Ditemukan 142 data
203 — 95
tetap atas perkaraHalaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusParpol/2017/PN Lbjpidana yang didakwakan kepada pengurus dan/atau Anggota PartaiGolongan Karya menyatakan bersalah, maka terhadap pengurus dan/atau anggota yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi berupapemberhentian dari kepengurusan maupun keanggotaan oleh DewanPimpinan Pusat Partai golongan Karya.Sedangkan terkait MekanismePemberhentian diatur dalam Pasal 13 ayat (1)mekanisme pemberiansanksi organisasi yang dijatunkan oleh pimpina
60 — 23
Bahwa terdakwa pernah dipanggil oleh pimpina PT.GEMUA KAREA ANUGRAHmenanyakan permasalah uang PT.GSEMUA KARENA ANUGRAH yang terdakwatidak di setor dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut danterdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang dari PT.SGEMUA KARENAANUGRAH. Bahwa terdakwa tidak pernah mintak ijin kepada PT. SEMUA KARENAANUGRAH untuk menggunakan uang milik PT.SEMUA KARENA ANUGRAH.Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 233/Pid.B/2017/PN.Sgr.
91 — 12
PIMPINA EREJA PANTEKOSTA DIINDONESIA (GPDJD di desa Timu KecamatanRemboken Kabupaten Minahasa; Sebagai :TERGUGAT VIL; 8. TINEKE Y. J. MEWENGKANG, SH., Notaris diTondano, selakuPejabat Pembuat Akte Tanah, Alamat JIn. SamRatulangi No. 31 Tondano Kabupaten Minahasa; Sebagai : TURUT TERGUGAT I;9.
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Agus Yanto
161 — 118
yaitu tidak sekalikali merugikan rakyat karena Terdakwa telahmendapatkan sejumlah uang dari orang tua Saksi3 untuk meluluskan Sakis3 dalam seleksi, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa selama seleksiyang didikuti oleh Saksi3 adalah atidak dipungut biaya.2 Bahwa perbuatan Terdakwa akan berdampak negatif terhadap institusiTNI, bahwa untuk mengikuti sleksi harus dengan menyiapkan sejumlah uangselama mengikuti seleksi pada hal telah ditentukan oleh pimpinan TNI dansecara berjenjang sampai dengan pimpina
130 — 20
A Tigabeserta dengan Momerandum Analis Kredit (MAK) dari ARK tersebutdikembalikan kepada pimpinan Kantor Wilayah BRI Makassar untukselanjunya dibentuk komite dan dibahas dalam rapat komite ;e Bahwakemudian dilakukan rapat komite yang terdiri dari :Tri Susilo : Pimpina Kantor Wilayah BRI Makassar tahun 2007 sebagaiketua ;Ircham Syafindar : Wakil pimpinan wilayah (anggota) ;Eddy Syamsu : Wakil Pimpinan Wilayah (anggota) ;Rifat Kudsi : Senior Account Officer (AO) (anggota) ;Wahjudi Tjahyono : Grup Head
35.000.000.000, (tiga puluh lima miluar rupiah) dengan rinciansebagai berikut :Kredit Modal Kerja (KMK) Plafond sebesar Rp 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) untuk take over seluruh fasilitas di BNI(sesuai sisa janji) sebesar Rp 15.949.051.466, ;Kredit Modal Kerja (KMK) menurun sebesar Rp 15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah) dengan jangka waktu 30 bulan untuktambahan modal kerja pembiayaan leasing ;yang diputuskan oleh pemutus kredit (komite) Kantor Wilayah yang terdindari :Tri Susilo : Pimpina
A Tiga tersebut adalahpemutus kredit (komite) Kantor Wilayah yang terdiri dari :Tri Susilo : Pimpina Kantor Wilayah BRI Makassar tahun 2007 sebagaiketua ;Ircham Syafindar : Wakil pimpinan wilayah (anggota) ;Eddy Syamsu : Wakil Pimpinan Wilayah (anggota) ;Rifat Kudsi : Senior Account Officer (AO) (anggota) ;Wahjudi Tjahyono : Grup Head ARK (anggota)Dengan demikian dengan diterimanya permohonan Kredit Modal Kerja(KMK) dari PT.
A Tiga tersebut, denganhasil pemeriksaan yang telah dinyatakan lengkap dan telah sesuai denganketentuan kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan adalah(Momerandum Analis Kredit (MAK) untuk dibahas dalam rapat komite ;Bahwa selanjutnya Kanwil BRI Makassar melakukan rapat komite yangterdiri dari :Tri Susilo : Pimpina Kantor Wilayah BRI Makassar tahun 2007 sebagaiketua ;Ircham Syafindar : Wakil pimpinan wilayah (anggota) ;Eddy Syamsu : Wakil Pimpinan Wilayah (anggota) ; Putusan No. 70 /Pid.Sus
A Tiga tersebut, denganKantor Wilayah melakukanhasil pemeriksaan yang telah dinyatakan lengkap dan telah sesuai denganketentuan kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan adalah(Momerandum Analis Kredit (MAK) untuk dibahas dalam rapat komite ; Putusan No. 70 /Pid.Sus/2012/PN.Mks Page 221Bahwa selanjutnya Kanwil BRI Makassar melakukan rapat komite yangterdiri dari :Tri Susilo : Pimpina Kantor Wilayah BRI Makassar tahun 2007 sebagaiketua ;Ircham Syafindar : Wakil pimpinan wilayah (anggota) ;Eddy
68 — 27
kena training ;Bahwa yang ditugaskan training adalaH 2 ( dua) orang yaitu Suparman dan HeriSusanto tetapi Suparman tidak berangkat yang berangkat Heri dan Training tersebutdilakukan hanya I(satu) minggu dan tujuanya dari perusahaan itu untukmeningkatkan pengetahuan dan syarat atau meningkatkan skil saksipun kenatraining ;Bahwa benar esuasi dengan bukti T5 Suparman tetap menolan tugas tersebut jadisaksi hasil penolakan dilaporkan pimpinan ;Bahwa dari surat penolakan dilanjutkan di HRD Jawabanya pimpina
RAFLINDA.SH
Terdakwa:
KHOLIL M Bin MAT JUNAK
380 — 31
Lingungan, Surat Pernyataan dari Pimpina perusahaan yangditandatangani diatas materai Rp. 6000, untuk mematuhi peraturanperundangundangan' dibidang = Perlindungan dan pengelolaanLingkungan hidup;d.
1.HOTMAIDA,SH
2.JAHRUDIN, SH
3.ANDI JEFRI ARDIN, SH
4.SORTA INGRID, SH
5.EKA MAINA LISTUTI, SH.
Terdakwa:
TAMRIN KEY ALS TAMRIN ALS ABANG TAM BIN LAMUDU KEY
209 — 73
Bahwa terdakwa TAMRIN KEY alias BANG TAM adalahmerupakan anggota JAD Haya pimpina ABU BAKAR TAUHAN aliasABUN Bahwa pada akhir tahun 2019 saksi mengantarkan ABU BAKARTAUHAN dan terdakwa TAMRIN KEY ke Bendungan Sam MudangDesa Tehoru Kabupaten Maluku Tengah di Pulau Seram, kemudianterdakwa TAMRIN KEY, ABU BAKAR TAUHAN dan MAHMUD KOHILAYmelaksanakan survey lokasi Tamkin (ke satu); Adapun yang mempunyai ide untuk membuat Tamkin adalahZULFIQAR alias PAK BOSS alias PAK AJI, kemudian yang menentukanlokasi
265 — 125
Bahwa Pimpina TNI telah mengambil kebijakan untukmendukung pernyataan Presiden RI yang menyatakanHal 49 dari 53 hal Putusan Nomor 96K/PM !04/AU/X1/2020Menimbangperang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika di wilayah NKRI. Salah satu bentuk dukungantersebut adalah mengeluarkan kebijakan berupamenindak tegas anggota TNI yang terlibat di dalampenyalahngunaan dan peredaran gelap narkotika,dengan perintah harus dipecatdari dinas TNI.
RAFLINDA.SH
Terdakwa:
ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO
397 — 40
Lingungan, Surat Pernyataan dari Pimpina perusahaan yangditandatangani diatas materai Rp. 6000, untuk mematuhi peraturanperundangundangan' dibidang Perlindungan dan pengelolaanLingkungan hidup;d. Finansial, Bukti Penempatan jaminan kesungguhan Eksplorasi : danBukti pembayaran biaya pencandangan Wilayah dan pembayaranpencetakan peta WIUP;IUP Operasi ProduksiIUP Operasi Produksi diberikan setelah diperoleh I!
73 — 36
Bersama komite sekolah membentuk panitia yang terdiri dariunsurunsur sekolah/madrasah (pimpina, karyawan, dan guru),komite sekolah, dan masyarakat yang memiliki kKompetensi danpengalaman di bidang konstruksi ;4. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secaraperiodik kepada Bupati/walikota u.p kepala Dinas pendidikan.Khusus sekolah MI tembusan laporan disampaikan ke KantorDepag Kabupaten/Kota ;Hal. 17 dari 56 hal.
64 — 8
;Bantuan dana KWD (Kewirausahaan Pedesaan) terdiri dari ;PKBM Kartini pimpinan Hj.Badariah sejumlah Rp.32.000.000,;Bahwa jumlah bantuan dana Block grant yang diterima oleh 10 lembaga jumlahseluruhnya Rp.490.500.000,(empat ratus sembilan puluh juta lima ratus riburupiah);Bahwa Terdakwa dan Syarkowi telah memberitahukan pada pimpina lembagabahwa dana bantuan block grent yang diterima segera disetorkan yang 10 persenuntuk Diknas Propinsi Sumsel diserahkan kepadanya dan yang 10 persen untukDiknas Kota
terhadap PKBM Kartini sendiri tidak punya izin dalam hal perikanandan tidak ada anak didik dalam bidang perikanan namun untuk mendapatkan danaKWD Terdakwa mempergunakan PKBM Kartini dan Terdakwalah yang mengatursemua yang ada pada PKBM Kartini;Bahwa dana LKP Ismi salon yang dikelola oleh Terdakwa untuk urus izin sejumlahRp. 10.300.000,;Bahwa dana LKP Aisyah yang ada di Terdakwa sejumlah Rp.11.900.000, karenayang mengatur keuangan di LKP Aisyah adalah anak kandung Terdakwa sendiri ;Bahwa dana setoran pimpina
Prima One sejumlahRp.7.325.000,;7 Anita Arianti pimpinn LKP YKPP sejumlahRp.11.100.000,;8 Usman Abdullah pimpinan LKP Ismi salo sejumlahRp.5.500.000.;9 Sari Agustina pimpinan LKP Sari seyumlah Rp.5.250.000.;10 Bahwa ada dana yang dikelola PKBM Kartini yang adapada Terdakwa sejumlah Rp.11.887.500,;11 Bahwa dana LKP Ismi salon yang dikelola oleh Terdakwauntuk urus izin sejumlah Rp.10.300.000,;12 Bahwa dana LKP Aisyah yang ada pada Terdakwa sejumlahRp.11.900.000,;Menimbang, bahwa jumlah dana setoran pimpina
ROKIYAH
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
238 — 121
Mekanisme Pemeberian Sanksi), Pasal 10 ayat (2)tentang Pembelaan Diri), Tergugat tidak ada menyebutkan dengan jelas danterang pasal dan ayat mana yang telah Penggugatlanggar, dan seandainyapun benar ada quod noon, Tergugat samasekali tidak member kesempatankepada Penggugat untuk mengajuka Pembelaan Diri seperti yangdimaksudkan dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (2) AD/ART Partai NasDem;Bahwa, dari itu Penggugat sebagai bawahan (anggota partai) sangatmerasakan kesewenangwenangan Tergugat sebagai atasan (pimpina
30 — 17
Roudatul Mubarokah yang dipimpin oleh terdakwa ;Bahwa, Pemberangkatan calon jemaah haji sebanyak 100 orang untuk tahun 2010dan 86 orang untuk tahun 2011 telah dilaporkan atau didaftarkan oleh terdakwa keKantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;Bahwa, PT Al Haramain pimpina terdakwa tidak dibenarkan untuk melakukanperekrutan dan memberangkatkan calon jemaah haji non quota ;Bahwa, dasar hukum PT.
391 — 161
tanah sebelum dikerjakan sebelahbarat berjurang kedalamnya sekitar 2030 m berbatasan dengansungai ;e bahwa saksi tidak ikut dalam pembuatan perjanjian antara Penggugatdengan Para Tergugat dan saksi hanya melihat lokasinya saja ;Menimbang, bahwa pihak para tergugat melalui kuasa hukumnya telah pulamengajukan saksisaksi didepan persidangan, sebagai berikut :Keterangan Saksi 1 BRURY SUGI HARDHONO ( tidak disumpah ) :bahwa saksi bekerja di Kawasan Industri Candi dibagian ukur tanah sejaktahun 2008 , pimpina
311 — 113
Merujuk kedua Putusan MA RI tersebut maka Kepengurusan PPP dibawah pimpina Rohmahurmuzy adalah tidak, dan sah adalahKepengurusan dibawah pimpinan Djan Faridz selaku Ketua Umum;e.
Siswoko,SH
Terdakwa:
Rudi Setiawan
204 — 97
(tiga juta dua ratussembilan puluh dua ribu rupiah) selama jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan, sudah berjalan 7 (tujuh) dengan penjelasan 4(empat) bulan telah dibayar dan 3 (tiga) bulan belum dibayarserta menurut perhitungan dari pihak BFI Terdakwa masih harusmembayar hutang ke BFI sejumlah Rp120.000.000,00 (seratusdua puluh juta rupiah).Bahwa atas penjelasan tersebut kemudian Saksi menghubungiPimpinan BFI dan meminta agar ada keringanan pembayaranhutang dari pihak BFI ke Terdakwa dan dari pimpina
99 — 30
Aswinardi , (Bukti P2) ;3.Foto copy Inter Office Memo Nomor 17/ASM/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014,(Bukti P3);4.Foto copy surat pemberitahuan Nomor 003/IOM/AS/IV/2014 tanggal 16April 2014, (Bukti P4) ;5.Foto copy surat Nomor 010/HRA/017/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihaltanggapan, (Bukti P5) ;6.Foto copy surat keterangan pasien Nomor 1240 / Yanmed / RSIAHBG / V /2014 tanggal 19 Mei 2014, (Bukti P6) ;7.Foto copy risalah perundingan antara PUK SPSI dan Pimpina Perusahaantanggal 20 Juni 2014, (Bukti
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TJIPTO HARYONO
83 — 47
Bhakti Kesejahteraan Tetap Jiwa hsoi PL Pimpina Komisi JumlahSpirast nTi=8+ 12=3+..1 3 4 5 6 7 8 9 ete me25,000.00 3400.0 17.000. 20.400. 82.912.801 Miyono, Bsc. 6 24.360.000 5.152.800 8.000.000 632.000 bo a 2 on 2 Yose Rianto 25000.0% 16.800.000 4.578.240 8.000.000 632.000 1298 *e20% Seesact3.
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
201 — 100
Anggaran RumahTangga (ART), yang menyatakan:Pasal 21 AD: 72222222 nnn nnn nn nn nnn n nnnWewenang dan kewajiban Pimpinan Cabang;Halaman 13 dari95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.(1)(2)Pimpina Cabang sebagai badan pelaksana organisasi ditinggakt cabang bersifat kolektif, berwenang untuk:a.Menentukan kebijaksanaan organisasi di tingkat cabangbedasrkan aspirasi anggota, anggaran dasar danAnggaran Rumah Tangga, Keputusan musyawarah danrapat tingkat nasional, tingkat daerah, maupun tingkatcabang