CENDANA BAJABAHARITERGUGAT- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT BANDAR UDARA MATAHORA WAKATOBI- BANK BRI CAB. KENDARI

Perpres Pengadaan Barang Jasa yang menyatakan: ;PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila berdasarkanpenelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikankeseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaanuntuk menyelesaikan pekerjaan ; Selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (2) disebutkan:Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyediabarang/jasa : a.

PemutusanKontrak yaitu pada klausul : 39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyediatidak memenuhi kewajibannya sesuai kententuan dalam kontrak ; 39.6 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurangkurangnya 14 (empatbelas) hari setelah PPK menyampaikan pemberitahuan rencanapemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia ; Demikian pula halnya yang tercantum dalam klausul pada SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 40.

Pemutusan Kontrakoleh PPK, khususnya pada angka 40.1 huruf a, hurub b, huruf d,huruf e, huruf f, dan huruf i yang menyatakan : PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertuliskepada penyedia setelah terjadinya halhal sebagai berikut : a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampaidengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhanbarang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ;b.

PPK, dimana kesimpulan kami tidak bisasama sekali, imposibel untuk menyelesaikan pekerjaan ; Bahwa dalam melakukan analisa justifikasi teknik, kita laporkan mengenaideviasi tiap bulan kita laporkan, tapi semuanya kembali ke PPK, jadi nantisetelah beberapateguran dari PPK, barulah kita membuat justifikasi teknik ; Bahwa benar saksi memberikan justifikasi teknik itu pada tanggal 13 November2015, dengan kesimpulan saksi waktu itu adalah dengan belum terlaksananyarencana perubahan yang diajukan pihak

Bahwa kontrak paketpekerjaan kontrusksi tersebut antara PPK Bandara Matahora Wakatobi dengan PT.CENDANA BAJABAHARI pada Tahun 2015. Bahwa meskipun saksi sebagai GeneralSuperintendent (GS), tetapi saksi tidak pernah membaca ataupun melihat dokumenkontrak antara PT. CENDANA BAJABAHARI dengan pihak PPK Bandara MatahoraWakatobi, sehingga saksi tidak mengetahui nilai kontrak secara pasti.

Penggugat:
EDDY ROY LIANGGA
Tergugat:
PPK SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH I PROV KALIMANTAN TIMUR,

Penggugat:
EKA HERASKA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK

Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT.MELAWANPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM Cq KEPALA DINASPERTANIAN KABUPATEN AGAM CQ PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATANPEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTURDAN SARANA PRASARANA PERTANIAN (BANTUANKEUANGAN KHUSUS PROVINSI) PEKERJAANRABAT BETON JALAN USAHA TANI LURAHKAMPUNG CHANIAGO JORONG KAMPARCANNAGARI BATU KAMBING KECAMATAN AMPEKNAGARI KABUPATEN AGAM. Alamat: JI.

PT GUNUNG INTAN vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUANKERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Penggugat:
Yudawati
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas PUTR Kabupaten Agam, Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Penggugat:
BUDI ANDA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK

Penggugat:
PT.MULTI STRUCTURE
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen PPK
2.Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI

BAYU RACHMAD PUTRA, SH : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

) Nomor:2.2/PPKJJ/SPPBJ/EPROC/APBD/DPULBU/2014 untuk pekerjaan : Peningkatan Jalan Jurusan GuntingSaga Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Selatan, bukanlah keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undangundang RI Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa keputusan PPK Nomor 2.2/PPKJJ/SPPBJ/EPROC/APBD/DPULBU/ 2014,yang dikeluarkan oleh PPK belum bersifat final sebagaimana yang di atur dalamPasal 1

berbunyi,sebagai berikut :1 PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:a Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:1 Spesifikasi teknis Barang/Jasa;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan3.

Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;6 Bahwa dari rangkaian kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundanganundangan kepada PPK finalisasinya adalah pada saat pembuatan kontrak, yangdilakukan Tergugat (ic.

Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) dengan Pokja JasaKontruksi Bina Marga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten LabuhanbatuUtara, mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda ;23 Bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah mencampur adukkan antarakewenangan PPK dengan kewengan Pokja Jasa Kontruksi Bina Marga Unit LayananPengadaan (ULP), sehingga antara Posita gugatan dengan Petitum tidak mendukung ;24 Bahwa karena Penggugat telah menampur adukkan antara kewenangan PPK dengankewenangan Pokja Jasa

PPK), sehingga tidak ada alasanhukum untuk menjawab sanggahan yang diajukan Penggugat ;Bahwa oleh karena surat Sanggahan yang disampaikan kepada Pokja Kontruksi BinaMarga ULP Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak ditembuskan kepada PPK (ic.Tergugat) maka tidak ada dasar hukum untuk menjawabnya (sebagaimana Pasal 81Ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) ;Bahwa secara hukum Administrasi Negara Tembusan surat bermakna Dokumenpemberitahuan kepada Pejabat yang berwenang ;

Penggugat:
AMEL RIYANTO
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK

NELE BARU
Tergugat:
KADIS PU KAB LEMBATA Cq PPK Proyek Peningkatan Jln Tapobaran Atanila

Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampumenyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikankesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejakmasa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikanpekerjaan.3.

Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan suratperingatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaan pekenaan.Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1/Pat.G/2020/PN Lbt Pointb:Dalam hal keterlambatan pada angka 42.c PPK setelah dilakukan rapatbersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsungmemutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.16.Bahwa memang benar pihak Penggugat pernah beberapa kali diberikanteguran

Konsultan pengawas wajib melaporkan hasilpekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa,justru seharusnya Penggugat sebagai penyedia jasa membuat laporanprogres kemajuan fisik kepada PPK harus mendapat persetujuan darikonsultan pengawas. Dengan demikian alasan yang dijadikankonsiderans menimbang point 37 dalam Keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) Peningkatan Jalan Tapobaran Balulebong Atanila, Multy Years. Nomor : PU. 620. 02.01/SPBM/MY/VIII/2014dengan PT.

Fotocopy sesuai dengan asli surat dari PT Nale Baru kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan TapobaranBalurebongAtanila Multi Years Nomor : 015/PT.NB/V1I/2015, tanggal 20 Juni2015 ,Perihal Usulan Pergantian GS (General Superintendentsa),selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T6 ;7.

Fotocopy sesuai dengan asli surat dari PT Nale Baru kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan TapobaranBalurebongAtanila Multi Years Nomor : 016/PT.NB/VI/2015, tanggal 23 Juni2015, Perihal Penyampaian, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T7 ;8.

OLAN PUTRA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Bengkulu Selatan

Tri Karya Utama Cendana
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

KAMAR & ASSOCIATES, yangberalamat di Jalan Tuanku Nan Renceh, LubukBasung, kabupaten Agam, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 6 Agustus 2020, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk BasungNomor: 99/SK.pdt/2020/PN Lobb tanggal 23September 2020, dalam hal ini dapat bertindaksecara sendirisendiri maupun bersamasama untukdan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;LawanPemerintah Kabupaten Agam cq Kepala Dinas PertanianKabupaten Agam cq Pejabat Pembuat Komitmen(PPK

Kambing, kecamatan IV Nagari,kabupaten Agam, dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp142.566.000,00(seratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah),berdasarkan Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 520.2/01/BKKPHalaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Padt.G.S/2020/PN LbbPSPP/2018 tanggal 13 September 2018, sedangkan Tergugat merupakanKepala Seksi Lahan dan Irigasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Agam,yang walaupun bukan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

disebabkan adanya hambatan di luar kehendak ParaPihak yaitu belum turunnya dana bantuan khusus dari Pemerintah Provinsi,hal mana sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf jo Pasal 57 PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan serah terima pekerjaan baruakan dilakukan apabila pekerjaan tersebut 100 % (seratus persen) selesaisesual dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, setelah diadakanpemeriksaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

) terhadaphasilpekerjaan itu, dan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara SerahTerima oleh PPK dan Penyedia Barang/Jasa tersebut;Menimbang, bahwa Bukti P3 tersebut merupakan bukti yang dibuatoleh Pihak Tergugat, dan bukti berupa surat tersebut ditujukan kepadaHalaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Padt.G.S/2020/PN LbbPenggugat sebagai Penyedia Jasa, yang walaupun dalam persidangan iniPenggugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli untuk bukti tertulistersebut, namun pengajuan

Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, dalam konteks pengadaan barang dan jasa wujudpelaksanaan prestasi dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan,pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin, ataupembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekenaan;Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Padt.G.S/2020/PN LbbMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada petitumpetitum sebelumnya di atas, Penggugat dan Tergugat (PPK

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-04) PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PELEBARAN JALAN ISIMU-PAGUYAMAN (RIQID PAVEMENT), DK

bahwa pondasi dari badan jalan sudah lemah dansecara lisan diinstruksikan dalam rapat untuk mengadakan testBengkelmen Beam/BB test dan DCP test untuk menunjang usulantersebut) surat tentang usulan tersebut tidak dijawab oleh PPK(Tergugat 1);3.

Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 35.3 dari Bab XSyaratsyarat Umum Kontrak: Perintah perubahan pekerjaan dibuatoleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkandengan negosiasiteknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yangtercantum dalam kontrak awal.

Bahwa dalam rapatrapat yang diadakan telah disampaikan kepadaTergugat , bahwa besi dowel dengan diameter 36 mm tidak ada dipasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan kemudiansebagaimana Surat Penggugat yang ditujukan kepada PejabatPembuat Komitmen(PPK.04) (Tergugat !)

Nomor 54Tahun 2010 dan, Pasal 36.1 dari BAB X SSUK: Perpanjangan waktupelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layakdan wajar untuk halhal sebagai berikut:a. Pekerjaan ditambahb. Perubahan designc. Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK13.

Ini terbukti denganbutir C 3 (pembuktian) PPK menyampaikan bahwa berdasarkanpengukuran dan pemeriksaan bersama yang mengacu padaSpesifikasi dan Gambar bahwa progress fisik yang memenuhi syaratHalaman 11 dari 21 halaman.

Penggugat:
RIO HIDAYAT
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK

KHARISMA SEJATI,Dkk : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

IWAN ROHMAN HARAHAP, SH ;masingmasing sebagai Advokat, Berkewarganegaraan Indonesia,Berkantor pada Kantor Hukum & Konsultan Hukum MATAKEADILAN di Jalan Bromo No. 81 Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus No : 021/SKMT/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus2014, Selanjutnya disebutSCDAQAL... ee eeececesececsseceesseceesteceesaeeeeneeeenseeeaes PENGGUGAT ;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN KONSTRUKSI JALANDAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENLABUHANBATU UTARA ; Berkedudukan di Jalan Lintas SumateraDamuli

dukungan AMP tersebut dijadikan sebagaipersyaratan quad nood ketiga objek sengeta adalahjuga cacat hukum karena Penggugat dalam mengikutidan menjadi peserta lelang pada pekerjaan yang disebutdiatas telah melampirkan dukungan AMP (AsphaltHalaman 17 dari 67 hal.Put.76/G/2014/PTUN.MdnMixing Plant) karenanya secara hukum ketiga objeksengketa haruslah dibatalkan ;e Bahwa selanjutnya lagi Tergugat telah melanggarPerka LKPP No. 18 Tahun 2012 tentang ETenderingBAB II huruf g, yang redaksinya dikutip sebagai PPK

AHADIYAT
Tergugat:
PPK.1.2 Dir Bina Marga Satker Jalan Nasional Wil 1 NTB

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL NTB PPK 1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan KontrakPaket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS.Halaman 10 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr4.

Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan danPenyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuanfisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periodewaktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalamBerita Acara SCM Tahap I.c.

Manajemen dan keselamatan lalu lintas serta K3 dilengkapisesuai Kontrak Penawaran.Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan.Melaksanakan hasil evaluasi jembatan sementara olehSatker dan PPK Pengawasan beserta Coreteam P2JN.8.

Berdasarkan ketentuan syaratsyarat umum kontrak, bahwasetelah 3 (tiga) kali dilaksanakan SCM Penyedia gagalmelaksanakan Test Case dan PPK telah menyampaikan 3(tiga) kali surat teguran selama masa Kontrak kritis dapatdilakukan pemutusan sepihak oleh PPK berdasarkan SOPDirektorat Jenderal Bina Marga.

Hasil pemeriksaan pekerjaandituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan;Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa olehPengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/pihak PPk;Menimbang, bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritisdiatur dalam SyaratSyarat Umum Kontrak (Vide Bukti T3), yaitu :Pasal 44.1Pasal 44.2Pasal 44.3Pasal 45.1.Pasal 45.2Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal,maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis ataumemberlakukan

Tri Karya Utama Cendana
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo

Penggugat:
KARMEL CHAN
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK

RIAU RANCANG BANGUNLAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

,ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor hukum Elly Yanti & Rekan yangberlamat di Jalan Salak II No.115 RT/RW 003/017, KelurahanKuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi SumateraBarat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Januari 2018 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang tanggal 8 Pebruari 2018 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH