TENTANG EKSEPSI ABSOLUT KOMPETENSI :Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa apayang dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama pada prinsipnya sudah tepat dan benar dan diambilalih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sebab asas personalitas keislaman sebagaimanadimaksud Pasal (2), penjelasan umum alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, juga mengandung arti, bahwa hubungan hukum yang melandasi perkawinan yangdiajukan pembatalannya

RayaGembong KM 03, RT 03 RW 02 Desa Gembong Kecamatan BojongsariKabupaten Purbalingga pada sidang yang pertama dan kedua, menurutsaya dan saya pikir itu tidak melandasi sebagai alasan atau pertimbanganuntuk seorang isteri menggugat cerai kepada Suam1 ; Alasan dan pertimbangan yang disampaikan itu saya menyadari danmemahami, namun itu semua terjadi di luar kKesadaran saya karena padasaat itu saya dalam kondisi marah dan tidak bisa mengendalikan dirisetelah mengetahui bahwa isteri saya yang baru menikah

Tergugat mempunyai sifat egois dan tidak pernah membantuPenggugat dalam mengurus anak ; Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengatakan kalau gugatanPenggugat tkdak melandasi sebagai alasan atau pertimbangan untukseorang istri menggugat cerai kepada suami menurut Penggugat adalahtidak benar karena gugatan Penggugat sudah secara jelas dan runtutmenguraikan alasanalasan mengapa Penggugat sebagai seorang istrimengajukan gugatan cerai kepada suami dan yang menjadi alasan utamapengajuan cerai ini adalah

yang notabenenya jugatelah mempunyai anak dua orang, sedangkan Tergugat sendiri bekerja di PTPelayaran luar negeri dan baru bisa pulang setelah 11 bulan, maka sangat wajarlahbila anak tersebut diberikan hak asuhnya kepada Ibu kandungnya sendiri ;Dalam Rekonvensi :Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan PenggugatRekonvensi, tidak dirumuskan dengan jelas posita atau dalildalil gugatanrekonvensi, berupa penegasan dasardasar hukumnya (rechtsgrond ) dan dasarperistiwa ( fijteljkegrond ) yang melandasi

Bahwa oleh karena itu Termohon sangat keberatan bercerai karena tidak adaalasan hukum yang melandasi sebagai dalil perceraian;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut :PRIMAIR:1. Menolak atau setidaktidanya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapatditerima;2.

keberatan keberatan Pemohon/Pembandingdalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakantidak sependapat, dengan beberapa alasan dan pertimbangan.Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru) dalam memberikanformulasi putusan dalam rekonvensi berdasarkan jawaban tertulisTermohon/Terbanding tanggal 28 Oktober 2010, karena gugatan tersebuttidak memenuhi syarat formal yaitu tidak merumuskan dengan jelasposita gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum dan dasarperistiwa yang melandasi

;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IImengajukan Jawaban pada tanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSIBahwa Tergugat I dan II mengajukan Eksepsi Chicaneus yaitu gugatan yang diajukanPenggugat dalam positanya terkait obyek sengketa tanpa adanya bukti Peristiwa hukum danalas hak kepemilikkan sebagai dasar yang melandasi gugatannya, untuk itu Tergugat Idan II sampaikan sebagai berikut ;1.

Eksepsi Chicaneus adalah eksepsi yang menyatakan proses apusapusanberupa gugatan yang diajukan dengan tanpa adanya bukti sebagai alas hakkepemilikkan yang melandasi gugatan.4. Bahwa Eksepsi Materiil dalam Hukum Acara Perdata meliputi :a. Eksepsi dilatoir adalah eksepsi tentang gugatan belum tiba saatnya(prematur) ;b. Eksepsi Peremtoir adalah gugatan sudah lewat (daluwarsa) ;c.

Eksepsi Chicaneus adalah eksepsi yang menyatakan proses apusapusanberupa gugatan yang diajukan tidak didukung oleh fakta atau peristiwa atautanpa adanya bukti yang melandasi gugatan tersebut.5.

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang diajukan Penggugat dalam dalildalilGugatannya tidak ada sama sekali bukti letter C Desa ataupun Sertifikat sebagai alas hak kepemilikkan milik RABIDIN alm. dan JEMIRAH almh. gugatan tersebut jelas gugatan apusapusan berupa gugatan yang diajukan dengan tanpa adanya buktisebagai alas hak kepemilikkan yang melandasi gugatannya ;6.

Eksepsi Chicaneus adalah eksepsi yang menyatakan proses apusapusanberupa gugatan yang diajukan dengan tanpa adanya bukti sebagai alas hakkepemilikkan yang melandasi gugatan.Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Idan Tergugat II point angka 4 (empat)menyatakan :0 Bahwa Eksepsi Materiil dalam Hukum Acara Perdata meliputi :a. Eksepsi dilatoir adalah eksepsi tentang gugatan belum tiba saatnya(prematur) ;b. Eksepsi Peremtoir adalah gugatan sudah lewat (daluwarsa) ;c.

Cibinong Kabupaten Bogor,Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon IIPengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama CibinongNomor: 138/Pdt.P/2017/PA.Cbon mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun yang melandasi diajukannya permohonan adalah sebagai berikut

sebaliknya akandapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mentalHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 843/Pdt.G/2016/PA.Kis(mental illness), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suamidan istri;Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapatmembina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yangmenjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuantersebut merupakan asasasas mendasar yang melandasi

yuridisPengadilan Agama Denpasar;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. merupakan bukti Penolakandari KUA Kecamatan Denpasara Barat, maka telah terbukti Pemohon dan calonsuami Pemohon telah mendaftarkan pernikahan pada KUA KecamatanDenpasar Barat namun ditolak oleh KUA tersebut karena persyaratanpernikahan belum lengkap yaitu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. maka telah terbukti bahwaPemohon sekarang adalah berstatus janda cerai;Menimbang bahwa yang melandasi

Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 160/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 14 November 2017tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang mendasari gugatanPenggugat/Pembanding di Pengadilan Tata Usaha Negara a quo dilandasi olehpermasalahan pokok berupa sengketa kepemilikan aset (tanah dan bangunanyayasan) serta kepemilikan badan hukum yayasan, maka meskipun objeksengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi oleh karenapokok sengketa yang melandasi

Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak ada sengketahukum vana melandasi gugatan tersebut, dengan kata lain TURUTHalaman 12 dari 33 Putusan Nomor: 453/Pdt.G/2020/PN.SbyTERGUGAT tidak pernah melihat adanya sengketa hukum, karenaPENGGUGAT tidak jelas menerangkan PERBUATAN HUKUMmana yang menyebabkan adanya PERBUATAN MELAWANHUKUM sehingga adanya KERUGIAN atau AKIBAT HUKUM yangdialami PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT selakuPenjual Cessie.b.

dalam perbuatanmelawan hukum, hal ini karena yang benar ada adalah mengnai persoalanpada tanggal 20 Desember 2018 antara TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT telah menandatangi Perjanjian Jual Beli Piutang (Cessie) No. 165dan telah dibuat Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 166 yang dibuatoleh dan dihadapan Juni Sulistyawati, SH., M.Kn., Notaris dan PPAT diMojokerto (Vide TT1.7) dan (Vide TT1.8), sehingga gugatan Penggugat bersifatDiskualifikasiin person, gugatan PENGGUGAT tidak ada sengketa hukumyang melandasi

Perjanjian Pengalihan Piutang (cess/e) no. 166tertanggal 20 Desember 2018;Menimbang, bahwa dengan demikian ada persesuaian pendapat antaraPenggugat dengan Para Tergugat , Il dan III dalam hal keberadaan danberlakunya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang (Cessie) No. 165 tertanggal 20Desember 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) no. 166tertanggal 20 Desember 2018, sehingga seluruh tangkisan/eksepsi dariTergugat yang menyimpulkan gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak adasengketa hukum yang melandasi

dibuat pula dalam akta otentikberupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 39 tanggal 1 September 2010;b Dan telah didaftarkan/terdaftar di Kantor Wilayah Hukum dan HamSumatera Barat sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia W31330,AH.05.01.TH.2011 tertanggal 21 Pebruari 2011 yang mempunyai irah irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehinggamempunyai kekuatan fitle eksekutorial yang sama dengan putusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;c Dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang melandasi

