Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Meneteri Keuangan Nomor146/PMK.010/2017 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau bahwa tarifcukai hasil tembakau ditetapbkan menggunakan jumlah dalam rupiahuntuk setiap batang atau gram hasil tembakau. Berdasarkanlampiran Il Peraturan Meneteri Keuangan Nomor146/PMK.010/2017 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau, tarif cukaiper batang hasil Tembakau (HT) jenis SKM Perusahaan GolonganTerendah buatan dalam negeri adalah Rp. 370,00 (tiga ratus tujuhpuluh rupiah).

;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal34 ayat (2) Peraturan Meneteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang PencatatanNikah disebutkan bahwa Perubahan yang menyangkutbiodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepada putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan, sehingga secara formal permohona paraPemohondapat di terima;Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalildalilpermohonannya para Pemohon telah mengajukan buktiSurat terdiri dari P1 sampai dengan P5 dan keteranganHal

., berkedudukan di GedungSyafruddin Prawiranegara No. 12 JalanLapangan Banteng Timur No. 2 4 JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa KhususDirektorat Jenderal Kekayaan Negara atasnama Meneteri Keuangan Nomor : SKU466/MK.6/2014 tanggal 06 Agsutsu 2014, untukselanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ,semula PENGGUGAT ; LAW AN1. H. PRIHADI S.

., pada pokoknya menyimpulkan bahwa barangbukti dengan Nomor 4972/2020/NNF. berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikanirisan daun tersebut adalah benar adalah Ganja, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 8 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, 5Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 166 Lampiran Peraturan Meneteri Kesehatan RepublikHalaman 6 dari 20 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN MIigIndonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan

,pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor4972/2020/NNF. berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan irisan daun tersebutadalah benar adalah Ganja, terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 8Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN MigLampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, 5Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut166 Lampiran Peraturan Meneteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan

bermaterai cukup dan distempelpos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P2.Fotokopi Kartu Keluraga Nomor PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala DinesKependudukan Kabupaten Pinrang tanggal 25 Mei 2012 yang diberi materai cukupdan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P3.Fotokopi Surat Keputusan Nomot................0 tentang Pengakuan Pengesahan danPengadugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RepublikIndonesuia yang dikeluarkan oleh Meneteri

TAUFIK (Alm)adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 lampiran Peraturan Meneteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentangNarkotika.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 39dimana penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi,pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam Undangundang ini dan harus mendapat izinkhusus dari Meneteri Kesehatan R.1., sehingga dengan demikian perbuatan paraterdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan barang bukti sabusabutersebut adalah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum karenabertentangan dengan ketentuan UndangUndang

., MPmenerangkan bahwa jenisjenis satwa dilindungi di Indonesia dapat dilihat(0 fo > OT & Gohdi Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.Bahwa Ahli mengenali barang bukti yang disita dari Terdakwa SUNARTOSEMBIRING, Terdakwa LEGIRIN dan Terdakwa HERI berupa satwa burungsebanyak 55 ekor yang terdiri dari Murai Daun sebanyak

Pancing 2 (dua) buah Bahwa selanjutnya Terdakwa SUNARTO SEMBIRING bersamasamaHalaman 12 dari 59 Putusan Nomor 882/Pid.LH/2018/PN Stbdengan Terdakwa II LEGIRIN dan Terdakwa III HERI dibawa ke DinasKehutanan Medan untuk diproses secara hukum;.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FITHRI NOOR, Ch, S.Hut., MPmenerangkan bahwa jenisjenis satwa dilindungi di Indonesia dapat dilihatdi Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup

Pancing 2 (dua) buahBahwa selanjutnya Terdakwa SUNARTO SEMBIRING bersamasamadengan Terdakwa II LEGIRIN dan Terdakwa III HERI dibawa ke DinasKehutanan Medan untuk diproses secara hukum;.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FITHRI NOOR, Ch, S.Hut., MP0 Oo SI OF Gn > Ga Bi Fsmenerangkan bahwa jenisjenis satwa dilindungi di Indonesia dapat dilihatdi Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/

Pancing 2 (dua) buahBahwa selanjutnya Terdakwa SUNARTO SEMBIRING bersamasama denganTerdakwa II LEGIRIN dan Terdakwa III HERI dibawa ke Dinas KehutananMedan untuk diproses secara hukum;.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FITHRI NOOR, Ch, S.Hut., MP(0 fo MO) G1 Go Bomenerangkan bahwa jenisjenis satwa dilindungi di Indonesia dapat dilihat diPeraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN

.14.Pancing 2 (dua) buahBahwa selanjutnya Terdakwa SUNARTO SEMBIRING bersamasama denganTerdakwa II LEGIRIN dan Terdakwa III HERI dibawa ke Dinas KehutananMedan untuk diproses secara hukum;.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FITHRI NOOR, Ch, S.Hut., MPmenerangkan bahwa jenisjenis satwa dilindungi di Indonesia dapat dilihat diPa Sl) Ol PS Ge Bo foHalaman 39 dari 59 Putusan Nomor 882/Pid.LH/2018/PN StbPeraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dan Peraturan Meneteri

,MM, selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang padapokoknga menerangkan bahwa Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusiaatas nama Negara RI berdasarkan UndangUndang Nomor 15 TahunHalaman 7 dari 36 halaman Put No. 87/Pid.B/2019/PN.Tng.2001 tentang Merek, memberikan hak merek kepada PT. GarudaIndonesia dengan nomor pendaftaran IDM000493634 memberikanperlindungan hak merek Garuda Indonesia kepada PT. Garuda IndonesiaPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 481KUHPidana Jo.

Garuda Indonesia yangditaksir sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).Bahwa berdasarkan Sertifikat Merek Nomor HKI.40000331 11, tanggal 24April 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FATHLURACHMAN, SII..MM, selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas namaNegara RI berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentangHalaman 11 dari 36 halaman Put No. 87/Pid.B/2019/PN.Tng.Merek, memberikan hak merek kepada PT.

,MM,selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokokngamenerangkan bahwa Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas namaNegara RI berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek, memberikan hak merek kepada PT. Garuda Indonesia dengan nomorpendaftaran DM000493634 memberikan perlindungan hak merek GarudaIndonesia kepada PT. Garuda Indonesia.Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 8ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e Jo.

,MM, selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokokngamenerangkan bahwa Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas namaNegara RI berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek, memberikan hak merek kepada PT. Garuda Indonesia dengan nomorpendaftaran 1DM000493634 memberikan perlindungan hak merek GarudaIndonesia kepada PT. Garuda IndonesiaPerbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 9ayat (1) huruf a, huruf b Jo.

tersebut di atasadalah sama dengan beberapa dokumen surat penting yang dimiliki Pemohon, yaitu:1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);2) ljasah Sekolah Dasar (SD);3) Surat Nikah;Bahwa akan tetapi terdapat perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumensurat penting lainnya yang dimiliki Pemohon, yaitu:1) Pada ijasah SMP, ijasah SMA dan ijasah Sarjana, Akta Perkawinan, kartu Taspendan Kartu Pegawai Negeri Sipil yang NIP awal dikeluarkan BAKN tanggal 15Oktober 1996 dan beberapa Keputusan Meneteri

pertimbanganpertimbangntersebut diatas , maka permohonan Pemohon satu harus dinyatakanditolak , dan buktibukti Pemohon satu yang berupa P.2 . p.4. p.5 dan P.6harus dikesampingkan ;Menimbang bahwa mengani permohonan Petitum Pemohon II yangmenyatakan agar nama BINEM doribah menjadi nama HERLIN' , makapengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon II tersebutadalah tidak bertentangan dengan undangundang atau aturan maupunketentuan hukum islam, bahkan permohonan pemohon tersebut sesuaidengan pasal 34 Peraturan Meneteri

Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk berdasarkan Surat kuasa Khususnomor : 15 tanggal 20052015 (dua puluh meidua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan EmiSusilowati, Notaris dijakarta berdasarkan Aktanomor 26 tanggal 12072017 dibuat dihadapanFATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris diJakarta dan telah mendapat persetujuanperubahan Anggaran Dasar dari meneteri HUMdan HAM RI tanggal O1 Agustus 2017 yangmasing masing dimuat dalam nomor : AHU0015594.AH.01.02 tahun 2017 dan nomor: AHUAH.01.03.0157770, bertindak

dimaksud bersengketa(isytajar) dalam hadis di atas adalah enggan(adhal)nya Para Wali untukHal. 8 dari 11 hal. penetapan Nomor 380/Padt.P/2018/PA.Mksmenikahkan, sehingga hak wali berpindah kepada Pemerintah; sedang IbnQudamah dalam Kitab AlMugni juz VII hal 17 berkata :Ca0a@Ca Yi eaCiE CaaRCi aaeCacacaaeCalCRA Cae 44 YeeO CaiaArtinya : Yang dimaksud Sulthan dalam perwalian nikah adalahpemimpin dan Hakim atau yang diserahi tugas untuk itu.Bahwa dalil tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Meneteri

,MM,selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokokngamenerangkan bahwa Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas namaNegara RI berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,memberikan hak merek kepada PT. Garuda Indonesia dengan nomorpendaftaran IDM000493634 memberikan perlindungan hak merek GarudaIndonesia kepada PT.

,MM,selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokokngamenerangkan bahwa Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas namaNegara RI berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,memberikan hak merek kepada PT. Garuda Indonesia dengan nomorpendaftaran IDM000493634 memberikan perlindungan hak merek GarudaIndonesia kepada PT. Garuda Indonesia.wonn Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 8ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e Jo.

Bahwa oleh karena para tergugat telah terbukti melakukanpelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidangketenagakerjaan dan peraturan meneteri tenaga kerja yang berlaku, makaPenggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahuluwalaupun ada upaya hukum kasasi di kemudian hari;Sehubungan dengan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat memohonkepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapatmemeriksa

bungan denganberat netto seluruhnya 2,4074 gram (sisa pengujian) adalah benar mengandungMDMA ( + ) Na dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalamGolongan Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan 4 (empat) butir tablet warna merah muda logo LV dengan berat netto seluruhnya0,9279 gram (sisa pengujian) adalah benar mengandung Etilon/ok MDEA, MDEC :(R/S) 1 (1,3 Benzodioksol 5 il) 2 (etilamino) propan 1 on Golongan Narkotika Nomor urut 98 terdaftar dalam peraturan Meneteri

bungan dengan berat netto seluruhnya 2,4074 gram(sisa pengujian) adalah benar mengandung MDMA ( + ) Na dimetil 3,4(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan Nomor urut 37 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 4 (empat) butir tablet warna merahmuda logo LV dengan berat netto seluruhnya 0,9279 gram (sisa pengujian) adalahbenar mengandung Etilon/ok MDEA, MDEC : (R/S) 1 (1,3 Benzodioksol 5 il) 2 (etilamino) propan 1 on Golongan Narkotika Nomor urut 98 terdaftar dalamperaturan Meneteri

,MT dan Aliyus Saputra, S.Kom menyimpulkan bahwa barang buktiberupa kristalkristal putin dalam 1 (Satu) bungkus plastik bening denganberat netto 0,122 gram dan disebut BB 1 dan urine dengan volume 25 mlmilik terdakwa Rahmat Solehan Bin Rohim dan disebut BB 2 adalahpositif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 lampiran Peraturan Meneteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika didalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

tanggal 7 Agustus 2017 dimana calonanak angkat tersebut diserahkan langsung oleh kedua orang tuanya (P5),oleh karena itu jenis pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon yaitu carapengangkatan anak menurut perundangundangan secara langsung;Menimbang, bahwa terhadap cara pengangkatan anak secaraperundangundangan secara langsung berlaku ketentuan 1822 PeraturanMenteri Sosial RI NOMOR : 110 / HUK /2009 tentang PersyaratanPengangkatan Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalamperaturan meneteri

Salinan / foto copy perjanjian kredit.Salinan/ foto copy Sertipikat Hak Tanggungan.Salinan/ foto copy Perincian tunggakan/kewajiban hutang debitorSalinan / foto copy bukti bahwa debitor wanprestasi.Asli / foto copy Bukti kKepemilikan Hak.9 29 5 Salinan / foto copy surat pemberitahuan rencana lelang oleh kreditur/Bank kepada debitor.Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benarsecara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang,dan sesuai Pasal 12) Peraturan Meneteri

Bahwa setelah terbitnya Surat penetapan lelang atas obyek a quo, makaTergugat Il selanjutnya mengumumkan pelaksanaan lelang sebanyak 2(dua) kali yakni Pengumuman Pertama melalui selebaran/tempelan tanggal2012 Mei 2011 dan pengumuman kedua melalui Surat kabar harian RadarMojokerto tanggal 27 Mei 2011, hal ini sesuai sebagaimana ketentuantentang petunjuk pelaksanaan lelang pada peraturan meneteri kKeuanganNomor :93/PMK.06/2010 pasal 44 ayat (1).10.Bahwa karena sejak setelah diumumkan sampai dengan

Bachroienincasu, Turut Tergugat sebagaimana Akta Jual Beli lelang dalam risalahlelang Nomor 292/2011 tanggal 10 Juni 2011 ( vide Bukti T.II3).12.Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian pelaksanaanlelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek a quo adalah telah sesuai danmemenuhi prosedur ketentuan yang berlaku, oleh karenanya lelang atasobyek a quo adalah sah dan benar serta sesuai ketentuan hukum, sertatidak melawan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat dibatalkansebagaimana Pasal 3 Peraturan Meneteri

menajlankan usahanya patutdiduga dengan etikad tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai pelakuusaha sebagaimana diatur pada pasal 7 hurf ( a ) UUPK dengan demikianTergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum ;Bahwa Tergugat sudah merencana lelang berdasarkan pasal 6 UUHT padahalbelum jelas rincian utangnya dan konsumen belum memiliki bukti pernahmenandatangani akta pembebanan hak tanggungan dengan demikian rencanalelang berdasarkan pasal 6 UUHT harus dibatalkan sebagaimana pasal 27Peraturan Meneteri