Ditemukan 1567036 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4193/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ABB SAKTI INDUSTRI
61 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4193/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat
    Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU853/PJ/2019,tanggal 27 Februari 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusiPradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ABB SAKTI INDUSTRI, beralamat di Gd.
    Menyatakan proses Keberatan yang diajukan Penggugat telahmemenuhi syarat dan tetap berlangsung terhitung sejak tanggal diajukansurat keberatan tanpa ditunda oleh proses gugatan KTUN a quo;Atau;Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmemutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusanseadiladilnya (ex ae quo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 15 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117184.99
    /2017/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 26 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S3962/WPJ.07/2017, tanggal 05 September 2017,tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan, atas nama PT ABB Sakti Industri, NPWP01.061.553.2.055000, beralamat di Gd.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Pemohon PeninjauanKembali Nomor S3962/WPJ.07/2017, tanggal 05 September2017, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang TidakMemenuhi Persyaratan, atas nama PT ABB Sakti Industri, NPWP01.061.553.2.055.000, beralamat di Gd. World Trade Center Lt.15, Jalan Jend. Sudirman Kav.2931, Setiabudi, Jakarta Selatan,Halaman 3 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 25-01-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021
Tanggal 25 Januari 2021 — KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI VS SISMONO REKSO WARDOYO dan V. ELIANI ERAWATI S
291 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 3 PK/Pdt.SusPailit/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan (keberatan terhadappengesahan pembatalan perdamaian) pada pemeriksaan peninjauankembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI,diwakili oleh David, Jen Nio Indah Muljani K, EndangErnawati, masingmasing selaku Ketua , Sekretaris ,Bendahara , berkedudukan di Jalan AlunAlun Nomor65, Kecamatan Temanggung, KabupatenTemanggung
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 09-09-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 131/Pdt.G/2016/PN Arm
Tanggal 2 Maret 2017 — - Penggugat : FREDRIK AUGUST WALEWANGKO INARAY - Tergugat : 1. • Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung 2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung pada Balai Pelaksana Jalan Nasional XI
114 — 50
  • Mengabulkan keberatan Pemohon ;2. Menetapkan harga bidang-bidang tanah/kebun milik Pemohon yang dijadikan proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung per meter persegi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;3. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian Permohon sesuai dengan besarnya ganti kerugian yang ditetapkan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi ; 4.
    yang diajukan oleh Pemohonakan diperiksa sesuai dengan Ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2016tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Rugi KePengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum;Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Rugi KePengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Pasal 19 Huruf (d) Pasal 6 Huruf (e) Jo Pasal 8 angka(2) tenntang
    tenggang waktu pengajuan keberatan sebagaimana pada pasal10 ayat (1) dan (2), berbunyi : keberatan yang diajukan Pemohon sudahlengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat(3) sehingga dicatat dalam Buku Register Perkara Gugatan dan diberiNomor Perkara ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, ParaTermohon masing masing telah memberikan Jawaban pada pokoknyasebagai berikut :JAWABAN TERMOHON DALAM EKSEPSI:a. bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap penarikan sebagai Tergugat
    Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secaraseksama inti pokok permasalahan dalam perkara keberatan Pemohonadalah tentang pembangunan jalan Tol ManadoBitung, Termohon ,Termohon Il dan Penilai Pertanahan dan Pelaksanaan Pengadaan TanahPembangunan Jalan tol Manado Bitung oleh KJJP SIH WIRYADI, SatuanTugas Inventarisasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah KabupatenMinahasa Utara untuk Pembangunan Jalan tol ManadoBitung
    a quo ;Menimbang, bahwa terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan objek keberatan Pemohon dimana berdasarkan dalilkeberatan Pemohon yang tidak dibantah, bahkan diakui Para Termohon,maka menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan sebagai bukti yangsempurna dan menentukan yaitu objek sengketa berupa bidangbidangtanah kebun bernama TUMOPO, PASONG TUMOPO dan SKIMA yang olehPara Termohon dijadikan proyek Pembangunan Jalan tol ManadoBitungadalah dibawah penguasaan Pemohon bahkan merupakan
    Mengabulkan keberatan Pemohon ;2. Menetapkan harga bidangbidang tanah/kebun milik Pemohon yangdijadikan proyek pembangunan jalan tol ManadoBitung per meterpersegi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;3. Menghukum Termohon dan Termohon Il untuk melaksanakanpemberian Ganti Kerugian Permohon sesuai dengan besarnya gantikerugian yang ditetapbkan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus riburupiah) per meter persegi ;4.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus
Register : 23-07-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 18/PDT.Sus/2015/PN Tjb
Tanggal 18 Agustus 2015 — - PEMOHON KEBERATAN : PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK. KANTOR CABANG TANJUNGBALAI - TERMOHON KEBERATAN : HENDRA GUNAWAN
318 — 72
  • MENGADILI: Dalam Eksepsi:-Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:-Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;-Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
    - PEMOHON KEBERATAN : PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK. KANTOR CABANG TANJUNGBALAI- TERMOHON KEBERATAN : HENDRA GUNAWAN
    tidak hadir dipersidangan ;Untuk Termohon Keberatan datang menghadap persidangan, Kuasanya bernama :K.
    hadir Kuasanya yang bernama Wan febriyan ;Untuk Termohon Keberatan hadir Kuasanya yang bernama K.
    18/P0T, Sus/2015/PN TbSetelah Duplik Termohon Keberatan dianggap dibacakan dipersidangan lalu SuratDuplik tersebut diserahkan kepada Hakim Ketua dan setelah diteliti dan diperiksadilampirkan dalam berkas perkara dan salinannya diberikan kepada Kuasa PemohonKeberatan ;Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa Pemohon Keberatan danKuasa Termohon Keberatan apakah telah siap dengan Surat surat Bukti yang akandiajukan dipersidangan.Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan menyampaikandipersidangan
    Foto copy Surat Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan untukmeminta surat /dokumen, selanjutnya disebut T4;5. Foto copy Surat Keputusan BPSK Batu Bara Nomor : 04/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VV2015, selanjutnya disebut T5;6. Foto copy Surat / Resi dari Kantor Pos Indrapura tentang PengirimanKeputusan BPSK kepada Pemohon Keberatan, selanjutnya disebut T6;7. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Thn 2006 Tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK, selanjutnya disebut Tif8.
    suratnya untuksementara cukup, karena Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telahselesai mengajukan bukti surat dan Termohon Keberatan telah membawa saksi sebanyak1 (Satu) orang untuk didengar keterangannya di persidangan ;Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Kuasa Termohon Kasasi untukmemanggil saksi tersebut masuk kedalam ruang persidangan.Kemudian Kuasa Termohon Keberatan memanggil saksi masuk kedalam ruangpersidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua ia mengaku bernama :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1908/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — PT KING’S SAFETYWEAR vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
164 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yani, Jakarta, 13230:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea danCukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding danPeraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dankawan;kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU374/BC.06/2019, tanggal 6 November 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang
    menetapkanbea masuk dan pajak dalam rangka impor menjadi 0 (Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Agustus 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004322.45/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP3188/KPU.01/2018 tanggal 13 April2018 tentang Penetapan Atas Keberatan
    Putusan Nomor 1908/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP3188/KPU.01/2018 tanggal 13 April 2018 tentangPenetapan atas Keberatan Terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau NilaiPabean Nomor SPTNP028784/NOTUL/KPUT/KPU.01/2017 tanggal 20Desember
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — WISNU BHIRAWA PRONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 26-08-2008 — Upload : 26-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05K/KPUD/2008
Tanggal 26 Agustus 2008 — Ir. NANANG SAMODRA. K, MSc. ; MUHAMMAD JABIR, SH.,MH ; KOMISI PEMILIHAN UMUM
45 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.eZ.Mengabulkan gugatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4127/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ABB SAKTI INDUSTRI
74 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4127/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat
    Menyatakan proses Keberatan yang diajukan Penggugat telahmemenuhi syarat dan tetap berlangsung terhitung sejak tanggal diajukansurat keberatan tanpa ditunda oleh proses gugatan KTUN a quo;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117188.99/2017/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 26 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan
    Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S3966/WPJ.07/2017 tanggal 05 September 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasnama PT ABB Sakti Industri, NPWP 01.061.553.2.055000, beralamat di:Gd.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Pemohon PeninjauanKembali Nomor S3966/WPJ.07/2017 tanggal 05 September 2017tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak MemenuhiPersyaratan, atas nama: PT ABB Sakti Industri, NPWP01.061.553.2055.000, beralamat di Gd. World Trade Center Lt.15, Jalan Jend. Sudirman Kav. 2931, Setiabudi, Jakarta Selatan,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Putusan Nomor 4127/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan dibatalkan oleh Majelis Hakim sudahtepat dan benar, karena penyampaian surat keberatan atas SKPKBNomor 00081/207/14/055/17 tanggal 06 Maret 2017 atas PPN MasaPajak Desember 2014 memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulansebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 23-09-2020 — Upload : 18-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1152 K/Pdt.Sus-BPSK/2020
Tanggal 23 September 2020 — PT U FINANCE INDONESIA lawan FRENKY MARIO LUMBANTOBING
1336 — 1165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 1152 K/Pdt.SusBPSK/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:PT U FINANCE INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama,Kensuke Tanigawa, Cabang Medan berkedudukan di RukoOCBC, Nomor 4647, Jalan Ring Road, Kelurahan AsamKumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan 20133, dalamhal ini memberi kuasa kepada
    Nomor 1152 K/Pdt.SusBPSK/2020 Mewajibkan Pelaku Usaha (PT U Finance Indonesia) menyerahkan mobil BK 22JJ kepada Konsumen dalam keadaan baik; Mewajibkan Konsumen untuk melakukan kewajiban sebagaimana perjanjianPelaku Usaha dengan Konsumen secara normal; Menolak gugatan untuk selebihnya;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonankeberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung agarmemberikan putusan sebagai berikut
    Mengabulkan gugatan/Permohonan Keberatan dari Penggugat/PemohonKeberatan untuk seluruhnya;2. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara dengan Putusan Nomor 756/Pen/BPSKMDN/2015 antaraPenggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota MedanNomor 756/Pen/BPSKMDN/2015 tanggal 14 Januari 2016, Batal Demi Hukum;4.
    Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini;ATAUApabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung c.g. Yang Terhormat MajelisHakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara a quoberpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);Bahwa, terhadap alasan tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung telahmemberikan Putusan Nomor 30/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Trt., tanggal 11Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:1.
    Menerima Permohonan Pemohon Keberatan tersebut;2. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara sebesarRp241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 2 Januari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraanHalaman 2 dari 6 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 13-09-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1131 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Tanggal 13 September 2021 — PT LIXIL ALUMINIUM INDONESIA, VS PT JAGAT INTERINDO
394 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
12 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 72/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU976/PJ./2018, tanggal 1 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;
    Putusan Nomor 72/B/PK/Pjk/2019kekuatan hukum yang mengikat Keputusan Terbanding NomorKEP00095/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor00018/207/12/646/15 tanggal 13 Mei 2016, Masa Juni 2012 karena koreksiyang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Banding lakukan;Bahwa Pemohon Banding mohon sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajakuntuk dapat dikabulkan
    Banding mohon untuk dapat diadili dandiberikan putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88970/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00095/KEB/WPJ.24/2016tanggal 13 Mei 2016, tentang Keberatan
    pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00095/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13Mei 2016, mengenai keberatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ECCO TANNERY INDONESIA
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 47/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2867/PJ./2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali
    Bank HSBCKantor Cabang Surabaya dengan NTPN 0112121408131312:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104910.35/2010/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00013/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 23Maret 2016, tentang Keberatan
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00013/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 23 Maret2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor00009/245/10/641/14 tanggal 30 Desember 2014 Masa PajakHalaman 3 dari 7 halaman.
    intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00013/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 23Maret 2016, mengenai keberatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-02-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs RIM CAPITAL
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 39/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1276/PJ/2018 tanggal 9 Maret 2018;Pemohon Peninjauan
    Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90216/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Terbanding Nomor : KEP00272/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03Oktober 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00272/KEB/ WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober2016, mengenai keberatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-02-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 38/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU902/PJ/2018tanggal 23 Februari 2018Pemohon
    Putusan Nomor 38/B/PK/Pjk/2019Banding Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri PPN yang harus dibayarBunga pasal 13 (3) KUPPPN Yang harus dibayar oO; OO; OC; O Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajaksebesar Nihil:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, serta menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan DirekturJenderal Pajak no KEP00089/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan
    Pemohon Banding mohon untuk dapat diadili dandiberikan putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88937/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00089/KEB/WPJ.24/2016tanggal 13 Mei 2016, tentang keberatan
    Putusan Nomor 38/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00089/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 45/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2956/PJ./2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali
    disetujui dalampembahasan akhir pemeriksaan sebesar Rp 815.137.501,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut095275.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1007/WPJ.19/2015 tanggal 27 Mei2015 tentang Keberatan
    pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1007/WPJ.19/2015 tanggal 27 Mei2015, mengenai keberatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-02-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 5/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU687/PJ/2018tanggal 5 Februari 2018;Pemohon Peninjauan
    Putusan Nomor 5/B/PK/Pjk/2019 Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 0PPN yang harus dibayar 0Bunga pasal 13 (3) KUP 0PPN Yang harus dibayar 0 Bahwa Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan PemohonBanding sebesar Nihil;Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, serta menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan DirekturJenderal Pajak no KEP00131/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Putusan Nomor 5/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00131/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2010 Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-02-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERKEBUNAN MILANO
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 66/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU185/PJ/2018tanggal 3 Januari 2018;Pemohon
    intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00160/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 13April 2016, tentang Keberatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 11/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU37/PJ./2018, tanggal 3 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Parman Kavling 12,Jakarta Barat, yang diwakili oleh Gita Puspa KiranaDarmawan, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3211/PJ./2018, tanggal 16 Juli 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca
    Putusan Nomor 49/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102378.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00045/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat
    Juli 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00045/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 Februari2016, mengenai keberatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-02-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs ANDRI FIRMANSYAH
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 62/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU426/PJ/2018tanggal 25 Januari 2018;Pemohon
    Dengan demikian maka PPN kurang bayarseharusnya adalah 0 atau nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88670/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00151/KEB/WPJ.24/2016tanggal 30 Mei 2016, tentang Keberatan
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00151/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 30 Mei 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2010 Nomor 00061/207/10/643/15 Tanggal 30Maret 2015, atas nama Andri' Firmansyah, NPWP24.887 .883.7643.000, beralamat di Jalan Raya Sedatigede 70,RT 002, RW 001, Kecamatan Sedatigede, Sidoarjo, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
    2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00151/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 30 Mei 2016,mengenai keberatan