Bahwa atas transaksi dengan Minerals Operations Executive Limited (Minopex),berdasarkan penelitian terhadap Joint Operation Agreement antara PT. JohnHolland Constructions Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding)) dengan Minerals Operations Executive (Minopex) tanggal12 Maret 1998, diketahui halhal sebagai berikut:e antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding (d.h. PT.

JohnHolland Constructions Indonesia)) dengan Minerals Operations Executive(Minopex ) melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk Joint Operation untukmenggarap Boot Contract yaitu Kontrak antara antara PT. John HollandConstructions Indonesia dengan PT.

Bahari Cakrawala Sebuku untukmembangun memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan coal processing plant;e dalam kontrak tersebut disepakati bahwa joint operation akan beroperasi dengannama Inggris Holland Minopex Joint Operation dimana semua peralatan,material, perlengkapan, barangbarang dan properti yang lain (tidak termasukconsumable items or intellectual property rights) dari Joint Operation akandibeli dengan zero profit markup basis;e dalam Article 6 Klausul tentang Participation, disepakati bahwa

JHCI (Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding)) dan 30% Minopex;e dalam Joint Operation ini dibentuk struktur manajemen tersendiri yang terdiridari (i) Parties, (ii) Supervisory Board (3 anggota dari PT.

JHCI (TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)) dan 1 anggota dari Minopex),(iii) Project Manager, (iv) Site Process Operation's Office;e = business relationship antara pihakpihak yang terlibat atau masingmasing pihakdan Joint Operation berbasis pada pro rata joint baik resiko maupun reward;11 Bahwa setelah Joint Operation Agreement tanggal 12 Maret 1998 tersebut di atasdapat agreement berupa Royalty Agreement antara PT.

/Taiwan, pada tanggal 17 Desember1990 telah disepakati perjanjian Usaha patungan/HJoint VentureAgreement, dalam rangka mendirikan usaha patungan, dengan nama PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY sebagaimana diatur dalam Pasal 1,yang berbunyi :Aricle 1 Joint Venture Agfreement :On the basis of this cooperation and joint venture, when the PresidentialDecree (SPP) as perfmit for Foreign Capital Invesment is issued, thePARTY A and the PARTY B agreed to establish a Foreign CapitalInvesment (PMA) joint venture

Untuk hal tersebut Pemohon mohon menunjukketentuan Pasal 2 (1) dan (2) Joint Venture Agrement yang berbunyi :Article 2 ayat (1) dan (2) Joint Venture Agreement :The total capital of the company is US$ 1.950.000 (each share value at US$1.00 totally 1.950.000,);In this joint venture, the party A will hold 40% (forty per cent) of share at US$780.000, (with 780.000, share), the party B will hold 60 % (sixty per cent)of shares,at US$ 1.170.000,(with 1.170.000, share).Terjemahan Pasal 2 ayat (1) dan (2

Untuk hal tersebut Pemohon mohon menunjukPasal 16 Joint Venture Agreement yang berbunyi :Article 16 Joint Venture Agreement :The Sharew holding situation of the company 15 years after The Company isestablished shoud be in accordance with the Regulation of the IndonesiaGovermment Its agreed by both parties that the Candidates for the holdersof the shares transferred from PARTY B to PARTY A wil be designated byPART B.Terjemahan Pasal 16 Joint Venture Agreement :Kondisi kepemilikan saham perusahaan

Bahwa dari nama perseroan dan komposisi saham 60 % : 40 % adalahsesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Joint Venture Agreement,karenanya tidak dapat dibantah bahwa didirikannya PT. Surya Shuenn YuehIndustry tersebut didasarkan kepada Joint Venture Agreement tanggal 17Desember 1990;Dengan demikian apapun yang terjadi dalam PT.

SURYASHUENN YUEH INDUSTRY telah berproduksi lebih dari 21 tahun ;11.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Joint Venture Agreement Jo.

Dalam halaman 2 perjanjian sebagai berikut:Butir (4):Joint Operation artinya assosiasi yang dibentuk para joint operatormenurut perjanjian ini;Butir (8):Perjanjian artinya Perjanjian Joint Operation yang dibuat oleh dan antaraJoint Operator;2. Dalam halaman 3 perjanjian sebagai berikut:Butir (8):Hal. 32 dari 37 hal. Put.

Dalam halaman 25 perjanjian sebagai berikut:Butir (24): Bentuk dan sifat joint operation;(1) Para Joint Operator membentuk suatu Joint Operation sementarauntuk maksud secara bersamasama dan sendirisendiri menyiapkandan mengajukan suatu tender untuk pekerjaan apabila pemberi kerjaHal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1877 K/Pdt/2014dan Para Joint Operator masuk dalam kontrak kerja, melaksanakanpekerjaan;6.

Dalam halaman 26 dan 27 perjanjian sebagai berikut:Butir (2) mulai alinea ke dua sebagai berikut:Dalam hal ini jelas dinyatakan maksud dari hubungan hukum yangdibentuk oleh perjanjian ini adalah bukan perkongsian, usaha bersama,badan hukum lain atau suatu agen diantara Joint Operation dan para JointOperator atau antara Para Joint Operator;Butir (8):Tidak satupun, apakah dia Joint Operator, pejabat, karyawan, manageratau agen dari Joint Operation yang memiliki wewenang untuk bertindakuntuk dan atas

nama dari, atau sebaliknya mengikat Joint Operation, atausalah satu Joint Operator dengan suatu tindakan atau perjanjian selaindaripada sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini atau yang kemudiandisetujui secara tertulis antara Para Joint Operator;Butir 26 halaman 27:Persiapan tender dan biaya:Kedua Joint Operator akan ikut serta dalam persiapan tender dan dalamtender serta negosiasi kontrak dengan pemberi kerja.

