Ditemukan 23199 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2073/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
233 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
233 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agung Nomor 652/B/PK/PJK/2012, tanggal 25Maret 2013 juncto Put.33348/PP/M.XIII/99/2011, tanggal 19 Agustus2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua denganpetitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon Majelis Hakim agar mengabulkanpermohonan gugatan yang diajukan Penggugat yakni membatalkan SuratTergugat tentang Surat Pemberitahuan Tidak Terdapat Pembayaran Pajakyang Seharusnya Tidak Terutang dan memutuskan agar Tergugatmengembalikan PPh
Pengadilan Pajak a quo serta mengadilikembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena incasu Pertama, Bahwa bukti baru (novum) yang barudiperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu TermohonPeninjauan Kembali/Penggugat) adalah konten yang PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat)kutip dari website resmi Dirjen Pajak(htto:/Awww. pajak.go.id/content/seripphpajakpenghasilanataspengalihanhakatastanahdanataubangun an) pada bagian dikecualikan dari kewajiban pembayaran/ pemungutan PPh
angka 5dimana disebutkan bahwa dalam rangka penggabungan, peleburan, danpemekaran usaha dengan nilai buku, berdasarkan SKB dikecualikan daripembayaran/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
Putusan Nomor 2073/B/PK/Pjk/2019rangka pemekaran usaha tidak terutang PPh Final (ada 5 (lima)) lokasitanah dan/atau bangunan milik Pemohon PeninjauanKembali (dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat)yang diketahui telah memperoleh SKB pemotongan PPhFinal atas penghasilan dari pengalinan hak atas tanahdan/atau bangunan dalam rangka pemekaran usaha).Ketiga, bahwa atas kegiatan usaha yang melakukanpenggabungan, peleburan, dan pemekaran usahaPenghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
dalamrangka penggabungan, peleburan atau pemekaranusaha sepanjang Pemohon Peninjauan Kembali ke2 telah memilikiSKB pemotongan PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hakatas tanah dan/atau bangunan dari Tergugat maka tidakterutang Pajak Penghasilan, termasuk PajakPenghasilan sebesar 5% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis HakimAgung pada tingkat Judex Jurisch I!
Putus : 20-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3489 B/PK/PJK/2022 Tanggal 20 Juli 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI NITROTAMA KIMIA
87 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3034 B/PK/PJK/2022 Tanggal 29 Juni 2022 — PT FENG TAY INDONESIA ENTERPRISES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4101/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT SINGAPORE PETROLEUM SAMPANG LTD
259 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
259 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUBSEA 7 INDONESIA (d/h PT. ACERGY INDONESIA)
36 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
6.811.371.867,00 dengan perincian dalam di bawah ini: Uralan Semula Ditambah Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp)Penghasilan Netto 51.076.003.229,00 0,00 51.076.003.229,00Kompensasi Kerugian 31.798.601.644,00 0,00 31.798.601.644,00Penghasilan Kena Pajak 19.277.401.585,00 0,00 19.277.401.585,00PPh Terutang 5.036.251 .526,00 0,00 5.036.251.526,00Kredit Pajak 433.973.238,00 0,00 433.973.238,00PPh Kurang (Lebih) Bayar 4.602.278.288,00 0,00 4.602.278.288,00Sanksi Administrasi 2.209.093.579,00 0,00 2.209.093.579,00Jumlah PPh
Nomor 1145/B/PK/PJK/2016Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi Peredaran Usaha hanyasebesar Rp 7.472.719.470,00 yang berasal dari penelitian SSP Pemungut PPNsebesar Rp 747.271.947,00;Bahwa dari SSP lembar ke6 yang telah distempel "Sesuai Dengan Aslinya"oleh Bank CIMB Niaga sebagai bank tempat pembayaran, telah dilakukanpenelitian sebagai berikut: Nama penyetor dalam SSP dari BUT Chevron Indonesia Company NPWP01.001.262.3081.000 (Pemungut Pajak) yaitu Ruby Della telah diteliti danSPT Tahunan PPh
/MP3 padaportal DJP karena diketahui bahwa terdapat pembayaran PPN kepadaPemungut PPN untuk masa Desember 2008 sebesar Rp 747.271.947,00 yangtelah dilaporkan di dalam SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2007 dan 2008,demikian juga rincian Faktur Pajak atas SSP PPN senilai Rp 747.271.947,00telah dilaporkan di dalam SPT Masa PPN Masa September 2007, November2007, Maret 2008, April 2008, dan November 2008, dengan demikian, DPPsebesar Rp 7.472.719.470,00 tersebut tidak menjadi bagian Pelaporan SPTTahunan PPh
Badan00016/206/09/056/11 tanggal 22 November 2011 tersebut, di mana Terbandingmenghitung sanksi administrasi sebanyak 24 (dua puluh empat) bulan, dimanaoleh Terbanding atas Nomormenurut Pemohon Banding seharusnya adalah 20 (dua puluh) bulan, sehinggadengan demikian akan mengubah penghitungan pajak yang terhutangsesungguhnya;Kesimpulan;Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan di atas, berikut Pemohon Bandingsajikan perhitungan PPh Badan, berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan,SKPKB, SKDJP dan Permohonan
Badan Tahun 2007 dan Tahun Pajak 2008;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapatterdapat cukup bukti yang mendukung alasan Pemohon Bandingbahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT PPh BadanTahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak 2008, sehingga alasanTerbanding yang menganggap ada penjualan yang belum dilaporkanoleh Pemohon Banding tidak dapat dipertahankan;Bahwa Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas PenghasilanNetto Tahun Pajak 2009 sebesar Rp 7.472. 719.470,00 dari
Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3086 B/PK/PJK/2022 Tanggal 9 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
81 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — PT PRIME ENERGY SUPPLY vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
251 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
251 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan Jumlah (Rp)1 Penghasilan Netto 57.577 .686.8512 Kompensasi Kerugian 3 Penghasilan Kena Pajak 57.577 .686.8514 PPh Terutang 14.394.421.7135 Kredit Pajak 548.684.0006 PPh Kurang (Lebih) Bayar 13.845.737.7137 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 6.645.954.1028 Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 200.491.691.815 Halaman 2 dari 8 halaman.
Keterangan Jumlah (Rp)4 Penghasilan Netto 57.577.686.8512 Kompensasi Kerugian 3 Penghasilan Kena Pajak 57.577.686.8514 PPh Terutang 14.394.421.7135 Kredit Pajak 548.684.0006 PPh Kurang (Lebih) Bayar 13.845.737.7137 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 6.645.954.1028 Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 20.491.691.815 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak
Putus : 05-09-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4348 B/PK/PJK/2022 Tanggal 5 September 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JFE SHOJI STEEL INDONESIA
81 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4622/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KG BERAU PETROLEUM Ltd
308 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
308 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4115/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — PT PERTAMINA EP CEPU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
290 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PD BARAMARTA
271 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
271 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
15.017.235.144Jumlah Penghasilan Neto Komersial (7) = (5) + (6) 129.047.002.861Penyesuaian Fiskal Positif (8) 8.758.391.164Penyesuaian Fiskal Negatif (9) (867.378.196)Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (10) = (7) + (8) +(9) 136.938.015.829Kompensasi Kerugian (11) 0Penghasilan Kena Pajak (12) = (10) (11) 136.938.015.829PPh terutang (12) 34.234.503.750Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (13) 32.109.446.000PPh Kurang/(Lebih) bayar (14) = (12) (13) 2.125.057.750Sanksi Administrasi (15) 1.020.027.720Jumlah PPh
Penghasilan netto menurut Majelis Rp138.162.410.667,00Pajak Penghasilan terutang Rp 34.540.602.668,00Kredit Pajak Rp 32.109.446.000,00PPh kurang bayar Rp 2.431.156.668,00Sanksi Administrasi:Pasal 13 (2) KUP Rp 1.166.955.200,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 3.598.111.868,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis
nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp3.598.111.868,00; dengan perincian sebagaiberikut:Penghasilan netto menurut Majelis Rp 138.162.410.667 ,00Pajak Penghasilan terutang Rp 34.540.602.668,00Kredit Pajak Rp 32.109.446.000,00PPh kurang bayar Rp 2.431.156.668,00Sanksi Administrasi:Pasal 13 (2) KUPJumlah PPh
Putus : 13-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4320/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 13 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV
276 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
276 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
denganberdasarkan permohonan banding ini sebagai berikut:rincian perhitungan Keputusan Permohonan SelisihUraian Keberatan Banding(USD) (USD) (USD)Penghasilan Netto 239,628,040.00 239,555,054.00 72,986.00Kompensasi Kerugian 0.00 0.00 0.00Penghasilan Kena Pajak 239,628,040.00 239,555,054.00 72,986.00Pajak Penghasilan Terutang 71,888,412.00 71,866,516.00 21,896.00Kredit Pajak 71,866,516.00 71,866,516.00 0.00PPh Kurang/(Lebih) Bayar 21,896.00 0.00 21,896.00Sanksi Administrasi 7,007.00 0.00 7,007.00Jumlah PPh
Putusan Nomor 4320/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Penghasilan Kena Pajak USD239,563,475.00 Pajak Penghasilan terutang USD 71,869,042.50Kredit Pajak USD 71,866,516.00PPh yang kurang/(lebih) dibayar USD 2,526.50Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP USD 808.48Jumlah PPh yang masih harus dibayar USD 3,334.98Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali
trial version for further 0 days.huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD 3,334.98; dengan perincian sebagai berikut: PenghasilanNeto USD 239,563,475.00Kompensasi Kerugian USD 0.00Penghasilan Kena Pajak USD 239,563,475.00Pajak Penghasilan terutang USD 71,869,042.50Kredit Pajak USD 1,866,516.00PPh yang kurang/(lebih) dibayar USD 2,526.50Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP USD 808.48Jumlah PPh
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1320/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 16 Mei 2019 — PT LUMINARY HUTAMA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.671.923.051,00; dengan perincian sebagaiberikut :Penghasilan Netto Rp 7.345.358.376Kompensasi Kerugian Rp 421.597 .396Penghasilan Kena Pajak Rp 6.923.760.980PPh Terutang Rp 1.804.016.620Kredit Pajak Rp 674.338.883PPh Kurang (lebih) Bayar Rp 1.129.677.737Sanksi Administrasi Rp 942.245.314Jumlah PPh
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1327/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PINANG COAL INDONESIA
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPh Pasal 23 114,350 114,350b.
PPh Pasal 25 14,322 14,322Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 128,672 128,672Pajak yang tidak/kurang dibayar 91,923 44,354 47,569Sanksi administrasiBunga Pasal 13 ayat (2) KUP 33,092 15,968 17,125Jumlah PPh yang masih harus dibayar 125,015 60,322 64,694 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut108926.15/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum
Putusan Nomor 1327 B/PK/Pjk/2019Jakarta Selatan 12310 dan menetapkan Pajak yang kurang dibayar danyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:USD752, 128.00128 752,1280,00 Penghasilan Neto Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak USD752,128.00PPh terutang USD188,032.00Kredit Pajak USD128,672.00USD 59,360,00USDUSD 59,360.00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP USD 21,369.60Jumlah PPh yang masih harus dibayar USD 80,729.60 Pajak Penghasilan yang Kurang dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan
Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD 80,729.60; dengan perincian sebagai berikut:USD USD752,128.00128 752,128USD 0,00Penghasilan NetoKompensasi kerugianPenghasilan Kena Pajak cies USt752.128,08PPh terutang USD USD188,032.00Kredit Pajak USD USD128,672.00USD USD 59,360,00Pajak Penghasilan yang Kurang dibayar USDUSD59,360.00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP USD USD 21,369.60Jumlah PPh
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR BAHAGIA GAJAHMADA
214 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp2.508.279.368,00Jumlah PPh yang kurang / (lebih) di bayar ................... (Rp2.406.453.368,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Mei 2019, dengan disertai alasanalasannya yangHalaman 2 dari 8 halaman.
PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebin bayar sebesar Rp2.381.450.584,00; dengan perinciansebagai berikut:Penghasilan Neto (Rugi) Rp 407.304.744,00Penghasilan Kena Pajak Rp 407.304.744,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 101.826.000,00Kredit PajakDipotong/dipungut oleh pihak lain:PPh Pasal 23 Rp 25.002.784,00Dibayar sendiri:PPh Pasal 22 Rp 2.254.873.000,00STP (pokok kurang bayar) Rp 228.403.584,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 2.483.276.584,00Jumlah PPh
Putus : 11-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Maret 2019 — PT PANGANMAS INTI PERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyesuaian Fiskal Negatif649 425.024 Jumlah Penyesuaian Fiskal9.133.719.234 Jumlah Penghasilan Netto(101.487.843.620) Kompensasi Rugi Penghasilan Kena Pajak Pajak TerhutangKredit PajakPPh Pasal 22 1.594.200PPh Pasal 22 Dibayar Sendiri 2.977 .766.000PPh Pasal 25 331.990.791Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 3.311.350.991Jumlah PPh yang Lebih Dibayar (3.311.350.991) 2.
Putusan Nomor 582/B/PK/Pjk/2019Pajak Nomor KEP00027/KEB/WPJ.32/2016 tanggal 19 Agustus 2016tentang Keberatan SKPLB Nomor 00010/406/13/522/15 tanggal 23 Juni2015 PPh Badan Tahun Pajak 2013;3.
KEB/WP4J.32/2016 tanggal 19Agustus 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00010/406/13/522/15tanggal 23 Juni 2015, atas nama: PT Panganmas Inti Persada, NPWP01.626.220.6522.000, beralamat di Jalan Laut Jawa, Pelabuhan TanjungIntan Nomor 1, Tambakreja, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, denganperhitungan sebagai berikut: Penghasilan Netto (Rugi) Rp (77.653.880.264))Kompensasi Kerugian Rp 0(Penghasilan Kena Pajak Rp (77.653.880.264) +)PPh
Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00027/KEB/WPJ.32/2016 tanggal 19Agustus 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar PPh Tahun Pajak 2013 Nomor 00010/406/13/522/15 tanggal 23Juni 2015;5.
Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SKPLB PPh Tahun 2013Nomor 00010/406/13/522/15 tanggal 23 Juni 2015, yang diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap;Atau, dalam hal Mejelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Agustus 2018 yang pada intinya
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4326/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HERO SUPERMARKET,Tbk
325 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
325 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPh Badan Terutang I. Kredit Pajak 38.242.750.587m. PPh yang masih kurang/(lebih) dibayar (38.242.750.587) h.
Putusan Nomor 4326/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, PondokAren, Tangerang Selatan 15224, sehingga dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: Penghasilan Netto Rp (33.979.728.543,00)PPh Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 38.242.750.587,00PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang Rp (38.242.750.587,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir
Putus : 25-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — CV GAYA MASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
108 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4343 B/PK/PJK/2022 Tanggal 5 September 2022 — PT ADHITYA SERAYAKORITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
120 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-03-2021 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1159 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL
187 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap