Adapun alasan yang disampaikan oleh TERMOHON untukmenghentikan kedua perkara pidana umum tersebut a/n Abraham Samad &Bambang Widjojanto adalah dikarenakan: Pengesampingan perkara demikepentingan umumBahwa Frasa demi kepentingan umum yang menjadi dalil TERMOHONberdasarkan hasil kesimpulan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia yang merupakan Lembaga Negara sekaligus representasi darirakyat/umum menyatakan bahwa Frasa tersebut belum terpenuhi.

BahwaPihak TERMOHON' mengabaikan hasil kesimpulan dari TURUTTERMOHON II mengenai Frasa demi kepentingan umum yang manafrasa tersebut merupakan satu kesatuan unsur yang harus dipenuhi olehHal.3 dari 7 hal. Putusan No.41/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.TERMOHON sebelum membuat & mengambil keputusan. Bahwa dengantidak terpenuhinya rumusan unsur oleh pihak TERMOHON berakibat bahwakeputusan yang dibuat tersebut menjadi cacat hukum.8.

Menyatakan bahwa Keputusan yang dibuat dan dibacakan olehTERMOHON dihadapan publik adalah keliru dan cacat hukum karenabelum terpenuhinya frasa demi kepentingan umum menurut hasilkesimpulan TURUT TERMOHON Il yang merupakan Lembaga Negarayaitu representasi dari unum atau/rakyat.3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk tunduk & patuh sertamelaksanakan amar putusan ini.4.

Sehingga dengan demikian makna yangterkandung dalam Frasa dengan melimpahkan perkarakepengadilanpada pasal Pasal 137 KUHAP dapat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 281!

Adanya frasa sudah mulai diperiksa oleh pengadilan neger telahmenimbulkan penafsiran yang berbedabeda sehingga menimbulkanketidakpastian hukum bagi tersangka maupun pihak ketiga yangmemiliki hak untuk mengajukan praperadilan.

Dengan demikian tidak tepat pula apabila frasa sudahmulai diperiksa oleh pengadilan neger dimaknai sejak persidanganperdana. Frasa sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri tepatapabila dimaknai sejak dilakukannya pembacaan surat dakwaan olehpenuntut umum. Pembacaan surat dakwaan merupakan tahap awaldalam pemeriksaan perkara di pengadilan dimana dakwaan penuntutumum merupakan dasar untuk dilaksanakannya pemeriksaan..

Apabila penambahan frasa sebagaimanadimohonkan oleh Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukumbagi tersangka/terdakwa..

Pemerintah tidaksependapat karena penambahan frasa tersebut akan berimplikasi padatidak terpenuhinya batas waktu 14 hari untuk melimpahkan berkasperkara kepada pengadilan negeri..

tanpa ada perubahandan tambahan pada posita maupun petitum;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana duduk perkaradiatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke PengadilanAgama Sungai Penuh tentang harta bersama terhadap Tergugat;e Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan tidak adaperubahan dan tambahan dalam posita dan petitum gugatan;e Bahwa dalam posita gugatan Penggugat termuat frasa

kata dan kalimatpelak, borong, pusako, 500 kaleng;e Bahwa dalam posita gugatan Penggugat termuat frasa kata dan kalimatmengenai batasan objek sengketa tersebut yaitu berbatasan dengan bukit,berbatasan dengan air kemulun, berbatasan dengan tanah daratan,berbatasan dengan jalan setapak, berbatasan dengan manan,e Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mengenai objek sengketa termuattentang objek dibeli kepada Ana/Zul oleh Penggugat dan Tergugat;e Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mengenai objek sengketa

posita gugatan Penggugat mengenai objek sengketa termuatmobil L. 300 dan mobil kijang tanpa merk, tahun keluarannya dan tanpaNomor polisi;e Bahwa dalam posita gugatan Penggugat termuat mengenai tabungan haji tanpadisebutkan tabungan haji dibank mana serta nomor rekeningnya;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas mengenai frasakata pelak, borong, pusako dan 500 kaleng yang berkaitan dengan objekPutusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2014/PA.Spn 1314sengketa, Majelis Hakim berpendapat frasa