Keberatan/ Penggugat, sehingga Termohon Keberatan/Penggugat telah dapat menikmati kenyamanan dan manfaat dankendaraan yang pembeliannnya didukung oleh fasilitas pembiayaan aquo;Bahwa permasalahan yang muncul, adalah ketika justru TermohonKeberatan/Penggugat ingkar dalam melaksanakan kewajiban berdasarkanperjanjian pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Sertifikat jaminan Fidusiayang mengikat Pemohon Keberatan/ Tergugat dengan TermohonKeberatan/Penggugat, maupun Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999yang melandasi

berdasarkan Perjanjian Pembiayaan denganJaminan Fidusia Nomor 01.500.510.00.108828.3 tertanggal 23 bulan April tahun duaribu sepuluh (23042010), selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan" danSertifikat Jaminan Fidusia W31330, AH.05.01.TH.2011 tertanggal 21 Pebruari2011 yang mempunyai irahirah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa" sehingga mempunyai kekuatan title eksekutorial yang sama denganputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun Undang UndangNomor 42 Tahun 1999 yang melandasi

Sebagai suatu gugatan harusmemenuhi syarat formal menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagaitergugat rekonpensi ; merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatanrekonpensi berupa penegasan dasar hukum dan dasarperistiwa yang melandasi gugatan ; menyebut dengan rinci petitum gugatan ;(vide : M Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum AcaraPerdata, hal. 478479, dan Pasal 8 Rv)Menimbang, bahwa kenyataannya gugatan PenggugatRekonpensi/Pembandingmengenai : rumah di SURABAYA, biaya pengobatan sebesar

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarayang timbul;ATAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusanyang seadil adilnya (ex a quo et bono);Menimbang, bahwaiterhadap gugatan tersebut,Tergugat mengaju kan eksepsi yang pada pokoknya atasdalil dalil sebagai berikutGugatan Kabur/Obscuur Libel: Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada faktahukum yang tidak akurat, sehingga berakibatkeseluruhan logika hukum melandasi gugatantermaksud menjadi kabur.

Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupapenegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan.3.

tidak sesuai dengan tata urutan atau tahapanpersidangan ;Kedua, bahwa meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatursyarat gugatan rekonvenasi, namun dalam praktek peradilan gugatanrekonvensi harus diformulasi dan dirumuskan secara tegas dan harusmemenuhi syarat formil gugatan, sedangkan dalam gugatan PenggugatRekonvensi walaupun telah menyebutkan subyek Tergugat Rekonvensi danrincian petitum, namun tidak disertai rumusan posita atau dalil gugatan berupadasar peristiwa dan dasar hukum yang melandasi

Judex Facti dalam pertimbangan melandasi putusan perkara a quobertentangan dengan hukum acara;Bahwa seterusnya, Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dalampertimbangannya pada halaman 38 alinea kedua naskah putusan PengadilanNegeri Labuha yang dikutip: Menimbang selain pertimbanganpertimbangantersebut diatas setelah Majelis Hakim mencocokkan antara tanda tangan diatasnama Penggugat menurut bukti T.l2 dan T.Il2 dengan tanda tangan yangmenurut bukti T.I1 dan T.II1 serta pula mencocokkannya dengan

Nomor 1438 K/Pdt/2015Pembanding/Para Pemohon Kasasi seolaholah pertimbangan MajelisHakim yang melandasi putusan perkara ini diambil pada awal persidanganatau sebelum perkara diperiksa lebih lanjut, hal ini sebagaimana nampakpada katakata dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Labuhayang dikutip: untuk menentukan apakah ada perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Para Tergugat serta bagaimana hubungan hukum atasperistiwa hukum yang terjadi sehingga Para Tergugat ditarik sebagai parapihak