Bahwa pemberi kerja tidak membayar kepada Joint Operation Agreement,akan tetapi langsung kepada masingmasing operator;6. Bahwa Joint Operation tidak mempunyai hak untuk memiliki (halaman 28butir 29 perjanjian);.

Dalam pemeriksaan pekerjaan roding subduct tidak ditemukan tambang;Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada dalil di atas, pemeriksaan yangmeliputi pemeriksaan joint box, pull box dan roding subduct, makaberdasarkan Bill of Quantity (BoQ) selisih dari jumlah volume pekerjaantersebut adalah sebagai berikut:a. Joint box dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 16 buah joint boxdari volume pekerjaan berdasarkan Bill of Quantity (BoQ) yaitu sejumlah34 buah.

Perhitungan kerugian untuk setiap satu joint box; No Nilai assesories jika terpasang Unit Harga Total IDR100% untuk satu Joint Box wajar untuk Jointterdiri dari: satuan BoxUnit1 Step 2 80.000 160.0002 Pulling Bolt 2 60.000 120.0003 Stopper suduct 2 6.000 12.0004 Stopper duct 1 10.000 10.0005 Hanger 1 80.000 80.000 Total 382.0006 Nilai material dan Assesoris yang tidak lengkap 286.500 sebesar 75%/joint box 7 Nilai wajar jasa finishing joint box untuk setiap 250.000unit yang tidak selesai 8 Transportasi

Dari hasil pemeriksaan joint survey fisik sebanyak 16 buah joint box,ditemukan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebanyak 12 buah, makapresentase ketidaksesuaian untuk sisa volume pekerjaan adalah 75%(tujuh puluh lima persen);b. Dari hasil pemeriksaan joint survey fisik sebanyak 84 buah pull box,ditemukan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebanyak 64 buah makapresentase ketidaksesuaian untuk sisa volume pekerjaan adalah 74%(tujuh puluh empat persen);c.

Dari presentase 75% (tujuh puluh lima persen) ketidaksesuaianpekerjaan joint box yang tidak sesuai dengan spesifikasi, apabiladiimplementasikan kepada sisa volume pekerjaan (18 joint box) makaketidaksesuaian dari 18 joint box sisa volume pekerjaandan berdasarkanperhitungan teknik sampling yang tidak sesuai dengan spesifikasi adalahsejumlah 14 buah joint box;b.

Bahwa dari hasil temuan ketidaksesuaian spesifikasi berdasarkanperhitungan teknik sampling + 70% yang didasari oleh sampling joint survey+ 30%, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah:Biaya perbaikan joint box : Rp21.511.000,00Halaman 12 dari 40 hal.Put.

Daerah Penugasan Kanwil DPE Sulut dan KUD MomontangLanot (4 wilayah KP yang menjadi wilayah Kontrak Karya PertambanganPTABM tahun 1997).3 Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2002 pihakTERGUGAT (AvocetMining PLC) ikut bergabung sebagai pihak dan menggantikan posisi NIL dalamperjanjian joint venture melalui Novation and Amandement Agreement antaraNIL Avocet Mining PLC dan PENGGUGAT Yang kemudian diikuti perubahanamandemen tanggal 27 Februari 2004 terhadap Perjanjian Joint Venture tanggal30 Juni

"Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan yang diatur dalam :a Kontrak karya Pertambangan PT ABM tahun 1997 ;b Joint Venture Agreement TERGUGAT dan PENGGUGAT tahun 1994;C Amendment to Contract of Work Joint Venture Agreement tahun 2004antara TERGUGAT dan PENGGUGAT,d Anggaran Dasar PT ABMe UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007;f Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;maka PENGGUGAT sebagai pemilik 20 % saham PT ABM dan satu satunyaPihak yang mempunyai hak utama atas 80 % saham TERGUGAT dalam PTABMdan

Sehinggadengan demikian bahwa sengketa ini adalah murni mengenaipelaksanaan First Right of Refusal yang diatur dalam Pasal 8.1.3Amendment No. 1 To Contract of Work Joint VentureAgreement dan oleh karenanya pihak yang berwenang mengadiliadalah arbitrase sesuai Pasal 9.7 New Contract of WorkPerjanjian Joint Venture.Butir 1, 2 dan 3 dalam surat gugatan dikutip sebagai berikut:b. 1 Butir 1 halaman 3 GugatanBahwa, pada tanggal 30 Juni 1994, PENGGUGATtelah memasuki Perjanjian Joint Venture denganNewmont

Venture tanggal 30 Juni 1994.Hal 13 dari 33 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel14Dari kutipan gugatan tersebut di atas jelas terlihat bahwa yangmenjadi dasar surat gugatan adalah New Contract of WorkPerjanjian Joint Venture tanggal 30 Juni 1994 (vide bukti T1)sebagaimana diubah dengan Novation and Amendment Agreementtanggal 31 January 2002 (vide bukti T2) dan kemudian diubahdengan Amendment No. 1 ToContract of Work Joint Venture Agreement tertanggal 27Februari 2004 (vide bukti T3).Bahwa di

