Ditemukan 1963 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-06-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PNPlk
Tanggal 23 Nopember 2015 — MENSIH, S.Pd.
5911
  • Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakatmiskin perdesaan dengan mendorong kemandirian dan pengambilan sertapengelolahan pembangunan, Pemerintah mencanangkan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM MandiriPerdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khususdan desa tertinggal.
    ) Mandiri yang terdiri dari PNPM MandiriPerdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khususdan desa tertinggal.Bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) tersebut berpedoman pada Petunjuk TeknisOperasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan(PNPMMP) Nomor : 414.2/3717/PMD dan Penjelasannya yang dikeluarkanoleh Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa padaDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
    ) Mandiri yang terdiri dari PNPM MandiriPerdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khususdan desa tertinggal.
    Kapuas, hasil supervisi menyimpulkan adanya penyimpangandana PNPM MP yang dilaporkan ke Ahii;Bahwa hasil dari audit ahli adanya penyimpangan yang dilakukan olehTerdakwa selaku ketua UPK yakni tidak membayarkan honor bendaharaUPK, menggunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi;Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan audit dana bergulir SimpanPinjam Perempuan (SPP) pada PNPM TA. 20132014 di Kecamatan Timpahdilakukan oleh Tim Fasilitator Kabupaten PNPMMP Kab.
    Mandiri Pedesaan PNPMMP mempunyai Tugas dantanggung jawab adalah:a.Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM MPD kepadaMasyarakat dan Aparat desa /kecamatan;.
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 18/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 17 September 2018 — M. JAMIL
8848
  • siklus dan tahapan kegiatanberjalan secara bersamaan/ paralel dengan kegiatan PNPM MandiriPerdesaan reguler yang selama ini telah berlangsung secara integrasidengan sistem perencanaan pembangunan atau musrenbang, yangdimaksudkan agar tidak terjadi perubahan atau tambahan alur proses yangdapat mengganggu siklus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secarakeseluruhan.Berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasanV tentang
    Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasanV tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, halaman 11, poin 5.2.1disebutkan bahwa Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembinapelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada desadesa di kecamatan,selain itu Camat juga bertugas untuk mengesahkan usulanusulankegiatan yang telah disepakati dalam MAD untuk didanai melalui PNPMMandiri Perdesaan, dalam bentuk Surat Penetapan Camat (SPC),dengan itu maka saksi Dra.
    Menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan termasukmusyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahanpekerjaan; Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuan pelaksanaankegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desadan menempelkan data di papan informasi;Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruhpenggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhir pelaksanaankegiatan PNPM Mandiri
    MandiriPerdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Fisik/ Perkerasan JalanVolume Kegiatan 2000 M Desa / Kelurahan Air hitam;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Perkerasan Badan JalanJenis Kegiatan 3 M x 1000 M Desa Sanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Lening/ Perkerasan/Jembatan Volume kegiatan 300 M/ 500M/ 3 x 10 M DesaSanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan TA. 2014
    Mandiri PerdesaanTA. 2014 Jenis kegiatan Fisik/ Perkerasan Jalan Volume Kegiatan2000 M Desa / Kelurahan Air hitam;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanTA. 2014 Jenis kegiatan Perkerasan Badan Jalan Jenis Kegiatan 3 Mx 1000 M Desa Sanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanTA. 2014 Jenis kegiatan Lening/ Perkerasan/ Jembatan Volumekegiatan 300 M/ 500M/ 3 x 10 M Desa Sanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanTA. 2014
Register : 14-05-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 September 2012 — YOYOK SASOETYO Als YOYOK Bin BACHTIAR dan PETRUS Bin HALIS MIDEN
5819
  • terdapatdalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaanadalah: Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan dikecamatan b Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;c Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan yangbersifat keuangan maupun non keuangan; d Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;e Melakukan pembinaan terhadap kelompok
    terdapatdalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaana Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan diKecamatan ;b Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;c Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan yangbersifat keuangan maupun non keuangan; d Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;e Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
    Mandiri yang Terdakwa Iselewengkan;Bahwa Terdakwa I mengambil uang dari PNPM Mandiri secara bertahap,1.
    Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa II sebagai pengurus UPK yang terdapat dalamPenjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaanadalah: a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan diKecamatan;b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksikegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan yangbersifat keuangan maupun non keuangan;d.
    Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan diKecamatan; b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksikegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan yangbersifat keuangan maupun non keuangan;d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam ;154f.
Putus : 23-02-2012 — Upload : 19-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 2/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 23 Februari 2012 — BAMBANG BARMANTO Bin RINTO DARMONO
7743
  • Leb untukmengambilkan dana bantuan dari PNPM Mandiriuntuk pembangunan fisik gedung TK DesaKalinanas ke rumah saksi Sugeng, setelah Sdr.Ashori berhasil kKemudian Sdr.
    Ashori menyerahkandana bantuan dari PNPM = Mandiri untukpembangunan fisik gedung TK Desa Kalinanassebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah )tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan danabantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunanfisik gedung TK Desa Kalinanas sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) untukkepentingan Terdakwa sendiri sehinggapembangunan gedung TK tidak dapat dilaksanakanBahwa perbuatan Terdakwa menggunakan danabantuan dari PNPM Mandiri untuk
    PNPM Mandiri untuk simpan pinjam perempuan Rp.24.000.000,00 ;c. PNPM Mandiri pembangunan fisik gedung TK, Rp.15.000.000,00 ;d.
    Ashori menyerahkandana bantuan dari PNPM Mandiri untukpembangunan fisik gedung TK Desa Kalinanassebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah )tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan danabantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunanfisik gedung TK Desa Kalinanas sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) untukkepentingan Terdakwa sendiri sehinggapembangunan gedung TK tidak dapat dilaksanakanBahwa perbuatan Terdakwa menggunakan danabantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunanfisik
Register : 26-08-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 159 / Pid.Sus / TPK / 2015/ PN.Bdg.
Tanggal 18 Januari 2016 — KAKAY ROKAYAH.
4813
  • Sukabumi.Surat Bupati Sukabumi Nomor: 414.2/ 1252/ BPMPD/ 2009tanggal 1 Juni 2009 perihal Usulan Revisi Lokasi dan AlokasiBLM PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat danCerdas T.A. 2009.Rekapitulasi Alokasi Dana PNPM Mandiri Pedesaan DanPNPM Generasi SehatCerdas Kab.
    Pencairan Dana)Pembayaran 100 % DOK Pelatihan Masyarakat PNPM di 26Kecamatan Kab.
    Kakay (Perkara PNPM Cikidang) yang diterimatanggal 06 Januari 2015.60) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidangsebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dari Sdr. HusnaSujana (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06Januari 2015.61) Uang pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.
    Syukri Haddade(Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 10Desember 2014.62) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidangsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dari Sdr. Dapit(Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari2015.63) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidangsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dari Sdr.
    Roni(Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari2015.64) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidangsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr.Suherman (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal06 Januari 2015.65) Uang pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dari Sdr.
Register : 26-08-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 158 / Pid.Sus / TPK / 2015/ PN.Bdg.
Tanggal 18 Januari 2016 — HUSNA SUJANA , SPd.
6323
  • Sukabumi.Surat Bupati Sukabumi Nomor: 414.2/ 1252/ BPMPD/ 2009tanggal 1 Juni 2009 perihal Usulan Revisi Lokasi dan AlokasiBLM PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat danCerdas T.A. 2009.Rekapitulasi Alokasi Dana PNPM Mandiri Pedesaan DanPNPM Generasi SehatCerdas Kab.
    Pencairan Dana)Pembayaran 100 % DOK Pelatihan Masyarakat PNPM di 26Kecamatan Kab.
    Kakay (Perkara PNPM Cikidang) yang diterimatanggal 06 Januari 2015.60) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidangsebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dari Sdr. HusnaSujana (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06Januari 2015.61) Uang pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.
    Syukri Haddade(Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 10Desember 2014.62) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidangsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dari Sdr. Dapit(Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari2015.63) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidangsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dari Sdr.
    Roni(Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal 06 Januari2015.64) Uang Cicilan pengembalian pinjaman PNPM Cikidangsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr.Suherman (Perkara PNPM Cikidang) yang diterima tanggal06 Januari 2015.65) Uang pengembalian pinjaman PNPM Cikidang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dari Sdr.
Putus : 12-09-2011 — Upload : 05-03-2012
Putusan PN KETAPANG Nomor 48/Pid.B/2011/PN. KTP
Tanggal 12 September 2011 — HERRY SUHARDIANSYAH, AMd Bin A.R SAMSUDIN
12635
  • Kemudian setelah melaksanakan pencairandana tersebut, terdakwaselaku Fasilitator Teknik secarasepihak juga mengambil alih proses penyaluran dana PNPM MPyang seharusnya dilakukan oleh Ketua UPK yang mana dalampelaksanaannya terdakwa selaku Fasilitator Teknik yang secaralangsung menyalurkan dana PNPM MP ke masing masing TPK (TimPengelola Kegiatan) di desa desa penerima dana PNPM MPtanpa melibatkan Ketua UPK dan Bendahara UPK.
    MP yangdialokasikan untuk membiayai kegiatan tersebut oleh terdakwatelah digunakan untuk kepentingan pribadi maka jelas terdakwatelah memperkaya diri sendiri atau setidak tidaknyakekayaannya semakin bertambah dengan menggunakan dana PNPM MPtersebut yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan ;Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan sebagiandana PNPM MP tahun 2008 dan dana PNPM MP tahun 2009 untukkepentingan pribadi
    MP yangdialokasikan untuk membiayai kegiatan tersebut oleh terdakwatelah digunakan untuk kepentingan pribadi maka jelas terdakwatelah memperkaya diri sendiri atau setidak tidaknyakekayaannya semakin bertambah dengan menggunakan dana PNPM MPtersebut yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri 37Perdesaan ;Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan sebagiandana PNPM MP tahun 2008 dan dana PNPM MP tahun 2009 untukkepentingan
Putus : 24-02-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 24 Februari 2015 — SUKIYAH Binti (Alm) PARDIMAN
6422
  • ) Mandiri Perdesaan.14. 1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.15. 1 (satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.16. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2011 yang disusun oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pasuruhan.
    17. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2012 yang disusun oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pasuruhan.18. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Identifikasi, Validasi dan Pemetaan Kelompok SPP-UEP Kecamatan Karangkobar Tahun 2012.19. 1 (satu) bendel Pengajuan Dana Cosharing.20. 1 (satu) bendel berkas pengajuan pencairan bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MP Tahun 2011.21. 1 (satu) bendel berkas pengajuan
    pencairan dokumen PNPM tahu 2012.22. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus PNPM-MPd TA 2014 dan Musyawarah Antar Desa 2 (MAD sosialisasi) PNPM-MPd TA 2015.23. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Kelompok SPP-UEP.24. 1 (satu) bendel Progres Pengembalian SUKIYAH ROLIYAH.25. 1 (satu) bendel SPC TA 2011 2012.26. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Nomor : 414.2 /06/PNPM-MP-KRB/I/2011 Tentang Penetapan
    Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Karangkobar beserta lampiran-lampirannya.27. 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan SPP-UEP TA 2011-2012.28. 1 (satu) bendel Kwitansi Penyaluran Dana SPP UEP.29. 1 (satu) bendel tanda setoran SPP bulan Januari s/d Desember 2011.30. 1 (satu) bendel tanda setoran UEP bulan Januari s/d Desember 2012.31. 2 (dua) Buku Tabungan BRI Simpedes No.
    Rek : 6618-01-008075-53-9.33. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi UEP Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2010.- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) - Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah)Seluruh Surat dan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa ROLIYAH Binti SUMANTO DAHYAR. 8.
    ) Mandiri Perdesaan.1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.1 (satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk'Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2011yang disusun oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pasuruhan.1 (satu) bendel Surat
    Sumber dana PNPM MP adalahberasal dari APBN maupun APBD.= Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP tahun 2008 adatiga yaitu :a. Kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat ( Kesehatanatau pendidikan ) atau peningkatan kapasitas / keterampilankelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarahdesa khusus perempuan ;b.
    Tujuaan Umum PNPM MP adalahmeningkatkan kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakatmiskin di perdesaan denganmendorong kemandirian dalampengambilan dan pengelolaanpembangunan ;b. Angka 1.5.2. Sasaran PNPM MPdimana disebutkan bahwakelompok sasaran adalah :a. Masyarakat miskin di Perdesaan,b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,17c. Kelembagaan pemerintah lokal.a. Angka 1.7.2 Kriteria dan JenisKegiatan dimana disebutkan jeniskegiatan yang dibiayai melaluiBLM PNPM MP adalah sebagaiberikut :.
    Musyawarah Antar Desa ( MAD ) Sosialisasi, merupakanpertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan prinsipkebijakan prosedur maupun halhal lain yang berkaitan denganPNPM MP serta untuk menentukan kesepakatan antar desadalam melaksanakan PNPM MP ;. Musyawarah Desa ( Musdes ) sosialisasi, yang merupakanpertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi ataupenyebarluasan informasi PNPM MP di desa ;.
    Verifikasi usulan, merupakan tahapan kegiatan yang bertujuanuntuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan darisetiap desa untuk didanai PNPM MP.Musyawarah Antar Desa ( MAD ) Prioritas Usulan, adalahpertemuan di Kecamatan yang bertujuaan membahas danmenyusun peringkat usulan kegiatan,Musyawarah Antar Desa ( MAD ) Penetapan Usulan adalahmusyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yangakan didanai melalui PNPM MP..
Putus : 03-11-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 3 Nopember 2014 — MOHAMMAD HASAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
3411
  • Simpan Pinjam Kelompok SPP yang telah divalidasi --------54. 1 (satu) bendel Slip Setoran / kwitansi SPP Desa Kramat --------------------55. 1 (satu) bendel fotocopy Slip Setoran UEP dan SPP Desa Sembilangan 56. 1 (satu) lembar Slip Setoran Kelurahan Pangeranan ---------------------------57. 1 (satu) bendel Pernyataan Rincian Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sub Item Dana SPP & UEP Pada UPK Kec.
    Bangkalan 2005-2008 oleh Jeni Novita Charolin, SE yang ditanda tangani oleh Jeni Novita Charolin, SE tertanggal 08 Mei 2014. ----------------------------------------------------------------59. 1 (satu) bendel Uraian Keterkaitan antara Jeni, Hasan dan atau Rachmat dalam Tindakan Korupsi Penyalahgunaan Dana UPK PPK / PNPM Kec.
    Bangkalan Berdasarkan Keterangan dari Jeni Novita Charolin, SE yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jeni Novita Charolin, SE tertanggal 08 Mei 2014 ------------------------------------------------------------60. 1 (satu) bendel Pernyataan Rincian Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sub Item Dana SPP & UEP Pada UPK Kec.
    .; -------------------------------62. 1 (satu) bendel Ikhtisar Penyalahgunaan Dana PNPM Perdesaan (dahulu PPK) Sub Item UEP pada UPK Kec. Bangkalan Periode 2005-2008 oleh tersangka Jeni Novita Charolin, SE selaku Bendahara UPK Kec. Bangkalan dengan total Rp. 329.376.680,- --------------------------------63. 1 (satu) bendel Ikhtisar Penyalahgunaan Dana PNPM Perdesaan (dahulu PPK) Sub Item SPP pada UPK Kec.
    Bangkalan 2005 -------------------------85. 1 (satu) bendel fotocopy surat No. 46/ PNPM-MP/ FAS-BKL/ VIII/ 2012 tanggal 01 Agustus 2012 Perihal Progres Penanganan Kec. Bangkalan86. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Hasil Pendataan Ulang Permasalahan Keuangan di UPK Kec.
    Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan BangkalanKab.
    Bangkalan),dana / uang PNPM Perdesaan UPK. Kec.
    Perdesaan (PNPM MPd) ditingkat kecamatan (dalam hal ini UPK Kec.
Putus : 04-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1315 K/PID.SUS/2012
Tanggal 4 Oktober 2012 — Nur Azizah, SE binti H. Mahmud
2414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM MPmempunyai kegiatan berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik danpembangunan ekonomi yang berupa memberi pinjaman uang kepadaperempuan (Simpan Pinjam Perempuan).Bahwa sumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri(PNPM) masyarakat Perdesaan berdasarkan Petunjuk Operasional (PNPM)Mandiri Perdesaan dalam Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan MasyarakatDesa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 414.2/3717/PMDtanggal 5
    Surat Perintah Pencairan Dana nomor 9402030/118/112/2010tanggal 12 Juli 2010 dari Bendahara Umum Negara untuk pembayaranTahap Il (20%) APBN BLM KEGIATAN PNPM MP TA. 2010 untukKecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang sebesar Rp 400.000.00,00(empat ratus juta rupiah) dan ditransfer ke rekening Britama unitWarungpring nomor 59910100073502 atas nama BLM PNPM MPKecamatan WARUNGPRING.c.
    sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM MPmempunyai kegiatan berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik danpembangunan ekonomi yang berupa memberi pinjaman uang kepadaperempuan (Simpan Pinjam Perempuan).Bahwa sumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri(PNPM) masyarakat Perdesaan berdasarkan Petunjuk Operasional (PNPM)Mandiri Perdesaan dalam Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan MasyarakatDesa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal
    Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana nomor 9383620/118/112/2010tanggal 27 Mei 2010 dari Bendahara Umum Negara untuk pembayaranTahap 1 (40%) APBN BLM KEGIATAN PNPM MP TA. 2010 untukKecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang sebesar Rp 800.000.00,00(delapan ratus juta rupiah) dan ditransfer ke rekening Britama unitWarungspring Nomor 59910100073502 atas nama BLM PNPM MPKecamatan Warungspring.b.
    Berdasarkan Surat Perintah dana nomor 9402030/1 18/112/2010 tanggal 12Juli 2010 dan Bendahara Umum Negara untuk pembayaran Tahap II (20%)APBN BLM KEGIATAN PNPM MP TA. 2010 untuk Kecamatan WarungpringKabupaten Pemalang sebesar Rp 400.000.00,00 (empat ratus juta rupiah)dan ditransfer ke rekening Britama unit Warungpring nomor59910100073502 atas nama BLM PNPM MP Kecamatan Warungpring.c.
Register : 13-03-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 13 Juli 2015 — DADANG WAHYUDIN BIN (ALM) SUHIDIN
4732
  • TOHER, dalam Pengelolaan dana Bidang Ekonomi Progra PNPM Mandiri di Kec.Sukanagara saksi berperan sebagai Ketua Pokmas Bina Sejahtera 1 Ds.
    Sukanagara tersebut, sebagai Sekretaris UPKProgram PNPM Mandiri di Kec.
    Cianjur sejak 14 September 2010 s/d sekarangberdasarkan SK Kepala badan Pemberdayaan masyarakat desa (BPMD)/BPMPD, dimana tugasdan fungsi PJOKab adalah:Sebagai pelaksana harian tim kordinasi PNPM mandiri perdesaan Kabupaten dan kepalasecretariat PNPM Mandiri perdesaaan kabupaten.Bertanggung javab atas penyelenggaraan Operasional kegiatan dan keberhasilan seluruhkegiatan PNPM mandiri perdesaan di kabupaten.Melaporkan hasil penyusunan SAI kepada secretariat nasional PNPM Mandiri perdesaanmelalui Tim
    Koordinasi PNPM Mandiri perdesaan provinsi per bulan.Melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM mandiri perdesaan didaerahnya.Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM mandiri perdesaaan yang meliputi aspekkegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian danpelestarian.Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan masalahmasalah dan penyelesaian.Membuat laporan periodic dan incidental kepada tim koordinasi PNPM mandin perdesaankabupaten.Mengavasi
Register : 06-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Unr
Tanggal 6 Desember 2016 — Dyah Susilastuti Binti Alm Soekisman
4310
  • Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah buku kas laporan keuangan PNPM ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Desa Randu Gunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang; Tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500; (dua ribu lima ratus rupiah) ;
    Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku kas laporan keuangan PNPM (ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat) Desa Randu Gunting,Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang tetap terlampirdalam berkas perkara;4.
    jawaban diUPK Kecamatan Bergas berkaitan dengan dana bantuan PNPM yangditerima oleh TPK Desa Randu Gunting;Bahwa akibat peristiwa tersebut secara materi saksi tidak merasa rugiakan tetapi kehormatan saksi terusik dan saksi merasa kuatir apabilaada ketidaksesuaian antara pengeluaran dan barang yang dibeli makasaksi akan terkena imbasnya;Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk menandatangani bukukas pengeluaran keuangan dana bantuan PNPM namun saksi tidakbersedia karena saksi tidak pernah ikut
    Saksi Suroto Spd Bin Karli;Bahwa di Desa Randu Gunting, Kecamatan Bergas, KabupatenSemarang saksi selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan);Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua TPK adalahmengkoordinasikan kegiatan PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) dan melaporkan kegiatan PNPM ke unitTPK; Saksi menjadi ketua TPK sejak tahun 2012 sampai sekarangberdasarkan surat keputusan dari Kepala Desa Randu Gunting;Bahwa struktur organisasi TPK Desa Randu Gunting adalah Ketuayaitu saksi
    Sri Sukamti, yang memalsu tanda tanganadalah terdakwa di dalam buku kas laporan penggunaan dana APE(Alat Peraga Edukatif) Paud Pelita Pancasila;Bahwa pada tahun 2014, Desa Randu Gunting mendapatkan danabantuan PNPM sebesar Rp 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratusribu rupiah) untuk program APE (Alat Perga Edukatif) Paud PelitaPancasila;Bahwa TPK dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaandana PNPM ke UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dilengkapi buku kas,serah terima barang, dokumen perawatan,
    Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku kas laporan keuangan PNPM ( ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat) Desa Randu Gunting,Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.
Register : 02-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PT PADANG Nomor 5/TIPIKOR/2021/PT PDG
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : SELAMAT INDRA WIJAYA,SH,MH
Terbanding/Terdakwa : GUSNALDI,S.Hi
346167
  • Hi tetap berada dalam tahanan;
  • Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. Asli 1 (satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Petunjuk Teknis Operasional/PTO yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
  2. Asli 1 (satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Penjelasan yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
  3. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana bergulir yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
  4. Asli dokumen Surat Penetapan Camat (SPC) Pariangan Unit Pengelola Kegiatan/UPK Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2008 s/d tahun 2014.
  5. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Tanah Datar tentang pengangkatan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan/UPK Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2014.
  6. Asli Berita Acara Musyawarah Antar Nagari tentang pengangkatan Pengurus Badan Kerjasama Antar Nagari/BKAN PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah datar tahun anggaran 2013.
  7. Asli 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli bidang tanah dimaksud antara Rober Aniza DT Talanai Sati selaku perwakilan Unit Pengelola Kegiatan/UPK kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datar dengan penjual an. Bambang Antasena.
  8. Asli kwitansi hari kamis tanggal 5 Maret 2015 tentang penyerahan uang pembelian tanah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Antasena dan RA. DT. Talanai.
  9. Asli dokumen Laporan tutup buku tahun 2014 Unit Pengelola Kegiatan/UPK Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datar.
  10. Asli 1 (satu) lembar Surat tanda terima nomor : 03/2015 pada kantor Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Septidarson, SH, M.Kn.
  11. Asli dokumen warkah Sertipikat Hak Milik No. 297 di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dengan pemilik hak atas nama Paulo Ricke.
    (PTO) PNPM MPd pada BAB Penjelasan V :Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan dalam Kriteria/oembahasan Unit PengelolaKegiatan (UPK) dan beberapa Kewenangan lainnya terkait dengan DanaPerguliran diatur dalam Standart Operasional Prosedur (SOP) PNPMtentang Dana bergulir.
    (PTO) PNPM MPd padaBAB Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan dalamKriteria/oembahasan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan beberapaKewenangan lainnya terkait dengan Dana Perguliran diatur dalam StandartOperasional Prosedur (SOP) PNPM tentang Dana bergulir.
    PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Tanah Datar dari tahun 2008 s/d tahun 2014;13) Fotocopy dilegalisir 1 (Satu) rangkap surat keputusan Bupati TanahDatar tentang pengangkatan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan/UPKKecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten TanahDatar tahun anggaran 2014;14) Asli Berita Acara Musyawarah Antar Nagari tentang pengangkatanPengurus Badan Kerjasama Antar Nagari/BKAN PNPM MandiriPedesaan Kabupaten Tanah datar tahun anggaran 2013;15) Asli sertipikat hak milik Nomor 297
    Memerintahkan barang bukti berupa:1) Asli 1 (Satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang PetunjukTeknis Operasional/PTO yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam NegeriRepublik Indonesia;2) Asli 1 (Satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Penjelasanyang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia;3) Fotocopy dilegalisir 1 (satu) bundel buku PNPM MandiriPerdesaantentang Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana bergulir yang diterbitkanoleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
    Indonesia.Asli dokumen Surat Penetapan Camat (SPC) Pariangan UnitPengelola Kegiatan/UPK Kecamatan Pariangan PNPM MandiriPedesaan Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2008 s/d tahun 2014.Fotocopy dilegalisir 1 (Satu) rangkap surat keputusan Bupati TanahDatar tentang pengangkatan Pengurus Unit PengelolaKegiatan/UPK Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2014.Asli Berita Acara Musyawarah Antar Nagari tentang pengangkatanPengurus Badan Kerjasama Antar Nagari/BKAN PNPM
Putus : 26-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 26 Juni 2013 — ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN
4318
  • Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kab.Blora.f. Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri,Kecamatan Jepon.g. Surat Pernyataan ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN Yang dibuat tanggal 26 Juli 2012 yang akan melunasi tanggungan Dana SPKP dan UEP setelah dikurangi dengan nilai tanah yang dijaminkan sebesar Rp. 133.507.600,- (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah ).h.
    tahu kejadiannyasecara langsung karena saat kejadian saya belum di PNPM.
    oleh APBN dan APBD ;23Bahwa setahu saksi dana PNPM untuk kegiatan ekonomi tidak boleh dipinjambeberapa bagian oleh terdakwa.
    yaitu danaperguliran SPP dan UEP tahun 2009 ;Bahwa setahu saksi jumlah total tunggakan dana PNPM ; Rp. 603 juta.
    Kalau sudah mengembalikanpinjaman maka jumlah pinjaman bisa dinaikkan lagi ;Bahwa setahu saksi, jumlah dana PNPM yang bisa dimintakan tergantung proposalyang masuk ;Bahwa saksi lupa, jumlah pinjaman PNPM untuk Kec. Jepon ;Bahwa setahu saksi, pengembalian pinjaman yang bisa tercover jumlahnya sesuaiproposal;25Bahwa setahu saksi jumlah PNPM tahun 2009 2010 masih cukup besar ;Bahwa setahu saksi setelah tahun 2010, Kec. Jepon sudah tidak mendapatperguliran dana simpan pinjam dari PNPM lagi.
    keterangan saksi dimuka penyidik mengenai Tupoksi, Pergulirandana PNPM oleh Kecamatan adalah benar semua.
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 21 Maret 2016 — - ARLIN HARUN alias AI
519
  • Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 119/07/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang pembentukan unit pengelola kegiatan sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Gorontalo tahun 2011.7. Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 81/07/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang penepatan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan.8.
    Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 200/07/III/2013 tanggal 9 April 2013 tentang penunjukan unit pengelola kegiatan sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Intergrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionan (SPP-SPPN) dalam PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2013.9. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepeluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian dana SPKP untuk penggunaan
    dari ARLIN HARUN (Mantan Bendahara UPK).11. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian dana SPKP untuk penggunaan pribadi dari ARLIN HARUN (Mantan Bendahara UPK).12. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian dana SPKP untuk penggunaan pribadi dari ARLIN HARUN (Mantan Bendahara UPK).13. 1 (satu) bundel petunjuk teknis Operasional PNPM
    Dikembalikan kepada UPK PNPM Mandiri perdesaan Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. 7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,-(lima ribu rupiah);
    Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan meliputi := Peningkatan Infrastruktur Sarana Prasarana Desa.= Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam KelompokPerempuan (SPKP).= Peningkatan kapasitas pelaku PNPM.2.
    Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaanserta Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 157/07/AII/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS)Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan,.Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Petunjuk Teknis OperasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tanggal 5Nopember 2008, terdakwa selaku anggota UPK PNPM Mandiri Perdesaan
    Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan diKecamatan.2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baikyang bersifat keuangan maupun non keuangan.4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.5.
    Mootilango, adalah menjadi tugas dan tanggung jawabterdakwa selaku Bendahara UPK PNPM Perdesaan Kec. Mootilango Kab. Gorontalo,selanjutnya terdakwa yang pada awalnya telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuandalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, sekita awal tahun 2012 mulai timbulkeinginan terdakwa untuk menambah penghasilannya karena terdakwa merasa honor selakuBendahara UPK PNPM Perdesaan Kec.
    Gorontalodan bertentangan dengan dengan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tanggal 5 Nopember 2008adalah sebagai berikut :Poin 1 berbunyi :Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan diKecamatanPoin 2 berbunyi :Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanPoin 3 berbunyi :Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri
Register : 26-01-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 11 April 2016 — RODIAWATI, Spd Binti IBNU HAJAR
518
  • Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -1 (satu);2. Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -2(dua);3.
    Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -3(tiga).4. Asli 1 (satu) bundel Bukti Setor SPP PNPM UPK Kec. Karang Jaya tertanggal 11 Maret 2015 atas nama Penyetor :a. Zakaria sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran ke-1;b.
    Copy 1 (satu) bundel Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014;20. Copy 1 (satu) buah Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/167/BPMPD-III/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal : Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MPd Tahun 2014.21.
    Asli 1 (satu) bundel Keputusan Camat Karang Jaya Nomor : 111/KPTS/KRJ/2014 tanggal Januari 2015 tentang Penetapan Specimen Pengganti Fasilitator (PNPM-MP) TA. 2015;30. Copy 1 (satu) bundel Surat Penetapan Keputusan Camat Karang Jaya Nomor : 111/PNPM-MP UPK/KRJ/2015 tanggal Januari 2015;31. Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah MAD Khusus Kelembagaan UPK tanggal Januari 2015, Daftar Hadir, Struktur Kelembagaan UPK.32.
    Copy 1 (satu) bundel Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 perihal Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan;35. Copy 1 (satu) bundel Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2014.Semuanya dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Ahmad Syarbani Bin Bahar.7.
    Pigpernah menerima dana SPP dalam kegiatan PNPM MandiriKecamatan Karang Jaya;5.
    Mandiri diKabupaten Musi Rawas.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Kecamatan Karang Jayatersebut saksi selaku Sekretaris BPMPD Kabupaten Musi Rawas Utaraberfungsi sebagai membina kegiatan PNPM dan mensosialisasikankegiatan PNPM kalau di minta oleh UPK tersebut kalau ada izin darikepala BPMPD Kabupaten Musi Rawas Utara.Bahwa benar belum pernah Ketua UPK meminta saksi mensosialisasikankegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan Karang Jaya.Bahwa saksi mengetahui kegiatan PNPM Kecamatan Karang Jaya dariKepala
    mengecekkegiatan PNPM di Desa masingmasing.Halaman 73 dari 159 halaman Putusan Nomor 04/Pid.
    Sukril Jamil.Bahwa saksi menjelaskan Pergantian Specimen Fasilitator tersebutterjadi karena habisnya masa tugas fasilitator PNPM MandiriPerdesaan (PNPM.
    Dansetiap tahunnya dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan(SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriKecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utaratersebutdialokasikan sebesar25% dari dana PNPM.
Register : 18-07-2013 — Putus : 26-08-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 61/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 26 Agustus 2013 — Pembanding/Terdakwa : SIH PUJI ASTUTI, Amd
Terbanding/Jaksa Penuntut : BAMBANG PUTRA SANTOSO, SH
5029
  • Buku Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
  • Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.
  • Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus tentang laporan keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo No: 700.3/25/KS/2012 tanggal 05 Juli 2012.
  • Rekapan Pencairan BLM dan Perguliran tahun 2006 s/d 2010.
    1. Berkas Pencairan dana BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.
    2. Berkas Dokumen Pencairan Dana BLM II (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.
    3. BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.
    4. Berkas pencairan dana BLM Tahap II (Lokasi Lanjutan 2008 PNPM-MP) tahun 2009.
    5. Berkas pencairan dana BLM tahap III (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.
    6. Pencairan dana dana BLM III APBN (Lokasi Lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2010.
    7. Berkas Pencairan dana BLM APBN-P (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2011.
    8. Berkas Pencairan tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan).
    9. Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No : 36 tanggal 15 September 2005.
    10. Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM MANUNGGAL Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.
    11. 1 (satu) Bendel Dokumen pemilu BKM periode 2010 2012 BKM Manunggal Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.
      Mandiri Perkotaan.Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan HasilPemeriksaan Kasus tentang laporan keuangan PNPM Mandiri PerkotaanKabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec.
      ) tahun 2010.Berkas Pencairan dana BLM APBNP (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)tahun 2011.Berkas Pencairan tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM MandiriPerkotaan).Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No : 36 tanggal 15September 2005.Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM MANUNGGAL Kel.
      MandiriPerkotaan) tahun 2010.Berkas Pencairan dana BLM APBNP (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)tahun 2011.Berkas Pencairan tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM MandiriPerkotaan).Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No : 36 tanggal 15September 2005.Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM MANUNGGAL Kel.
Register : 18-01-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
Tanggal 4 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ANDREW MAULIA SEMBIRING, SH
Terdakwa:
M. JAMIL
6625
  • (satu) bundel foto copy Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan & MP3KI TA. 2014 Nomor : 412.2-262/BPMDK/2015 tanggal 06 Februari 2015;
  • 1 (satu) lember Rekening Koran An.
    / Kelurahan Air hitam;
  • 1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Perkerasan Badan Jalan Jenis Kegiatan 3 M x 1000 M Desa Sanggalima;
  • 1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Lening/ Perkerasan/ Jembatan Volume kegiatan 300 M/ 500M/ 3 x 10 M Desa Sanggalima;
  • 1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan TPT (Tembok Penahan
    Langkat Tanjung Pura 28 Agustus 2014;
  • 1 (satu) bundel MAD Khusus Nomor 412.2-82/PMP/2014 tanggal 17 Maret 2014;
  • 1 (satu) bundel Surat Pernyataan;
  • Daftar Hadir MAD Khusus PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2014 Kecamatan Gebang;
  • 1 (satu) lembar Pengaduan Suplier Nomor : 26/PNPM-MP/GBG/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014;
  • 1 (satu) bundel PNPM Mandiri Perdesaan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) Form.61 tanggal 29 Desember 2014;
  • 1 (satu
    Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
  • 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00086/MP3KI-Gebang tanggal 17 Oktober 2014;
  • 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00114/BLM-Gebang tanggal 04 Desember 2014;
  • 1 (satu) Lembar Petunjuk Teknis Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2014 PNPM MANDIRI PERDESAAN SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SP2) Nomor
    : 001/MP3KI/GBG/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 (asli);
  • 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2014 PNPM MANDIRI PERDESAAN SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SP2) Nomor Kontrak : 001/MP3KI/GBG/VI/2014 Tanggal 30 Juni 2014, Tanggal ADD : 013/AD-MP3KI.GEBANG/BPMDK/2014 tanggal 01 Oktober 2014 (asli).
    siklus dan tahapan kegiatanberjalan secara bersamaan/ paralel dengan kegiatan PNPM MandiriPerdesaan reguler yang selama ini telah berlangsung secara integrasidengan sistem perencanaan pembangunan atau musrenbang, yangdimaksudkan agar tidak terjadi perubahan atau tambahan alur proses yangdapat mengganggu siklus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secarakeseluruhan.Berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasanV tentang
    Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasanV tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, halaman 11, poin 5.2.1disebutkan bahwa Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembinapelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada desadesa di kecamatan,selain itu Camat juga bertugas untuk mengesahkan usulanusulankegiatan yang telah disepakati dalam MAD untuk didanai melalui PNPMMandiri Perdesaan, dalam bentuk Surat Penetapan Camat (SPC),dengan itu maka saksi Dra.
    Menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan termasukmusyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahanpekerjaan; Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuan pelaksanaankegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desadan menempelkan data di papan informasi;Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruhpenggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhir pelaksanaankegiatan PNPM Mandiri
    MandiriPerdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Fisik/ Perkerasan JalanVolume Kegiatan 2000 M Desa/ Kelurahan Air hitam;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Perkerasan Badan JalanJenis Kegiatan 3 M x 1000 M Desa Sanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Lening/ Perkerasan/Jembatan Volume kegiatan 300 M/ 500M/ 3 x 10 M DesaSanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan TA. 2014
    Mandiri PerdesaanTA. 2014 Jenis kegiatan Fisik/ Perkerasan Jalan Volume Kegiatan2000 M Desa/ Kelurahan Air hitam;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanTA. 2014 Jenis kegiatan Perkerasan Badan Jalan Jenis Kegiatan 3 Mx 1000 M Desa Sanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanTA. 2014 Jenis kegiatan Lening/ Perkerasan/ Jembatan Volumekegiatan 300 M/ 500M/ 3 x 10 M Desa Sanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanTA. 2014
Register : 22-07-2011 — Putus : 21-12-2011 — Upload : 31-01-2012
Putusan PN POSO Nomor 244/PID.SUS/2011/PN.PSO
Tanggal 21 Desember 2011 —
11520
  • M MontieliBendaha Guseltin laentu, kemudian padara : tanggal 13 April digantikan olehSaiman samaliwuFasilit Jon Sumbateator Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis OperasiaonalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan Oleh KementrianDalam Negeri Republik Indonesia, disebutkan bahwaTujuan PNPM = Mandiri Perdesaan adalah a.
    ROLI LAENTU Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangansehubungan dengan terdakwa sebagai kontraktordalam pengelolaan program PNPM = Mandiri; Bahwa sepengetahuan saksi program PNPM Mandiriada RAB nya; Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaanprogram tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi dalam PNPM Mandiri ada2 item pekerjaan yaitu' pembersihan dan penggaliansungai; Bahwa dalam RAB ada dianggarkan untuk pengadaaneksavator; Bahwa nilai anggaran program PNPM Mandiri tersebut sebesar Rp. 86.650.000, ;
    MUNDAR SALUKQ Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungandengan masalah PNPM Mandiri; Bahwa cara dana PNPM Mandiri bisa turun ke desayaitu. atas usulan masyarakat desa setelah itudimusyawarahkan ke forum desa untuk pencairandana tersebut.
    Kemudian diusulkan ke Camat danCamat yang meneruskan usulan dengan melihat desamana saja yang bisa menerima PNPM Mandiri; Bahwa dana PNPM Mandiri sebesar sebesar Rp.75.000.000, untuk pembangunan fisik; Bahwa untuk pembangunan fisik diatas dana diatasRp. 15.000.000 harus melalui proses pelelangandan proyek di desa bunta layak untuk dilelangdengan nilai kegiatan sebesar Rp. 75.000.000, ; 33Bahwa Penggunaan alat berat harus melaluipersetujuan masyarakat.
    MEIDEL MONTILEI,; Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa terlibatmasalah PNPM di Desa Bunta sehubungan denganpekerjaan penggalian sungai yang terbus di kuala; Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan PNPMtersebut; Bahwa saksi tidak tahu kapan pekerjaan dimulai; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesawal kegiatan PNPM; Bahwa sepengetahuan saksi PNPM tersebutdikerjakan dengan menggunakan escavator dan yangmengerjakan sebagaian masyarakat Desa Bunta; Bahwa isteri saksi pernah' ikut~ kerja dalampemarasan
Putus : 11-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K / Pid.Sus / 2013
Tanggal 11 Maret 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung ; ARI LESPIANA Als. ARI BINTI RUSLAN
1411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;e Bahwa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaandananya bersumber dari APBN 80% dan APBD 20% untuk kegiatan SPP(Simpan Pinjam Perempuan). Kemudian berdasarkan Surat KeputusanHal. 2 dari 21 hal. Put.
    laporan kKeuangan, memegang semua rekeningbank dana PNPM MP, memegang uang kas dana PNPM MP, mengeluarkanuang atas persetujuan Ketua, membuat perencanaan keuangan dananggaran, mengisi formform laporan keuangan;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 BLM dana kegiatan untuk SPPdisalurkan/diserahkan oleh Ketua UPK Kecamatan Muara Kuang kepada 10(sepuluh) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Kecamatan Muara Kuangdengan total penyaluran dana sebesar Rp.95.000.000,;Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009 BLM dana kegiatan
    ;e Bahwa bantuan Langsung Mandiri (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dananyabersumber dari APBN 80% dan APBD 20% untuk kegiatan SPP (SimpanHal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 289 K/Pid.Sus/2013Pinjam Perempuan).
    ;e Bahwa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaandananya bersumber dari APBN 80% dan APBD 20% untuk kegiatan SPPHal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 289 K/Pid.Sus/2013(Simpan Pinjam Perempuan).
    Nomor 289 K/Pid.Sus/20132. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Ol Nomor : 21/KEP/BPMD/2008tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan.3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ol Nomor : 85/KEP/BPMD/2009 tentang nama Anggota Tim Pengelola kegiatan (UPK) DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) tahun 2009.4. 4