Ditemukan 264 data
Terbanding/Penggugat : PT.Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Pekanbaru
28 — 14
Dalam pada itu, menurutArticle 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948),dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined bylaw solely for the purpose of securing due recognition and respect for therights and freedoms of others and of meeting the just requirement ofmorality, public order and the general welfare in a democratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk
PT. BANK QNB INDONESIA TBK
Termohon:
1.PT. CISADANE RAYA CHEMICALS
2.LUSIANA
3.DIANA TJHANG
4.PT. DINARETTA LESTARI
499 — 99
Bahkan dalam kesepakatan tersebut padapoin 4.3 huruf (a) disebutkan bahwa:"None of the Secured Parties shall have any independent power toenforce the Security Documents or to exercise any rights, powers,authorities or discretions or to grant any consents or releases under orpursuant to the Security Documents or otherwise have direct recourse tothe Security Documents except through the Security Agent acting on thewritten instructions of the Lenders.Terjemahan Tersumpah dalam Bahasa Indonesia:"Tidak
Hal inisebagaimana ditegaskan dalam poin 4.3. huruf (a) halaman 7 perjanjianpembagian jaminan tertanggal 14 February 2014 yaitu"None of the Secured Parties shall have any independent power toenforce the Security Documents or to exercise any rights, powers,authorities or discretions or to grant any consents or releases under orpursuant to the Security Documents or othenvise have direct recourseto the Security Documents except through the Security Agent acting onthe written instructions of the Lenders
PASIFIC AIR HOLDINGS DBA DELTA WING EQUIPMENT LLC
207 — 265
In the case of any default hereunder, LESSOR shall have theright to exercise any one or more of the following remedies: (a) ....;CD) swxerey(c) LESSOR may take possession of the Aircraft withoutdemand or notice, wherever it may be located....Terjemahan resmi Pasal 23.1.c. Perjanjian Sewa:.... Dalam hal suatu cedera janji berdasarkan Perjanjian Sewea ini,PEMBERI SEWA berhak untuk menggunakan salah satu ataubeberapa pemulihan berikut ini:(a)....;(b)....
177 — 378 — Berkekuatan Hukum Tetap
ataupembiaran yang dilakukan yang dapat mengakibatkan hilangnyaimparsialistas dari badan peradilan;Lebih jauh makalah atau rumusan konferensi IBA yang diadakan diAmsterdam pada tanggal 17 sampai dengan 22 September 2000 memuatjudicial corruption dan CIJL juga menjelaskan lebih rinci lagi mengenai haltersebut dengan menyatakan sebagai berikut :Specifically, corruption occurs whenever a judge or court officer seeks orreceives a benefit of any kind or promise of a benefit of any kind in respectof an exercise
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZULHELMI, S.H.
56 — 23
The termsandconditions for the exercise of such rights and activities,including the nature,the extent and the areas to which they apply,Shall, at the request of any of theStates concerned, be regulated bybilateral agreements between them.
1625 — 2983 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ilias Bantekas dalam Contemporary Law of Superior Responsibility,American Journal of International Law, v. 93, 199 antara lain mengatakan:Since a chain of command is a prerequisite for the exercise of superiorauthority, it follows that one cannot be termed a superior withoutcorresponding subordinates. That is why staff officers, who, irrespective oftheir rank, do not command troops, are only responsible when theirparticipation in the delivery and execution of criminal orders is proven.
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
the Deposit inor towards the payment or discharge of any matured obligationowed by Lessee or any Lessee Affiliate under the Lease or theOther Agreements, in such order as Lessor sees fit, and/orexercise any of the rights of setoff described in Clause 5.20against all or part of the Deposit;lf Lessor exercises the rights described in Clause 5.13(b) above,Lessee shall, following a demand in writing from Lessor,immediately restore the Deposit to the level at which it stoodimmediately prior to such exercise
132 — 51
pada bagian Extension Clause angka 6 tentang Pemberitahuan /pelaporan kerugian selambatlambatnya 30 hari kalender sejak timbulnyaK@NUQIATY 5 aneese eens rene tie tiene netMenimbang, bahwa menurut pendapat ahli jika pihak Reassuransimenyatakan tidak mengetahui, karena pemberitahuan tidak sampai, hal demikian ituharus ada pembuktian, karena dalam kontraknya ada suatu klausula dan klausula ituseperti apa dan juga dilanggar atau tidak, siapa yang melanggar dan pihak Assuransisudah melakukan apa belum exercise
68 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau pembiaranyang dilakukan yang dapat mengakibatkan hilangnya imparsialistas daribadan peradilan.Lebih jauh makalah atau rumusan konferensi IBA yang diadakan diAmsterdam pada tanggal 17 sampai dengan 22 September 2000 memuatjudicial corruption dan ClJL juga menjelaskan lebih rinci lagi mengenai haltersebut dengan menyatakan sebagai berikut :Specifically, corruption occurs whenever a judge or court officer seeks orreceives a benefit of any kind or promise of a benefit of any kind in respectof an exercise
43 — 22