Sehubungan dengan itu, maka pertimbangan Majelis Hakimseperti dikutip dimuka beralasan menurut hukum untuk dikatakan eksepsiTergugat Il/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tersebut tidakpernah dipertimbangkan oleh Judex Facti;Bahwa dari segenap rangkaian alasanalasan Hukum Tergugat III/ParaPembanding/Para Pemohon Kasasi sebagaimana terurai dalam naskah memoribanding Para Pembanding maupun dalam naskah memori kasasi ini denganmenyoroti pertimbangan Majelis Hakim yang melandasi putusan perkara a quobaik

penggugat tidak menyempurnakan dalildalil gugatannya dalam hal ini penggugat tetap pada pendiriannya terhadap dalildalilgugatan penggugat.Bahwa majelis hakim setelah meneliti dengan seksama terhadap gugatanpenggugat tersebut, maka ditemukan halhal sebagaimana tersebut dibawah ini.Bahwa gugatan penggugat tersebut secara keseluruhan tidak memenuhi syaratformil suatu gugatan rekonvensi yaitu tidak merumuskan dengan jelas posita atau dalilgugatan berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi

adalahmerupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat atau harta bawaan salahsatu pihak, ataukah sertifikat tersebut adalah milik orang lain.Bahwa objek sengketa berupa surat sertifikat tanah dan bangunan di atasnyaberada di pihak ketiga (Bank) sebagai jaminan pengambilan kredit oleh tergugat danpenggugat menuntut pihak tergugat untuk mengembalikan sertifikat tersebut yangdalam penguasaan Bank.Bahwa posita gugatan point dua dan tiga juga tidak merumuskan dengan jelasdasar peristiwa yang melandasi

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti a quo Pengadilan Tinggi Makassardalam putusannya adalah salah dan keliru oleh karena tidak memuat alasanpertimbangan hukum yang cukup melandasi putusannya (onvoldoendegemotiverd) dimana pada bagian pertimbangan hukumnya (ten aanzien vanhet recht) dari putusan banding a quo amat jelas tidak diuraikan secarakeseluruhan dalam pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan hukumhakim Pertama tidak dipertimbangkan secara jelas sehinggamemperlihatkan sikap yang sangat

Hakim Agung Yang Muliamembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September2013 Nomor 164/Pdt/2013/PT.Mks seraya menguatkan Putusan PengadilanNegeri Makassar tanggal 07 Januari 2013 Nomor 92/Pdt.G/2012/PN.Mks;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo dalam pertimbangan hukumnyamengambil alin dan mengadili sendiri yang membatalkan putusan HakimTingkat Pertama telah salah menerapkan hukum khususnya Hukum Acaradan serta pertimbangan hukumnya tidak memuat alasan dasar hukum yangcukup melandasi

Pertimbangan JudexFacti saling bertentangan dan mencampuradukkan antara perbuatanmelawan hukum pada halaman 19 alinea ke7 dengan wanprestasi padahalaman 21 alinea ke3;Judex Facti juga tidak menyebutkan ketentuan perundangundanganyang melandasi pertimbangan putusannya, apa dasar Judex Factimenghukum Pemohon Kasasi membayar kerugian pada TermohonKasasi sebesar Rp3.597.142.425,00. Sedangkan perbuatan melawanhukum atau wanprestasi tidak terbukti dan tidak disebutkan dalam amarputusan.

Kesimpulan tersebutdidasari oleh pertimbangan yang tidak cukup dan tidak menyebut jelas pasalketentuan perundangundangan yang melandasi dasar pertimbangannya,dikutip, sebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti P5, merupakan bukti telah terjadi perbuatanmelawan hukum karena cek yang diberikan oleh Sulistio Pudjijono (alm)semasa hidupnya sebagai realisasi perjanjian tanggal 2 Desember 2009tidak bisa diuangkan karena alasan pemilik meninggal dunia, dengandemikian menimbulkan kerugian bagi Penggugat.Judex