Ditemukan 4812 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : katoda
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-07-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Pbr
Tanggal 8 Agustus 2022 — Pemohon:
JUNEDI NAPITUPULU ALS JUNEDI
Termohon:
KAPOLDA RIAU
26 — 7
  • Pemohon:
    JUNEDI NAPITUPULU ALS JUNEDI
    Termohon:
    KAPOLDA RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU)
87 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU)
    ;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatdan Konsultan Hukum pada kantor Law Firm Sanggam Marbun& Partners, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 11 D,Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru,Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor037/LF/SM&P/ALC/IX/2015, tanggal 21 September 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu@ TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat;melawan:KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU), tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman
    surat gugatan tersebut menitik beratkan kepadatindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah jelasjelas telahmelanggar dan bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (/n casu melanggar Asas Kepastian Hukum dan AsasKecermatan), akan tetapi nyatanya Majelis Hakim pada tingkat kasasiyang kami yakini sangat berkompeten dalam memeriksa dan mengadilidibidang Tata Usaha Negara justru tidak fokus menggali fakta hukumtentang apakah tindakan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaDaerah Riau (Kapolda
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 50/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat:
KHOIRUL AZMI SIREGAR
Tergugat:
KAPOLDA Sumatera Utara
105 — 48
  • Penggugat:
    KHOIRUL AZMI SIREGAR
    Tergugat:
    KAPOLDA Sumatera Utara
    .; Melakukan pengalanggaran dan/atau:; Meninggalkan tugas atau hal lain;Dalam Pasal 38 Ayat (1) hurf b angka 2 Perkap No 8 Tahun 2015menyebutkan bahwa "Tata cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri,PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUNMDN Hal. 15Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polriyang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatanhukum tetap kepada Kapolda anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah. 3. Tentang Prosedur;a.
    Bahwa selanjutnya Kapolres Padangsidempuan dengan Surat Nomor :K/ 78/ VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 selaku pejabat pembentuksidang KKEP melaporkan kepada Kapolda Sumut selaku Pejabat yangberwenang memberhentikan Penggugat dari dinas Polri ( ic. Tergugat )hasil sidang KKEP Penggugat dengan saran supaya kepada Penggugatdijatuhi sanksi administrasi berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat dari dinas Polri j.
    Pol : Kep/74/Xl/2003 tentang PokokPokokPenyusunan LapisLapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI, yangmengatur mengenai Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas POLRI pada angka 5 Huruf b, sebagai berikut:Pengakhiran dinas POLRI dengan kepangkatan AIPTU ke bawahdilimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA dan di LingkunganMabes POLRI dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM KAPOLRI;Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinasdilaksanakan oleh KAPOLDA sebagaimana diatur dalam Angka
    PengakhiranPUTUSAN NO.50/G/2018/PTUNMDN Hal. 41Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia sebagai berikut :Angka 12: Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan AIPTU kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diKewilayahan, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA;Angka 13: Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh KAPOLDA;Menimbang, bahwa didasarkan KetentuanKetentuan hukum tersebut,Surat Keputusan Objek Sengketa
    berupa Pemberhentian Tidak Dengan HormatDari Dinas POLRI Atas Nama Khoirul Azmi Siregar, dengan NRP. 89070150,Jabatan Brigadir Sat Intelkam pada Polres Padang Sidempuan (Bukti Surat P1=T18), yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara, pada tanggal 12 Desember 2017, dari aspek atau segikewenangan penerbitannya, Kapolda Sumatera Utara (/c.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 23-10-2023 — Putus : 13-11-2023 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Mtr
Tanggal 13 Nopember 2023 — Pemohon:
MUHAMMAD HARHARAH
Termohon:
KAPOLDA NUSA TENGGARA BARAT
26 — 12
  • Pemohon:
    MUHAMMAD HARHARAH
    Termohon:
    KAPOLDA NUSA TENGGARA BARAT
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Perijinan
Register : 10-05-2005 — Putus : 14-07-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 7/G.TUN/2005/PTUN.YK
Tanggal 14 Juli 2005 — - DIKA HARVIKA YENATA, dkk - KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
108 — 45
  • - DIKA HARVIKA YENATA, dkk- KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
    Wakhid Hasyim No.39Yogyakarta ; Untuk oo...Untuk selanjutnya disebut sebagai : PARAPENGGUGAT ; acne wietmad a a a4 amstenioaeas 5 Mie 1 @ Wa fl tewsnse sane sescassucsomNama Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA)DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA ; Tempat kedudukan : Jalan Lingkar Utara CondongCatur, Depok, Sleman, DI.Yogyakarta ;5 Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23Mei 2005 dan berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 29, Mei 2005 Nomor : Ol Tahun = 2005memberikan kuasakepada. 5 1.
    Keputusan Obyek Sengketa14bertentangan dengan hukum dan untuk menghindarikerugian yang lebih besar lagi dan mencegahpengangguran bagi pekerja yang berjumlah kuranglebih 2000 (dua ribu orang) yang menggantungkanpenghidupannya dari bekerja diPerusahaan/Organisasi Para Penggugat, maupunsekitarnya baik itu penjual rokok, juru parkir makamohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta atau Majelis Hakimuntuk mengelurkan Penetapan Penangguhan PelaksanaanSurat Keputusan KAPOLDA
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 13-07-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 90/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 7 Agustus 2012 — AKHMAD DWI SETIYONO vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (KAPOLDA JATIM)
44 — 23
  • AKHMAD DWI SETIYONO vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (KAPOLDA JATIM)
    ., Advokat padaKantor Advokat JUWONO, SH & PARTNERS beralamat di Jalan Hang TuahSidomukti I/30 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April2012: Selanjutnya disebut : PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWAN:KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (KAPOLDA JATIM),berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 116Surabaya ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1 AKBP. AS. WARSENO, SH.,MH., Anggota Bidkum PoldaJatim ; 2 KOMPOL. SUGIHARTO, SH.
    MENGADILI SENDIRI ;DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN ; Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaannya surat keputusan KapoldaJatim (Terbanding/semula Tergugat) Nomor : Kep 875/X/2011 tanggal 24 Oktober2011 yang dimohonkan oleh Pembanding / semula Penggugat, selama persidanganberlangsung sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA ; 1Mengabulkan gugatan Pembanding / semula Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kapolda
    Pangkat : Briptu,Nrp. :83090667 Kesatuan : Polres Probolinggo Kota ;Mewajibkan kepada Terbanding / semula Tergugat (Kapolda Jatim) untukmencabut Surat Keputusan Kapolda Jatim Nomor : Kep 875/X/2011 tanggal24 Oktober 2011 tentangPemberhentian ......Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas namaAKHMAD DWI SETIYONO (Pembanding / semula Penggugat).
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Plg
Tanggal 25 April 2019 — Pemohon:
RATNA JUWITA
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
53 — 7
  • Pemohon:
    RATNA JUWITA
    Termohon:
    1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
    2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
    Pemerintah Republik Indonesia C.g Kapolri, C.q Kapolda Sumatera Selatan,C.q Direskrimim Polda Sumatera selatanberalamat Di Jalan Jend SudirmanKM 4,5 Palembang, Selanjutnya disebut selaku Termohon I..
    Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri, C.q Kapolda Sumatera Selatan,beralamat Di Jalan Jend Sudirman KM 4,5 selanjutnya disebut TermohonIl.Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri PalembangNomor 5/Pid.Pra/2019/PN Plg tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Halaman 1 dari 16 Putusan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 11-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 193/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 13 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : KHOIRUL AZMI SIREGAR
Terbanding/Tergugat : KAPOLDA Sumatera Utara
61 — 32
  • Pembanding/Penggugat : KHOIRUL AZMI SIREGAR
    Terbanding/Tergugat : KAPOLDA Sumatera Utara
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 686/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 6 Juli 2015 — SUMAJI, SH.MH melawan KAPOLDA JATIM cq. KARO SDM POLDA JATIM
47 — 19
  • SUMAJI, SH.MHmelawan KAPOLDA JATIM cq. KARO SDM POLDA JATIM
    UKP Har Penggugat berdasarkan Surat Ka SPN Polda Jatim Nomor :R/06/V2014/SPN tanggal 29 Januari 2014, bahkan Tergugat sudah melakukantindak lanjut berdasarkan Surat Kapolda Jatim Nomor : R/1015/lIl/V2014/Ro SDMtanggal 26 Maret 2014 kepada AS SDM KAPOLRI perihal pengiriman UKP Hardari Kompol ke AKBP an. Kompol Abd. Aziz, S.H NRP 56100464 dkk (untukPenggugat/Kompol Drs.
    Sumadji,S.H, M.H NRP 56110595 untuk UKP Perwira periode 1 Juli 2014; Bahwa Tergugat sesudah menerima hasil penelitian lanjutan UKP Perwiraperiode 1 Juli 2014 dari Kabidpropam Polda jatim dengan Nota Dinas Nomor :R/ND184/VV2014/Bidpropam tanggal 25 Juni 2014, selanjutnya Tergugatmelakukan tindak lanjut dengan membuat Surat Kapolda Jatim ditujukan kepadaAS SDM KAPOLRI dengan Nomor : R/2117/VV2014/Ro SDM tanggal 26 Juni2014 perihal pembatalan UKP Perwira dan persetujuan kenaikan pangkat danBrigadir.
    Kapolda Jatim sudah membuat Surat kepada Penggugat/Kompol Drs. Sumadji, S.H, M.H NRP 56110595 dengan NomorR/2406/V1V/2014/Ro SDM tanggal 24 Juli 2014 perihal penjelasan UKP Har an.Hal. 10 dari 39 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2014/PN.Sby11Kompol Drs. Sumadji, S.H, M.H NRP 56110595. Dasar hukum Tergugatmendasarkan kepada Surat Keputusan Kapolri No.
    Tergugat melakukan tindak lanjut dengan membuat Surat Kapolda Jatimditujukan kepada AS SDM KAPOLRI dengan Nomor : R/2117/VV/2014/RoSDM tanggal 26 Juni 2014 perihal pembatalan UKP Perwira danpersetujuaan kenaikan pangkat dan Brigadir. Terfokus kepadaHal. 12 dari 39 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2014/PN.Sby13Penggugat/Kompol Drs.
    Nrp. 56110595, diberi tanda bukti P2 ; Fotocopy Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor : STR/678/V1/2014/ROSDM tanggal 26062014 tentang kenaikanpangkat Kompolke AKBP TMT,diberi tanda bukti P
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 10-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN TARUTUNG Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Trt
Tanggal 5 Desember 2017 — Kapolda Sumut cq. Kapolres Humbahas
337 — 193
  • Kapolda Sumut cq. Kapolres Humbahas
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 18-06-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 79/B/2013/PT TUN–MDN
Tanggal 21 Agustus 2013 — SURYA ARDIANSYAH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (KAPOLDA SUMATERA UTARA)
58 — 15
  • SURYA ARDIANSYAH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (KAPOLDA SUMATERA UTARA)
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 04-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN TENGGARONG Nomor 02/Pid.Pra/2016/Pn.Trg
Tanggal 13 September 2016 — Kapolda Kaltim
79 — 7
  • Kapolda Kaltim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 07-03-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2013
Tanggal 7 Maret 2013 — AKHMAD DWI SETIYONO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (KAPOLDA JATIM)
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AKHMAD DWI SETIYONOVSKEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (KAPOLDA JATIM)
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 03-07-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Agustus 2023 — Pemohon:
PILAR PETRA SADOEK
Termohon:
1.Kapolda Metro Jaya qq Ditreskrimum POLDA METRO JAYA
2.Kapolri
3.Kapolda Metro Jaya
74 — 77
  • Pemohon:
    PILAR PETRA SADOEK
    Termohon:
    1.Kapolda Metro Jaya qq Ditreskrimum POLDA METRO JAYA
    2.Kapolri
    3.Kapolda Metro Jaya
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 25-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 29/Pid.Pra/2018/PN Plg
Tanggal 19 Februari 2019 — ,dan REKAN
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Kasat Sukarami
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Polsek Sukarami
3.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta
4.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kaolda Cq Kapolresta
5.Pemerintah RI Cq Kapolda
18 — 2
  • ,dan REKAN
    Termohon:
    1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Kasat Sukarami
    2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Polsek Sukarami
    3.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta
    4.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kaolda Cq Kapolresta
    5.Pemerintah RI Cq Kapolda
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 11-02-2022 — Putus : 16-03-2022 — Upload : 16-03-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Plg
Tanggal 16 Maret 2022 — Pemohon:
ZUBIR
Termohon:
1.Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir C.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
2.Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda
4.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
42 — 16
  • Pemohon:
    ZUBIR
    Termohon:
    1.Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir C.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
    2.Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir
    3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda
    4.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 59/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 8 Februari 2021 — Penggugat:
NOAH HERMAN NOUYAGIR
Tergugat:
KAPOLDA PAPUA BARAT
219 — 126
  • Penggugat:
    NOAH HERMAN NOUYAGIR
    Tergugat:
    KAPOLDA PAPUA BARAT
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Pidana Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN KLT
Tanggal 26 April 2021 — Pemohon:
ZAINAL ABIDIN,SH
Termohon:
KAPOLRI , CQ KAPOLDA JAMBI
57 — 15
  • Pemohon:
    ZAINAL ABIDIN,SH
    Termohon:
    KAPOLRI , CQ KAPOLDA JAMBI
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 03-09-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Pra/2018/PN Plg
Tanggal 5 Oktober 2018 — Pemohon:
Defi Sepriadi, SH
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta Cq Kapolsek Sukarami Cq Kanit Sukarami
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta Cq Kapolsek Sukarami
3.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta Cq Kasat Polresta
4.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta
60 — 5
  • Pemohon:
    Defi Sepriadi, SH
    Termohon:
    1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta Cq Kapolsek Sukarami Cq Kanit Sukarami
    2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta Cq Kapolsek Sukarami
    3.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta Cq Kasat Polresta
    4.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta
    Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri, C.q Kapolda SumateraSelatan, C.q Kapolresta Palembang, C.q Kasat Reskrim PolrestaPalembang, C.q Kapolsek Sukarami, C.q Kanit Reskrim Polsek Sukaramiberalamat Di Jalan Kol. H Burlian KM 10 Palembang sebagai Termohon I.. Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri, C.q Kapolda SumateraSelatan, C.q Kapolresta Palembang, C.q Kasat Reskrim PolrestaPalembang, C.q Kapolsek Sukarami beralamat Di Jalan Kol H Burlian KM10 Palembang sebagai Termohon Il..
    Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri, C.q Kapolda SumateraSelatan, C.q Kapolresta Palembang, C.q Kasat Reskrim PolrestaPalembang beralamat Di Jalan Gubernur H Bastari No 1 Palembang,sebagai Termohon Ill.. Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri, C.q Kapolda SumateraSelatan, C.q Kapolresta Palembang, beralamat Di Jalan Jalan Gubernur HBastari No 1 Palembang sebagai Termohon IV..
    Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri, C.q Kapolda Sumatera Selatanberalamat Di Jalan Jend Sudirman KM 4,5 Palembang, sebagai TurutTermohon I.Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2018/PN.Plg.6.
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 25-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 09-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Lbo
Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon:
WAWAN POU
Termohon:
Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalo
102 — 83
  • Pemohon:
    WAWAN POU
    Termohon:
    Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalo
    Gorontaloberdasarkan surat kuasa khusus 23 Juni 2019 Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;melawanKepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kapolda Gorontalo cq KapolresGorontalo cq Polres Gorontalo yang beralamat di KelurahanKayubulan,Kecamatan Limboto,Kabupaten Gorontalo yang dalam ini memberikuasa kepada Rony Yulianto,S.H.S.IK, Ramlan S.Pou S.H, Salikhun BIkano,S.H, Jemmy Makainas,S,H, Sofyan T Ishak,S.H,M.H dan BinrodSitungkir,S.H,M.H, beralamat di Kepolisian Daerah Gorontalo Jalan Achmad AWahab no
    Memerintahkan Termohon / Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalountuk segera Memproses Kembali Perkara Tersebut Sampai PadaPenuntutan;4.
    putusan ini;Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.LboMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat PenghentianPenyidikan No : SP / Sidik / 111.b / VI / 2019 /Reskrim, Tanggal 19 Juni 2019adalah tidak berdasar atas hukum Dan Harus di cabut dan Atau di batalkanserta memerintahkan Termohon / Kapolda