dengan batasbatasnya termuat kata dan kalimat yaitu berbatasandengan bukit, berbatasan dengan jalan setapak, berbatasan dengan air kemulun,berbatasan dengan tanah daratan;Menimbang, bahwa atas frasa dan kalimat diatas, Majelis Hakim berpendapatbatasan objek sengketa tersebut tidak jelas dan rinci, tidak menyebutkan nama pemilikbukit, jalan setapak, air kemulun dan tanah daratan tersebut sehingga batasbatas menjadi kabur dan tidak rinci, apakah batasbatas tersebut milik pribadi atas namaorang lain

atau milik negara;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat mengenai objeksengketa tertulis dibeli kepada Ana/Zul oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakimberpendapat frasa kata Ana/Zul tidak jelas dan kabur apakah menunjukan dua orangatau nama suami istri atau nama kakak beradik atau satu orang, karena penggunaantanda (/) diartikan atau bukan dan;Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat sebagaimana dudukperkara tertulis tentang luas tanah lebih kurang 1 hektar tanpa menyebutkan

Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika;Menimbang, bahwa untuk membuktikan frasa Tanpa Hak atau MelawanHukum dari perbuatan Terdakwa terlebih dahulu lebih baik jika dijelaskan frasaMenawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantaradalam jual bell, menukar atau menyerahkan Narkotika, karena frasa TanpaHak atau Melawan Hukum merupakan unsur yang pembuktiannya ditujukandan

digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada TerdakwaSAPARLI;Menimbang bahwa frasa Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membell,Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika, merupakan frasa bersifat alternatif sehingga setiap pembagian darisub frasa tersebut tidak perlu dibuktikan semua, sehingga dengan terbuktinyasalah satu sub dari frasa tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telahterpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kemudian pada pukul 21.00 WIB, padasaat di lapangan bola di Payalaman, Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDARbertemu langsung dengan Terdakwa SAPARLI dan menjual paket narkotikajenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, sejumlah Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) secara tunai, namun Saksi ISKANDAR SALEH AlsISKANDAR tidak ditemani oleh Saksi M FARDANI Als DANI karena pada saatitu sedang bekerja di PT MEDCO;Menimbang, bahwa oleh karenanya sub frasa yang paling relevandengan tindakan Terdakwa

Dengan demikian sub frasamembeli dan menjual telah terpenuhi dalam perbuatan TerdakwaSAPARLI;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya frasa membeli danmenjual pada unsur ini, secara tidak langsung frasa Tanpa Hak atauMelawan Hukum juga telah terpenuhi, namun diperkuat dalam KeteranganSaksiSaksi dan fakta hukum yang saling bersesuaian, yaitu dalam jual bellnarkotika jenis sabu oleh Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR danTerdakwa SAPARLI secara tunai, tidak memperoleh izin dari instansi yangberwenang

atau Dinas Kesehatan, oleh karenanya frasa Tanpa Hak atauMelawan Hukum telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa;Ad. 3.

berdasarkan bukti surat P.9 sebagai bukti otentik,maka menurut fakta hukum pada saat ini anak Pemohon tersebut di atas padahakekatnya belum berumur 16 tahun (karena dilahirkan pada tanggal 15September 2004), yang berarti secara hukum yang berlaku di Indonesia anakPemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON masih dianggapsebagai anakanak, atau belum diakui sebagai orang dewasa;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUVIII/2010, telah memberikan ketentuan hukum, dengan menyatakanmenyatakan frasa

,... 8 (delapan) tahun..., dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), besertapenjelasan UndangUndang tersebut khususnya terkait dengan frasa ..8(delapan) tahun... adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionallyunconstitutional), artinya inkonstitusional

, kecuali dimaknai ...12 (dua belas)tahun..., kemudian menyatakan frasa,... 8 (delapan) tahun..., dalam Pasal 1angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668),beserta penjelasan UndangUndang tersebut khususnya terkait dengan frasa..8 (delapan) tahun... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secarabersyarat (conditionally unconstitutional

INDAH DHAMAYANTIPUTRI juga disebut sebagai wanita kotor.Bahwa atas perbuatan terdakwa AGUS MAWARDI memposting Status yangmemuat tulisan katakata, frasa atau kalimat yang memiliki muatan penghinaandan pencemaran nama baik tersebut, Saksi Korban Hj.

IndahDhamayanti Putri, ahli beroendapat bahwa postingan terdakwa pada tanggal 17Juli 2019, yang memuat tulisan katakata, frasa atau kalimat:1. Dinda keluar daerah diduga pacaran dengan oknum Pleso berpangkatdi Poleda yang diindikasi tukang habisin.> Postingan tersebutdi unggah pada pukul 18.58 Wita.2. Bupati Dinda,kamu masih punya hubungan special dengan mantanKapolres Bima yang bernama Ekawana ?> Postingan tersebutdi unggah pada pukul 20.36 Wita.3.

Indah Dhamayanti Putri terkaitpostingan terdakwa dalam akun facebook Bima Mawardy milik terdakwa;Bahwa postingan tersebut yaitu pada tanggal 17 Juli 2019, terdakwa telahmengunggah beberapa postingan kedalam jejaring sosial media Facebookdengan menggunakan Akun Bima Mawardy, yaitu berupa postingan Status yangmemuat tulisan katakata, frasa atau kalimat:1.

Indah Dhamayanti Putrimelalui jejaring sosial Facebook dengan akun facebook milik terdakwa denganmenggunakan nama Bima Mawardy;Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, terdakwa telah mengunggah beberapapostingan kedalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan AkunBima Mawardy, yaitu berupa postingan Status yang memuat tulisan katakata,frasa atau kalimat:1.

Indah Dhamayanti Putrimelalui jejaring sosial Facebook dengan akun facebook milik terdakwa denganmenggunakan nama Bima Mawardy, yaitu pada tanggal 17 Juli 2019, terdakwa telahmengunggah beberapa postingan kedalam jejaring sosial media Facebook denganmenggunakan Akun Bima Mawardy, yaitu berupa postingan Status yang memuattulisan katakata, frasa atau kalimat:Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 17 dari 211.

Bahwa di dalam posita gugatan penggugat pada point 4 huruf b dan didalam petitum pada point 4, 5 dan 6 Penggugat mendalilkan danmenuntut agar Tergugat dihnukum secara tanggung renteng untukmembayar sejumlah uang kepada Penggugat secara tunai dansekaligus;Bahwa akan tetapi terhadap frasa secara tanggung renteng tersebuttidak dijelaskan secara mendetail oleh Penggugat tentang maksudPenggugat terhadap penggunaan frasa secara tanggung rentengtersebut, apakah yang dimaksud dengan frasa secara tanggungrenteng

tersebut adalah guna merujuk kepada jenis perjanjian/perikatan yang menjadi objek sengketa atau merujuk kepada siapadiajukan tuntutan untuk membayar sejumlah uang;Bahwa jika frasa secara tanggung renteng yang dimaksud olehPenggugat tersebut dipergunakan untuk merujuk kepada jenisperjanjian/perikatan yang menjadi objek dalam perkara a quo, makaterhadap hal tersebut dapat dipergunakan ketentuan Pasal 1278KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu perikatan tanggungmenanggung atau perikatan tanggung renteng

terjadi antara beberapakreditur.Sementara di dalam surat gugatan penggugat secara tegas ditulisbahwa kreditur dalam perkara a quo hanyalah penggugat yangbernama Abdul Rahman sebagai kreditur tunggal;Bahwa di lain hal jika frasa secara tanggung renteng yang dimaksudoleh penggugat tersebut dipergunakan untuk merujuk kepada siapdiajukan tuntutan untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap haltersebut dapat dipergunakan pendekatan secara etimologis terhadaparti frasa secara tanggung renteng tersebut

Samiun, sehinggadengan adanya frasa secara tanggung renteng tersebut menimbulkansuatu pertanyaan bersamasama dengan siapakah Tergugat akanmenanggung biayabiaya yang harus dibayarkan kepada Tergugattersebut ?

berdasarkan bukti surat P.3 sebagai bukti otentik,maka menurut fakta hukum pada saat ini anak Pemohon tersebut di atas padahakekatnya belum berumur 18 tahun (karena dilahirkan pada tanggal 07September 1998), yang berarti secara hukum yang berlaku di Indonesia anakPemohon yang bernama Leni Nurlaeni Purnama Sari masih dianggap sebagaianakanak, atau belum diakui sebagai orang dewasa;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 1/PUUVIII/2010,telah memberikan ketentuan hukum, dengan menyatakan menyatakan frasa

,... 8(delapan) tahun..., dalam Pasal angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan UndangUndang tersebutkhususnya terkait dengan frasa ...8 (delapan) tahun... adalah bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secarabersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional

, kecualidimaknai ...J2 (dua belas) tahun..., kemudian menyatakan frasa,... 8(delapan) tahun..., dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara5Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan UndangUndang tersebut9khususnya terkait dengan frasa ...8 (delapan) tahun... tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional

Putusan Nomor 42 P/HUM/2020rangka memenuhi tujuan utama pengaturan penyelenggaraan usahaperkebunan;28.Bahwa oleh karena itu, frasa wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalamPasal 11 ayat (1) Perda Kab.

Landak No. 2/2018 Bertentangan DenganPasal 6 ayat (1) Huruf i UU No. 12/201129.Bahwa frasa wajib memfasilitasi pbembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab.

Frasa wajib memfasilitasi pbembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 58ayat (1) UU No. 39/2014;2.

Frasa wajib memfasilitasi pbembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 5huruf a, huruf d danhuruf e UU No. 12/2011;3.

Frasa wajib memfasilitasi pbembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6ayat(1) huruf UU No. 12/2011;4.

Unsur Terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, adanya kata danyang merupakan penghubung antara frasa Terangterangan dengan frasadengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang,mensyaratkan dua keadaan yang menunjukkan cara melakukan perbuatandalam unsur pasal itu sifatnya adalah kumultaif.

Ip alias Ali memukul korban Abdi Wijayaalias Abo dari jarak posisi berdiri 1 (satu) mengenai pada bagian dahisebelah kanan korban;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat frasa terangteranganmenunjuk pada tempat dan keadaan dilakukannya kekerasan haruslah di suatutempat yang memungkinkan untuk dilihat dan disaksikan oleh orang lain dantidak hanya ada pelaku dan korban semata di tempat kejadian perkara.

terangterangan dan frasa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang telah samasama terpenuhi, maka dengan sendiri unsurnyaKedua dari Pasal ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;Ad.3.

Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yangdilakukannya itu menyebabkan lukalukaMenimbang, bahwa merujuk pada adanya frasa atau yang merupakanpenghubung antara frasa dengan sengaja merusakkan barang dengan frasaika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan lukaluka dengansendirinya telah membuat Majelis Hakim berpendapat bahwa dua keadaan yangHalaman 27 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bulmenjadi akibat yang disyaratkan itu sifatnya adalah alternative.

Dengan demikian majelis hakim menyatakan frasa jikakekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan lukaluka harus dinyatakantelah terpenuhiMenimbang, bahwa karena frasa jika kekerasan yang dilakukannya itumenyebabkan lukaluka dalam unsur pasal ini telah terpenuhi, maka MajelisHakim berpendapat unsur pasal yang lain yaitu frasa dengan sengajamerusakkan barang tidak perlu dibuktikan lagi karena sifatnya yang alternativediantara kedua frasa itu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan amar putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 23 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal1440 H perlu diperbaiki;
3. Menetapkan amar putusan tersebut di atas yang perlu diperbaiki sebagai berikut:
   1. Bunyi amar dalam konvensi pada halaman 114 tertulis dengan tanda baca garis datar dan garis datar tersebut diganti dengan angka 5 dan penyebutan frasa angka 3 diganti dengan

angka 4 sehingga semula tertulis yakni - Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama pada diktum Nomor 3 di atas adalah 1/3 bagian untuk Penggugat Konvensi dan 2/3 bagian untuk Tergugat konvensi, kemudian diubah dan diganti frasa angka 3 tersebut harus dibaca menjadi angka 4 sehingga bunyi lengkapnya amar putusan tersebut adalah menjadi 5.

Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika;Menimbang, bahwa untuk membuktikan frasa Tanpa Hak atau MelawanHukum dari perbuatan Terdakwa terlebih dahulu lebih baik jika dijelaskan frasaMenawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, karena frasa TanpaHak atau Melawan Hukum merupakan unsur yang pembuktiannya ditujukandan

digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada TerdakwaISKANDAR SALEH Als ISKANDAR;Menimbang bahwa frasa Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli,Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika, merupakan frasa bersifat alternatif sehingga setiap pembagian darisub frasa tersebut tidak perlu dibuktikan semua, sehingga dengan terbuktinyasalah satu sub dari frasa tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telahterpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Kamus

bahwa bermaksud untuk menggunakan narkotika jenis sabuyang telah dibeli tersebut di dalam sebuah kamar No 7 pada Wisma Kusnijaya,yang beralamat di Desa Payamaram, Kecamatan Kute Siantan, KabupatenKepulauan Anambas, pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa ISKANDAR SALEH AlsISKANDAR ditangkap dan digeledah oleh Saksi OTAR WELFREDO GULTOMbeserta Sat Resnarkoba Polres Anambas setelah dilakukan penyelidikan danpenangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi INDRA;Menimbang, bahwa oleh karenanya sub frasa

Dengan demikian sub frasa membeli telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya frasa membeli padaunsur ini, secara tidak langsung frasa Tanpa Hak atau Melawan Hukum jugatelah terpenuhi, namun diperkuat dalam Keterangan SaksiSaksi dan faktahukum yang saling bersesuaian, yaitu dalam pembelian narkotika jenis sabuoleh Terdakwa ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR kepada Saksi SAPARLIsecara tunal, tidak memperoleh izin dari instansi yang berwenang

atau DinasKesehatan, oleh karenanya frasa Tanpa Hak atau Melawan Hukum telahterpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Ad. 3.

Unsur Setiap Orang ;Menimbang, bahwa pada penjelasan UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan definisi setiaporang;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan frasa setiaporang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidanayang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdakwaMOH FAIZAL ROZZI telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut

tentang pengertiansengaja, sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu Majelis Hakim akanberpedoman pada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MVT)adalah willens en witens artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki (willens)perbuatan itu dan harus pula menginsafi (mengetahui) (wittens) akan akibatperbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusantindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsur yangterdapat dibelakang frasa

sengaja juga diliputi oleh opzet atau dolus atau sengajaatau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yang terdapatdibelakang frasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah *dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang,

kelainanKESIMPULAN :Dijumpai tandatanda trauma seperti diatas diduga akibat traumatumpul.Perbuatan terdakwa Rafli Siregar tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1)KUHPidana jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997tentang Pengadilan Anak Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut,terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak adamengajukan keberatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi No. 1/PUUVIII/2010 dalam amar putusannyadisebutkan:Menyatakan frasa

,... 8 (delapan) tahun...,. dalamPasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3668), besertapenjelasan UndangUndang tersebut khususnyaaterkait dengan frasa ...8 (delapan) tahun... adalahbertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat(conditionally unconstitutional), artinyainkonstitusional

:e Menyatakan frasa,... 8 (delapan) tahun..., dalamPasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3668), besertapenjelasan UndangUndang tersebut khususnyaaterkait dengan frasa ...8 (delapan) tahun... tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat secarabersyarat (conditionally unconstitutional), artinyainkonstitusional, kecuali dimaknai ...12

Olehkarena ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenaibatasan jumlah dari frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup,dan bukti yang cukup. Satusatunya pasal yang menentukan batasminimum bukti adalah pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim tidakboleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya dua alat bukti...dst.

Sebagai hukum formil dalamproses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalamKUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas /ex certa sertaasas lex stricta untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenangwenang penyelidik maupun penyidik.

Melalui putusannya, MahkamahKonstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa buktipermulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalamPasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjangdimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Pasal 77 huruf aKUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasukpenetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasanmengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup, dan bukti yang cukup.

Frasa segera dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara NomorHalaman 22 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2019/PN Mdn.3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai segera dan tidak lebihdari 7 (tujuh) hari;1.2.

Unsur Tanpa hak menquasai, membawa, mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan :Menimbang, bahwa dalam unsur ke2 (dua) Pasal 2 ayat (1) UU DaruratRI No. 12 / DRT / 1951 ini terdapat frasa yang bersifat alternatif sehinggaapabila salah satu frasa sebagaimana tersebut di atas yaitu Tanpa hakmenguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya......dst. terpenuhi makaunsur tersebut dianggap terpenuhi, maka dalam perkara a quo yang akandibuktikan adalah frasa menguasai, membawa, mempunyai

Unsur Sesuatu senjatapemukul, senjatapenikam, atausenjatapenusuk :Menimbang, bahwa dalam unsur ke3 (tiga) ini juga mengandung frasayang bersifat alternatif, yang mana jika salah satu frasa terpenuhi makaunsurnya juga sudah terpenuhi, untuk itu yang akan dibuktikan dalam perkara aquo adalah frasa senjata penikam atau senjata penusuk;Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN BanMenimbang, bahwa dalam UU Darurat RI No. 12 / DRT / 1951 ini tidakmenjelaskan apa yang dimaksud senjata pemukul,

Unsurmembeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menank keuntungan, menijual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalahmemberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaranatau menerima uang

Deswandi pulang ke rumahmasingmasing;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Terdakwa telahmelakukan perbuatan menjual dan dengan demikian frasa unsur menjualtelahterpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa dalam unsurrumusan pasal ini maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhiseluruhnya;Ad.3.

Unsursesuatu benda yang diketahui atau sepatuinya harms diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehinggaapabila salah satu frasa dalam unsur rumusan pasal ini telah terpenuhi makaterhadap unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, pada saat Terdakwa memposting 1 (satu) unit handphone merekVivo Y17 warna pearl pink milik Saksi Apriyogi Fernando bin

Deswanditersebut, kondisi handphone tersebut tidak dilengkapi kotak hanya dilengkapicharger (batangan);Menimbang, bahwa dengan demikian frasa unsur sesuatu benda yangsepatuinya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahantelah terpenuhi,Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Kotsehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa dalam unsur rumusan pasal inimaka terhadap unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Ad.4.Unsur yang sengaia member kesempatan, sarana, atau keterangan

untukmelakukan kejahatan; Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehinggaapabila salah satu frasa dalam unsur rumusan pasal ini telah teroenuhi makaterhadap unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 16.00WIB Terdakwa main ke rumah Saksi Apriyogi Femando bin M.

Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;Menimbang, bahwa dalam unsur ini pun terkandung frasafrasaalternatif sehingga sebagaimana pertimbangan di atas, cukup satu frasa sajayang terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka unsur ini dapat dinyatakanterbukti dan terpenuhi menuruthukum;Menimbang, bahwa terhadap frasa menempatkan, membiarkan,melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasanterhadap Anak, Majelis

Hakim akan langsung merujuk pada frasa melakukankekerasan terhadap Anak sebagai frasa yang tepat yang dapat digunakandalam mempertimbangkan unsur ini dalam perkara terdakwa;Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya telah dipertimbangkantentang frasa melakukan kekerasan, yaitu menggunakan tenaga ataukekuatan jasmani, misalnya memukul, menendang dan sebagainya, termasukmenggunakan alat, demikian juga sebagaimana ketentuan Pasal 89 KUHPyang menyatakan yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orangjadi

dan pada jam 5 Tidak sampai ke dasar, Tidak terdapatrobekan baru atau resapan darah pada selaput darah dan sekitarnya,Pemeriksaan leher Rahim dengan alat speculum : darah dari lubang Rahim +tidak terjadi luka atau tanda kekerasan dalam vagina, Hasil PemeriksaanLaboratorium Klinik RSU Karel Sadsuitubun Langgur pada tanggal 06 Juni 2019,Tidak ditemukan adanya spermatozoa dalam sampel cairan vagina yangdiperiksa, Kesimpulan : Didapati tanda kekerasan tumpul ;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan frasa

terhadap Anak,Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur Melakukan AncamanKekerasan Memaksa Anak, sebagai pertimbangan frasa ini, sehingga frasaterhadap Anak terbukti dan terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakimberpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam delik yangdidakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhimenuruthukum;Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwanPrimair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum telah terbukti