Lebong Tandai dan Newmont Indonesia Limited (VideBukti T1) akan tetapi kemudian terjadi novasi di mana NewmontIndonesia Limited keluar dari Joint Venture digantikan olehAvocet Mining PLC (Tergugat) berdasarkan Novation andAmendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 (vide Bukti T2)yang menovasi New Contract of Work Perjanjian Joint Venturetanggal 30 Juni 1994 (Vide Bukti T1).Bahwa ternyata meskipun ketentuan tentang arbitrase itutercantum dalam Perjanjian Joint Venture awal yaitu Pasal 9.7New Contract

Triple S, yang dapatmembuktikan bahwa koreksi DPP PPN ~ sebesar Rp.2.557.301.454,00 adalah benar omzet Pemohon Banding yangberasal dari 40% penyertaan pada Joint Operation, yang telahdibayar dan disetorkan PPN nya melalui Kantor PelayananPerbendaharaan Surabaya dan telah dilaporkan dalam SPT MasaPPN Joint Operation, sehingga koreksi Terbanding tidak dapatdipertahankan;Bahwa Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak menyatakan :Pasal 78Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian

operation tersebut; bahwa semua bukti telah disampaikan kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dan ataspenghasilan terkait joint operation telah dilakukan pembayaranatas PPN sehingga penghasilan terkait proyek joint operationtelah dilakukan pembayaran atas PPN sehingga penghasilanterkait proyek joint operation adalah bukan sebagai obyekpajak lagi;7.

Bangkit Lestari sebesarRp.2.557.301.454,00 yang terutang PPN dan harus dipungut olehPemohon Banding;Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 539/B/PK/PJK/2017bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan olehPemeriksa karena koreksi omset tersebut sebenarnya telah dibayar dandilaporkan pada Joint Operation tersebut, yaitu bahwa omzetpenghasilan sebesar persentase yang dimiliki olen Pemohon Bandingpada Joint Operation sebesar 40 % telah dibayar dan disetorkan PPNnya melalui Kantor

Bahwa Joint Operation telah melaporkan jumlah penyerahansesuai kontrak di dalam SPT Masa PPNnya, dan PPN Terutangtelah dipungut bendahara KPPN Surabaya;8.5. Bahwa SSP PPh Final terkait proyek tersebut adalah atas namaJoint Operation;8.6. Bahwa dalam SPT PPN Masa Pajak Juli 2009 milik Joint Operationdilaporkan adanya pembelian dari Pemohon Banding sebesarRp.2.557.301.454,00 dengan Faktur Pajak Keluaran dari PemohonBanding Nomor 010.0000900000028;8.7.

Bagi anggota JO, PPN dalam Faktur Pajakitu merupakan Pajak Keluaran dan bagi JO, PPN tersebut merupakanPajak Masukan;Dengan demikian, pendapat Saudara pada butir 1 mengenai....bahwa berdasarkan aturan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Joint Operation telahmengakui adanya Pajak Masukan dari Pemohon Banding, sehinggaseharusnya Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding), mengakui adanya penyerahan kepada Joint Operation;Bahwa dengan demikian Pemohon

sedang menawarkan barang yang mereka(Terdakwa) bawa berupa alat mobil/spare part dan accesories mobil kepadaToko National yang beralamat di Komplek pertokoan Pasar Mangga Dua,Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, alat mobil yang mereka(Terdakwa) jual adalah:1. 17 (tujuh belas) pcs sayap depan SUZUKI;2. 2 (dua) pcs sayap depan AVANZA;3. 20 (dua puluh) pcs SHOCK BREAKER belakang Merek TOYOTA;4.19 (sembilan belas) pcs SHOCK BREAKER (biasa digunakanDAIHATSU);5. 36 (tiga puluh enam) set JOINT

A/S Upper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merek TOYOTA;6. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Upper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110 Merek TOYOTA;7. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4333009295 MerekTOYOTA;8. 9 (sembilan) set BEARING RODA MAZDA UM 5133047;9. 4 (empat) pcs BOSCH KING PAND 0443125020 kendaraan DYNA merkTOYOTA;10.38 (tiga puluh delapan) pcs MAUNTHING (dudukan mesin /ENGINE)merk TOYOTA;11.18 (delapan belas) ps MAUNTHING TRANSMISI merk TOYOTA;12.5 (lima) pcs SPOT

Menyatakan barang bukti berupa:1). 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang berikut STNK;2). 17 (tujuh belas) pcs sayap depan SUZUKI;3). 2 (dua) pcs sayap depan AVANZA;4). 20 (dua puluh) pcs SHOCK BREAKER belakang Merek TOYOTA;5). 19 (sembilan belas) pcs SHOCK BREAKER (biasa digunakanDAIHATSU);6). 36 (tiga puluh enam) set JOINT A/S Upper Ball (Ball Joint Atas)4333009295 Merek TOYOTA;7). 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Upper Ball (Ball Joint bawah)4333009110 Merek TOYOTA;8). 30 (tiga puluh) set JOINT

A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4333009295Merek TOYOTA;9). 9(sembilan) set BEARING RODA MAZDA UM 5133047;10). 4 (empat) pcs BOSCH KING PAND 0443125020 kendaraanDYNA merk TOYOTA;11). 38 (tiga pulun delapan) pcs MAUNTHING (dudukan mesin/ENGINE) merk TOYOTA;12). 18 (delapan belas) ps MAUNTHING TRANSMISI merk TOYOTA;13). 5 (lima) pcs SPOT SHOCK;Hal. 5 dari 17 hal.

No. 560 K/PID.SUS/20175. 19 (sembilan belas) pes SHOCK BREAKER (biasa digunakanDAIHATSU);6. 36 (tiga puluh enam) set JOINT A/S Upper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merek TOYOTA;7. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Upper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110 Merek TOYOTA;8. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4333009295 MerekTOYOTA;9. 9(sembilan) set BEARING RODA MAZDA UM 5133047;10.4 (empat) pcs BOSCH KING PAND 0443125020 kendaraan DYNA merkTOYOTA;11. 38 (tiga puluh delapan) pcs

Amendment Agreement tanggal 31Januari 2002 (Novation Agreement 2002) dan Amendment No.1 ToContract of WorkJoint Venture Agreement tanggal 27 Februari 2004 (Amendment No.1 2004) (ketigaperjanjian ini secara bersamasama disebut Joint Venture Agreement), Joint VentureAgrement telah jelas mengatur bahwa jika terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikansengketa tersebut melalui lembaga arbitrase sesuai dengan Rules of Conciliation andArbitration of the International Chamber of Commerce.KEDUA, bahwa

Padahal, jika benar Penggugat hendak menegakkanhaknya yang timbul berdasarkan Joint Venture Agreement,seharusnya Penggugatlah yang pertamatama menegakkan Joint Venture Agreement dengan mengajukan20gugatannya melalui lembaga Arbitrase.

Bahwa Para Tergugat bukanlah pihakyang tercantum dalam Joint Venture Agreement. Jika Para Tergugat merasasebagai pihak yang wajib meneruskan Joint Venture Agrement itu adalahkemauan sepihak dan sikap arogansi Para Tergugat semata yang berusahamenghindari untuk bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.4.4.

Bahwa dengan demikian dasar dan alasan Gugatan Penggugatdalam perkara ini sematamata TIDAK HANYA DIDASARKANPADA JOINT VENTURE AGREEMENT SAJA NAMUN JUGADIDASARKAN PADA KONTRAK KARYA PT.

Bukti T.IfI1 a: New Contract of Work Joint Venture Agreement tanggal 30 Juni1994;2. Bukti T.JHI1b: Terjemahan Tersumpah New Contract of Work Joint VentureAgreement (Kontrak Karya Baru Perjanjian JointVenture) tanggal30 Juni 1994;3. Bukti T.IIII2a: Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002;4.

Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 2 di atas, Para Termohontelah melakukan kerjasama dalam bentuk Joint Operating BoddyProducion Sharing Contrac untuk eksplorasi di Blok Raja dan Pendopodi Sumatera Selatan.

;e Berdasarkan penjelasan Pasal 16 KUH Dagang :Dalam Perseroan Firma tiaptiap persero bertanggung jawabsecaratanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatanperikatan perseroannya. ;4.1 Bahwa dengan demikian, jelas dinyatakan Joint Operating BoddyProducion Sharing Contrac merupakan persekutuan Perdata yangtidak berbentuk badan hukum, sehingga Joint Operating BoddyPertaminaGolden Spike Indonesia Ltd tidak dapat didudukansebagai Debitor dalam Kepailitan dan/atau PKPU, karena itu pihakpendiri Joint

pembentukanHutama Bina Maint Joint Operation yakni merupakan usaha bersamayang tidak berbentuk badan hukum antara PT Hutama Karya dan PTBina Maint dengan tujuan mencari keuntungan bersama dan masingmasing dengan perbadingan 60% dan 40%.

, Joint Operating BodyPertaminaGolden Spike Indonesia, LTD Raja BlockSouthSumatera dan PT.Putra Sejati Indomakmur, Perjanjian JasaSewa tertanggal 9 Februari 2011 ;Foto copi sesuai dengan asli Dokumen Kontrak untuk JasaSewa Indirect Heater No.Kontrak 12050511, Joint OperatingBody PertaminaGolden Spike Indonesia, LTD Raja BlockSouth Sumatera dan PT.Putra Sejati Indomakmur, PerjanjianJasa Sewa, Jasa Sewa Indirect Heter No.Kontrak 12050511,tertanggal 25 Mei 2011 ;Foto copi dari foto copi Berita Acara

copi sesuai dengan asli Invoice No.051/INV/PSIGSI/06/10, date 03 Juni 2010, PO No.12010210, ProjectIdentification : Rental & Service, total USD 19,375.00 dan fotocopi sesuai dengan asli surat Joint Operating Body PertaminaGolden Spike Indonesia Ltd No.022/JOB PGSIL/IV/2011, fotocopi sesuai dengan asli nota debet ;Foto copi dari foto copi surat BP Migas Joint Operating Body,PertaminaGolden Spike Indonesia Ltd, tanggal 10 Oktober2011, kepada Yth PT.Putra Sejati Indomakmur, Jalan JerukPurut No.14,

Multi Harapan Utama (MHU) adalah Pemilik Perjanjian Kerja Pengusahaan 9.10.11.Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan Joint Operasional (JO) PT.Multi Harapan Utama (MHU) dengan Kelompok Tani Bakungan JembayanSungai Payang (BAJASEPA) Nomor 074/JOMHUJKT/X11/20114, tanggal 19Desember 2011, Pasal 6 ;Bahwa Penggugat telah melaksanakan perbuatan hukum sesuai denganketentuan pada Surat Penunjukan Joint Operasional (JO) PT.

Bahwa .dengan konstruksihukum Perbuatan Melawan Hukum tersebut tentunya tidak merujuk dan/atauberlandaskan hukum kepada klausulaklausula Pasal 10 ayat 2 sebagaimanayang diatur oleh Surat Penunjukkan Joint Operasional (JO) PT.

Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir 1 dalilgugatannya yang dihubungkan dengan butir 2 petitum gugatannya yangmeminta disahkan Surat Penunjukkan Joint Operasional (JO) PT. MultiHarapan Utama dengan Kelompok Tani Bakungan Jembayan Sungai Payang(BAJASEPA) Nomor074/JOMHUJKT/XII/201 1 tanggal 19 Desember 2011(red selanjutnya disebut Surat Penunjukan Joint Oprasional), keberatan inidiajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:A.

Selaras Prima Perkasa dengan cara penyalahgunaan SuratPenunjukan Joint Oprasional tersebut (bukti terlampir); .B. Bahwa Surat Penunjukkan Joint Operasional (JO) PT. Multi HarapanUtama dengan Kelompok Tani Bakungan Jembayan Sungai Payang(BAJASEPA) Nomor 074/JOMHUJKT/X11/2011 tanggal 19 Desember2011 tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan karenanyajuga tidak tercatat dalam administrasi kontrak pada legal departemenperseroan : 1) Bahwa PT.

Bahwa Surat Penunjukkan Joint Operasional yang dibuat dan didalilkan olehPenggugat diduga adalah hasil rekayasa dan dibuat serta disusun tanpaprosedural yang sah menurut hukum, seandainya Tergugat berkehendakmenunjuk Penggugat untuk melaksanakan seluruh dan/atau sebagianpekerjaan Penggugat, maka Tergugat harus melakukan konsultasi danmendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan Umum Batu Bara, senyatanyaSurat Penunjukkan Joint Operasional tanpa dilampirkan tanda persetujuandan/atau mendapat persetujuan

account ituyang tercantum sebagai pemegang hak, hanya cukup ditanda tangani olehseorang pemegang hak ; Bahwa prosedur pengambilan wang yang berupa joint account itu sebelumtahun 2010 pengambilan uang yang berupa joint account harusmemberitahukan terlebih dahulu kepada POERWANTO ; Bahwa joint account itu merupakan rekening perusahaan ; Bahwa rerdakwa melakukan pengambilan uang / dana sebagai berikut :Pengambilan dari Bank BNI sebesar Rp 600.000.000,Pengambilan dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp 63.000.000

Jadiini merupakan pemindah bukuan rekening Bank ;e Bahwa yang dimaksud dengan joint account adalah rekening bersama ;e Bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa merupakan joint account ;e Bahwa untuk mencairkan joint account itu bisa dilakukan hanya olehsalah seorang pemegang hak saja ;e Bahwa apabila pencairan / penarikan wang berjumlah lebih dari Rp50.000.000, ( lima puluh juta rupiah ) maka diperlukan syarat :2.1.

Jika joint account ( rekening bersama ) maka ada duanama yaitu ............ or woe...

Account atas nama PURWANTO or PAULUS adalahbermula dai Joint Account atas nama PURWANTO or SLAMET padatahun 2005.

Adapun joint account atas nama PURWANTO or PAULUSdibuat pada tanggal 20 April 2009 setelah SLAMET, yaitu ayah terdakwa,meninggal dunia pada tanggal 10 April 2009 ;Bahwa dana yang ada pada joint account ini ada wang perusahaan ;Bahwa uang yang ada dalam joint account ini digunakan pada tahun 2004 2005 dipinjamkan kepada para agent dengan maksud untuk memajukanperusahaan.

Untuk hal tersebut Pemohon mohon menunjuk ketentuan Pasal 2(1) dan (2) Joint Venture Agrement yang berbunyi:Article 2 ayat (1) dan (2) Joint Venture Agreement:The total capital of the company is US$ 1.950.000 (each share value at US$1.00 totally 1.950.000,);In this joint venture, the party A will hold 40% (forty per cent) of share atUS$ 780.000, (with 780.000, share), the party B will hold 60 % (sixty percent) of shares,at US$ 1.170.000,(with 1.170.000, share);Terjemahan Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Untuk hal tersebut Pemohon mohonmenunjuk Pasal 16 Joint Venture Agreement yang berbunyi:Article 16 Joint Venture Agreement:Hal. 2 dari 14 hal.

imbangan yangditetaokan Pemerintah;Bahwa Joint Venture agreement tersebut kemudian telah di tindak lanjutidengan didirikannya PT.

Surya ShuennYueh Industry telah berproduksi lebih dari 21 tahun;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Joint Venture Agreement Jo.

15 Terjemahan Joint Venture Agreement:Semua perselisihan, pertentangan atau perbedaan diantara kedua belahpihak, terkait dengan perjanjian ini akan mengacu pada pengadilanArbitrase Indonesia.Bahwa jelas dari ketentuan Pasal 15 Joint Venture Agreement tersebut diatas perkara a quo secara absolut diselesaikan melalui PengadilanArbitrase Indonesia;Bahwa di dalam bunyi Pasal 15 Joint Venture Agreement tersebut di atasapabila dibaca dan diteliti tidak secara jelas dan detail diatur bagaimanapemilihan

yang namanya disingkat PentaSPU Joint Operation (JO);"Hal. 39 dari 74 hal.

No. 740 K/Pdt.Sus/2010Pemohon Kasasi dan PentaSPU Joint Operation telahmenandatangani perjanjian. Bentuk Joint Operation tersebutmempergunakan nama PentaSPU Joint Operation.

Surya Prasudi Utama juga bukanmerupakan Kreditur Lain dari Pemohon Kasasi;Sedangkan tentang Joint Operation, Ahli, M. Yahya Harahap,SH., jelas memberikan pendapatnya bahwa dalam Joint Operationdalam bentuk Leader, Kreditur adalah satu, yaitu Joint Operation.Perjanian yang mengikat yang ditandatangani dengan JointOperation, adalah dengan Leader atas nama Joint Operation;Bahwa Perjanjian tanggal 24 November 1995, antara PentaSPU Joint Operation dan PT.

BTID adalah perjanjian Joint Operationdengan menunjuk Leader. Mohon periksa bukti T12a s/d. T14b;Bahwa Joint Operation ini adalah satu Kreditur, jugadibuktikan dengan invoiceinvoice yang diajukan oleh PentaSPUJoint Operation terhadap Pemohon Kasasi, diajukan atas namaPentaSPU Joint Operation. Mohon periksa bukti T15a s/d.

Hubungan bisnis yang adahanya karena adanya Perjanjian Joint Operationantara PentaSPU Joint Operation sesuai denganperjanjian tanggal 24 November 1995;Sedangkan tentang Perjanjian tanggal 9Februari 2000, hanya ditandatangani PemohonKasasi dan Termohon Kasasi, dan tidakmengatasnamakan Joint Operation, sehingga jelastidak mengikat PT.

Joint Audit Mutu I di Provinsi Bali Mei 2009.;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Riau dan BengkuluMei 2009. ; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Kalteng Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Jatim Mei 2009.;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Kalsel Mei 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Jabar Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi DIY Mei 2009.1 (satu) bendel

dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Kaltim Agustus1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu II di Provinsi Sorong (PapuaBarat)Gorontalo Agustus 2009.; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu II di Provinsi Aceh Agustus 2009.

Joint Audit Mutu I di Provinsi Bali Mei 2009.;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Riau dan BengkuluMei 2009. ; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Kalteng Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Jatim Mei 2009.;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Kalsel Mei 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Jabar Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi DIY Mei 2009.Hal. 275 dari

Joint Audit Mutu I di Provinsi Kalbar Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Kalbar (singkawang)Mei 2009.; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Maluku Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Lampung Mei 2009. ;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Aceh Mei 2009.;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Sulut Mei 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi Bali Mei 2009.;1 (satu)

dokumen Joint Audit Bos di Provinsi Kalsel Oktober 2009.;1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di Provinsi Kalteng tanggalOktober 2009. ; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di Provinsi Jateng tanggal Oktober1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di Provinsi Sumbar tanggalOktober 2009.; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di Provinsi kepulauan Riau tanggalOktober 2009.; 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di Provinsi NTB tanggal Oktober1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di Provinsi

Pipaivory 14(bar)Metal joint HJ1 (2 set)Metal Joint HJ2(12 set)Metal Joint HJ3(10 set)Placon roller type 80 ( 8 bar )PlaconSuport 80CP (c )g. Adjuster wih Bushing 8 set~o9 29 5Bahwa nilai dari barang tersebut diatas adalah SebesarRp 6.711.400, ( enam jutatujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah ) sesuaidengan Purchase orderdenganNomor M20150327001 yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2015(bukti P3);4.

Metal joint HJ1(2 set)c. Metal joint HJ2(12 set).d. Metal joint HJ3 (10 set).e. Placon roller type 80 (8 bar).f. Placon support 80CP.g. Adjuster with Bushing 8 set.Sebesar Rp.6.711.400, (enam juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)sesual dengan Purchase order dengan nomor M20150327001 yang telah jatuhtempo pada tanggal 15 Juni 2015 (bukti P3).Diganti menjadiBahwa antar Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan kerjasama dalam halpembelian unit yaitu:h. Pipaivory 14(bar).i.

Metal joint HJ1(2 set)j. Metal joint HJ2(12 set).k. Metal joint HJ3 (10 set).. Placon roller type 80 (8 bar).m. Placon support 80CP.n. Adjuster with Bushing 8 set.Hal 6 dari 18.

,Metal joint HJ1(2 set),Metal joint HJ2(12 set).,Metal joint HJ3 (10set),Placon roller type 80 (8 bar),Placon support 80CP.,Adjuster withBushing 8 set.

,Metal joint HJ1(2 set),Metal joint HJ2(12set).,Metal joint HJ3 (10 set),Placon roller type 80 (8 bar),Placon support80CP.,Adjuster with Bushing 8 set.

Bahwa berdasarkan Kontrak Karya dan Joint Venture Agreement makaPENGGUGAT memiliki hak tunggal dan eksklusif atas 80 % sahamTERGUGAT di dalam FT. Avocet Bolaang Mongondow (d/h PT.Newmont Mongondow Mining)Adapun Dasar dan Alasan Hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagaiberikut :1. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 1994, PENGGUGAT telah memasukiPerjanjian Joint Venture dengan Newmont Indonesia Limited (untukselanjutnya disebut NIL);2.

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2002 pihakTERGUGAT(Avocet Mining PLC) ikut bergabung sebagai pihak dan menggantikanposisi NIL dalam perjanjian joint venture melalui Novation andHal 3 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.SelAmandement Agreement antara NIL Avocet Mining PLC danPENGGUGAT Yang kemudian diikuti perubahan amandemen tanggal 27Februari 2004 terhadap Perjanjian Joint Venture tanggal 30 Juni 1994.. Bahwa selanjutnya dibentuk PT.

Joint Venture Agreement TERGUGAT dan PENGGUGAT tahun1994;c. Amendment to Contract of Work Joint Venture Agreement tahun 2004antara TERGUGAT dan PENGGUGAT,d. Anggaran Dasar PT ABMe.

of Work Perjanjian Joint Venturetertanggal 30 Juni 1994 (Vide Bukti T1), akan tetapi didalam perubahan/novasi dari Joint Venture yaitu dalamNovation and Amendment Agreement tertanggal 31 Januari2002 (vide Bukti T2) dalam Pasal 6.4 diatur bahwaketentuan tentang arbitrase di Perjanjian Joint Venture awal(yaitu pasal 9.7 New Contract of Work Perjanjian JointVenture) tetap berlaku terhadap Novation and AmendmentAgreement 31 Januari 2002, sebagaimana dikutip sebagaiberikut :Pasal 6.4 Perjanjian Novasi

(copy tidak ada aslinya) ;Bukti T3 : Amendment No. 1 To Contract of Work Joint VentureAgreement between PT. Lebong Tandai and Avocet Mining PLC,tertanggal 27 Februari 2004. (copy tidak ada aslinya) ;Bukti T3.a : Terjemahan resmi dari Amendment No. 1 To Contract ofWork Joint Venture Agreement antara PT.

Kemudian ikut bergabung sebagai pihak danmenggantikan posisi NIL dalam perjanjian joint venture; yang selanjutnyaHal. 3 dari 50 hal. Put.

Bukti T 15).New Contract of Work Joint Venture Agreement tanggal 30 Juni 1994(Vide Bukti T 11) sebagaimana dirubah berdasarkan Novation andAmendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 (vide Bukti T 14) danAmendment Nomor 1 to Contract of Work Joint Venture Agreementtanggal 27 Februari 2004 (Vide Bukti T 15) ini selanjutnya disebutsebagai "Joint Venture Agreement",Pasal 9.7.1 Joint Venture Agreement secara tegas mengatur bahwapenyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkaittunduk pada yurisdiksi

arbitrase.Pasal 9.7.1 Joint Venture Agreement:Hal. 14 dari 50 hal.

Penggugat sudah pernah mengajukan surat gugatan terhadapTergugat di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 22 Maret 2011 terdaftar dengan Perkara Nomor180/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel (vide Bukti T 1 6) yang isi gugatannyasama dengan gugatan perkara a quo, yaitu mengenai pelaksanaanright of first refusal sebagaimana diatur di dalam Pasal 8.1.3 JointVenture Agreement, yang disertakan ke dalam Joint VentureAgreement sebagai konsekuensi dari Amendment Nomor 1 to Contractof Work Joint Venture

Nomor 1991 K/Pdt/2014 "New Contract of Work Supplementary Agreement (Vide Bukti T 12); Agreement Regarding Effective Date of Joint Venture Agreement andSupplementary Agreement tertanggal 12 Februari 2001 (Vide Bukti T13); Novation and Amendement Agreement tertanggal 31 Januari 2002(Vide Bukti T 1 4) serta; Amendment Nomor 1 to Joint Venture Agreement tertanggal 27Februari 2004 (Vide Bukti T 1 5).Il.

Bahwa sebagai realisasi dari adanya korespondensi tersebut diatas dan untukmelaksanakannya maka para pihak membuat Perjanjian Joint Operation(JO) pada tanggal 25 Februari 2009 (vide Bukti P 3 a) yang kemudiandinotarisir pada tanggal 19 Maret 2009 berdasarkan Akta Notaris No. 13 (videBukti P 3 b).5.

Akta Notaris No: 13 tertanggal19032009 tentang Joint Operation; (b) Perjanjian Subcontractor tentangConstruction SubContract Quay Wall tertanggal 25022009; serta (c) Letterof Intent tertanggal 05022009 dan Letter of Intent tertanggal 04022009.6.

SaipamAsliIndonesia kepada Paicentini Contruzioni S.P.A.P2a CopyLetter Of Intent (LOT) tertanggal 4 Pebruari 2009P2b CopyLetter Of Intent (LOT) tertanggal 5 Pebruari 2009P3a AsliPerjanjian Joint Operation (JO) tertanggal 25 Pebruari2009, antara Piacentini Contruzioni S.P.A. dengan PT.Multi Adverindo.P3b AsliAkta Notaris Reno Chryssanti Hera Medianova, SH No.13 tertanggal 19 Maret tentang Joint OperationAgreement.p4 CopyPerjanjian SubContract (PSC) tertanggal 25 Pebruari2009, antara Piacentini Contruzioni

SAIPEM Indonesia;Joint Operation Agreement tertanggal 25 Februari 2009;Terjemahan Resmi Joint Operation Agreement tertanggal 25 Februari 2009;Perjanjian SubContract (PSC) tertanggal 25 Februari 2009;Terjemahan Resmi Perjanjian SubContract (PSC) tertanggal 25 Februari 2009;Keterangan bukti T 3a s/d T4b:Membuktikan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyetujui untukmelakukan kerja sama guna pekerjaan konstruksi Quay Wall yang berlokasi dijKarimun, dimana sebagai pemilik Proyek tersebut adalah

SAIPEM IndonesiaAkta Notaris No. 13 tanggal 19 Maret 2009 tentang JOINT OPERATIONAGREEMENT, yang dibuat dihadapan Reno Chryssanti Hera Medianova, S.H.

B 8573 XB;2. 17 (tujuh belas) pcs sayap depan SUZUKI;3. 2 (dua) pcs sayap depan AVANZA;4. 20 (dua puluh) pcs SHOCK BREAKER belakang Merk TOYOTA;5. 19 (sembilan belas) pcs SHOCK BREAKER (biasa digunakan DAIHATSU);6. 36 (tiga puluh enam) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 43330-09295 Merk TOYOTA;7. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 43330-09110 Merk TOYOTA;8. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 43330-09295 Merk TOYOTA;9. 9 (sembilan) set

Menyatakan barang bukti berupa :. 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang berikut STNK;17 (tujuh belas) pcs sayap depan SUZUKI;2 (dua) pcs sayap depan AVANZA;20 (dua puluh) pcs SHOCK BREAKER belakang Merk TOYOTA;19 (sembilan belas) pcs SHOCK BREAKER (biasa digunakanDAIHATSU);36 (tiga puluh enam) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merk TOYOTA;. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110 Merk TOYOTA;30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4333009295

A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merk TOYOTA;6. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110Merk TOYOTA;7. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4333009295 MerkTOYOTA;8. 9 (sembilan) set BEARING RODA MAZDA UM 5133047;9. 4 (empat) pcs BOSCH KING PAND 0443125020 kendaraan DYNA merkTOYOTA;10.38 (tiga puluh delapan) pcs MAUNTHING (dudukan mesin /ENGINE) merkTOYOTA;11.18 (delapan belas) ps MAUNTHING TRANSMISI merk TOYOTA;12.5 (lima) pcs SPOT SHOCK

A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merk TOYOTA;7. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110Merk TOYOTA;8. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4833009295 MerkTOYOTA;9. 9(sembilan) set BEARING RODA MAZDA UM 5133047;10.4 (empat) pcs BOSCH KING PAND 0443125020 kendaraan DYNA merkTOYOTA;11.38 (tiga puluh delapan) pcs MAUNTHING (dudukan mesin /ENGINE) merkTOYOTA;12.18 (delapan belas) ps MAUNTHING TRANSMISI merk TOYOTA;13.5 (lima) pcs SPOT SHOCK

B 8573 XB;2. 17 (tujun belas) pcs sayap depan SUZUKI;3. 2 (dua) pcs sayap depan AVANZA;4. 20 (dua puluh) pcs SHOCK BREAKER belakang Merk TOYOTA;5. 19 (sembilan belas) pcs SHOCK BREAKER (biasa digunakan DAIHATSU);6. 36 (tiga puluh enam) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merk TOYOTA;7. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110Merk TOYOTA;8. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4333009295 MerkTOYOTA;9. 9 (sembilan) set BEARING RODA

B 8573 XB;17 (tujunh belas) pcs sayap depan SUZUKI;2 (dua) pcs sayap depan AVANZA;20 (dua puluh) pcs SHOCK BREAKER belakang Merk TOYOTA;19 (sembilan belas) pcs SHOCK BREAKER (biasa digunakanDAIHATSU);6. 36 (tiga puluh enam) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merk TOYOTA;7. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Uper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110 Merk TOYOTA;8. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4833009295 MerkTOYOTA;9. 9 (sembilan) set BEARING RODA MAZDA UM 5133047

Dalam pengajuan keberatan, penelaah berpendapat bahwa pembetulanSPT Masa PPN Masa Pajak September 2009 yang disampaikan PemohonBanding pada tanggal 20 Januari 2011 tidak dapat dipertimbangkansebagai SPT Pembetulan;Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa(sesuai dalam daftar temuan pemeriksaan pajak) adalah seharusnya tidakada koreksi dikarenakan omset tersebut sebenarnya telah dibayar dandilaporkan pada Joint Operation tersebut;Bahwa atas transaksi Joint Operation tersebut

Triple S, yang dapatmembuktikan bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp3.089.753.845,00adalah benar omzet Pemohon Banding yang berasal dari 40%penyertaan pada Joint Operation, yang telah dibayar dan disetorkanPPN nya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Surabaya dantelah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Joint Operation, sehinggakoreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan:Bahwa Pasal 78 Undangundang Pengadilan Pajak menyatakan:Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melakukan koreksi Pajak Keluaran sebesarRp108.647.862,00 dengan penjelasan koreksi karenaproyek Joint Operation yang belum dilaporkan olehPemohon Banding dalam SPT Masa PPN:6.8.2. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali/semula = Terbanding(sesuai dalam daftartemuan pemeriksaan) adalah seharusnya tidak adakarenaomset tersebut sebenarnya telah dibayar dandilaporkan pada Joint Operation tersebut;6.8.3.

Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2017dibayar dan disetor PPN (Pajak Pertambahan Nilai) melaluiKantor Pelayanan Perbendaharaan Surabaya dan telahdilaporkan dalam SPT Masa PPN joint operation tersebut; bahwa semua bukti telah disampaikan kepada PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding)dan = ataspenghasilan terkait joint operation telah dilakukanpembayaran atas PPN sehingga penghasilan terkait proyekjoint operation telah dilakukan pembayaran atas PPNsehingga penghasilan terkait proyek joint operation

SPT Masa PPN Joint Operationtersebut;Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menunjukkanbuktibukti berupa Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama (KSO),SPT Masa PPN atas nama PT.