Ditemukan 1253677 data
96 — 16
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUS ANNomor 19 PK/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:HATAM bin SENADIN, bertempat tinggal di Jalan Budi UtomoParit Wansalim (Parawasal Dalam), RT.04/RW.24, KelurahanSiantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Asnan Arifin, S.H.,Advokat, beralamat di Jalan Dr.
31 — 8
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 1791 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:SUNJAYA SAPUTRA, betempat tinggal di Jalan Melati IV Nomor1 Komplek Pakuan, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasakepada Apendi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tajur IndahNomor 52 Tajur, Bogor Timur, Kota Bogor, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Mei 2011;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawan1
Bahwa menurut hukum acara perdata, yang telah dikukuhkan dengan berbagaiYurisprudensi Indonesia yang sudah bersifat tetap, maka jika diajukan gugatanterhadap suatu jualbeli, maka pihakpihak yang harus digugat setidaktidaknyaadalah: Pihak penjual; Pihak Pembeli; Pihak Notaris/PPAT yang membuat Akta Jual Beli;Bahwa dalam perkara ini, ternyata Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadapTergugat I selaku pihak pembeli dan Notaris/PPAT sebagai pihak yang membuatAkta JualBeli, bahwa oleh karena itu jelasjelas
mengalihkan objek jual beli tersebutkepada pihak lain, dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa danjika ada pembayaran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua";Kalau diteliti secara saksama isi akta jual beli tersebut (vide bukti P7 dan bukti 1.b),nyatanyata menunjukan ketidakpastian hukum akta dimaksud, bagaimana mungkinakta jual beli bisa batal garagara peralihan hakoya ditolak oleh Instansi BadanPertanahan Nasional;Bahwa jual beli nyatanyata diatur dalam Bab V, Pasal 14571540 KUH Perdata
51 — 11
Rohmad Ariadi, S.H.) selaku Ketua Pengadilan AgamaSumenep, Penggugat mendapatkan kejanggalan karena tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan telah terjadiperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku KetuaPengadilan Agama Sumenep;Halaman 3 dari 34 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Smp6.
MahkamahAgung RI menyerahkan masalah itu untuk diputus berdasarkan kearifanMajelis Mahkamah Konstitusi RI.Halaman 6 dari 34 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Smp13.14.15.Bahwa atas surat MARI Nomor 27/Tuaka Bin/VIV/2015 tanggal 15 Juli 2015sangat tampak jelas bertolak belakang dan bertentangan dengan suratTergugat selaku Ketua Pengadilan Agama Sumenep No.
Karena GugatanPenggugat mengalami cacat hukum formil dan tidak memenuhi persyaratanformil sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Adapun cacat hukumformil yang dimaksud selengkapnya sebagai berikut;1.
Menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;Halaman 33 dari 34 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Smp3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumenep mencoret perkaranomor 8/Pdt.G/2015/PN Smp dari buku register yang sedang berjalan;4.
Rp391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 34 dari 34 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Smp
21 — 2
51 — 12
Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor : No. 117/Pdt.G/2016/PN.Blb DICABUT. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
PENETAPANNomor : 117/Pdt.G/2016/PN.BlbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara :PT. ASURANSI CENTRAL ASIA Cq. DEBIE WIJAYA selaku DirekturPT. ASURANSI CENTRAL ASIA, PekerjaanIbu Rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan RayaCimindi No. 102 Rt.
Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor : No. 117/Pdt.G/2016/PN.BlbDICABUT. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaPenggugat yang hingga kini sebesar Rp. 921.000, (Sembilan ratus dua puluhsatu ribu rupiah).Demikianlah ditetapkan di Bale Bandung, Kabupaten Bandung padahari: K A MI S, tanggal 27 Oktober 2016, oleh kami Hakim Ketua Majelispada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Hakim Anggota Hakim KetuaTEGUH SAROSA, SH.MH.
305 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 1360 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagai berikutdalam perkara:PT KAISHENG ENERGY, yang diwakili oleh Direktur MegaPramudita, berkedudukan di Wisma Nugra Santana Lantai 17Suite 1716, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 78, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Arvid Martdwisaktyo, S.H.
Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang berkembang dan diikuti diIndonesia serta mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yangmenyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut", maka terdapat beberapa unsuryang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan dapat dikualifikasikanHalaman 6 dari 30 hal. Put.
Nomor 1360 K/Pdt/2017serta mengajukan segala pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsehubungan dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum tanggal 10Nopember 2015 dalam Perkara Perdata Nomor 529/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst diPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh PT Kaisheng Energy...
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/SIP/1974tanggal 28 Januari 1976, dengan Kaidah Hukum:"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat,yang dikenal adalah sebutan tumt tergugat, yaitu orangorang, bukanpenggugat dan bukan pula sebagai tergugat akan tetapi demilengkapnya pihakpihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taatterhadap putusan pengadilan;"b.
Rp500.000,00UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Perdata,Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.NIP. 19630325 198803 1 001 Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 1360 K/Pdt/2017
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 2876 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PRANJONO, yang bertempat tinggal di Desa Mojorejo MerigiSindang Kelingi, Kecamatan Padang Ulak Tanding, KabupatenRejang Lebong Curup, Bengkulu;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Melawan:PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Pusat, cq.
Dengan pertimbangan yang mengadaada sudah sepatutnya Putusan Nomor W68.U/58/HT.04.10NI/2015 cacathukum dan batal demi hukum;Dan Rekening Nomor 0003701500214788 atas nama Pranjono, bukanPrajono sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tinggi Bengkulu, maka dengan adanya perbedaan tersebutPutusan Perkara Perdata Nomor W8.U/58/HT.04.10/VI/2015 cacat hukumdan/atau. tidak sempurna, wajar dan patut Putusan Nomor:W8.U/58/HT.04.10/V1I/2015 batal demi hukum;Dalam pertimbangan Majelis
Putusan Nomor 2876 K/Pdt/2015mengajukan keberatan adalah Emi Yumaini kepada Tergugat/sekarangPembanding dalam perkara lain, baik dalam perdata maupun pidana, sehinggakeberatan Tergugat/sekarang Pembanding tentang hal tersebut tidakberalasan dan harus dinyatakan ditolak;Bahwa dari mulai sanggahan, kesimpulan dan Tingkat Banding, PemohonKasasi/semula Pembanding sanggahan dan jelaskan bahwa tidak adapersetujuan dan surat kuasa juga sudah diajukan keberatan dari pemilik SHMNomor 160/PUT/RL/1979 atas
Curup Nomor 4/Pdt.G/ 2014/PN.Crp, tanggal 28Januari 2015 yang memutuskan uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu kurang teliti dalammemeriksa berkas perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Crp, maka denganadanya perbedaan tersebut sudah sepatutnya putusan Pengadilan TinggiNomor W8.U/58/HT.04.10/VI/2015 cacat hukum dan sudah sepatutnya bataldemi hukum;4.
Rp489.000,00:+Jumlah Rps00.000,00;Untuk Salinan:MAHKAMAH AGUNG RIAtas Nama Panitera,Panitera Muda Perdata,Dr. Pri Pambudi Teguh,S.H.,M.H.NIP. 1961 0313 1988 031 003 Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2876 kK/Pdt/2015
35 — 7
Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor : 95/Pdt.P/2014/PN.Plg ;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat Pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor : 95/Pdt.P/2014/PN.Plg tersebut ;3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp 156.000.00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)
Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor :95/Pdt.P/2014/PN.Plg ;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untukmencatat Pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor : 95/Pdt.P/2014/PN.Plg tersebut ;3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hinggakini sebesar Rp 156.000.00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)Ditetapkan di Palembang.Pada tanggal : 4 PEBRUARI 2015Hakim Tersebut,RA.
76 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 1037 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1. SYAFNI, (Pr), bertempat tinggal di Kapuk Kalumbuk RT 03/RW04 Kuranji, Kota Padang;2. Hj. RAHMAH (Pr), bertempat tinggal di Kapuk Kalumbuk RT03/RW 04 Kuranji, Kota Padang ;3. ASNI M, (Pr), bertempat tinggal di Kapuk Kalumbuk RT 03/RW04 Nomor 14 A Kuranji Kota Padang;4.
Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,maka salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian dan menjadi salahsatu unsur penting/utama adalah adanya kesepakatan mereka yangmengikatkan diri. Artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian ituharus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakantersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;.
Nomor 1037 K/Pdt/2016tersebut di atas, maka bukti P.24 P.26 dapat diterima dan dibenarkansebagai bukti surat persengketaan, sehingga menjadi bukti yang kuatdalam pertimbangan hakim tingkat banding dalam perkara a quo"(putusan banding halaman 10 paragraf terakhir);Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti pada tingkat banding di atasadalah jelasjelas bertentangan dengan ketentuan dalam acarapersidangan perdata.
Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling,mistake), paksaan (dwang, dures), dan penipuan (bedrog, fraud).Secara a contrario, berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang UndangHukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatanterjadi karena adanya unsurunsur kekhilafan, paksaan, ataupenipuan;Kesepakatan Para Pihak ini dalam hukum perjanjian dikenal jugadengan asas Konsensualitas.
Hal ini diatur dalamPasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Oleh karena itu, secara hukum jelas dan tegas bahwa SuratPerjanjian tanggal 3 Juli 2006 dan Surat Perjanjian, tanggal 20September 2011 adalah cacat hukum dan karenanya tidakHalaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 1037 K/Pdt/2016mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bisa diberlakukankepada seluruh anggota kaum Pemohon Kasasi dan harusdibatalkan.
174 — 63
68 — 23
PUTUSANNomor : 43 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa danmengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara : 220 nn nnennnnnnnnnnPT INDOKARYA GEMA SAKTI, berkedudukan di JI.
64 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. SYUKUR INDRA, bertempat tinggal di Jalan Bahari Nomor 8,Lk. L, Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Tikala, KotaManado;2. HASJIM ALBUGIS, bertempat tinggal di Kelurahan Istiqlal,Lingkungan Il, Kecamatan Wenang, Kota Manado;3. SORAYA ALBUGIS, bertempat tinggal di Kelurahan Istiqlal,Lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado;4.
Nomor 2231 K/Padt./2015terbukti atau tidak, dan dapat dikabulkan/tidak tuntutan tersebut dalamamar putusan; (Hukum Acara Perdata TahapTahap Penyelesaian Perkara Perdata olehDR. Djamanat Samosir, S.H.
,M.Hum.; Hukum Acara Perdata, hal. 273);Halaman 13 dari 16 hal. Put.
31 — 9
PENETAPANNomor : 13/Pdt.P/2016/PN.Cjr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama,telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan Pemohon : JSUWENDA, tempat lahir di Cianjur, tanggal 22 Desember 1952,Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Status kawin,bertempat tinggal di Kampung Sukamahi Rt.001Rw.001 Desa Jayagiri, KecamatanSukanagara, .......... selanjutnya disebut
23 — 1
41 — 4
123 — 27
216 — 127
Oleh karenanya gugatanHalaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pat.G/2020/PN JKT.SELPenggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklraaq).IV.
Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscuur Libel karena PenggugatTidak Menjelaskan Hubungan Hukum Para Pihak1.Bahwa dalam hukum acara perdata, pihak yang digugat harusdapat menguraikan kapasitas dan hubungan hukum yang jelasdengan pihak yang mengajukan gugatan perdata. oleh karenanya,hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat harusdiuraikan dalam posita gugatan agar gugatan menjadi jelas dantidak kabur;.
Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu. karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebutdapat dipahami bahwa suatu perbuatan hanya dapat dinyatakanperbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut nyatanyatamelanggar hukum;4.
Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukanperbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata;3. Menghukum Tergugat untuk membayar gantirugi .......
:Rp. 10.000.00Jumlah ......... 0.0.00... eee Rp. 477,600.00(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)Neo whyHalaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pat.G/2020/PN JKT.SEL