Pasangan calonsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukanoleh partai politik atau gabungan partaipolitik dihapus seluruhnya, karena menjadipenghalang bagi calon perseorangan tanpalewat parpol atau gabungan parpol.Sehingga, dengan hapusnya Pasal 56 Ayat(2), Pasal 56 menjadi tanpa ayat danberbunyi, "Kepala daerah dan wakil kepaladaerah dipilih dalam satu pasangan calonyang dilaksanakan secara demokratisberdasarkan asas langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil;Pasal 59 Ayat (1) dihapus pada frasa

yangberbunyi, "yang diusulkan secaraberpasangan oleh partai politik ataugabungan partai politik, karena akanmenjadi penghalang bagi calon perseorangantanpa lewat parpol atau gabungan parpol.Sehingga, Pasal 59 Ayat (1) akan berbunyi,Peserta pemilihan kepala daerah dan wakilkepala daerah adalah pasangan calon;Pasal 59 Ayat (2) dihapus pada frasa yangberbunyi, "sebagaimana dimaksud pada ayat(1), hal ini sebagai konsekuensiberubahnya bunyi Pasal 59 = Ayat (1),sehingga Pasal 59 Ayat (2) akan berbunyi

Pasal 59 Ayat (8) dihapuskan pada frasayang berbunyi, "Partai politik ataugabungan partai politik wajib, frasa yangberbunyi, yang seluasluasnya, dan frasayang berbunyi, "dan selanjutnya memprosesbakal calon dimaksud, sehingga Pasal 59Ayat (3) akan berbunyi, ~Membuka kesempatanbagi bakal calon perseorangan yang memenuhisyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58melalui mekanisme yang demokratis dantransparan.

*"vang seluasluasnya, dan frasa"dan selanjutnyamemproses bakal calondimaksud ;5.4 Menyatakan pasal pasal Undang UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TNLRINomor 4437) yang dikabulkan menjadiberbunyi sebagai berikute Pasal 59 Ayat (1):*Peserta pemilihankepala daerah danwaki kepala daerahadalah pasangancalon;e Pasal 59 Ayat (2):"Partai politik ataugabungan partaipolitik dapatmendaftarkan pasangancalon apabilamemenuhi persyaratanperolehan sekurangkurangnya 15%

No. 04P/HUM/20085.4partai politik wajib, frasa "yangseluas luasnya, dan frasa "danselanjutnya memproses bakal calondimaksud ;Menyatakan pasal pasal Undang UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRINomor 4437) yang dikabulkan menjadiberbunyi sebagai berikute Pasal 59 Ayat = (1):"Peserta pemilihankepala daerah danwaki kepala daerahadalah pasangancalon;e Pasal 59 Ayat = (2):"Partai politik ataugabungan partalpolitik dapatmendaftarkan pasangancalon apabilamemenuhi

berdasarkan bukti surat P.3 sebagai bukti otentik, makamenurut fakta hukum pada saat int anak Pemohon tersebut di atas pada hakekatnyabelum berumur 18 tahun (Karena dilahirkan pada tanggal 04 Juli 1998), yang berartisecara hukum yang berlaku di Indonesia anak Pemohon yang bernama Nindi NurdiniaJuliandini masih dianggap sebagai anakanak, atau belum diakui sebagai orang dewasa;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 1/PUUVII/2010, telahmemberikan ketentuan hukum, dengan menyatakan menyatakan frasa

,... 8 (delapan)tahun..., dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndangNomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668),beserta penjelasan UndangUndang tersebut khususnya terkait dengan frasa ...8(delapan) tahun... adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional),artinya inkonstitusional

, kecuali dimaknai ../2 (dua belas) tahun..., kemudianmenyatakan frasa,... 8 (delapan) tahun..., dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), danPasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan UndangUndang tersebut99khususnya terkait dengan frasa ...8 (delapan) tahun... tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional