Ditemukan 128 data
59 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pol.PP tertanggal 23 Desember 2005 yangkeduanya ditujukan kepada Pemohon Kasasi padahal bangunan kontrakan dantokotoko telah selesai pembangunannya.Bahwa suratsurat tersebut dirasa oleh Pemohon Kasasi telah mengandungbanyak kejanggalan hukum, maka kemudian Pemohon Kasasi mengajukangugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tinggi TUN dengan NomorRegister: 05/GTUN/2006/PT.TUN.BDG tanggal 9 Januari 2006.Bahwa oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor/ TermohonKasasi, mencabut Surat Perintah
67 — 20
BuktiT Vs/dIX9: 1 (satu) bundel fotocopy salinan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 10/GTUN/2000/PTUNMIR tanggal 5 Desember 2000; woneeene Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telah dibubuhi materaiyang cukup, dan fotocopy' telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;wonne Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya, TergugatVI/Kuasa Tergugat V, VII, VI, dan IX mengajukan (satu) orang saksi yang di bawahsumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
I Komang Ugra Jagiwirata,SH.
Terdakwa:
1.Edy Suprayitno
2.Moh Saifur Rijal
27 — 25
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kain warna hijau merk Fipper berisikan dompetwarna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesarRp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah)Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu NI KETUT ARI MULIANIAlias JRO ARI 1 (Satu) buah alat kejut listrik (GTUN GUN) 4 (empat) butir buah kecubung.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (Satu) keping CD / RW Plus Merk GT Pro yang berisikan rekamanCCTV Tetap terlampir dalam berkas perkara 1 (Satu) unit mobil Toyota
114 — 65
ISHAK LANAP, SHPANITERA PENGGANTI,33 Perincian Biaya Perkara Nomor : 21/GTUN/2002/PTUN.Mdo :1. Administrasi : Rp. 50.000,2. Panggilan : Rp. 75.000,3. Meterai :Rp. 6.000,4.
KAUNANG, S.Sos SIMBAR KRISTIANTO, SHPerincian Biaya Perkara Nomor : 21/GTUN/2002/PTUN.Mdo :1. Administrasi : Rp. 50.000,2. Panggilan : Rp. 75.000,3. Meterai :Rp. 6.000,4. Redaksi Putusan :Rp. 3.000,Jumlah : Rp. 134.000,(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).83
148 — 33
PERKARAMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 192/ Desa BuluhCina, tertanggal 29 Desember 2000, dengan luas 15.000 M2(lima belas ribu meter persegi) atas nama Hasan .D ;MenimbangMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukangugatannya tertanggal 15 Agustus 2006 yang telahditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2006 dantelah diperbaiki pada tanggal 28 September 2006 denganRegister Nomor . 21/GTUN
126 — 79
Hal ini sesuai denganpengakuan Penggugat pada persidangan di PTUN Bandungdalam perkara No. 15/ GTUN/2006/PTUNBDG dan SuratKuasa dari Penggugat kepada Sdr.
86 — 53
No. 22533/Kelurahan Tamamaung)pernah menjadi obyek gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Makassardengan No.41/GTUN/2011/PTUN.Mks jo.No.76/B.TUN/2012.
93 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sinar Putra Murni (Penggugat)sebagaimana disebutkan dalam Putusan PTUN Palu Nomor: 29/GTUN/2011/PTUN.PL.
80 — 25
P UT U S ANNOMOR: 24 / GTUN / 2011/ PTUN.JPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusandengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut di bawahini, dalam perkara antara ;1.
92 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa menyelenggarakan siaran dengan nama Radio Era Baru padafrekuensi 106,5 FM karena telah mendapat Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPIDKepri dan terhadap pemberian frekuensi 106,5 FM yang tercantum dalam ISR RadioSing FM dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/GTUN/2010/PTUN Jkt dinyatakan batal demi hukum dan peraturan tersebut telahdikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 207/B/2010/PT TUN Jkt dan sekarang dalam tingkat kasasi.5.
84 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebenarbenarnya dalampersengketaan atas Tanah Padang Pasir tersebut, yang di satu sisi ataspermohonan Tergugat telah dikosongkan berdasarkan eksekusi olehPengadilan Negeri Bitung, masingmasing pada tangga) 30 Juli 2002 dantanggal 13 Agustus 2004, dimana keberadaan dan penguasaan olehpihakpihak lain di atas Tanah Padang Pasir, bahkanpun keberadaan danpenguasaan Penggugat atas tanah sengketa, telah diakhiri secara paksa;Sedangkan di sisi lainnya adanya putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNomor 16/GTUN
80 — 65
terdapatKEHILAFAN dan KEKELIRUAN yang nyata serta melampaui kewenangannya dalammemeriksa dan memutus perkara tersebut karena SHM No. 154 /Bira Gambar Situasi No.1476 tanggal 24071980 dan SHM No. 155/Bira Gambar Situasi No. 1477 tanggal 24071980sudah pernah digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar oleh ahli waris JATEatau anak kandung JATE yaitu TATI BINTI JATE dan YABI BINTI JATE dan gugatantersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai denganPutusannya No. 65/GTUN
133 — 43
Menimbang, bahwa setelah mengajukan jawab jinawab, para pihakmengajukan buktibukti sebagai berikut dibawah ini ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugatdalam persidangan telah mengajukan buktibukti surat berupa :1 Prukto&>py Sertifikat Hak Milik No. 853/Pondok Kelapa/1996 atas nama SuzannaLLubis, Gambar Situasi tanggal 08111995, No. 5490/1995, luas 1.890 M2,erletak di jalan Rambutan RT.010/08, Desa Pondok Kelapa ; Rididtepy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 087/GTUN
71 — 34
Penggugat ; Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi sebagai pihak yangnamanya tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Papua Nomor : 32 Tahun 2011 Tanggal 10 November 2011 a quotelah pula mengajukan gugatan Melawan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Papua in casu Tergugat berkaitan dengan penerbitan SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 32 Tahun2011 Tanggal 10 November 2011 a quo di Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura dalam Register Perkara Nomor : 57/GTUN
52 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nebis in Idem (Perkara yang Sudah diperkarakan di PTUNMataram);a.Bahwa perkara yang sudah diperkarakan dinyatakan sebagai Nebis inIdem, begitu juga halnya dengan perkara yang digelar sekarang iniadalah perkara yang sudah diperkarakan dulu sampai pada tingkatMahkamah Agung dengan Objek yang sama, dalam tingkat PengadilanTata Usaha Negara Mataram Register Perkara Nomor 12/GTUN/2004/PTUNMTR.
128 — 39
Bahwaoleh karena Tergugat dalam Rekonpensi telah terbukti melakukanperbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah obyek perkarahingga = diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1950/Kelurahan Sunggal tanggal 3 Juli 2007 atas nama Tergugat dalamRekonpensi, dan Tergugat dalam Rekonpensi tidak mematuhi PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/GTUN/2007/PTUNMDN tanggal 11 Pebruari 20068 jo.
76 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
April 2009, danputusan tersebut lelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewi/jsde)sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Inkracht Nomor W1TUN1/419/AT.02.07/V/2010 tanggal 19 Mei 2010:10.Bahwa perlu Para Penggugat dalam Rekonvensi kemukakan, dalampersidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tergugat dalamRekonvensi tidak hadir untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkaratersebut, sebagaimana terurai pada bagian pertimbangan hukumputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 65/GTUN
145 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
hal ini seperti lirik lagu engkau yang memulai dan engkau juga yangmengakhirinya sehingga putusan perkara ini berdasarkan data palsu dan data yangtidak benar, oleh karena itu Putusan Kasasi Nomor 376 K/PDT/2008 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 52/PDT/2007/ PT.MKS.juga adalah tidak benar;3) Setelah Pengadilan Tinggi Makassar memutus perkara Nomor 51/PDT/1997/P padatanggal 19 Mei 1997, ternyata dikemudian hari Pengadilan Tata Negara UjungPandang baru saja memutus perkara 22/ GTUN
40 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Israq Mahmud, S.Ag. juga terjadipemakai sarjana hukum salah satu perkara di Pengadilan Agama Makassarditandatangani surat kuasanya, memakai gelar Sarjana Hukum sedangkanMemori Banding perkara Tata Usaha Negara Nomor 64/GTUN/2011/P.TUN.Makassar memakai Sarjana Agama (S.Ag), ternyata oknum tersebuttidak pernah di Sumpah di Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22November 2012, menerangkan bahwa berdasarkan Catatan Buku IndukRegister Pengacara Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2007 dan 2008 serta2009 nama
103 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang berkepentingan dalamperkara tersebut untuk masuk menjadi intervenient namun tidak adatanggapan :Bahwa Terlawan Il menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata KotaSurabaya tanggal 11 Pebruari 2003 Nomor 511.3/10.D.UPT/402.4.5/2003 perihal pencabutan Surat Kepala Dinas Tata KotaSurabaya Nomor 511.3/14/402.5.11/2001 tanggal 19 Januari 2001 perihal Garissempadan dan syarat zoning atas tanah yang terletak di jalan Raya MulyosariSurabaya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:62/GTUN