PUTUSANNomor 1422/Pdt.G/2016/PA.NgjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Nganjuk setelah memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutantara :PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,, pekerjaanSwasta, tempat tinggal di MKP Il Jl.

menikahsecara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini;Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Pendudukatas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dantelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkanPasal 165 HIR dan UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea MeteraiPasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formilpembuktian, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempattinggal dan menjadi penduduk MKP

Panasonic13. 6 Karton Minyak Kay Rp. 2.976.000, Rp. 17.856.000,Pth Lang 1514. 10 Karton Pulpen Rp. 2.592.000, Rp. 25.920.000,15. 150 Lusin Gunting Rp. 38.000, Rp. 5.700.000,Renteng16. 21 Karton Amplop Rp. 465.000, Rp. 9.765.000,Putih17. 25 Karton Tancho Cair Rp. 1.773.000, Rp. 44.325.000,18. 20 Karton Tancho Rp. 1.612.000, Rp. 32.240.000,Bubuk19. 23 Karton Quina Rp. 1.416.000, Rp. 32.568.000,Cream20. 27 Karton Kelly Cream Rp.1.536.000, Rp. 41.472.000,21. 10 Karton Cap Lang Rp. 2.613.600, Rp. 26.136.000,MKP

60 ML22. 10 Karton Cap Lang Rp. 2.719.200, Rp. 27.192.000,MKP 30 MLJMLAH TOTAL Rp.617.944.000, Barangbarang tersebut telah dijual oleh terdakwa bersamasama denganterdakwa Il, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI serta PAKI,OPIL dan PENDI kepada orangorang Kanvas sejak bulan Januari 2017 sampaidengan tanggal 28 Januari 2019 tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin daripemiliknya yaitu saksi INDRA RANTY dan hasil penjualan kemudian dibagikepada terdakwa kepada Il, terdakwa Ill, terdakwa

6 Karton Minyak Rp. 2.976.000, Rp. 17.856.000,Kayu PutihLang 15 ML14. 10 Karton Pulpen Rp. 2.592.000, Rp. 25.920.000,15. 150 Lusin Gunting Rp. 38.000, Rp. 5.700.000,Renteng16. 21 Karton Amplop Rp. 465.000, Rp. 9.765.000,Putih17. 25 Karton Tancho Cair Rp. 1.773.000, Rp. 44.325.000,18. 20 Karton Tancho Rp. 1.612.000, Rp. 32.240.000,Bubuk19. 23 Karton Quina Rp. 1.416.000, Rp. 32.568.000,Cream20. 27 Karton Kelly Cream Rp.1.536.000, Rp. 41.472.000,21. 10 Karton Cap Lang Rp. 2.613.600, Rp. 26.136.000,MKP

60 ML22. 10 Karton Cap Lang Rp. 2.719.200, Rp. 27.192.000,MKP 30 MLJUMLAH Rp.617.944.000,TOTAL Barangbarang tersebut telah dijual oleh terdakwa bersamasama denganterdakwa Il, terdakwa Ill, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI serta PAKI,OPIL dan PENDI sebanyak 6 (enam) Kali kepada orangorang Kanvas sejakHalaman 9 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Gtobulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 tanpasepengetahuan dan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi INDRA RANTYdan hasil

Hanggar Mega Musik adalah pemilik atau pemeganghak dan kepentingan atas Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yaituDiskotik Milles, Karaoke Milles, Restoran Milles, Klub Malam Milles,Musik Hidup Milles, Cafe Milles, yang diperoleh berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku antara lain UndangUndang Nomor 10Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kebudayaan danPariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata CaraPendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

menurut ketentuanPasal 55 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan Setiap keputusan harus diberi alasanpertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasarpenetapan Keputusan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1)Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan MenteriKebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP

NegaraAsas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelengaraan negarasedangkan Tergugat mengeluarkan objek sengketa tanpa disertaiHalaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 1/G/2017/PTUNJKT.pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis serta tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yaitu UUNo.10/2009 tentang Kepariwisataan, UU No.30/2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Kebudayaandan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP

AB 4121 DJ 000009.291 1 (satu) unit Bus Listrik Baru 20 penumpang warna putih NomorMesin : C 00010 Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 00010.292 1 (satu) unit Bus Listrik Baru 20 penumpang warna putih NomorMesin : C 00011 Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 000011.293 1 (satu) unit Bus Listrik Baru 20 penumpang warna putih NomorMesin : C 00012 Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 000012.294 1 (satu) unit Bus Listrik Konversi 20 penumpang warna putih NomorMesin : C 00015 Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 000015.295 1 (satu) unit

Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 000012.294.

(satu) unit Bus Listrik Konversi 20 penumpang warna putih Nomor Mesin : C00015 Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 000015.295. 1 (satu) unit Bus Listrik Konversi 20 penumpang warna putih Nomor Mesin : C00016 Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 000016.296.

Nipress.290. 1 (satu) unit Bus Listrik Baru 20 penumpang warna putih Nomor Mesin : C00009 Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 000009.291. 1 (satu) unit Bus Listrik Baru 20 penumpang warna putih Nomor Mesin : C00010 Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 00010.292. 1 (satu) unit Bus Listrik Baru 20 penumpang warna putih Nomor Mesin : C00011 Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 000011.293. 1 (satu) unit Bus Listrik Baru 20 penumpang warna putih Nomor Mesin : C00012 Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 000012.294. 1 (satu) unit Bus Listrik

Konversi 20 penumpang warna putih Nomor Mesin : C00015 Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 000015.295. 1 (satu) unit Bus Listrik Konversi 20 penumpang warna putih Nomor Mesin : C00016 Nomor Rangka MKP AB 4121 DJ 000016.296.

Memerintahkan barang bukti berupa : a) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 28.03/OM/MKP-MKT/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 ;b) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 04.06/OM/MKP-MKT/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 ;c) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 10.08/OM/MKP-MKT/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;d) 1 (satu) lembar Komunikasi Internal No. 07/Kom.Int/NSM/V/16 Tanggal 01 Mei 2016;e) 1 (satu) lembar Surat Penugasan Audit tanggal

PUDJIUMBARAN,MKP Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Hasil Pemeriksaan :Kepala : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanLeher : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanDada : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanPerut : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanAlat gerak atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanAlat gerak bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanPemeriksaan

PUDJI UMBARAN,MKP Dokter RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil pemeriksaansebagai berikut:Hasil Pemeriksaan :Kepala : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanLeher : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanDada : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanPerut : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanAlat gerak atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda tandakekerasanAlat gerak bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda tandakekerasanPemeriksaan

PUDJIUMBARAN,MKP Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Hasil Pemeriksaan :Kepala : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanLeher : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanDada : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanPerut : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanAlat gerak atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanAlat gerak bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasanHalaman

(dua) buah Kwitansi merk Sinar Dunia sebagai tanda buktiPengeluaran Uang dana Anggaran Program PNPM6. 1 (satu) Buah Buku Proposal Kegiatan Sarana danPrasarana Hasil Mudes Perencanaan PNPM. 7. 1 (satu) Buah Buku Proposal Kegiatan Sarana danPrasarana Hasil Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).9. 1 (satu) Buah Buku Laporan Penggunaan Dana Tahap 2(Talud Pasang. 10. 1 (satu) Buah Buku Laporan Penggunaan Dana Tahap 3(TaludPASANQ). n= nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn nnn nena nnne11. 1 (Satu)

MAHUZE , dikeluarkan di Kampung Afkab Makmur tanggal 11Desember 2011.2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Kampung PertanggungjawabanII (MKP IJ), tanggal 11 Desember 2010.1 (satu) lembar daftar hadir Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I(MKP II), tanggal 11 Desember 2010.1 (satu) lembar surat dari Ketua TPKD Distrik Muting Nomor 012/TPKD/MTG/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang penyelidikan terhadapDugaan penyalahgunaan dana respek oleh Ketua TPKK Afkab Makmur.1 (satu) lembar Nota pembelian seng

K.MAHUZE , dikeluarkan di Kampung Afkab Makmur tanggal 11 Desember2011.= 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II(MKP II), tanggal 11 Desember 2010.= 1 (satu) lembar daftar hadir Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II(MKP II), tanggal 11 Desember 2010.= 1 (satu) lembar surat dari Ketua TPKD Distrik Muting Nomor 012/TPKD/MTG/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang penyelidikan terhadap Dugaan Putusan Nomor: 2/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 434444 penyalahgunaan dana

Surat Sanggahan Nomor : S.01/SGHKM.32/MKP/IV/2021 tanggal 12April 2021 Perihal : Sanggahan Proses Pelelangan Umum dalam ProsesPelelangan Pembangunan Jalur Ganda Jalan Ka Lintas Selatan JawaKm 32+000 Sd Km 35+000 Antara MojokertoSepanjang LintasSurabayaSolo (Tender Tidak Mengikat);2.

Surat Sanggahan Nomor : S.01/SGHKM.49/MKP/IV/2021 tanggal 12April 2021 perihal : Sanggahan Proses Pelelangan Umum dalam ProsesPelelangan Pembangunan Jalur Ganda Jalan Ka Lintas Selatan JawaKm 49+500 Sd Km 52+500 Antara MojokertoSepanjang LintasSurabayaSolo (Tender Tidak Mengikat);4.

Surat Sanggahan Nomor : S.01/SGHKM.40/MKP/IV/2021 tanggal 12April 2021 perihal : Sanggahan Proses Pelelangan Umum dalam ProsesPelelangan Pembangunan Jalur Ganda Jalan Ka Lintas Selatan JawaKm 40+800 Sd Km 43+800 Antara MojokertoSepanjang LintasSurabayaSolo (Tender Tidak Mengikat);5.

Surat Sanggahan Nomor : S.01/SGHKM.35/MKP/IV/2021tanggal 12 April 2021 Perihal : Sanggahan ProsesPelelangan Umum dalam Proses Pelelangan PembangunanJalur Ganda Jalan Ka Lintas Selatan Jawa Km 35+000 SdKm 37+800 Antara MojokertoSepanjang Lintas SurabayaSolo (Tender Tidak Mengikat)3.

/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.35/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.49/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.40/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Pengaduan kepada =Inspektur JenderalKementerian Perhubungan R.!

Sertifikat hak milik No. 2173/Melayu Kota Piring, pemegang hakSUPARNO sesuai dengan surat ukur No.1099/MKP/2003, tanggal31 Maret 2003 seluas 119 M? yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kantorpertanahan Kota Tanjungpinang) tertanggal 31 April 2009.8.2. Sertifikat hak Milik No. 08091/Pinang Kencana, Pemegang hakSUPARNO, sesuai dengan surat ukur No.03920/P.Kencana/2009,tanggal 13 April 2009, seluas 108 M?

TPGdapat meletakkan sita marital terhadap harta bersama selama perkawinanberupa:3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.Sertifikat hak milik No. 2173/Melayu Kota Piring, pemegang hakSUPARNO sesuai dengan surat ukur No.1099/MKP/2003, tanggal31 Maret 2003 seluas 119 M?

Sertifikat hak milik No. 2173/Melayu Kota Piring, pemegang hakSUPARNO sesuai dengan surat ukur No.1099/MKP/2003, tanggal31 Maret 2003 seluas 119 M? yang diterbitkan oleh KantorHalaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2016./PN.

BAB IV Huruf J Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban Il(MKP)IIMusyawarah kampung pertanggungjawaban II adalah musyawarahpertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasikegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkansemua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasiHal. 19 dari 133 hal. Put. No. 2788 K/Pid.Sus/2016segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap Il.

No. 2788 K/Pid.Sus/2016> aQ >Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);Pencarian Tahap ;Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP) I:Pencairan Tahap Il;Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST):Bahwa sesuai Buku Pedoman Teknik Operasional dan PenjelasanPNPM Mandiri Respek pada bagian Penjelasan IV tentang Tugas,Tanggungjawab dan Proses Pemilihan pelakupelaku menyatakan TimPelaksana Kegiatan Distrik adalah lembaga yang mengelolah kegiatan dankeuangan

BAB IV Huruf H Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP)Musyawarah kampung pertanggungjawaban adalah Musyawarahpertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasikegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkansemua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasisegala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap .

BAB IV Huruf J Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban Il(MKP)IIMusyawarah kampung pertanggungjawaban II adalah musyawarahpertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasikegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkansemua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasisegala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap Il.

No. 2788 K/Pid.Sus/2016sa >Penyempurnaan Data Awal;Penyempurnaan Peta Sosial Kampung;Penggalian Gagasan;Penulisan Usulan;Verifikasi Usulan;Kompetisi Usulan (Perangkingan Usulan);Pembuatan Desain dan RAB:Oo NO aA F WN >Muskam Penetapan Usulan;Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);Pencarian Tahap ;Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP) I:Pencairan Tahap Il;Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST):Bahwa sesuai Buku Pedoman Teknik Operasional

Menjatuhkan Pidana Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN, S.E. denda sebesar Rp.Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah), Subsidiair 3 (Tiga) bulankurungan.Menyatakan barang bukti berupa :DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DepartemenKebudayaan dan Pariwisata Badan Pengembangan Sumber DayaKebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Akademi PariwisataMakassar.1 (Satu) rangkap salinan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DANPARIWISATA NOMOR : KM. 31/ KP.101/ MKP/ 2009 tanggal 31 Juli2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Keputusan Menteri KebudayaanDan Pariwisata Nomor KM.57/ KP.101/ MKP/ 2008 TentangPenunjukkan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2009 Pada UnitPelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Departemen Kebudayaan danPariwisata.1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATAMAKASSAR NOMOR : 074/ KP.001/ XII/ AKPAR2008 TENTANGPANITIA LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PERLATANPENDIDIKAN PADA AKADEMI PARIWISATA MAKASSAR TAHUNANGGARAN 2009 Tanggal 22 Desember 2008.1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI

Bagian Administrasi Umum, Maret 2010 s/d sekarang sebagaiPembantu Direktur II.79e Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 terdapat Kegiatan Peralatan Pendidikandan Laboratorium Akpar Makassar dengan jumlah anggaran Rp.1.050.000.000, (satu milyar lima puluh juta rupiah) Anggaran tersebutberasal dari APBN T.A. 2009.e Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah selaku PPK (PejabatPembuat Komitmen) berdasarkan SK Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor : KM.57/ KP.101/ MKP/ 2008 Tentang Penunjukkan PejabatPelaksana

Anggaran Tahun 2009 Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) DiLingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 31 Desember2008 yang telah dirubah Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor : KM.31/ KP.101/ MKP/ 2009 tanggal 31 Juli 2009.e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah selaku PPK (PejabatPembuat Komitmen) berdasarkan SK Menteri Budpar Np.

;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;Memerintahkan agar barang bukti berupa :DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Departemen Kebudayaandan Pariwisata Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan danPariwisata Sulawesi Selatan Akademi Pariwisata Makassar.1 (Satu) rangkap salinan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DANPARIWISATA NOMOR : KM. 31/ KP.101/ MKP

Padahal permohonan KSP Tunggal Kencana Ponorogosebesar Rp. 2.000.000 000 (dua milyard rupiah) baru diterima pada tanggal 5 Pebruari2013Hal. 29 Putusan Perkara Nomor: 262/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby.Selanjutnya Sekretaris Komite menyelesaikan memorandum komite pinjaman (MKP)dengan nomor : 027/MKP/LPDB/2013 tanggal 04 Februari 2013.Setelah memorandum komite pinjaman (MKP) ditandatangani, Divisi Hukum danHumas membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dengan nomor :27/SP3/LPDB/2013 tanggal O06

Padahal permohonan KSP Tunggal KencanaPonorogo sebesar Rp. 2.000.000 000 (dua milyard rupiah) baru diterima padatanggal 5 Pebruari 2013 di kantor LPDB KUMKM di JakartaSelanjutnya Sekretaris Komite menyelesaikan memorandum komite pinjaman(MKP) dengan nomor : 027/MKP/LPDB/2013 tanggal 04 Februari 2013.Hal. 49 Putusan Perkara Nomor: 262/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby.Setelan memorandum komite pinjaman (MKP) ditandatangani, Divisi Hukumdan Humas membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dengannomor

Sekretaris komite menyelesaikan memorandum komite pinjaman(MKP) dengan nomor : 027/MKP/LPDB/2013 tanggal 04 Februari 2013.19. Setelah MKP ditandatangani, Divisi Hukum dan Humas membuat SuratPemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dengan nomor:27/SP3/LPDB/2013tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Bisnis, Ketua danBendahara KSP Tunggal Kencana.20. Dilakukannya Akad Pinjaman/Pembiayaan dihadapan Notaris.21.

Padahal permohonan KSPTunggal Kencana Ponorogo sebesar Rp. 2.000.000 000 (dua milyard rupiah) baruditerima pada tanggal 5 Pebruari 2013 dan permohonan tersebut di serahkan keRahmat Budiyanto pada tanggal 8 Pebruari 2013 (surat permohonan belumditerima sudah melaksanakan Rapat Komite);Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Komite menyelesaikanmemorandum komite pinjaman (MKP) dengan nomor : 027/MKP/LPDB/2013 tanggal04 Februari 2013;Menimbang bahwa setelah memorandum komite pinjaman (MKP)ditandatangani

tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yangterungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatanberupa merubuhkan patungpatung Istana Siak dengan cara menyirampatungpatung Istana tersebut dan karpet yang berada dalam ruang patungtersebut, setelah itu menyulut dengan api mancis atau korek api sehinggamembuat kebakaran karpet, patung dan gorden yang ada dalam ruangtersebut ; Bawa patungpatung istana tersebut berdasarkan Keputusan MenteriKebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.13 / PW.007/MKP

usahaseni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskopserta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuanuntuk pariwisata; 22 e neo nnn neeHalaman 15 dari 83 halaman Putusan Nomor :020/G/2016/PTUN Smg.16.Bahwa dengan demikian, maka kegiatan karaokemerupakan bagian yang tak terpisahkan = darikepariwisataan yang pengaturan hukumnya tunduk danpatuh pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009Tentang Kepariwisataan;17.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan danPariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP

tidakmemberitahukan secara tertulis kekurangan yangHalaman 16 dari 83 halaman Putusan Nomor :020/G/2016/PTUN Smg.ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejakpermohonan pendaftaran usaha pariwsata diterima,permohonan pendaftaran usaha pariwsata dianggaplengkap, benar dan absah;18.Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas yakni baik Pasal 53 Undang Undang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal10 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.91/HK.501/MKP

,untuk seluruhnya; 200222 sen nne ono28.Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkanObyek Gugatan tersebut telah bertentangan denganHalaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor :020/G/2016/PTUN Smg.peraturan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 5huruf (d) Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundang Undangan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4), sertaPeraturan Menteri Pariwisata NomorPM.91/HK.501/MKP

Fotokopi Surat Keterangan Suami isteri Nomor 216/MKP/450/09/2017ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangkupum Kecamatan Muara UyaKabupaten Tabalong tanggal 20 September 2017, sesuai dengan aslinyadan diberi meterai cukup, bukti (P1);2.

Soeprapto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D1.No. 11, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:170/MKP/SK/XII/ 2014 bertanggal 03 Desember 2014 ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERISIPIL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUNANGGARAN 2014, berkedudukan di Gedung Djuanda Lantai 1920, JI.DR. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710 ;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1. Dr.

Agusman Badaruddin, SH., M.Si (Klien), berdasarkanSurat Kuasa, tanggal 27 Nopember 2014, Kami mengirimkan SuratNomor : 0167/MKP/SK/X1I/2014 kepada Bapak Menteri KeuanganRepublik Indonesia, Perihal Pengaduan dan Keberatan atasPengumuman Hasil PSIKOTES Penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) Kementerian Keuangan RI Tahun Anggaran 2014yang diduga berindikasi adanya dugaan permainan/perbuatancurang dalam hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) tersebut, tertanggal 27 Nopember 2014

Agusman Badaruddin, SH., M.Si (Klien) mengirimkan kembaliSurat Nomor : 0183/MKP/S/XI/2014 kepada Bapak MenteriKeuangan Republik Indonesia, Perihnal Pengaduan dan KeberatanHalaman 8 dari 39 halaman.

riburupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dinyatakan tidak dapatditerima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan PutusanNomor 222/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 20 Oktober 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 16 November 2015, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/MKP

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 oranganak: Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, namun sejak 02 November 2017 sudah tidak harmonis,karena sering berselisin dan bertengkar disebabkan Tergugat seringbohong,di suruh kerja gak mau,tidak ngasih nafkah,katanya keluar samateman,pulang pulang mabuk, Tergugat Suka marah marah dan ketikamarah selalu omong kasayget@@eBamtiv@mkP

Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP) ;Pencairan Tahap Il;Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST);Bahwa pada awalnya sebagai pengurus TPKD Distrik Kelila yang telah dibentuksesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Petunjuk Teknis OperasionalHal. 4 dari 158 hal. Put.

BAB IV Huruf H Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP)Musyawarah kampung pertanggungjawaban adalah Musyawarahpertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasikegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semuapengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segalakegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap .

Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP) I;Pencairan Tahap Il;Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST);Bahwa sesuai Buku Pedoman Teknis Operasional dan Penjelasan PNPMMandiri Respek pada bagian Penjelasan IV tentang Tugas, Tanggungjawabdan Proses Pemilihan PelakuPelaku menyatakan Tim Pelaksana KegiatanDistrik adalah lembaga yang mengelola kegiatan dan keuangan di Distrik yangdipilin oleh masyarakat pada saat Musyawarah Distrik (Musdis).

BAB IV Huruf J Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban Il(MKP)IIMusyawarah kampung pertanggungjawaban II adalah musyawarahpertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkanrealisasi kegiatan yang didanai program danmempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yangdigunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telahdilaksanakan pada tahap Il.

BAB IV Huruf H Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP)Musyawarah kampung pertanggungjawaban adalah Musyawarahpertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasikegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkansemua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasisegala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap .

Asli Surat Keterangan Ghaib, Nomor140/474.2/SKG/MKP/I/2017/02, tanggal 31 Januari 2017 yangdikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN SIAK, ditandai bukti P.2;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkandua orang saksi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut :1.