Bahwa perbuatan Termohon yang tidak menerbitkan Surat Keputusan BupatiJeneponto Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN)atas nama : Mappasomba, pada Instansi Pemerintah Kabupaten Jeneponto,adalah termasuk perbuatan pelanggaran hukum, dalam hal ini adalahmelanggar Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AUPN), yakni : melanggartentang Asas Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3angka 1 UndangUndang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan NegaraYang Bersih dan Bebas dari Korupsi

Bahwa berdasarkan Penjelasan Atas UndangUndang Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Asas KepastianHukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 angka 1 adalahsebagai berikut : Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalahasas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakanPenyelenggara Ne@Qara; non nn nnn nnn nnn nnn

NegeriBulukumba tahun 2021;Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) Rbg. menentukan bahwaBarangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, makai ia akandihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena dalam perkara inbelum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihakyang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankankepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sertaberdasarkan penyelengaraan

DINAR PUTRA MANDIRI;

DINAR PUTRA MANDIRI;

DINAR PUTRA MANDIRI;

DINARPUTRA MANDIRI;5. 1 lembar asli Kartu Pengawasan Izin Penyelengaraan AngkutanBarang Berbahaya (B3) Nomor:SK.00023/AJ.309/1/DJPD/2019/10000300900007 dari Dirjenperhubungan Darat Kemenhub RI.b. Dari Saksi SARIPUDIN alias BLEK tanggal 18 Maret 20201. 1 unit mobil tangki Nopol: B 9224 CFU, Noka:MHMFE74P4JK091033, Nosin: 4D34TSX3508 (berisi muatan 8000liter minyak solar) berikut kunci kontaknya;2. 1 buah STNK asli Nomor 04516339;3. 2 lembar asli Delivery Note yang diterbitkanoleh PT.

DINARPUTRA MANDIRI;5) 1 lembar asli Kartu Pengawasan Izin Penyelengaraan AngkutanBarang Berbahaya (B3) Nomor:SK.00023/AJ.309/1/DJPD/2019/10000300900001 dari Dirjenperhubungan Darat Kemenhub RI.Dari Saksi EDI tanggal 18 Maret 20201) 1 unit mobil tangki Nopol: B 9046NFU, Noka:MHMFE74P5CK076209,Nosin:4D34TH65152 (dalam keadaan isi 8000 liter solar) berikut kuncikontaknya;2) 1 buah STNK asli Nomor 10796626;3) 2 lembar asli Delivery Note yang diterbitkanoleh PT.

DINARPUTRA MANDIRI;5) 1 lembar asli Kartu Pengawasan Izin Penyelengaraan AngkutanBarang Berbahaya (B3) Nomor:Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/LH/2020/PN Jkt.

DINARPUTRA MANDIRI;5) 1 lembar asli Kartu Pengawasan Izin Penyelengaraan AngkutanBarang Berbahaya (B3) Nomor:SK.00023/AJ.309/1/DJPD/2019/10000300900001 dari Dirjenperhubungan Darat Kemenhub RI.f. Dari Saksi EDI tanggal 18 Maret 20201) 1 unit mobil tangki Nopol: B 9046NFU, Noka:MHMFE74P5CK076209, Nosin:4D34TH65152 (dalam keadaan isi 8000liter solar) berikut kunci kontaknya;2) 1 buah STNK asli Nomor 10796626;3) 2 lembar asli Delivery Note yang diterbitkan oleh PT.

DINARPUTRA MANDIRI;5) 1lembar asli Kartu Pengawasan Izin Penyelengaraan AngkutanBarang Berbahaya (B3) Nomor:SK.00023/AJ.309/1/DJPD/2019/10000300900001 dari Dirjenperhubungan Darat Kemenhub RI.Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/LH/2020/PN Jkt.

Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai Utara Nomor: 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran Subsidi MigorTahap Il tanggal 17 Juli 200870. Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai Timur Nomor: 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran Subsidi MigorTahap Il tanggal 17 Juli 2008Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus K/2012/PN. Mdn.

Halaman 29 dari 104 Halaman.71.Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai SelatanNomor : 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran SubsidiMigor Tahap Il tanggal 17 Juli 200872.Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai Barat Nomor: 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran Subsidi MigorTahap Il tanggal 17 Juli 200873.Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai Kota Nomor: 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran

Halaman 55 dari 104 Halaman.70.Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai Timur Nomor: 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran Subsidi MigorTahap Il tanggal 17 Juli 200871.Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai SelatanNomor : 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran SubsidiMigor Tahap Il tanggal 17 Juli 200872.Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai Barat Nomor: 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran

Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai Utara Nomor: 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran Subsidi MigorTahap Il tanggal 17 Juli 200870. Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai Timur Nomor: 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran Subsidi MigorTahap Il tanggal 17 Juli 2008.Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus K/2012/PN. Mdn.

Halaman 92 dari 104 Halaman.71.Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai SelatanNomor : 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran SubsidiMigor Tahap Il tanggal 17 Juli 2008.72.Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai Barat Nomor: 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran Subsidi MigorTahap Il tanggal 17 Juli 2008.73.Surat dari Sekretariat Daerah Kota Binjai kepada Camat Binjai Kota Nomor: 0054823 perihal Persiapan Penyelengaraan Penyaluran

Bangunan KotaPekanbaru Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 oktober2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan ReklameTidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), disebutkan bahwapembongkaran yang dilakukan didasari atas peraturan Walikota PekanbaruNomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan BangunanReklame Di Kota Pekanbaru ; Bahwa Tergugat hanya memahami sepenggal dari isi pasalpasal dalamPeraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 TentangPenyelengaraan................Penyelengaraan

Sendiri Bangunan ReklameTidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalahperbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perundangundanganyang berlaku yaitu Pasal 32 ayat (1) dan (4) dalam Peraturan WalikotaPekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan BangunanReklame...........Reklame Di Kota Pekanbaru ;16.Pasal 32 ayat (1) Bangunan reklame yang sudah ada sebelum berlakunyaPeraturan Walikota ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlakudalam peraturan ini.17.Pasal 32 ayat (4) Izin penyelengaraan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada setoran Biaya penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) Nomor Porsi 2300119467 tertulis Nambo Mantung Matang Bin Matang lahir di Palongki 5 Februari 1971, dapat dirubahmenjadi Mustapa Bin Hide lahir di Bone pada tanggal 5 Oktober 1970, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik 7308 170502710001

sekarang telah dikaruniai anak satu orang yangbernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON I, lakilaki, lahirtanggal 18 Desember 2009Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahanPemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak adaisteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon IIselain Pemohon I;Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh larangan kawinbaik menurut agama maupun adat;Bahwa pada saat penyelengaraan

laki, umur 24 tahun;DsBahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II,tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pemikahan tersebut, baik daripihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak, tidak pernahterjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon IIsebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh larangankawin baik menurut agama maupun adat;Bahwa, pada saat penyelengaraan

Bahwa pada saat penyelengaraan pernikahan antara Pemohon danPemohon II tidak ada perjanjian kawinan dan tidak ada pengucapan sighattaklik talak dari Pemohon kepada Pemohon II;. Bahwa, karena pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilaksanakan secaradibawah tangan, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidakterdaftar serta tidak ada mempunyai bukti resmi;9.

Tahun 2008,Bahwa menurut Pasal IJ UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 TentangPerubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan UmumDan Tata Cara Perpajakan, UndangUndang ini berlaku untuk hak dan kewajibanperpajakan Tahun Pajak 2008,oleh karenanya tidak berlaku terhadap Sengketa Pajak ini(menyangkut hak dan kewajiban Tahun Pajak 1996),Bahwa menurut pendapat Penggugat Keputusan Tergugat Nomor: S2880/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 diterbitkan tidak memperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan

secara hukum, dalam artitindakan berdasarkan diskresi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik,Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang diberikewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungut pajak, tidak hanya harusmemperhatikan norma hukum positif yang ada didalam ketentuan perundangundanganperpajakan namun juga harus memperhatikan AsasAsas Umum PenyelengaraanPemerintahan Yang Baik,Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baik selainberfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat/badan tata usahaNegara, didalamnya juga terkandung asas setiap setiap Keputusan Pejabat/Badan TataUsaha Negara yang dinilai tidak sesuai dengan AsasAsas Umum PenyelenggaraanPemerintahan yang Baik selalu terbuka untuk diperbaiki atau dibatalkan,Bahwa Asasasas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik tersebutantara lain menyangkut masalah kepastian hukum, konsistensi, perlakuan yang samaserta keadilan,

Bahwa Asas asas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndangDasar 45 (setelah perubahan) antara lain dalam pasal 27, 28D, 28F dan 281,Bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asas asas dimaksud telahdijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangpenyelengaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan dalambeberapa hal keberadaan asasasas tersebut telah diadopsi dalam UndangUndangtentang Ketentuam Umum dan Tata Cara Perpajakan,Bahwa dalam beberapa

perundang undangan yang berlaku,Bahwa dari penjelasan dan buktibukti yang disampaikan nyata KeputusanTergugat Nomor : S2880/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 danKeputusan Nomor KEP1597/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007,merupakan Keputusan yang cacat hukum dan tidak sah karena bertentangan denganKeputusannya sendiri, tidak memperhatikan Keputusan atasan, merupakan Keputusanyang tidak konsisten, mengabaikan kepastian hukum, persamaan perlakuan serta tidakadil sehingga melanggar AsasAsas Penyelengaraan

Menyelengarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatandibidang penyelengaraan rumah tangga dilingkungan Setdaprovsusesuai ketentuan peraturan perundangundangan .. Menyelengarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, normadan kriteria dalam penyelengaraan pengelolaan rumah tanggaSetdaprovsu..

Menyelengarakan pengkajian dan analisa penyelengaraan urusanpengelolaan rumah tangga dilingkungan sekretariat..

Menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan data dibidangpenyelenggaraan kerumahtanggan dilingkungan Setdaprovsu..Menyelengarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatandibidang penyelengaraan rumah tangga dilingkungan Setdaprovsusesuai ketentuan peraturan perundangundangan .Menyelengarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, normadan kriteria dalam penyelengaraan pengelolaan rumah tanggaSetdaprovsu.Menyelengaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring,evaluasi pengendalian dan kebijakan

penyelenggaraan = urusanrumah tangga dibidang pengelolaan mess, gedung dan taman,kenderaan dan urusan dalam, rumah tanggga pimpinan;23Menyelenggaralakan penyusunan dan penyempurnaan kebijakandibidang penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dilingkunganSetdaprovsu sesuai ketentuan yang ditetapkan .Menyelengarakan pengkajian dan analisa penyelengaraan urusanpengelolaan rumah tangga dilingkungan sekretariat.Menyelenggarakan fasilitasi pengadaan peralatan/perlengkapandilingkungan Setdaprovsu skala

ARISTOditangkap petugas kepolisian dalam perjudian sabung ayamBahwa dalam penyelengaraan permainan judi jenis sabung ayamtersebut mengunakan uang sebagai taruhannya dimana peran dariterdakwa (EDI SUMARSONO) sebagai pemilik ayam yang diadu20bertaruh sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah)dengan sdr.

ARISTOditangkap petugas kepolisian dalam perjudian sabung ayamBahwa dalam penyelengaraan permainan judi jenis sabung ayamtersebut mengunakan uang sebagai taruhannya dimana peran dariterdakwa (EDI SUMARSONO) sebagai pemilik ayam yang diadubertaruh sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah)dengan sdr.

ARISTOditangkap petugas kepolisian dalam perjudian sabung ayamMenimbang, bahwa dalam penyelengaraan permainan judijenis sabung ayam tersebut mengunakan uang sebagaitaruhannya dimana peran dari terdakwa (EDI SUMARSONO)sebagai pemilik ayam yang diadu bertaruh sebesar Rp. 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) dengan sdr.

Lingkup pekerjaan sehubungan dengan Jasa Penyelengaraan UndianBerhadiah yang diberikan oleh Pemohon Banding meliputi antara lain :a. Pengurusan Ijin penyelenggaraan Undian di Departemen Sosial,b.

Bahwa keputusan fiktif negatif Tergugat bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asasHalaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 37 K/TUN/2015tertib penyelengaraan negara, asas kepentingan umum dan asaskecermatan formal;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Pengadilan Agama Bima dalam putusannya tanggal 08 Mei 2018bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1439 H. adalah telah tepat dan benarmenurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamatersebut diambil alin oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangandan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini namun demikian MajelisHakim tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukumtersendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas penyelengaraan

menjual kupon judi togel adalah judi togeljenis togel Singapura, Hongkong dan dan Sidney, untuk untuk judi togelSingapura berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yangdimulai sejak pagi hari sampai dengan jam 17.30 wit, dan waktu pengeluaranangka taruhan jam 20.15 wit, untuk judi togel Hongkong waktupenyelengaraan/penjualannya berlangsung setiap hari, dimulai jam 21.00 witsampai dengan jam 24.00 wit, dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 01.00wit, dan untuk judi togel Sidney waktu penyelengaraan

kupon judi togel adalah kuponjudi togel jenis togel Singapura, Hongkong dan dan Sidney, untuk untuk juditogel Singapura berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Mingguyang dimulai sejak pagi hari sampai dengan jam 17.30 wit, dan waktupengeluaran angka taruhan jam 20.15 wit, untuk judi togel Hongkong waktupenyelengaraan/penjualannya berlangsung setiap hari, dimulai jam 21.00 witsampai dengan jam 24.00 wit, dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 01.00wit, dan untuk judi togel Sidney waktu penyelengaraan

Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul17.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa di Desa Wawama, Kecamatan MorotaiSelatan, Kabupaten Pulau Morotai ;Menimbang bahwa, terdakwa menjual kupon judi togel adalah kupon judi togel jenistogel Singapura, Hongkong dan dan Sidney, untuk untuk judi togel Singapuraberlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pagihari sampai dengan jam 17.30 wit, dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 20.15 wit,untuk judi togel Hongkong waktu penyelengaraan

PANJI dan terdakwa MADE SURAT NATA Als.PAN AGUS sebagai karyawan pelepas bola adil dan kasir bola adil dimanasarana berupa : 1 (Satu) buah papan bola adil, 3 (tiga) buah bola karet, 1 (satu)buah perlak bola adil, 5 (lima) buah kayu pengganjal, 1 (satu) buah waterpas.Cara/system penyelengaraan judi bola dilakukan dengan cara : Uang yang telahdipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 X besartarunan yang ditaruh

PANJI dan terdakwa MADE SURAT NATA Als.PAN AGUS sebagai karyawan pelepas bola adil dan kasir bola adil dimanasarana berupa : 1 (Satu) buah papan bola adil, 3 (tiga) buah bola karet, 1 (satu)buah perlak bola adil, 5 (lima) buah kayu pengganjal, 1 (Satu) buah waterpas.Cara/system penyelengaraan judi bola dilakukan dengan cara : Uang yang telahdipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 X besartarunan yang ditaruh

Bahwa perkara ini jelas merupakan perkara tata usaha negara, oleh karenaitu pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara iniadalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena titik tolak daripermasalahan atas timbulnya gugatan a quo adalah sehubungan dengantidak terbitnya surat ijin penyelengaraan reklame untuk billboard BankJabar Banten yang diajukan oleh Penggugat;2.

Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang tidak pernahmengeluarkan keputusan surat izin untuk penyelengaraan reklame kepadaPenggugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatfiktif negatif, dirnana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2)UndangUdang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata UsahaNegara Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata UsahaNegara yang menyatakan sebagai berikut :"Jika suatu badan

secara hukum,dalam arti tindakan berdasarkandiskresi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara,yang diberikewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungut pajak,tidak hanya harusmemperhatikan norma hukum positif yang ada didalam ketentuan perundanganundangan perpajakan namun juga harus memperhatikan AsasAsas UmumPenyelengaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baik selain berfungsisebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat/badan tata usahaNegara,didalamnya juga terkandung asas setiap setiap Keputusan Pejabat/Badan TataUsaha Negara yang dinilai tidak sesuai dengan AsasAsas Umum PenyelenggaraanPemerintahan yang Baik selalu terbuka untuk diperbaiki atau dibatalkan;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik tersebut antara lainmenyangkut masalah kepastian hukum,konsistensi,perlakuan yang sama serta keadilan;Bahwa

Asasasas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndang Dasar 45(setelah perubahan) antara lain dalam pasal 27, 28D, 28F dan 281;Bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asas asas dimaksud telahdijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangpenyelengaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan dalambeberapa hal keberadaan asasasas tersebut telah diadopsi dalam UndangUndangtentang Ketentuam Umum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa dalam beberapa Putusan

perundang undangan yang berlaku;Bahwa dari penjelasan dan buktibukti yang disampaikan nyata Keputusan TergugatNomor : S2881/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dan Keputusan NomorKEP1595/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 24 September 2007, merupakan Keputusanyang cacat hukum dan tidak sah karena bertentangan dengan Keputusannya sendiri,tidak memperhatikan Keputusan atasan, merupakan Keputusan yang tidak konsisten,mengabaikan kepastian hukum, persamaan perlakuan serta tidak adil sehinggamelanggar AsasAsas Penyelengaraan

Bulukumba, atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanNegeri Bulukumba, turut serta bermain judi di atas atau di jalan umum atau sesuatutempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelengaraan judi itutelah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu.

primairpenuntut umum tidak terbukti sehingga para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaanprimair penuntut umum;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwatelah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, yaitumelanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke2 jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsurunsurtindak pidananya sebagai berikut :1 Turut serta bermain judi di atas atau di jalan umum atau sesuatu tempat yang dapatdidatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelengaraan

berwenang untuk itu;15Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan padadakwaan Primair untuk diberlakukan secara mutatis mutandis dalam pembuktiandakwaan subsidair yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti melakukanperjudian, sehingga pertanyaan yang harus dijawab kemudian apakah perjudian yangdimainkan oleh para terdakwa tersebut sebagai sebuah perbuatan turut serta bermain judidi atas atau di jalan umum atau sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai,kecuali apabila penyelengaraan