Muhammad Furgon, SpuJP, disebutkanTerdakwa tidak dapat melakukan aktifitas maupun kondisi yang membuattegang karena kondisi jantungnya ;e Bahwa dalam persidangan tanggal 12 Juni 2012 Penuntut Umummenyampaikan Surat Keterangan yang dibuat oleh dokter spsialis syarafpada Rumah sakit Umum A Wahab Sjahranie Samarinda, dengan diagnosepenurunan fungsi dengan hemiparese sinitra e.c. stroke non hemorrhagicdan memberikan advis dikonsultasikan ke spesialis rehabilitasi medisdengan hasil konsultasi Pasif Exercise
64 — 31
1945 menetapkan bahwa : Dalammenjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang vwajib tundukkepada pembatasan yang ditetapka dengan undangundang denganmaksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatanatas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutanyang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama,keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis.Demikian menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of HumanRights (1984), dinyatakan : (2) In the exercise
90 — 59
Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kelurahan Barangga, Kecamatan PoleangKota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Maret2010 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari 01/PEN.KI/TUN/2010/PTUNKdi tanggal 25 Maret 2010Tentang Izin Khusus Kuasa Insidentil ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2010 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari padatanggal12 Januari 2010 dibawah Register perkara Nomor : 03/G/2010/PTUNEK Gt 5 exercise
196 — 107
Amendement No.1 2004, yang mengatur sebagaiberikut :Before aither Party (the Assigning Party exercise its right toassign,the Assigning Party shall offer in writi9ng such assignment tothe other party, such offer to be valid for a period of 45 days followingthe other Parthys receipt of the offer.Terjemahan Tersumpah Pasal 8.1.3. New Contract of Work 1994 Jo. AmendmentNo.1 2004.1313Sebelum salah satu.
44 — 16
Stroke Non Hemorrhagic, dan memberikan advis dikonsultasikan kespesialis rehabilitast medis dengan hasil konsultasi Pasif Exercise TW.
135 — 79
New Contract of Work 1994 Jo.Amendement No.1 2004, yang mengatur sebagai berikut :Before aither Party (the Assigning Party exercise its right to assign,theAssigning Party shall offer in writi9ng such assignment to the other party,such offer to be valid for a period of 45 days following the other Parthysreceipt of the offer.Terjemahan Tersumpah Pasal 8.1.3. New Contract of Work 1994 Jo.
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1806 K/Pdt/2016dengan 22 September 2000 memuat judicial corruption dan ClJL jugamenjelaskan lebih rinci lagi mengenai hal tersebut dengan menyatakansebagai berikut:Specifically, corruption occurs whenever a judge or court officer seeks orreceives a benefit of any kind or promise of a benefit of any kind in respect ofan exercise of power or other action. Such acts usually constitute criminaloffences under national law.
47 — 22
Bahwa pada pasal 2 dari perjanjian Right of Agreement disebutkan sebagai berikutthefirst party hereby grants to the second party an irrevocable proprietary lisence to useand enjoy the common property for the term and covenants that the second party willbe allowed to exercise his right to use the common property without any kind ofdisturbance arising from the First party any other third party whomsoever biladiterjemahkan sebagai berikut ; pihak pertama dengan ini memberikan kepada pihakkedua lisensi
155 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Investasi Study dan Exercise Percontohan MenabungPohon senilai Rp5.159.135.634:o Membiayai Study Program Termohon Tahun 2011 senilaiRp1.189.000.000 yaitu Program Studi Tabung Pohon(Rp289.000.000), Biocyclofarming (Rp500.000.000), WastedManagement (Rp300.000.000), dan Kantin Sehat/Ecosop(Rp100.000.000).
Bukti Laporan kegiatan program namuntidak melakukan reimburshment atas biayabiaya yang telahdikeluarkan;o Membiayai Exercise Percontohan Menabung Pohondengan LSMJAUH dan LSMGNH tahun 2012 untukmengembangkan Sistem Menabung Pohon Termohon untukProgram Gerakan Menabung Pohon senilai Rp3.970.135.634yang telah dikeluarkan Termohon dengan rincian berikut:(1) Pengeluaran Termohon tanggal 25 April 2012Rp1.287.764;(2) Pengeluaran Termohon tanggal 24 Mei 2012Rp4.357.312;(3) Pengeluaran Termohon tanggal 19
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Both parties undertake to exercise the obligationsarising under this agreement in good faith and fair dealing;Article 3 : Area and/or ClienteleThis agency agreement shall apply to the following area:Peoples Republic Of China, Hongkong, Macao, Taiwan, Korea,Japan, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Singapore,Malaysia, Thailand, Philippines, Indonesia, India, Srilanka,Pakistan, Australia and New Zealand. Other Countries can beincluded upon agreement of LID;Article 12 : Fees1.
Terbanding/Penggugat : PT.Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Pekanbaru
24 — 16
Dalam pada itu, menurutArticle 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948),dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined bylaw solely for the purpose of securing due recognition and respect for therights and freedoms of others and of meeting the just requirement ofmorality, public order and the general welfare in a democratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk