Pelawan tersebutdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);.

) melainkan yang ada hanyalah PT Maligi PermataIndustrial Estate Sehingga jelas disini ada kekeliruan Judex Facti yang tidakdapat lagi disangkal kebenarannya sehingga maka Putusan PengadilanTinggi Jawa Barat Nomor 383/PDT/2016/PT.BDG juncto PutusanPengadilan Negeri Karawang Nomor 3/Pdt.Plw/2015/PN.Kwg sudahsepatutnya dibatalkan;3.

BUANA ESTATE

BUANA ESTATE (ic.Penggugat) yang berlaku dan berakhirhaknya sampai dengantanggal 31 Desember 2002;4.5.

PT.Buana Estate seluas 7.050.550 m2. berdasarkan Skep Mendagri No. SK1/HGU/DA/77 tgl. 2511977 dengan ketentuan : PT. Buana Estate harus terlebihdahulu membayar ganti rugi investasi kepada NV Handel en CultuurMatschappij Tjideratie selaku pemilik perkebunan Ciderati dan membayarganti rugi kepada rakyat penggarap perkebunan Ciderati. Ternyata PT.Buana Estate tidak melakukan kewajibannya untuk memberi ganti rugikepada NV Handel en Cultuur Matschappij maupun kepada rakyat (paraPenggarap).

Buana Estate/TermohonKasasi dan telah dijadikan Novum dalam PK ke Mahkamah Agung yang sudahditolak dengan Putusan MA No. 72/PK/2009 tgl. 1692009.2007 Tgl. 12 Juli 2007, No. 207 dan 208/Pid.B/2007 Putusan Pidana PNCibinong untuk memasukkan penjara 6 orang penggarap tanah perkebunanCiderati/sengketa ke Rutan Pledang Bogor, dengan alasan merusak tanamandi atas tanah Perkebunan PT. Buana Estate selaku pemilik sah sesuaisertifikat HGU No. 149 tahun 2006 an. PT. Buana Estate.

Buana Estate. Skep Menteri Dalam NegeriNo.

Buana Estate/Penggugat/ Termohon Kasasi sejak tahun 1970. Padahal PT. BuanaEstate berdiri adalah tahun 1973. Sedang 4 orang saksi lainnyamengaku melihat plang PT. Buana Estate di lokasi objek sengketa padatahun 1975 padahal tanah itu menjadi HGU No. 1 an. PT. Buana Estateadalah pada tahun 1977.6.

- ANDRE ROLAND BASTIAANSLAWAN- Pimpinan Developer Vista Estate, dk

Pimpinan Developer Vista Estate, berkedudukan di Jalan Gatot SubrotoNo. 152C Medan atau yang beralamat di Jalan Adi SuciptoKomp. Taman Malibu Indah Blok F No. 9 Medan, dalamhal ini memberikan kuasa kepada H. SYARWANI, SH.

Menghukum pelaku usaha (Developer Vista Estate) menyelesaikanrumah konsumen sesuai spesifikasi teknis;3. Mewajibkan pelaku untuk memberi hadiah 1 unit TV 32 Samsung danKayu Parkit knusus Master Room kepada Konsumen;4.

Fhotocopy Kwitansi pembayaran booking fee oleh Ilda Ayu LindaBrahmaning Putri (isteri Penggugat) kepada Vista Estate sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2008,teens (diberi tanda P1) ;2. Fhotocopy Kwitansi Pembayaran DP (down payment) oleh Ida Ayu LindaBrahmaning Putri (isteri Penggugat) kepada Vista Estate sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2008,tees. (diberi tanda P2) ;3.

Fhotocopy Kwitansi Pembayaran DP IV (down payment) oleh Ida Ayu LindaBrahmaning Putri (isteri Penggugat) kepada Vista Estate sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) tertanggal 25 November 2008,weueeee (diberi tanda P5) ;. Fhotocopy Kwitansi Pembayaran DP V (down payment) oleh Ida Ayu LindaBrahmaning Putri (isteri Penggugat) kepada Vista Estate sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2009,eee (diberi tanda P6) ;.

Fhotocopy Surat Panggilan No. /88/Pen/BPSKMDN/IV/2014 tanggal 14April 2014 yang diterbitkan olen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Medan terhadap Pimpinan Developer Vista Estate (TermohonDeveloper Vista Estate) .........:.

MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 448/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE, beralamat diGraha KIIC Lantai 2, Jalan Permata Raya Lot C1B,Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu Telukjambe Timur,Karawang, Jawa Barat, yang diwakili olen Sanny Iskandar,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40

Kunio Yano termasuk dalam pengertian pengurus sehinggaberwenang menandatangani surat keberatan atas nama PT MaligiPermata Industrial Estate perusahaan;2. Bahwa Surat Keberatan Nomor 036/MPIE/FA/V1I/2015 tertanggal 11 Juni2015 telah memenuhi persyaratan formal dan seharusnya pihakTergugat dapat memproses surat keberatan tersebut;3.

PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 17 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S3183/WPJ.07/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang PemberitahuanSurat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2010 Nomor 00002/240/10/059/15tanggal 13 Mei 2015, atas nama PT Maligi Permata Industrial Estate

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE;;

BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE;;

MODERN CIKANDE INDUSTRIAL ESTATE MELAWAN JATI Binti JAMIN, Dkk

The New Asia Industrial Estate(sebab Tergugat bukanlah pemilik dari tanah yang disengketakandalam perkara aquo) ;Bahwa sepengetahuan Tergugat, penguasaan tanah dalam perkaraaquo yang dikuasai oleh PT. The New Asia Industrial Estate adalahpenguasaan yang berdasarkan kepada kepemilikan berdasarkan buktihak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 202/Nambo Udik, tanggal21 Desember 2004 atas nama PT.

The New Asia Industrial Estate ;Bahwa Kompetensi Absolut suatu badan peradilan adalah kewenanganyang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materiatau pokok sengketa.

The New Asia Industrial Estate,penguasaan mana didasarkan pada Sertipikat HGB No. 202/NamboUdik atas nama PT.

The NewAsia Industrial Estate, bukan milik Tergugat ;Bahwa dengan fakta objek gugatan aquo adalah milik PT. The New AsiaIndustrial Estate, maka yang seharusnya digugat adalah PT. The NewAsia Industrial Estate tersebut, bukan PT. Modern Industrial Estate.

The NewAsia Industrial Estate telah memiliki bukti kepemilikan berupaSertipikat HGB 202/Nambo Udik atas nama PT.

BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE

BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE, beralamatdi Dolok Merangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simanlungun, Sumatera Utara 21155;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut63085/PP/M.IVA/16/2015, Tanggal 11 Agustus 2015 yang

BridgestoneSumatera Rubber Estate, NPWP: 01.000.257.4092.000, beralamat di DolokMerangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simanlungun, SumateraUtara 21155, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 189.706.757.698 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 142.040.049 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak Rp 0terutang PPNJumlah Seluruh Penyerahan Rp 189.848.797.747Perhitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut

BridgestoneSumatera Rubber Estate, NPWP: 01.000.257.4092.000, beralamat di DolokMerangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simalungun, SumateraUtara 21155, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagaimanatersebut di atas,Adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 1802/B/PK/PJK/2017PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT TUNGGAL YUNUS ESTATE tersebut;

PT TUNGGAL YUNUS ESTATE VS 1. PARLUHUTAN SILABAN, DKK

PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG vs PT KHATULISTIWA EKADHARMA

BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE

BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE, beralamatdi Dolok Merangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simanlungun, Sumatera Utara 21155;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut63088/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 11 Agustus 2015 yang

BridgestoneSumatera Rubber Estate, NPWP: 01.000.257.4092.000, beralamat di DolokMerangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simanlungun, SumateraUtara 21155, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 184,432,971,510,00 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 108,759,636,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak Rp 0,00terutang PPN Penyerahan yang dibebaskan dari PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 184,541 ,731,146,00Perhitungan

BridgestoneSumatera Rubber Estate, NPWP: 01.000.257.4092.000, beralamat di DolokMerangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simalungun, SumateraUtara 21155, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagaimanatersebut di atas;Adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan